Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Jabar Urutan Pertama Terjadinya Bencana Hidrometeorologi

    Jabar Urutan Pertama Terjadinya Bencana Hidrometeorologi

    BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengungkapkan Provinsi Jabar tercatat sebagai urutan pertama terjadinya bencana hidrometorologi se-Indonesia.

    Berdasarkan data dari BPBD Jawa Barat, dari Januari 2025, sampai dengan Maret 2025 tercatat ada 324 bencana yang terdiri dari banjir (73 kejadian), tanah longsor (98 kejadian, dan cuaca ekstrem (153 kejadian). Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 bencana selesai ditangani dan sisanya dalam proses.

    “Sampai saat ini di Indonesia berdasarkan data BNPB, Jawa Barat ini menempati urutan pertama dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Maret 2025 tertinggi di Indonesia terutama di bencana hidrometeorologi,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan, di Bandung, Rabu, 12 Maret dilansir ANTARA.

    Anne mengungkapkan, ada beberapa jenis bencana yang tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Misalnya banjir, longsor, angin kencang, dan beberapa lainnya yang termasuk bencana hidrometeorologi.

    Atas banyaknya kejadian ini, kata Anne, sedikitnya sembilan sembilan daerah telah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan karena bencana yang terjadi di daerah tersebut tergolong berat dan besar.

    Sembilan daerah tersebut beberapa di antaranya yaitu Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Sukabumi.

    “Saat ini dari tanggal 1 (Januari 2025) sampai hari kemarin ini sudah ada sembilan sembilan daerah yang tanggap darurat,” ujar dia.

    Anne mengatakan masyarakat dan pemerintah di sembilan daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan itu, harus melakukan mitigasi kebencanaan agar efek yang terjadi tidak makin besar.

    Atas berbagai kejadian bencana yang otomatis ada anggaran yang harus dikeluarkan, Anne mengatakan anggaran untuk penanganan dan mitigasi saat ini masih belum bisa diketahui.

    “Nah, ini prakiraannya agak susah karena kami tidak tahu berapa, katakanlah prakiraan nominal yang dikeluarkan oleh logistik, kami juga didukung oleh BNPB. Kemudian oleh Kementerian Sosial dan beberapa instansi lainnya,” kata dia.

    Sementara untuk antisipasi terjadinya peristiwa kebencanaan, lanjut Anne, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur atau tata ruang di wilayah resapan air.Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan membongkar objek wisata di kawasan puncak, Bogor.”Kalau infrastruktur sekarang sudah digencar oleh Pak Gubernur ya, karena itu yang paling susah. Yang paling sulit itu adalah mitigasi struktural dan sosial. Nah, sosial ini termasuk adalah perilaku masyarakat yang mengubah lahan untuk kegiatan s

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Dituduh Terima Sogokan, Wasekjen Demokrat: Kalau Uang Gelap Tak Mungkin Terang-terangan – Halaman all

    Anggota DPR Dituduh Terima Sogokan, Wasekjen Demokrat: Kalau Uang Gelap Tak Mungkin Terang-terangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral Anggota DPR terima uang selama rapat yang dimasukkan dalam amplop kuning.

    Uang tersebut dinarasikan sebagai uang sogokan dari Pertamina, padahal uang perjalanan dinas.

    Diketahui, baru-baru ini Anggota DPR mengadakan rapat kerja dan mengundang PT Pertamina Persero dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang menyeret perusahaan minyak terbesar di Indonesia tersebut.

    Namun, dalam sesi rapat, terekam anggota DPR menerima amplop kuning yang dibagikan oleh akun X @zulkiflilubis69 pada Rabu (12/3/2025).

    Tampak seorang anggota DPR didatangi seseorang membawa map dan menyodorkan dokumen untuk ditandatangani.

    Setelah menandatangani dokumen, ia mengambil amplop kuning dan menariknya ke laci meja.

    Diketahui, anggota DPR RI yang menerima amplop itu merupakan Anggota Komisi VI, Herman Khaeron.

    Potongan video itu beredar di berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan Facebook.

    Video itu dinarasikan sebagai praktik korupsi.

    “Korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung disimpan di bawah meja,” tulis akun X yang membagikan video itu.

