Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Berdasarkan keterangan dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, periode 10-16 Maret 2025 dalam satu minggu ke depan, diprakirakan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan suplai massa uap air yang mendukung pembentukan awan konvektif dan terjadinya hujan di sebagian wilayah Jawa Barat, diantaranya yakni suhu muka laut di sekitar wilayah perairan Indonesia relatif hangat.

    Gelombang MJO secara spasial diprakirakan aktif di sebagian wilayah Jawa Barat, diprakirakan terdapat sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra dan selatan Pulau Jawa sehingga dapat mengakibatkan pembentukan belokan angin dan konvergensi di Jawa Barat.

    Sehingga labilitas atmosfer secara umum berada pada kategori labil ringan hingga kuat. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat merekomendasikan kepada masyarakat dan Instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis (dampak cuaca esktrem) seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya.

    Seluruh kelompok masyarakat agar tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

    Diharapkan masyarakat mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya.

    Masyarakat juga diimbau tetap mengupdate informasi dan pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana.

    Berdasarkan prakiraan perkembangan dinamika atmosfer pada skala global, regional dan lokal, serta model cuaca deterministik dan probabilistik, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat, potensi hujan sedang hingga lebat/sangat lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat terdapat di sebagian wilayah berikut:

    1. Senin 10 Maret 2025

    Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    2. Selasa, 11 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    3. Rabu, 12 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    4. Kamis, 13 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    5. Jumat, 14 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    6. Sabtu, 15 Maret 2025

    Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Bandung, Kab Sumedang, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    7. Minggu, 16 Maret 2025

    Kab Majalengka, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar.

    Prospek cuaca itu merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail, masyarakat dapat mengakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media BMKG.

    Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.

    Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi tersebut terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.

  • Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah empat lokasi dalam perkara dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo (sekarang Komdigi) periode 2020-2024.

    Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan pihaknya telah menerbitkan sprindik No: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.

    Adapun keempat wilayah yang digeledah mulai dari Jakarta Pusat di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis. Kemudian, di kediaman pihak-pihak terkait yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang Selatan.

    “Ada di Cilandak rumah pihak terkait, di Bogor rumah pihak terkait juga, sama satu lagi di Tangerang rumah juga,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

    Bani menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang hingga aset seperti mobil, tanah dan bangunan.

    “Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.

  • Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Anggota Ombudsman Hery Susanto dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma\’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas aktif dalam memastikan layanan publik yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi penerima layanan. Dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3), Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan pihaknya ingin membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat adalah bagian dari pengawasan publik.

    “Dengan berani bersuara, kita turut menciptakan perubahan yang nyata,” ujar Hery, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Hery menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi layanan publik sejalan dengan tema yang diangkat dalam acara Safari Ramadhan, yakni “Masjid sebagai Pengawas Publik”.

    Menurutnya, konsep pengawasan publik telah ada sejak zaman Khalifah Utsmaniyah, di mana lembaga sejenis Ombudsman telah berperan dalam memastikan keadilan bagi masyarakat. Ia tak menampik bahwa masih banyak yang mungkin belum mengenal Ombudsman dan tugasnya.

    “Kami hadir untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi serta melaporkan jika terjadi malaadministrasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pengawasan publik bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas setiap individu dalam masyarakat. Untuk itu, kata dia, masjid memiliki peran sebagai pusat kehidupan masyarakat sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pelayanan publik.

    Selain itu, dia menilai pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud jika ada keberanian untuk bersuara dan bertindak. Hery pun menjelaskan bahwa Ombudsman berpegang pada tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu keimanan, ketakwaan, dan kesabaran.

    “Keimanan ditanamkan melalui rukun iman, ketakwaan diwujudkan melalui rukun Islam, dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam memperbaiki layanan publik,” tutur Hery.

    Sebagai langkah konkret, Ombudsman akan memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait pengawasan layanan publik melalui berbagai forum keagamaan, termasuk masjid dan majelis taklim. Ke depan, Ombudsman akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.

    Berbagai langkah strategis, sambung Hery, akan ditempuh guna memastikan bahwa setiap aduan masuk segera mendapatkan penyelesaian yang konkret.

    “Kami bekerja bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata. Setiap laporan adalah amanah yang akan kami perjuangkan demi terwujudnya layanan publik yang lebih baik,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina Yayasan Makrifatul Ilmi Talim menyampaikan harapannya agar Ombudsman terus mendukung dan memperkuat peran masjid dalam kehidupan sosial masyarakat.

    “Kami berharap Ombudsman dapat membantu membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi pelayanan publik dan tidak ragu untuk melaporkan berbagai penyimpangan,” ujar Talim.

    Sumber : Antara

  • Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus PDNS!

    Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus PDNS!

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kasus dugaan korupsi terkait PDNS periode 2020-2024.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting. “Sudah, sudah [geledah di Komdigi],” ujar Bani saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

    Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (13/3/2025) malam. Namun, dia masih belum bisa mengungkap barang bukti yang telah disita dari penggeledahan tersebut.

    “Masih rekap hari ini, itu juga masih running,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kejari Jakpus juga telah melakukan penggeledahan di empat wilayah sekaligus, mulai dari Jakarta Pusat di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis.

