Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.

    Kemensos menggelar rapat sosialisasi dan pembentukan sekolah rakyat di Gedung Serba Guna, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/3).

    Sekolah rakyat akan berkonsep asrama (boarding school), mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

    “Nanti kita lihat situasi dan kondisinya, sekarang kita sedang berkonsolidasi dengan bupati wali kota dan gubernur,”ujarnya.

    Pembangunan sekolah rakyat tersebut, kata Gus Ipul, akan dibangun diaset maupun tanah milik pemerintah daerah (Pemda) yang diusulkan kepada kementerian sosial.

    Sebelum dibangun di wilayah, Kemensos akan memverifikasi terlebih dahulu mana saja yang memenuhi kriteria, jika sudah layak akan dibangun tahun ini.

    “Kita mohon kepada Bupati, Wali Kota yang memiliki aset maupun tanah, aset merupakan bangunan ataupun tanah itu bisa nanti diusulkan kepada kementerian sosial,” katanya.

    BACA JUGA: Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Penerimaan peserta didik pada sekolah rakyat akan mendasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memetakan masyarakat berkategori miskin ekstrem dan miskin.

    “Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrem. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi dia berada di desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

    Kementerian Sosial terus mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

    “Semua seluruh indonesia yang ditargetkan nanti 200 untuk tahun ini dan tahun depan,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Hadirkan BTP dan Konsultan, Pemkot Bogor Kaji Jalan Amblas di Batutulis

    Gus Ipul melanjutkan, untuk kouta sekolah rakyat di Provisi Jawa Barat itu tergantung dari usulan pemerintah daerah masing-masing kota dan Kabupaten.

    “Saya berharap di atas 30, saya berharapnya. Misalnya ada diatas 30 dari kabupaten kota.
    Kita asumsikan sekarang 1 kabupaten 1 (sekolah rakyat) aja misalnya,” pungkasnya.

  • Operasi Pekat Kabupaten Bandung! 7 Pasangan Terjaring Razia dan Puluhan Botol Miras Disita!

    Operasi Pekat Kabupaten Bandung! 7 Pasangan Terjaring Razia dan Puluhan Botol Miras Disita!

    Jabar Ekspres – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, bersama TNI/Polri, melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) pada Rabu malam (12/3/2025).

    Dalam operasi tersebut, sejumlah orang terjaring razia dan puluhan botol miras dari berbagai merek berhasil diamankan.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bandung, Mochammad Usman, menyatakan bahwa razia berlangsung di sejumlah wilayah seperti Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Soreang, dan Kutawaringin.

    “Kami berhasil mengamankan tujuh pasangan yang diduga tidak tercatat secara resmi, dengan total belasan orang,” ujarnya pada Kamis (13/3/2025).

    Usman menjelaskan bahwa belasan orang yang terjaring dalam operasi pekat ini akan didata dan diberi pembinaan oleh Dinas Sosial (Dinsos).

    “Selanjutnya, kami akan membuat berita acara tindak pidana ringan untuk disidangkan pagi ini. Kami juga sudah mengirimkan surat ke kejaksaan dan pengadilan,” tambahnya.

    Selain menyasar pasangan di hotel, operasi pekat ini juga fokus pada peredaran minuman keras (miras). Petugas berhasil menyita 40 botol miras berbagai merek, serta beberapa jerigen minuman tuak yang siap edar di warung-warung kelontong.

    Pihaknya juga mengamankan sejumlah pemilik warung yang membandel.

    “Di warung-warung kecil yang tetap beroperasi meskipun di bulan Ramadhan, kami berhasil melakukan penyitaan,” kata Usman.

    Usman menegaskan bahwa operasi ini merupakan upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung nomor 15 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

    “Operasi pekat ini akan berlanjut, terutama selama bulan suci Ramadhan, untuk menjaga kesucian bulan tersebut,” ujarnya.

    Dia juga menambahkan bahwa operasi akan terus digelar di seluruh kecamatan secara berkelanjutan.

    “Kami berharap melalui operasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesucian Ramadhan dan menekan peredaran miras,” tambah Usman.

