Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamis 13 Maret 2025 pukul 07.25.02 WIB wilayah Bocali dan Pozzuoli, Italia, diguncang gempa. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo Magnitudo 4,2.

    Episenter terletak pada koordinat 40,777° Lintang Utara dan 14,112° Bujur Timur, tepatnya di Teluk Pozzuoli, 3 km arah timur-timur Bacoli dengan kedalaman hiposenter 10 kilometer.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) akibat aktivitas sesar aktif yang berpusat di dasar Teluk Pozzuoli.

    Gempa yang terjadi menimbulkan guncangan di Pozzuoli, Bocali, Miseno, Bagnoli dan Monte di Procida dalam skala intensitas V-VI MMI, dengan diskripsi terjadi kerusakan. Gempa ini dirasakan oleh banyak orang, dengan laporan mulai dari guncangan kuat, sedang hingga ringan. Meski episenternya di laut, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, karena kekuatan gempanya belum cukup mampu menimbulkan deformasi batuan dasar laut hingga membangkitkan tsunami.

    Warga Bagnoli melaporkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan rumah akibat gempa. Namun demikian patut disyukuri, sejauh ini belum ada laporan korban luka dan meninggal. Dampak ikutan gempa berupa longsor terjadi di bagian kaldera Campi Flegrei.

    Pemerintah setempat mengumumkan bahwa sekolah di Pozzuoli, Bacoli, dan Bagnoli akan diliburkan pada hari Kamis besok sebagai upaya pencegahan dan antisipasi kemungkinan akan terjadinya gempa yang lebih kuat.

    Pelajaran Untuk Kita

    Tidak hanya di Italia dan negara-negara aktif gempa lainnya, banyak bukti gempa magnitudo kecil mampu memicu terjadinya kerusakan bangunan. Untuk itu bagi kita yang tinggal di Indonesia dan memiliki sebaran 402 segmen sesar aktif, tentau perlu mewaspadai terjadinya gempa kerak dangkal akibat sesar aktif.

    Catatan katalog BMKG mengungkap bahwa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sudah sering kali terjadi gempa dangkal dengan magnitudo kurang dari M5.0 yang menimbulkan kerusakan banyak bangunan rumah, seperti:

    -Gempa Klangon Madiun 2015 (M4,2),
    -Gempa Pangalengan 2016 (M4.2),
    -Gempa Garut 2017 (M3.7),
    -Gempa Banjarnegara 2017 (M4.2), dan
    -Gempa Kuningan-Brebes 2019 (M4.2).

    Untuk itu sebagai solusi utama mitigasi gempa adalah dengan mewujudkan bangunan tahan gempa dan bangunan ramah gempa jika kita bermukim di sekitar jalur sesar aktif.

  • Kubu Hasto Siapkan Eksepsi terhadap Dakwaan KPK Jumat Pekan Depan

    Kubu Hasto Siapkan Eksepsi terhadap Dakwaan KPK Jumat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perkara perintangan penyidikan serta suap. 

    Penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail awalnya memohon kepada Majelis Hakim agar mereka diberikan jeda waktu 10 hari untuk menyiapkan eksepsi. Dia menyebut pihaknya hanya memiliki satu hari untuk memelajari berkas perkara JPU sebelum sidang perdana digelar. 

    “Jadi, kami meminta waktu, yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bondowoso Yang Mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu satu malam. Sehingga kami meminta waktu untuk sampai pada 10 hari atau tanggal 24 Maret, supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini,” terangnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). 

    Meski demikian, Majelis Hakim tidak menerima permintaan pihak Hasto kerena terdapat jadwal sidang lain yang harus dihadiri. Kemudian, sesuai KUHAP, terdakwa diberikan waktu tujuh hari untuk menyiapkan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. 

    Oleh sebab itu, Majelis Hakim memutuskan jadwal sidang dengan agenda pembacaan eksepsi bakal digelar satu pekan dari sekarang, Jumat (21/3/2025). 

    “Sekarang kita fokus pada eksepsi dulu, dari penasihat hukum kita tunda hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Dengan acara mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto. 

    Dakwaan Kasus Hasto 

    Adapun Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatan selama kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juni 2024, atau sekitar 2019 hingga 2024, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, yakni dengan sengaja mencegah, merintangi dan mengagalkan secara langsung arau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan terhadap terdakwa, tersangka atau saksi perkara korupsi. 