    Herman Khaeron menerangkan, amplop berisi uang tersebut adalah uang perjalanan dinas

    “Ini fitnah. Itu adalah tanda tangan SPJ (surat pertanggungjawaban) perjalanan dinas saya sebelumnya yang belum diambil, jadi benar-benar ini fitnah,” ujar Herman saat dikonfirmasi, Rabu (13/3/2025).

    Tuduhan tersebut juga membuat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, buka suara.

    Menurut Jansen, narasi dengan video yang melibatkan seniornya, Herman Khaeron bisa dikategorikan pembunuhan karakter.

    Jansen menjelaskan empat fakta terkait video pendek yang viral di media sosial tersebut.

    Menurutnya, jika uang tersebut adalah uang gelap atau dari kejatahan, tidak mungkin akan dilakukan secara terang-terangan.

    “Video ini saya lihat sudah viral dan digoreng dimana-mana. Sampai jatuhnya jadi fitnah dan mengarah ke pembunuhan karakter seseorang.

    Teman2 semua, perlu saya jelaskan, uang yg diterima senior saya di Partai kang Herman Khaeron ini adalah:

    1) Ini bukan uang sogokan teman2 semua. Apalagi uang sogokan dari Pertamina yg sedang dengar pendapat dgn Komisi VI DPR-RI.

    2) Ini adalah uang SPJ perjalanan dinas yg diterima kang Hero dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Hak beliau yg tertunda beliau terima. Dan uang ini benar dan sah menurut aturan undang-undang. Uang yg memang menjadi Hak anggota Dewan.

    3) Karena ini uang resmi, itu maka ada proses tandatangan. Dilakukan terbuka. Kalau ini uang gelap dan/atau ada kejahatan dibalik uang itu tidak mungkin terang-terangan begitu.

    4) Saya kenal baik senior saya kang Hero ini sudah hampir 15 tahun. Beliau anggota DPR yg berintegritas. Dan sudah masuk periode ke 4 nya jadi DPR RI dari Dapil Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Tidak mungkin beliau menggadaikan integritasnya demi hal-hal yg tidak benar.

    Hormat saya
    Jansen Sitindaon,” tulis akun X @jansen_sitindaon pada Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan video Herman Khaeron menerima amplop itu beredar di media sosial dengan narasi sesat.

    Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela rapat Komisi VI DPR dengan Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    “Kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin, ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya.”

    “Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat ya. Kan kemarin itu viral,” ungkap Andre, dikonfirmasi Tribunnews, Rabu. 

    Andre menyebut seakan-akan narasi yang dibangun bahwa anggota Komisi VI menerima amplop dari Pertamina.

    Andre menerangkan, amplop yang diterima Herman Khaeron itu adalah amplop uang SPPD atau perjalanan dinas.

    Uang itu, menurut dia, diterima Herman setelah melakukan perjalanan dinas.

    “Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil,” ujar Andre. 

    Andre pun memberi kesempatan kepada Herman untuk memberikan klarifikasi langsung terkait amplop itu supaya tidak ada fitnah 

    “Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back mafia terhadap kita,” kata Andre.

    (Tribunnews.com/Siti N/ Igman Ibrahim)

  • Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan Megapolitan 13 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan Megapolitan 13 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meninjau bantaran sungai bersertifikat yang terdampak longsor akibat banjir di Kampung Babelan, Kabupaten Bekasi.
    Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (12/3/2025) pagi. Setibanya di lokasi, Dedi langsung menuju bangunan yang terletak di bantaran sungai.
    Dedi menyaksikan sebagian bantaran sungai yang telah longsor sebagai akibat dari dampak banjir.
    Ia meninjau langsung kondisi tanah di bantaran sungai tersebut didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Desa Babelan, Saidih.
    Selama peninjauan, Dedi sempat bertanya pada warga yang memiliki bangunan di sekitar bantaran sungai mengenai kepemilikan sertifikat.
    Setelah melakukan peninjauan, Dedi menegaskan bahwa ia akan menertibkan bangunan yang berada di
    bantaran sungai Bekasi
    .
    Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga toko.
    “Saya melihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai di sini dipenuhi warung dan toko, ke depan akan saya tertibkan,” ungkap Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, tujuan dari penertiban tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Bekasi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
    “Ditertibkan untuk kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan kepentingan gubernur,” tegasnya.
    Dedi juga mengeluarkan larangan bagi warga untuk membangun rumah di bantaran sungai.
    Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kejadian rumah warga yang hanyut saat banjir melanda.
    “Tidak boleh lagi kita bangunkan rumah, rumahnya tidak boleh ada di bantaran sungai, apalagi di daerah aliran sungai,” tegas Dedi.
    Ia menekankan, penting bagi warga untuk memperhatikan status tanah sebelum memutuskan untuk membangun rumah.
    “Kita lihat status rumahnya dahulu, itu tanah apa. Jika itu tanah sungai, kenapa bangun rumah di daerah aliran sungai, itu kan enggak boleh,” tambah Dedi.
    Meskipun ada larangan tersebut, Dedi memastikan pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap rumah-rumah yang sudah telanjur dibangun di bantaran sungai.
    “Karena ini adalah bencana, pemerintah akan memberikan perhatian khusus,” ungkapnya.
    Dedi berencana untuk bernegosiasi dengan pemilik rumah yang berada di
    bantaran Sungai Bekasi
    .
    Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga warung.
    “Jika warga merasa punya sertifikat dan ada bangunan, nanti kami negosiasikan sambil berjalan,” ujarnya.
    Ia juga menjelaskan, normalisasi sungai di Bekasi harus berjalan lancar, mengingat banyak warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut.
    “Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin sudah diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai,” jelas Dedi.
    Ia menyatakan Pemprov tidak akan ragu untuk mencabut sertifikat yang telah diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.
     
    “Kalau sertifikatnya belum lima tahun digugurkan. Kalau sertifikatnya lebih dari lima tahun, maka ini dikasih kerohiman,” ungkap Dedi, saat ditemui Kompas.com di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Dedi mengungkapkan, ia telah berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait masalah ini.
    Dedi menyampaikan, ia akan menurunkan 40 alat berat untuk normalisasi Kali Bekasi.
    “Progres pengerjaan sekarang sudah kembali berjalan. Hari ini baru tiga alat berat diturunkan, besok saya perintahkan 40 alat untuk turun,” ungkapnya.
    Normalisasi Kali Bekasi
    ini merupakan salah satu bentuk penanganan banjir, dan Dedi meminta dukungan dari aparat keamanan untuk menjaga proses ini.
    “Saya minta seluruh aparat keamanan di sini, baik dari polsek maupun koramil, menjaga kegiatan ini karena bermanfaat bagi kepentingan warga,” ujar Dedi.
    Ia menegaskan, normalisasi kali ini harus tetap berjalan.
    “Yang penting bagi saya, ini harus jalan,” tegasnya.
    (Tim Redaksi: Rachel Farahdiba Regar, Nicholas Ryan Aditya, Robertus Belarminus)

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km

    Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelajar SMKN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, berhasil meluncurkan roket amatir bernama Roket Nusantara dengan rekor ketinggian 1 kilometer.  

    Pengembangan dan peluncuran Roket Nusantara melibatkan Tim Mengangkasa yang terdiri atas Daris Cahyo Adi (17 Tahun), Fathur Rahman (17 Tahun), dan Abdul Aziz (18 Tahun), sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025 lewat program internship PSN.

    Sebelum tahap peluncuran, Tim Mengangkasa terlebih dahulu melakukan serangkaian uji static engine pada 24 Desember 2024 di fasilitas PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan performa roket optimal.

    Setelah fase ini, dilakukan uji coba peluncuran dalam 2 batch yang berlokasi di Air Weapon Range (AWR), Lumajang, Jawa Timur.

    Peluncuran batch 1 dilakukan pada 16-17 Januari. Pada fase ini, Tim Mengangkasa 2 kali melakukan uji peluncuran. Pada peluncuran kedua, Roket Nusantara 0.2 mencapai ketinggian 76 meter.

    Pada batch 2 pada 25-26 Februari 2025, dilakukan 3 kali uji coba peluncuran roket berbahan bakar ammonium nitrate composite propellant (ANCP).

    Pada uji peluncuran yang terakhir, Roket Nusantara 0.5 meluncur lebih dari 1 kilometer di udara dengan kecepatan subsonik sebesar 200 meter per detik. 