    Dia juga meminta kepada pengelola hotel untuk lebih selektif dalam menerima tamu.

    “Kami meminta pengelola hotel untuk lebih teliti dalam menjaring tamu yang datang,” pungkasnya.

  • Penampakan Gudang Minyakita di Karawang yang Disegel Kemendag

    Penampakan Gudang Minyakita di Karawang yang Disegel Kemendag

    Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel gudang minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Teluk Jambe Timur, Jawa Barat pada Kamis (13/3/2025).

    Penyegelan dilakukan setelah terungkapnya kasus Minyakita tak sesuai takaran yang beredar di pasar. Minyakita yang diproduksi PT AEGA ukurannya hanya 750-800 mililiter, atau tidak mencapai 1 liter seperti yang seharusnya tercantum dalam kemasan.

    Kemendag mengungkap PT AEGA sempat ‘kabur’ dan menutup pabriknya yang sebelumnya berada di Jalan Tole Iskandar, Depok. Setelahnya, perusahaan berpindah ke kawasan Karawang baru sekitar satu bulan lalu.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (13/3/2025), gudang Minyakita milik PT AEGA di Karawang tidak terlihat adanya papan bertuliskan nama perusahaan.

    Di dalamnya, hanya terlihat botol bulat yang berukuran tidak sampai mencapai 1 liter atau hanya 865 mililiter (ml) yang masih terbungkus di dalam plastik. Namun, juga ada botol yang sudah dilabeli merek Minyakita milik AEGA dengan tulisan 1 liter dan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Kondisinya, botol tersebut telah disegel berwarna kuning dengan bertuliskan “Tertib Niaga Line” dari Kemendag. Kemendag juga menyegel mesin konveyor yang bertuliskan ‘dalam pengawasan Direktorat Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan’.

    Selain itu, Kemendag juga menyegel kontainer kosong untuk menampung Minyakita. Kontainer ini berada di belakang gudang PT AEGA.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel gudang minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Teluk Jambe Timur, Jawa Barat pada Kamis (13/3/2025). – BISNIS/Rika Anggraeni.Perbesar

    Selayaknya gudang pabrik, perusahaan memajang alur produksi Minyakita yang dimulai dari penerimaan bahan baku, penampungan atau pemisahan bahan, pelabelan merek, pengemasan bahan ke dalam botol, penyegelan botol, pengepakan, hingga distribusi.

    Di samping itu, PT AEGA juga memasang SOP mekanisme penggunaan mesin kerja otomatis, SOP pengendalian hama, dan SOP kerja.

    Dengan ditemukannya gudang Minyakita milik PT AEGA, Kemendag berhasil menyegel dan menyita sebanyak 140 karton Minyakita dan 32.284 botol yang belum terisi minyak goreng. Adapun, 1 kartonnya berisi 12 botol Minyakita.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap bahwa Minyakita yang dijual dan diproduksi oleh PT AEGA bukan minyak dari domestic market obligation (non-DMO). Dia menjelaskan minyak yang diambil berasal dari minyak komersial.

    Padahal, semestinya Minyakita merupakan minyak goreng DMO. Dalam hal ini, produsen yang memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng Minyakita akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

    “Minyakita yang dijual dan diproduksi oleh PT AEGA ini minyak non-DMO. Ini non-DMO, bisa jadi dia ambil dari minyak komersial, sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi menjadi Minyakita dengan ukuran tidak 1 liter, ukurannya hanya 750 ml,” kata Budi saat melakukan temuan ekspose Minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

    Budi menyebut, kecurangan ini dilakukan agar PT AEGA mampu meraup untung dengan menggunakan minyak non-DMO dan pengurangan takaran.

    “Perusahaannya memang nakal, ya. Dia kan ingin memproduksi banyak. Makanya dia memproduksi biar nggak ketahuan mungkin. Makanya dia pakai yang non-DMO, dengan pakai minyak komersial tadi dia produksi,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat melakukan ekspose temuan di pabrik Minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA), Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/3/2025) — Bisnis/Rika Anggraeni.Perbesar

    Pada kesempatan tersebut, Budi juga sekaligus mengklarifikasi informasi yang bermuara di masyarakat yang menyebut Minyakita adalah minyak subsidi pemerintah.