    “Yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah merintangi atay menggagalkan secara langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,”  tutur JPU. 

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    “Dan memerintahkan Kusnadi [staf Hasto, red] untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,” terang jaksa. 

    Dengan demikian, perbuatan Hasto diancam pidana pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur pada pasal 21 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    Kemudian, pada dakwaan kedua, Hasto disebut memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

    Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, Hasto disebut dalam kurun waktu Juni 2019 sampai dengan Januari 2020, atau sekitar 2019-2020, di beberapa lokasi memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Uang suap itu diberikan bersama-sama dengan tiga kader PDIP yaitu Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri serta Harun Masiku. 

    Uang suap itu berjumlah SGD57.350 serta Rp600 juta. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku. 

  • Benyamin Tinjau Ramp Check di Terminal Pondok Cabe, Pastikan Keselamatan Pemudik Jelang Idulfitri

    Benyamin Tinjau Ramp Check di Terminal Pondok Cabe, Pastikan Keselamatan Pemudik Jelang Idulfitri

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama instansi terkait menggelar inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap bus antarkota di Terminal Pondok Cabe, Rabu 12 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelayakan kendaraan dan keamanan para pemudik.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, turun langsung memantau kesiapan armada yang akan mengangkut pemudik ke berbagai daerah.

    “Kebetulan hari ini kita lakukan ramp check kepada bus-bus yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh, dan sudah dilakukan penelitian, pengecekan, kemudian ditempel stiker bahwa dia sudah lolos uji ramp checknya itu sendiri,” ujarnya.

    Baca: Dorong UMKM dan Ekonomi Masyarakat Lewat Ramadan Street Carnival Bintaro

    Sebagai terminal tipe A yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, Terminal Pondok Cabe menjadi titik penting bagi perjalanan antarprovinsi, terutama menuju Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

    Dalam inspeksi tersebut, sejumlah bus menjalani pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup sistem rem, lampu, wiper, kondisi ban, hingga kelengkapan dokumen kendaraan.

    Selain kendaraan, kesehatan para pengemudi dan awak bus juga diperiksa secara ketat. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, hingga tes urine guna memastikan mereka bebas dari pengaruh narkotika.

    “Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak kendaraannya, dua supir dan satu kernet, sampai saat ini masih dilakukan, tadi ada beberapa awak bus yang sudah lolos pemeriksaan, dan nanti akan diberikan keterangan (lulus) yang siap untuk perjalanan jauh masyarakat saat arus mudik nanti,” jelasnya.

    Selain inspeksi kendaraan dan kesehatan awak bus, pemerintah juga mendukung program mudik gratis yang digagas Kementerian Perhubungan. Program ini menyediakan sekitar 400 bus yang siap mengangkut hingga 1.200 pemudik. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun langsung di terminal.

    Tak lupa, Benyamin mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum berangkat mudik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengunci pintu, mengamankan kendaraan, serta memeriksa instalasi listrik dan gas.

    “Mudik harus nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

    Dengan koordinasi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, serta Jasa Raharja, Benyamin optimis arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama instansi terkait menggelar inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap bus antarkota di Terminal Pondok Cabe, Rabu 12 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelayakan kendaraan dan keamanan para pemudik.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, turun langsung memantau kesiapan armada yang akan mengangkut pemudik ke berbagai daerah.

    “Kebetulan hari ini kita lakukan ramp check kepada bus-bus yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh, dan sudah dilakukan penelitian, pengecekan, kemudian ditempel stiker bahwa dia sudah lolos uji ramp checknya itu sendiri,” ujarnya.
     
    Baca: Dorong UMKM dan Ekonomi Masyarakat Lewat Ramadan Street Carnival Bintaro

    Sebagai terminal tipe A yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, Terminal Pondok Cabe menjadi titik penting bagi perjalanan antarprovinsi, terutama menuju Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

    Dalam inspeksi tersebut, sejumlah bus menjalani pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup sistem rem, lampu, wiper, kondisi ban, hingga kelengkapan dokumen kendaraan.

    Selain kendaraan, kesehatan para pengemudi dan awak bus juga diperiksa secara ketat. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, hingga tes urine guna memastikan mereka bebas dari pengaruh narkotika.

    “Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak kendaraannya, dua supir dan satu kernet, sampai saat ini masih dilakukan, tadi ada beberapa awak bus yang sudah lolos pemeriksaan, dan nanti akan diberikan keterangan (lulus) yang siap untuk perjalanan jauh masyarakat saat arus mudik nanti,” jelasnya.