    Kendati terdapat beberapa kendala, tapi pencapaian ini layak ditandai sebagai titik awal keberhasilan luar biasa bagi pelajar SMK di Indonesia.

    Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara sekaligus Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia, Adi Rahman Adiwoso, mengatakan Asosiasi Antariksa Indonesia memiliki misi dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian antariksa nasional. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendukung lembaga pendidikan mengembangkan roket amatir.

    “PSN akan menjadi garda untuk keterbukaan akses informasi dan edukasi mengenai teknologi antariksa di Indonesia,” kata Adi Rahman dalam siaran pers, dikutip Rabu (12/3/2025).

  • Lebaran 2025, Kemenhub Sediakan 400 Bus Mudik Gratis dari Tangsel Megapolitan 13 Maret 2025

    Lebaran 2025, Kemenhub Sediakan 400 Bus Mudik Gratis dari Tangsel Megapolitan 13 Maret 2025

    Lebaran 2025, Kemenhub Sediakan 400 Bus Mudik Gratis dari Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 400 unit bus untuk program
    mudik gratis
    Lebaran 2025
    .
    Bus-bus tersebut akan berangkat dari Terminal Pondok Cabe, Tangsel. Diperkirakan ribuan pemudik akan memanfaatkan fasilitas ini untuk menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.
    “Di sini kami fasilitasi mudik gratis. Disediakan 400 bus oleh Kementerian Perhubungan. Kurang lebih 1.200 orang akan dilayani,” ujar Benyamin Davnie saat konferensi pers di Terminal Pondok Cabe, Tangsel, Rabu (12/3/2025).
    Program mudik gratis ini terbuka untuk masyarakat umum tanpa batasan wilayah administrasi, sehingga tidak hanya warga Tangsel yang dapat berpartisipasi.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini cukup mendaftar secara daring melalui kanal resmi Kemenhub, kemudian melakukan verifikasi di terminal.
    Terminal Pondok Cabe dipilih sebagai salah satu titik keberangkatan karena merupakan terminal tipe A milik Kemenhub.
    Terminal ini memiliki kapasitas besar dan melayani trayek antarkota antarprovinsi (AKAP) dari dan menuju berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
    Untuk memastikan keamanan perjalanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel juga melakukan
    ramp check
    dan pemeriksaan kesehatan terhadap bus dan awak kendaraan.
    “Kami juga memeriksa awak kendaraannya, dua sopir satu kernet. Dan
    alhamdulillah
    , sampai saat ini ada beberapa awak bisa lolos pemeriksaan dimintai keterangan dan seterusnya,” jelas Benyamin.
    Benyamin juga mengimbau masyarakat yang akan mudik agar memastikan keamanan rumah sebelum meninggalkan tempat tinggal.
    “Tadi saya wanti-wanti kepada warga yang akan pulang, dari manapun mereka, rumah dikunci, motor diamankan, lampu dan gas dicek, serta titipkan ke tetangga atau induk,” ucapnya.
    Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan nyaman, tanpa khawatir tentang biaya transportasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Supian Suri "Nyemplung" Kali Balai Kota yang Penuh Sampah? Megapolitan 13 Maret 2025

    Mengapa Supian Suri "Nyemplung" Kali Balai Kota yang Penuh Sampah? Megapolitan 13 Maret 2025