    “Di masyarakat sering bilang [Minyakita itu] minyak subsidi, ini bukan minyak subsidi ya, tidak ada istilah minyak subsidi,” imbuhnya.

    Adapun, Kemendag telah menyegel PT AEGA, sehingga perusahaan tidak bisa lagi menjalankan usaha. Selain itu, perusahaan juga terbukti menjual lisensi Minyakita kepada dua perusahaan, yakni perusahaan yang berlokasi di Rajeg, Tangerang dan di Pasar Kemis, Tangerang.

    Kedua perusahaan membayar kompensasi lisensi kepada PT AEGA senilai Rp12 juta per bulan. Kedua perusahaan ini juga tidak memenuhi syarat dengan memproduksi atau menjual minyak dengan ukuran Minyakita 750 ml.

    Namun, dia menegaskan bahwa kedua perusahaan yang mendapat lisensi dari PT AEGA sudah ditangani oleh Polda Banten dan sudah tidak beroperasi lagi.

    Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helvy Assegaf menyatakan pihaknya akan terus konsisten melakukan pengawasan terkait peredaran minyak goreng, khususnya Minyakita dan minyak goreng yang lain.

    Helvy menegaskan pihaknya bakal memberikan tindakan tegas kepada pelaku usaha Minyakita yang tak memenuhi aturan, yakni Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Ini menjadi prioritas supaya kita dapat minyak goreng yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak ada yang melakukan penyimpangan baik dari segi kualitas maupun ukuran,” tutur Helvy.

    Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan Minyakita yang tak sesuai ukuran kepada aparat penegak hukum (APH).

    “Kalau tidak, segera laporkan ke Polsek atau kepolisian terdekat. Pasti akan kami tindalanjuti untuk mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.

  • Sekda Herman Suryatman Sambut Baik Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Sekda Herman Suryatman Sambut Baik Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    JABAR EKSPRES –  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya menghadiri Peluncuran Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru.

    Acara yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

    “Baru saja saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat menghadiri acara peluncuran mekanisme baru penyerahan tunjangan guru ASN daerah secara langsung melalui rekening guru,” ungkap Herman Suryatman.

    Herman menyebut, proses transfer langsung ke rekening guru merupakan sebuah terobosan yang baik dari pemerintah pusat.

    Dengan mekanisme ini, penyaluran tunjangan diharapkan semakin cepat karena dana tunjangan tak lagi mampir kas daerah sehingga mengurangi hambatan birokrasi.

    Perubahan skema penyaluran ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 45 Tahun 2023.

    Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

    Tunjangan untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

    “Saya kira ini sebuah terobosan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian terhadap guru melalui penyerahan tunjangan langsung ke rekening guru,” ujarnya.

    Ini memastikan pula bahwa guru mendapatkan haknya, serta sebagai bukti komitmen pemerintah atas kesejahteraan guru.

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan manusia adalah bidang pendidikan. Bahkan alokasi anggarannya di APBN mendapatkan besaran yang paling tinggi. Demikian juga di Jawa Barat, Bapak Gubernur memberikan perhatian serius bagi pembangunan pendidikan  berkarakter,” tambah Herman.

    Ia menegaskan bahwa masa depan anak -anak bangsa tentu sangat tergantung dari sektor pendidikan, maka guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan perlu mendapat atensi.

    Pada kesempatan itu pun Presiden Prabowo menegaskan bahwa terobosan yang diluncurkannya merupakan salah satu upaya efisiensi yang memangkas panjangnya rantai birokrasi.

  • Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta

    Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta

    Ilustrasi – Bus Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 13:50 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengemukakan bahwa layanan bus Transjabodetabek nantinya sama seperti Transjakarta sehingga masyarakat mendapat layanan sama seperti saat menaiki armada Transjakarta.