    Selain inspeksi kendaraan dan kesehatan awak bus, pemerintah juga mendukung program mudik gratis yang digagas Kementerian Perhubungan. Program ini menyediakan sekitar 400 bus yang siap mengangkut hingga 1.200 pemudik. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun langsung di terminal.

    Tak lupa, Benyamin mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum berangkat mudik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengunci pintu, mengamankan kendaraan, serta memeriksa instalasi listrik dan gas.

    “Mudik harus nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

    Dengan koordinasi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, serta Jasa Raharja, Benyamin optimis arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • 3 Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi Megapolitan

    3 Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi Megapolitan

    Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mencari keberadaan
    Kepala Desa Srijaya
    Canih Hermansyah yang sempat marah pada dirinya atas
    pembongkaran bangunan liar
    (bangli) di sana.
    Pembongkaran tersebut berlangsung di sepanjang bantaran
    Kali Sepak
    , anak Kali Bekasi, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (14/3/2025).
    Sebelum pembongkaran, Dedi berbincang dengan seorang pemilik bangunan yang merupakan pria lanjut usia. Perbincangan berlangsung di hadapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.
    Dalam perbincangan tersebut, Dedi menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dana untuk pembangunan warung baru bagi warga di lokasi lain.
    “Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Siap setuju kan?” tanya Dedi kepada warga di lokasi.
    “Siap, Pak,” jawab warga.
    Dedi kemudian menjelaskan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk mencegah banjir dan mengatasi penumpukan sampah di Kali Sepak.
    “Pengen kan warga di sini enggak banjir, enggak numpuk sampah, rapi dan bersih. Jadi setuju saya bongkar?” ujar Dedi.
    “Setuju, Pak,” jawab warga.
    Setelah mendengar dukungan tersebut, Dedi langsung mencari Canih, yang sebelumnya disebutnya sempat marah.
    “Mana yang tadi yang agak marah sama saya. Pak kades, setuju kan?” ungkap Dedi.
    Canih, yang awalnya mengkritik Dedi sebagai gubernur otoriter karena dinilai tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam pembongkaran, tiba-tiba menyatakan setuju.
    “Setuju kalau ada penggantian,” jawab Canih.
    Sikapnya pun berubah, dan ia menyatakan dukungannya terhadap program Dedi.
    “Alhamdulillah, jadi saya mendukung program Pak Gubernur,” tegas Canih.
    Namun, Dedi membantah pernyataan Canih dan menegaskan bahwa pembongkaran bangli ini bukanlah program gubernur.
    “Bukan program saya, program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya,” imbuh Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kawanan Begal Rampas HP Bocah 5 Tahun di Bojonggede, Pelaku Masih Anak-anak

    Kawanan Begal Rampas HP Bocah 5 Tahun di Bojonggede, Pelaku Masih Anak-anak

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku begal yang merampas handphone (HP) bocah berusia lima tahun.

    Peristiwa pembegalan itu terjadi di Perumahan Duren Baru Permai, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (10/3/2025) siang sekitar pukul 13.02 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kedua pelaku berstatus anak di bawah umur.

    “Ini yang memperihatinkan, tersangka ini dua-duanya anak, usianya belum 18 tahun,” kata Ade Ary, Jumat (14/3/2025).

    Ade Ary menjelaskan, korban mulanya sedang bermain di area perumahan tempat tinggalnya dan membawa HP. 

    Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung mengambil paksa HP yang dibawa.

    “Korban bawa handphone di sekitar rumahnya, di komplek, kemudian langsung dilakukan pencurian dan kekerasan dengan memaksa. Sehingga si anak kecil ini, korban ini, sempat terjatuh,” ungkap Ade Ary.

    Adapun kawanan begal tersebut ditangkap tak sampai 24 jam setelah melakukan aksinya. Kedua pelaku diringkus di Desa Susukan, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (11/3/2025).

    “Saat ini sedang diproses dengan persangkaan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun,” ujar Kabid Humas.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak, Bogor yang terindikasi melanggar. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak , Bogor yang terindikasi melanggar. Hal itu penting untuk perbaikan lingkungan dan ketahanan panan.

    Menurut Ajbar, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali.

    “Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali,” katanya, Jumat (14/3/2025).