    Mengapa Supian Suri “Nyemplung” Kali Balai Kota yang Penuh Sampah?
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Supian Suri turun langsung membersihkan
    sampah di Kali Cabang Timur
    (KCT), Balai Kota Depok, pada Rabu (12/3/2025).
    Aksi ini dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi kali yang penuh sampah dan tidak terangkut pada Selasa (11/3/2025).
    “Buat saya, melihat hal yang harus turun langsung, saya turun langsung,” ujar Supian kepada wartawan di lokasi.
    Supian Suri tampak mengenakan seragam Satpol PP saat turun ke kali yang memiliki ketinggian air sekitar 70-80 sentimeter.
    Menurutnya, aksi ini perlu dilakukan karena masih banyak warga yang belum disiplin dalam membuang sampah.
    “Dan tidak dipungkiri masyarakat kita banyak yang memang tidak disiplin, buang sampah lalu lintas, termasuk yang memanfaatkan lahan-lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
    Supian juga tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pembersihan kali ini akan menjadi agenda rutin.
    “Kalau memang ini perlu untuk rutin, kita harus rutinkan, kecuali masing-masing sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing,” jelasnya.
    “Kalau sudah rapi, kita harus cari hal lain yang belum rapi, biar semua rapi baik dan bagus karena kemarin pesan gubernur, ini menjadi tanggung jawab kita,” tambahnya.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi ke Balai Kota Depok sebelum mengikuti rapat evaluasi tata ruang bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Saat meninjau kali, Dedi menemukan tumpukan sampah plastik yang mengambang dan terperangkap di jaring yang dipasang untuk menahan sampah.
    “Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi, Selasa (11/3/2025).
    Sebagai solusi, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas
    water treatment
    di area kali yang penuh sampah.
    “Ini bisa dibangun
    water treatment
    , nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” ujarnya.
    Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas jaring sampah yang belum optimal karena kurangnya petugas yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan membersihkan sampah secara berkala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Produsen Sunat Isi Minyakita, Mendag Budi: Tidak Semua Salah, Banyak yang Benar – Halaman all

    Ramai Produsen Sunat Isi Minyakita, Mendag Budi: Tidak Semua Salah, Banyak yang Benar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai tidak semua produsen melakukan kecurangan dengan menyunat isi Minyakita kemasan 1 liter menjadi 750-800 mililiter.

    Menurut dia, Kemendag senantiasa memastikan para perusahaan pengemas ulang (repacker) Minyakita melakukan pekerjaan mereka dengan benar.

    Budi pun yakin tidak semua produsen melakukan kecurangan seperti perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang ramai diberitakan.

    “Saya yakin tidak semua melakukan kesalahan karena yang beredar di pasar itu juga banyak yang benar,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, ia turut memastikan bahwa serangkaian temuan Minyakita dengan volume tidak sesuai ini tak akan mempengaruhi pasokan Minyakita di pasaran.

    Masyarakat diminta tidak panik karena ketersediaan stok Minyakita tetap tersedia. Terlebih, pemerintah telah meminta produsen untuk memasok dua kali lipat pada Ramadan ini hingga Lebaran nanti.

    “Produsen juga sudah berjanji menaikkan dua kali lipat. Kemudian, distributor kan ada puluhan ya, banyak sekali, sehingga semua tetap berjalan sesuai harapan kami,” ujar Budi.

    Terkait dengan harga Minyakita di pasaran yang sudah di atas Herga Eceran Tertinggi (HET), ia memandang kenaikannya masih relatif sedikit.

    Kenaikannya dinilai masih sama seperti beberapa pekan ke belakang.

    “Mudah-mudahan Lebaran nanti harga terjangkau dan kalau kita lihat kan memang harganya juga masih relatif naik sedikit, tetapi tidak melonjak ya, cenderung sama seperti minggu-minggu yang lalu,” ucap Budi.

    Beberapa hari yang lalu, Polisi berhasil membongkar gudang produksi minyak goreng bersubsidi MinyaKita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis yang merugikan masyarakat tersebut sejak awal tahun 2025.

    Kapolres bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto melihat langsung gudang produksi MinyaKita palsu itu.

    Mereka melihat langsung cara produksi yang diperagakan oleh pelaku berinisial TRM di dalam gudang tersebut.

    Dalam proses pembuatannya minyak curah dikemas dalam packaging MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

    Kapasitas dari MinyaKita tersebut dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml dari yang seharunya 1 liter demi meraup keuntungan.

    Untuk memuluskan kecurangannya, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih namun mencantumkan izin edar BPOM yang sudah tak berlaku.

    pelaku menjual MinyaKita tersebut dengan harga Rp15.600, lebih tinggi dari ketentuan distributor yang seharusnya untuk distributor tingkat pertama di harga Rp13.500.

    Akan hal tersebut, harga MinyaKita di pasaran pun berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya masyarakat mendapatkan dengan harga Rp15.700.

    Dari kecurangan tersebut, pelaku meraup keuntungan mencapai Rp600 juta perbulan sejak beroperasi di awal tahun 2025. 