    “Busnya dari layanan yang sekarang Transjakarta, dilayani oleh Transjakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis.

    Transjabodetabek merupakan perluasan layanan Transjakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

    Harapannya, kata Syafrin, warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta mendapatkan kualitas layanan seperti menaiki armada Transjakarta.

    “Kemudian ini nantinya menarik mereka untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan layanan angkutan umum,” kata dia.

    Pada akhirnya, upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dan memperbaiki kualitas udara Jakarta.

    Merujuk data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2023, penyebab polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain berasal dari asap kendaraan bermotor sebesar 44 persen.

    Syafrin menambahkan Pemprov DKI saat masih mengkoordinasikan layanan Transjabodetabek dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan Jakarta terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 dan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.

    Karena itu, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.

    Pengembangan kota yang memprioritaskan aksesibilitas transportasi publik, dengan memadukan fungsi hunian, komersial dan ruang publik di sekitar stasiun atau titik transit utama atau “transit oriented development” (TOD) pun dilakukan.

    Hal ini diharapkan akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dari manapun ke Jakarta dan kembali ke wilayahnya masing-masing serta mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.

    Sumber : Antara

  • Deposit untuk Event Aplikasi WPONE dapat Hadiah Mobil Gratis, Benarkah?

    Deposit untuk Event Aplikasi WPONE dapat Hadiah Mobil Gratis, Benarkah?

    JABAR EKSPRES – Aplikasi WPONE kembali menjadi sorotan setelah menjanjikan hadiah mobil bagi anggotanya yang melakukan deposit Rp100 juta. Namun, ternyata hadiah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan hanya berupa uang muka (DP) mobil, sedangkan angsuran bulanannya tetap harus dibayar oleh anggota yang menerima hadiah.

    Foto-foto penyerahan mobil sudah beredar luas di media sosial, tetapi fakta di baliknya terungkap berkat unggahan salah satu netizen. Dalam unggahan tersebut, terlihat bukti tanda jadi pembelian mobil dari dealer Kalla Toyota, yang menunjukkan bahwa WPONE hanya membayar DP sebesar Rp5 juta dari total harga mobil Rp291.706.000.

    Dengan skema ini, WPONE tetap mendapatkan keuntungan besar karena dari setiap anggota yang menyetor Rp100 juta, mereka hanya mengeluarkan Rp5 juta untuk DP mobil, sementara sisanya tetap menjadi keuntungan mereka. Hal ini memicu reaksi keras dari para anggota yang merasa tertipu.

    Baca juga : Ciri-Ciri Aplikasi Penghasil Uang AKQA Diduga Penipuan Skema Ponzi, Akan Scam?

    Selain skema hadiah mobil yang mencurigakan, admin aplikasi WPONE juga mulai mengancam anggota yang enggan melakukan deposit untuk event terbaru mereka, yaitu event bonus rabat 100 persen selama masa IPO. Event ini berlangsung dari 25 Februari hingga 13 Maret 2025, di mana setiap anggota wajib menyetor saldo yang sama dengan jumlah yang ada di akun mereka untuk mendapatkan bonus rabat.

    Namun, banyak anggota yang mulai tidak tertarik atau bahkan tidak percaya lagi, sehingga menimbulkan kemarahan admin WPONE. Dalam percakapan di grup obrolan, admin WPONE bernama Vanya mengeluarkan ancaman terhadap anggota yang tidak ikut serta dalam event ini.

    “Event 100% ini waktunya 17 hari, dan hari ini hanya sisa 3 hari jadi untuk siapapun yang tidak berpartisipasi, jangan cari saya jika ada kendala terutama di penarikan nanti, karena untuk sekedar menghargai acara resmi WPONE saja Anda tidak bisa!” tulisnya dengan nada mengancam.

    Unggahan ini kemudian ramai di media sosial dan mendapat banyak komentar dari anggota WPONE yang mulai sadar akan potensi penipuan ini.