    Ajbar menegaskan, langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, merupakan tindakan tepat dan berani. Bagi Ajbar, Menko Pangan Zulkifli Hasan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya.

    “Menurut saya langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan adalah langkah tepat dan berani. Kita memerlukan menteri dan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya,” beber dia.

    Baca Juga: PHK Massal di Awal 2025, Akankah Ekonomi Baik-Baik Saja?

    Ajbar meyakini, tindakan Menko Pangan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, dapat mendorong kembali keberlanjutan ketersediaan pangan. Hal ini, juga akan menciptakan perbaikan lingkungan yang berdampak terhadap banjir di Jakarta saat ini.

    “Perlahan tetapi insyaallah akan mengurangi kalau hulunya dikembalikan pada fungsi semula,” tandas politikus PAN asal Sulbar.

    (cip)

  • Protes SKB Angkutan Lebaran, Truk Ancam Stop Operasi, Ini Kata Pelaku Usaha – Halaman all

    Protes SKB Angkutan Lebaran, Truk Ancam Stop Operasi, Ini Kata Pelaku Usaha – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFi) Jakarta, mengusulkan agar Pemerintah bisa meninjau ulang atau ada diskresi terhadap aturan pembatasan angkutan barang pada musim Lebaran/Idul Fitri tahun ini.

    Aturan itu dinilai berpotensi merugikan bisnis logistik dan melemahkan pertumbuhan perekonomian nasional yang telah ditargetkan 7-8 persen oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Menurut hemat kami, waktu pembatasan angkutan barang selama 2 minggu itu terlalu lama. Idealnya cukup selama H-4 s/d H+4 saja supaya kegiatan logistik dan perekonomian bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diharmonisasikan dengan arus mudik maupun arus balik (angkutan penumpang) Lebaran,” ujar Ketua ALFI Jakarta, Adil Karim, beberapa waktu lalu.

    Dia menegaskan, kebijakan yang telah disampaikan Pemerintah agar menjalankan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan dan sesudah Lebaran adalah kebijakan kerja yang memungkinkan pekerja untuk bekerja dari mana saja. WFA merupakan pengaturan kerja fleksibel yang memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih tempat bekerja.

    “Idealnya WFA bisa dimanfaatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun pegawai BUMN untuk melakukan mudik Lebaran lebih awal. Sehingga mobilisasi penumpang arus mudik bisa lebih terkondisikan,” ucap Adil.

    ALFI berharap sebelum pengambilan keputusan pengaturan Angkutan Lebaran, bisa akomodatif dan memperhatikan keduanya yakni terhadap pergerakan barang atau logistik maupun pergerakan (mobilisasi) orang/penumpang.

    “Pergerakan angkutan barang dan angkutan penumpang selama Lebaran mesti berjalan harmonis demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan jangan sampai ada salah satunya yang dikorbankan,” ucap Adil.

    Khawatirkan Closing Time

    Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) juga menyoroti aturan pembatasan/larangan operasional angkutan barang dan logistik terutama terhadap ekspor menjelang dan pasca Lebaran tahun ini.

    Sebab, selain kontraproduktif dengan semangat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 7-8 persen, aturan yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) itu juga berpotensi melemahkan kinerja ekspor nasional dan menimbulkan high cost logistik.

    Ketua Umum Depalindo yang juga Sekjen DPP GPEI Toto Dirgantoro, menyayangkan adanya SKB itu sekaligus mendesak instansi terkait untuk merevisinya atau meninjau ulang lantaran aktivitas logistik lainnya seperti pelabuhan, hinterland (industri)-nya tetap berkegiatan.

    “SKB itu kami sayangkan karena kontraproduktif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo yakni 7-8 persen. Sebelumnya, Depalindo dan GPEI juga sudah secara resmi memberikan masukan agar jangan sampai ada hambatan pada aktivitas logistik terutama ekspor yang notabene menghasilkan devisa negara,” ujar Toto.

    Dia menegaskan jika aturan pembatasan operasional sesuai SKB itu tetap dipaksakan justru akan memunculkan praktik permohonan pengajuan dispensasi dilapangan yang pada akhirnya pengangkutan muatan ekspor dari dan ke pelabuhan mesti memenuhi berbagai persyaratan tertentu, seperti memakai jasa kawalan yang ujung-ujungnya bisa mendongkrak biaya logistik ekspor.