  • LINK Mudik Gratis Kemenhub 2025 nusantara.kemenhub.go.id, Hari Ini Buka Lagi Jam 08.00 WIB

    LINK Mudik Gratis Kemenhub 2025 nusantara.kemenhub.go.id, Hari Ini Buka Lagi Jam 08.00 WIB

    LINK Mudik Gratis Kemenhub 2025 nusantara.kemenhub.go.id, Hari Ini Buka Lagi Jam 08.00 WIB

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah link daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025 nusantara.kemenhub.go.id.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar program Mudik Gratis 2025.

    Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Pendaftaran mudik gratis Kemenhub dibuka hingga 23 Maret 2025.

    Kuota akan dibuka bertahap setiap hari pukul 08.00 WIB dan akan ditutup jika sudah terpenuhi.

    Tahun ini Kemenhub menyediakan 520 unit bus bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan nyaman, aman  dan gratis.

    Total kuota yang disediakan sebanyak 21.536 penumpang, serta 300 unit sepeda motor yang akan diangkut secara khusus.

    Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025

    Buka laman resmi: https://nusantara.kemenhub.go.id/
    Lakukan pendaftaran online mulai 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB
    Kuota dibuka bertahap setiap hari pukul 08.00 WIB hingga 23 Maret 2025
    Registrasi ulang di lokasi yang ditentukan sebelum keberangkatan

    31 Kota Tujuan Arus Mudik

    Jawa Barat

    Garut
    Tasikmalaya
    Cirebon

    Jawa Timur

    Tuban
    Madiun
    Surabaya
    Malang
    Tulungagung

    Sumatera

    Lampung
    Palembang
    Bengkulu
    Padang

    Jawa Tengah dan DIY

    Semarang
    Pati
    Solo
    Blora
    Yogyakarta
    Cilacap
    Wonogiri
    Wonosobo
    Purwokerto
    Kebumen
    Tegal
    Magelang
    Pekalongan
    Wonogiri
    Demak
    Jepara
    Boyolali
    Sragen
    Klaten

    9 Kota Asal Arus Balik

    Program ini juga menyediakan 9 kota asal untuk arus balik, yaitu:

    Palembang
    Cirebon
    Semarang
    Solo
    Purwokerto
    Wonogiri
    Yogyakarta
    Madiun
    Surabaya

    5 Kota Arus Mudik dan Balik dengan Sepeda Motor

    Bagi pemudik yang ingin membawa sepeda motor, program ini menyediakan fasilitas untuk rute berikut:

    Semarang
    Solo
    Yogyakarta
    Wonogiri
    Purwokerto

    Jadwal dan Lokasi Keberangkatan Mudik Gratis Kemenhub 2025

    Arus Mudik

    Penyerahan Sepeda Motor: 25 Maret 2025 – Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan

    Keberangkatan Sepeda Motor: 26 Maret 2025 – Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan

    Keberangkatan Bus Penumpang:

    27 Maret 2025 – Terminal Jatijajar (Depok), Terminal Pulogebang (Jakarta), Terminal Pondok Cabe (Tangerang Selatan)

    28 Maret 2025 – Terminal Poris Plawad (Tangerang), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta)

    Arus Balik

    Penyerahan Sepeda Motor: 3 April 2025 – Terminal Bulupitu (Purwokerto), Terminal Mangkang (Semarang), Terminal Giwangan (Yogyakarta), Terminal Tirtonadi (Solo), Terminal Giri Adipura (Wonogiri)

    Keberangkatan Sepeda Motor: 4 April 2025

    Keberangkatan Bus Penumpang: 5 April 2025

    Terminal Bulupitu (Purwokerto)
    Terminal Mangkang (Semarang)
    Terminal Giwangan (Yogyakarta)
    Terminal Tirtonadi (Solo)
    Terminal Giri Adipura (Wonogiri)
    Terminal Alang-Alang Lebar (Palembang)
    Terminal Harjamukti (Cirebon)
    Terminal Purboyo (Madiun)
    Terminal Bungurasih (Surabaya)

    Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor saat mudik, demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dan mendaftarkan diri hanya pada satu program mudik gratis guna menghindari duplikasi pendaftaran,” tegasnya. (*)

  • Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.

    “Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.

    “Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.

    Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.

    “Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.

    Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.

    “Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.

    “Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.

    Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025