    Baca juga :  Interview CEO Aplikasi WPONE Bantah SCAM! Benarkah WPONE Segera Go Public dan Terdaftar di Bursa Saham? Ini Faktanya

  • Lori Mainan Jadul Anak-anak Cipongkor Bandung Barat saat Ngabuburit

    Lori Mainan Jadul Anak-anak Cipongkor Bandung Barat saat Ngabuburit

    JABAR EKSPRES – Bulan suci Ramadan, azan maghrib adalah waktu yang di tunggu-tunggu, apalagi oleh anak-anak.

    Sambil menunggu waktu maghrib tiba, tak sedikit anak-anak menghabiskan waktu ngabuburit dengan nongkrong maupun motor-motoran.

    Namun beda halnya dengan anak-anak di Kampung Pasir Tarasi RT 01 RW 03 Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mereka ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa dengan bermain permainan tradisional.

    Salah satunya adalah mainan jadul “Lori”. Lori merupakan permainan tradisional terbuat dari pohon aren serupa roller coaster di sebuah wahana wisata.

    Bedanya, lori terdiri dari lintasan dua rel serta papan seluncur tanpa memakai roda. Seluruh bahan baku rel dan papan seluncur itu memakai aren serta bambu. Agar bisa meluncur cepat, lori akan dibuat di sebuah area lereng atau memakai minyak pelumas bekas.

    Saking asyiknya anak-anak di Kampung itu bermain lolorian untuk ngabuburit, tanpa terasa menjelang bedug maghrib pun tiba. Mainan lori sendiri merupakan mainan jadul yang turun temurun generasi tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990an, bahkan mungkin sudah lebih tua dari itu.

    Sindi Nuraeni perempuan berusia 13 tahun sedikit cemas saat hendak menaiki lori. Betapa tidak, ini baru kali pertamanya memainkan permainan seluncuran di atas kereta lori.

    Kekhawatiran potensi terjatuh atau tersungkur karena salah pijakan sempat membuat Sindi batal menjajalnya. Namun, keseruan melihat teman lain tatkala mencoba, memaksanya menyingkirkan kekhawatiran itu.

    Sindi akhirnya naik di atas papan seluncur, guna mengusir ketakutan ia menjerit sejadi-jadinya hingga sampai di garis akhir.

    “Awalnya takut, pas coba sekali ternyata seru juga. Akhirnya ketagihan main ini terus,” tutur Sindi saat ditemui.

    “Saya tahu permainan lori dari cerita orang tua dulu. Cuma belum pernah mencoba, akhirnya sekarang bisa rasakan langsung naik ini,” terangnya.

    Sindi mengaku senang usai melampiaskan rasa penasarannya menaiki kereta lori. “Senang sekali bisa main ini. Sekalian sambil ngabuburit menunggu Magrib tiba. Jadi kalau seru kan gak terasa waktu puasanya,” ucap Sindi.

    Sekedar diketahui, permainan jadul ini sengaja dibuat oleh pemuda Karang Taruna Desa Cijambu untuk momen ngabuburit bulan Ramadan serta upaya memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak.

  • Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). 

    Penyidik lembaga antikorupsi mendunga terjadi praktik belanja fiktif dalam kasus tersebut. Akibatnya, BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah alias BUMD Provinsi Jabar mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

    Adapun, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka per 27 Februari 2025. Dua orang di antaranya berasal dari internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga tersangka lainnya adalah pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa. Ketiga orang itu yakni Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    Dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025), Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menjelaskan bahwa BJB merealisasikan belanja pada periode 2021-2023 untuk belanja bebas promosi umum dan produk bank di bawah Divisi Corsec. Nilainya mencapai Rp409 miliar.

    Penempatan iklan dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB. 

    “Enam agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB Rp41 miliar, kemudian CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar,” jelas Budi, Kamis (13/3/2025). 

    Langgar Ketentuan

    Pada proses penyelidikan, KPK menemukan bahwa lingkup pekerjaan enam agensi itu hanya menempatkan iklan di media massa sesuai permintaan BJB. Penunjukan agensi itu juga diduga melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.