    “Mumpung masih ada waktu, karenanya Depalindo meminta SKB itu ditinjau ulang demi kelancaran arus barang dan logistik saat libur Lebaran. Walaupun ada pembatasan/larangan angkutan barang cukup bisa dilakukan pada H-1 hingga H+2 Lebaran,” tegas Toto.

    Dia mengungkapkan, disisi lain pada periode pembatasan dalam SKB itu kegiatan pelabuhan atau sisi laut-nya seperti aktivitas layanan kapal dan bongkar muat tetap berjalan.

    Maka dari itu, imbuhnya, kegiatan sisi daratnya (angkutan) juga idealnya tetap beroperasi untuk menghindari eksportir terkena batas akhir waktu pengapalan atau closing time, juga mengingat kondisi industri nasional yang sedang berat, serta mengingat target peningkatan ekspor sesuai harapan Pemerintah.

    Toto mengatakan, mestinya, diberikan solusi agar kegiatan ekspor tetap berjalan serta tidak dibatasi dan tetap diizinkan, dan hanya diatur rute jalan-nya saja serta jam operasionalnya meskipun tidak melalui akses tol tetapi tetap bisa lewat akses arteri atau alternatif.

    Apalagi, kata dia, area hinterland (industri) dari suatu pelabuhan umumnya tidak terlalu jauh jaraknya. Seperti halnya Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini didominasi hinterland  Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), maupun Jawa Barat dan sekitarnya.

    “Jadi mari sama-sama kita peduli terhadap kelangsungan dan pertumbuhan bisnis untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak bertambah kritis, namun tetap memperhatikan (lewat harmonisasi regulasi) demi kenyamanan angkutan penumpang Lebaran atau Idul Fitri,” harap Toto.

    Antisipasi

    Otoritas dan Manajemen Terminal Peti Kemas Pelabuhan (TPK) di Pelabuhan Tanjung Priok perlu mengantisipasi agar terhindar dari kepadatan arus barang atau potensi kongesti menyusul adanya rencana stop operasi angkutan barang dan logistik secara nasional pada 20 Maret 2025, imbas penolakan SKB Angkutan Barang saat Lebaran (Angleb) 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Dalam SKB tersebut, ditegaskan Pembatasan Angkutan Barang mulai sejak 24 Maret hingga 8 April 2025, atau sekitar 16 hari.

    Kegiatan layanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan tetap berjalan, namun jika truk pengangkut barang melakukan stop operasi, otomatis memengaruhi kegiatan receiving dan delivery kargo/peti kemas dari dan ke pelabuhan. Dampaknya terjadi penumpukan barang maupun peti kemas yang berlebihan di pelabuhan.

    “Jadi mesti disiapkan sedini mungkin antisipasinya, dan bagaimana contigensi plan-nya yang tidak menimbulkan high cost logistik jika aksi stop operasi armada truk pengangkut barang itu betul-betul terjadi pada pekan depan,” ujar Wawan salah satu pegiat pengurusan barang ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok.

    Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia mengingat lebih dari 65 persen aktivitas ekspor impor nasional maupun domestik melalui pelabuhan yang terletak di Jakarta Utara itu.

    Saat ini, terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani ekspor impor melalui pelabuhan itu yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal 3-IPC TPK, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL/NPH).

    Sebagaimana diberitakan, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan stop operasi mulai 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025, sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap adanya aturan pelarangan operasional truk pengangkut barang termasuk ekspor impor menjelang dan sesudah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 H.

    “Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan semua pengurus Aptrindo di daerah-daerah pada hari ini (Senin, 10 Maret 2025), kami perusahaan truk yang tergabung dalam Aptrindo memutuskan untuk melakukan stop operasi mulai pekan depan, 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan.

    Aptrindo menilai aturan pembatasan operasional angkutan barang cukup dilakukan maksimal 6 hari saja yakni 3 hari sebelum hari H (Lebaran) dan 3 hari setelah Lebaran.

    “Kalau sesuai SKB itu pelarangan angkutan barang dilakukan selama dua minggu. Makanya, kalau Pemerintah tidak mau mendengarkan masukan dan keluhan pelaku usaha logistik, maka sekalian saja kita putuskan untuk Stop Operasi pada 20 Maret 2025,” tegas Gemilang.

    Gemilang juga menegaskan bahwa SKB pembatasan Angkutan Lebaran 2025 itu, justru dinilai paradoks lantaran tidak sejalan dengan upaya dan target Pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

     

  • Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek PDNS Rp958 Miliar, Geledah Kantor Komdigi

    Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek PDNS Rp958 Miliar, Geledah Kantor Komdigi

    loading…

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware, Kamis (4/7/2024). Kini Proyek PDNS sedang diselidiki olek Kejari Jakarta Pusat. Foto/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara ( PDNS ) di lingkungan Kementerian Kominfo (saat ini bernama Kementerian Komdigi) pada 2020-2024. Surat perintah penyidikan atas kasus ini pun telah dikeluarkan pada Kamis (13/3/2025) kemarin.

    “Atas adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting dalam keterangan, Jumat (14/3/2025).

    Ia mengungkapkan, tim penyidik telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di Kantor Komdigi, dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tanggerang Selatan. Dari penggeladahan tersebut tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi itu.

    “Berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi a quo,” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir ratusan miliar. “Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar,” ucapnya.

    Sekedar informasi, pada tahun 2020-2024, Kementerian Kominfo kala itu melalukan pengadaan baran/jasa dan pengelolaan PDNS dengan pagu anggaran Rp958 Miliar. Dalam proses lelang, Kejari Jakpus melihat ada oknum pejabat Kominfo yang sengaja memenangkan tender salah satu perusahaan.

    “Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT. AL dengan nilai kontrak Rp60.378.450.000,” ujar Bani.

    “Kemudian pada tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp102.671.346.360,” tambahnya.

  • Hibur Pengungjung di Bulan Ramadan, Penyanyi Afgan Syahreza Bakal Manggung di SMB 

    Hibur Pengungjung di Bulan Ramadan, Penyanyi Afgan Syahreza Bakal Manggung di SMB 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI UTARA – Menyambut bulan suci Ramadan, pusat perbelanjaan favorit di Kota Bekasi Summarecon Mall Bekasi (SMB) hadirkan berbagai hiburan menarik untuk pengunjung. 

    Center Director SMB, Ugi Cahyono mengatakan, bertajuk Miracle of Ramadan, pihaknya menghadirkan hiburan berupa penampilan artis ternam  dan program belanja mulai 7 Maret hingga 6 April 2025. 

    “Rangkaian acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman Ramadan yang berkesan bagi pengunjung,” kata Ugi, Jumat (14/3/2025). 

    Berbagai pertunjukan hadir untuk menghibur pengunjung antara lain, Tanoura Dance, Saman Dance, Rampak Bedug, Acrobatic, Humanoid, dan School Performances. 

    Untuk menambah kemeriahan, SMB juga bersolek dengan dekorasi bernuansa Ramadan warna hijau dan ungu serta ornamen lampu cantik di area panggung The Downtown Walk dan di dalam mal.

    Puncak dari rangkaian acara hiburan tersebut adalah penampilan spesial dari penyanyi solo ternama Indonesia, Afgan Syahreza yang akan membawakan manggung pada 21 Maret 2025 pukul 20.00 WIB di The Downtown Walk. 

    Ugi menambahkan, penampilan Afgan diharapkan dapat menambah semarak suasana Ramadan di SMB dan menjadi momen yang tak terlupakan bagi para penggemarnya. 

    “Melalui ‘Miracle of Ramadan’, kami menyuguhkan beragam hiburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga kami ingin SMB menjadi destinasi untuk pengunjung dalam mempererat tali silaturahmi,” jelas dia. 

    Untuk program belanja, SMB menawarkan umrah gratis untuk pelanggan setia. Selain itu, setiap minggu selama Ramadan, pelanggan juga berkesempatan meraih shopping voucher SMB dengan total nilai hingga Rp 80 juta. 

    “Kami juga telah menyiapkan program belanja dengan hadiah-hadiah menarik, termasuk hadiah utama paket Umrah, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia kami. Selain itu, SMB juga menyediakan takjil gratis setiap hari yang berlokasi di pintu lobi utama,” kata Ugi. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 8 Ruas Tol Baru yang Bisa Digunakan Saat Mudik Lebaran 2025

    8 Ruas Tol Baru yang Bisa Digunakan Saat Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap tahun, arus mudik menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran perjalanan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun dan mengoperasikan ruas tol baru.

    Pada mudik Lebaran 2025, sejumlah ruas tol baru akan difungsionalkan, baik secara penuh maupun sementara, guna memberikan alternatif rute bagi pemudik.