    Di sisi lain, penggunaan uang Rp409 miliar untuk penempatan iklan itu tidak dilakukan dengan sesuai. Dari total anggaran yang disediakan, hanya sekitar Rp100 juta yang secara riil digunakan untuk penempatan iklan. 

    “Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap Rp100 miliar tersebut, namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar Rp222 miliar selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut,” terang Budi. 

    Adapun pada tahap penyidikan, KPK menemukan bahwa Rp222 miliar itu untuk kebutuhan-kebutuhan di luar penganggaran resmi atau non-budgeter. Tersangka Yuddy dan Widi diduga bekerja sama dengan enam agensi tersebut untuk memenuhi dana non-budgeter itu.

    “Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih Rp222 miliar,” terang Budi. 

    Beberapa perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi oleh KPK adalah penunjukkan yang menyalahi aturan internal BJB hingga pengaturan agensi yang memenangkan proyek. 

    Kini, KPK telah melakukan sejumlah upaya paksa meliputi penggeledahan serta pencegahan ke luar negeri terhadap kelima tersangka. “Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses pengelidahan yang telah kami laksanakan,” pungkas Budi. 

    Adapun beberapa lokasi yang digeledah tim penyidik KPK adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB. 

  • KLH Tindak 9 Lokasi di DAS Ciliwung-Bekasi gegara Langgar Aturan-Bikin Banjir

    KLH Tindak 9 Lokasi di DAS Ciliwung-Bekasi gegara Langgar Aturan-Bikin Banjir

    Jakarta –

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindak 9 lokasi yang diduga melanggar aturan lingkungan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung dan Bekasi. Kesembilan lokasi tersebut tersebar di wilayah hulu sungai.

    “Di Puncak ini rencananya hari ini sampai nanti magrib minimal masang lagi 5. Mudah-mudahan kalau lancar hari ini bisa terpasang 9 lokasi. Khusus untuk yang Puncak, itu bagian dari 33 titik yang kerjasama operasi dengan PTPN I regional II. Untuk yang di Sentul itu hasil penilaian dari Kementerian LH bahwa adanya pelanggaran terkait dengan kerawanan,” kata Deputi Bidang Gakkum Kementerian LH Irjen Rizal Irawan, kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

    Salah satu penindakannya dengan melakukan pemasangan plang pengawasan. Salah satunya di kawasan Perumahan Sumareccon.

    “Contohnya yang kita lihat di salah satu perumahan itu saluran sungai itu sudah banyak sedimen masuk ke saluran sungai,” ungkapnya.

    Untuk lokasi yang dilakukan pengawasan, sementara operasionalnya dihentikan. Sambil nanti menunggu tenaga ahli yang menilai terkait pelanggarannya.

    “Untuk sementara dihentikan, nanti nunggu ahli. Hasil ahli yang akan menentukan apa yang akan diperbuat oleh masing-masing area. Tentunya setiap area berbeda. Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran. Itu ahli yang menentukan,” ungkapnya.

    “Pengalaman kami kemarin, minimal mereka kerja dua minggu. Ini kemarin kita ada tiga lokasi itu dua minggu. Intinya minimal dua minggu,” jelasnya.

    Di wilayah Sentul, dia menjelaskan bahwa DAS Bekasi terbagi menjadi DAS Cikeas dan Cileungsi. Kedua DAS tersebut bertemu menjadi aliran Kali Bekasi.

    Dugaan pelanggaran itu berdampak pada banjir di Bekasi yang beberapa waktu lalu terjadi. Namun seberapa jauh dampaknya, dia mengatakan perlu kajian ahli.

    “Berkontribusi, berapa banyak itu nanti ahli yang menentukan. Kemarin kita konsultasi sama ahli, besarannya berapa perlu kajian ahli,” pungkasnya.

    (rdh/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meluruskan informasi yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di 2 pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang, Banten.

    Andi Gani menegaskan, setelah mendapatkan informasi, ribuan buruh sebagian di antaranya telah mengajukan pensiun dini. 