    Beberapa di antaranya bahkan dapat digunakan secara gratis selama periode mudik. Berikut ini daftar ruas tol baru yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025.

    Ruas Tol Baru untuk Mudik Lebaran 2025

    1. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo (seksi Prambanan-Purwomartani, 6,78 km)

    Ruas tol ini akan dioperasikan secara fungsional dan dapat digunakan secara gratis selama periode mudik. Kehadiran ruas tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan nasional yang menghubungkan Solo dan Yogyakarta, serta mempercepat akses menuju Bandara Internasional Yogyakarta (NYIA) di Kulonprogo.

    2. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (seksi Bojongmangu-Sadang, 31,25 km)

    Sebagai alternatif bagi pemudik yang ingin menghindari kepadatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek utama, tol ini akan difungsionalkan secara gratis. Ruas ini menghubungkan Bojongmangu di Kabupaten Bekasi dengan Sadang di Purwakarta, memberikan jalur tambahan menuju jalur pantura dan jalur tengah Pulau Jawa.

    3. Tol Probolinggo-Banyuwangi (seksi Gending-Paiton, 25 km)

    Tol ini akan berfungsi sebagai jalur alternatif bagi pemudik yang melintasi Jawa Timur, terutama bagi mereka yang menuju Banyuwangi dan Bali. Dengan difungsionalkannya ruas ini, waktu tempuh dari Probolinggo ke Paiton akan lebih efisien dibandingkan jalur nontol yang ada saat ini.

    4. Tol Palembang-Betung (seksi Rengas-Pangkalan Balai, 30,8 km)

    Ruas tol ini menjadi bagian penting dari jaringan Trans-Sumatera yang membantu memperlancar arus kendaraan dari Palembang menuju Jambi dan sekitarnya. Dengan pengoperasian ruas ini selama periode mudik, diharapkan antrean panjang di jalan nasional dapat berkurang secara signifikan.

    5. Tol Binjai-Langsa (seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, 19 km)

    Tol ini memberikan akses yang lebih cepat dan nyaman bagi pemudik yang melakukan perjalanan dari Sumatera Utara menuju Aceh. Dengan difungsionalkannya ruas ini, pemudik yang biasanya menggunakan jalan nasional yang rawan kemacetan dapat memiliki alternatif jalur yang lebih lancar.

    6. Tol Pekanbaru-Padang (seksi Padang-Sicincin, 36,6 km)

    Sebagai bagian dari proyek tol yang menghubungkan dua ibu kota provinsi di Sumatera, ruas ini akan membantu memangkas waktu perjalanan dari Pekanbaru ke Padang secara signifikan. Dengan jalur tol ini, pemudik dapat menghindari jalur pegunungan yang kerap menjadi titik kemacetan.

    7. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (seksi Kuala Tanjung-Indrapura, 10,15 km)

    Ruas ini berfungsi untuk mempercepat akses dari kawasan industri Kuala Tanjung ke Tebing Tinggi, sekaligus mengurangi kepadatan di jalan lintas Sumatera. Kehadirannya sangat penting bagi pemudik yang ingin menuju kawasan wisata Danau Toba dan sekitarnya.

    8. Tol Sigli-Banda Aceh (seksi Padang Tiji-Seulimeum, 24,67 km)

    Tol tersebut menjadi bagian penting dari proyek jalan tol pertama di Aceh, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Banda Aceh dan daerah sekitarnya. Dengan operasional tol ini, perjalanan antara Banda Aceh dan Sigli akan menjadi lebih singkat dan nyaman.

    Manfaat Dibukanya Ruas Tol Baru

    Dibukanya ruas-ruas tol baru ini memiliki berbagai manfaat, antara lain:

    Mengurangi kemacetan di jalan nasional

    Dengan adanya jalur alternatif, beban kendaraan di jalur utama dapat dikurangi.

    Ruas tol yang lebih lancar memungkinkan pemudik mencapai tujuan lebih cepat.

    Meningkatkan kenyamanan berkendara

    Dibandingkan jalan konvensional, tol menawarkan jalan yang lebih mulus dan minim hambatan.

    Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

    Dengan kemudahan akses, potensi ekonomi di daerah sekitar ruas tol meningkat.

    Dengan dibukanya ruas tol baru pada periode mudik Lebaran 2025, diharapkan perjalanan pemudik akan menjadi lebih lancar dan nyaman. Pemudik diimbau untuk memanfaatkan jalur-jalur ini dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.