    “Informasi bahwa ribuan karyawan Victory dan Adis ter-PHK semua itu ada yang keliru. Jadi, ada penawaran pensiun dini sebanyak 700-800 karyawan. Tidak ada paksaan,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Fatmawati, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Andi Gani juga memastikan Victory dan Adis bukan pindah ke Jawa Tengah demi menekan upah karyawan.

    Menurut Andi Gani, keduanya tidak akan merelokasi perusahaan ke daerah apapun di Jawa Tengah termasuk Cirebon. Justru sebaliknya, keduanya akan melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain. 

    “Saya telah menanyakan kepada pemilik kedua perusahaan tersebut terkait informasi yang menyebutkan Victory dan Adis akan pindah ke Jawa Tengah, itu tidak ada,” sebutnya. 

    Selain itu, dia mengaku akan memindahkan karyawan yang di PHK di Ching Luh dan Adis ke perusahaan lain. 

    Saat ini, kata Andi Gani, sudah ada perusahaan dari Taiwan yang bergerak di industri sepatu yaitu PT Tah Sung Hung akan merekrut 25.000 pekerja. Termasuk merekrut anggota KSPSI yang telah di PHK Victory Ching Luh dan Adis Dimension Footwear. 

    “Sudah ada dua dan tiga perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk menerima anggota KSPSI yang terkena PHK. Saya cari jalan keluar dengan menghubungi dan perusahaan tersebut menyetujuinya. Karena mereka memiliki kualifikasi sama-sama pabrik sepatu,” ujarnya. 

    “Sebagai organisasi kami bertanggung jawab menyiapkan tempat tinggal sementara selama tiga bulan untuk mereka beradaptasi di tempat yang mereka akan kerja nanti,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini menegaskan, hak-hak para pekerja yang di PHK telah dalam proses penyelesaian. Baik itu pesangon maupun Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. 

    Ia mengapresiasi peran Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang sigap dan cepat mencairkan dana pekerja yang telah di PHK. 

    Ke depan, Andi Gani meminta pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal lebih diperketat. Karena, salah satu yang membuat industri dalam negeri hancur adalah masuknya barang impor ilegal. 

    Terkait THR Lebaran, Andi Gani menegaskan, akan melakukan gugatan kepada perusahaan yang tidak menaati aturan THR.

    “Karena kan Pemerintah sudah jelas, tidak boleh cicil, tidak boleh ditunda pembayarannya. Jadi, kalau ada peruhsaan yang tidak mentaati aturan kami pastikan akan melakukan langkah hukum kepada perusahaan yang tidak bayar THR,” tegasnya. 

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, fenomena PHK jelang Lebaran ini cukup mengkhawatirkan. 

    Roy Jinto menjelaskan, fenomena ini terjadi karena dampak ekonomi global terhadap industri sepatu. 

    “PHK terjadi akibat melemahnya kondisi ekonomi global berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga, mempengaruhi produksi dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor ini,” ujarnya. 

    Secara lebih luas, kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat ini melihat industri tekstil dan alas kaki mengalami tekanan berat karena masuknya barang legal dengan harga murah serta produk ilegal membanjiri pasar. 

    Meskipun begitu, dua perusahaan yang alami penyesuaian jumlah tenaga kerja mereka tetap beroperasi normal. 

    Selain dua perusahaan sepatu tersebut, ia menambahkan, ada produsen bulu mata PT Danbi Internasional di Garut tutup. PT Danbi Internasional dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada 19 Februari 2025 lalu. Status dan hak-hak 2.100 karyawannya kini tak jelas. 

    Pihaknya saat ini melakukan proses pengawalan dan penelusuran data karyawan untuk mengajukan tagihan ataupun perhitungan yang menjadi hak-hak para pekerja di sana yang belum dibayarkan.

    “Pemerintah harus kawal hak-hak buruh agar segera terselesaikan sesuai UU,” katanya. 

    Adapun, hadir juga dalam konferensi pers Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriadi, Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Victory Ching Luh Agus Darsana, dan Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Adis Dimension Footwear Adis Endih.