    Kemudian, di kediaman pihak-pihak terkait yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang Selatan.

    Bani menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang hingga aset seperti mobil, tanah dan bangunan.

    “Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.

  • Dijambret OTK Saat Berolahraga, Wanita di Depok Ini Kehilangan Ponsel Pintarnya – Page 3

    Dijambret OTK Saat Berolahraga, Wanita di Depok Ini Kehilangan Ponsel Pintarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang wanita di Bojongsari, Kota Depok, menjadi korban penjambretan saat sedang menikmati olahraga pagi. Kejadian tersebut terjadi pada Senin, 6 Januari 2025, sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Reni Jaya Barat 1B, Pondok Petir, Bojongsari.

    Korban yang berinisial ARO, tengah jalan santai sambil menggenggam iPhone 15 Pro miliknya. Namun, kejadian nahas terjadi ketika seorang pria tak dikenal dengan sepeda motor tiba-tiba menyambar ponsel yang digenggamnya.

    “Tiba-tiba saat di TKP, terlapor datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil dengan paksa handphone tersebut milik korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Tarikan kuat dari pelaku membuat korban kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di jalan aspal. Sementara itu, pelaku langsung tancap gas, membawa lari iPhone 15 Pro milik korban.

    “Korban terjatuh tersungkur dan pelaku kabur dengan membawa handphone tersebut di atas milik pelapor korban,” tambahnya.

     

  • Promosi Bintang Satu, Kombes Faizal Jabat Dirgakkum Korlantas Polri

    Promosi Bintang Satu, Kombes Faizal Jabat Dirgakkum Korlantas Polri

    Jakarta –

    Kombes Faizal dipromosikan untuk menduduki pos jabatan bintang satu. Alumni Akademi Kepolisian 1996 itu ditunjuk menjadi Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri.

    Penunjukan Kombes Faizal itu berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP/2025 pada 12 Maret 2025. Sebelum ditunjuk menjadi Dirgakum Korlantas Polri, Kombes Faizal menjabat sebagai Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri.

    Adapun jabatan Dirgakum Korlantas Polri sebelumnya dijabat oleh Brigjen Raden Slamet Santoso. Brigjen Raden kini dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri.

    Kombes Faizal memang dikenal sebagai perwira polisi yang banyak berkarier di bidang lalu lintas. Kombes Faizal juga pernah menjabat sebagai Kapolres Kebumen pada 2013 dan Kapolres Klaten pada 2015. Setelah itu, Kombes Faizal dimutasi menjadi Wakapolres Jakbar. Lalu dia bertugas di Denwal Korlantas Polri.

    Kemudian pada 2017, Kombes Faizal ditunjuk menjadi Wadirlantas Polda Jabar. Dia juga pernah menjadi Dirlantas Polda Sultra pada 2019 dan Dirlantas Polda Sulsel 2021. Terakhir, dia menjabat sebagai Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri.

    (knv/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mendag Bakal Evaluasi Kebijakan Minyakita Usai Lebaran

    Mendag Bakal Evaluasi Kebijakan Minyakita Usai Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengevaluasi kebijakan distribusi dan produksi Minyakita usai Lebaran. Evaluasi ini dilakukan menyusul adanya berbagai temuan kasus kecurangan pada distribusi Minyakita.

    Budi menjelaskan, pihaknya masih mendalami motif utama kecurangan yang dilakukan oleh para produsen Minyakita. Ia enggan menyimpulkan penyebab kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita.

    “Kita pengin tahu dulu, penyebabnya apa dulu. Penyebabnya itu kita belum tahu. Jadi, tapi nanti saja setelah Lebaran ini. Jadi, kita yang penting pasokan untuk Lebaran terjaga, harga terjaga, ya. Ini kan tiga minggu lagi sudah selesai. Kita konsentrasi di situ ya, kita amankan harga-harga,” kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Budi mengatakan, hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar perubahan kebijakan Minyakita. Sepanjang belum ada hasil evaluasi, ia mengaku tidak dapat memastikan penyebab kecurangan produsen Minyakita.

    “Jadi kan semua kebijakan itu bisa dievaluasi. Kita liat dulu apa penyebab masalah-masalah ini apa. Belum tentu juga karena HET-nya kan belum tentu juga. Makanya kita evaluasi dulu. Kita evaluasi, hasil evaluasinya apa, perlu perubahan atau tidak,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Budi juga mengaku akan terus berkomunikasi dengan para distributor minyak untuk memastikan pemenuhan stok. Selain itu, ia juga turut mengawasi pihak pengemasan atau repacker.

    “Kita komunikasi terus dengan produsen, jangan sampai tersendat, terus juga dengan distributor sama repacker. Repacker kan juga sekarang sering kita awasi ya. Akan kita pantau terus, akan kita awasi. Jangan sampai masih ada yang nggak sesuai kebutuhan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Kemendag menutup salah satu produsen minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3). Dari penutupan produsen tersebut, Kemendag mengamankan sebanyak 140 karton dengan volume kurang dari 1 liter dan 32.284 botol kemas kosong berukuran 750-800 ml.

    Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima Kemendag dan Satgas Pangan Polri. Mulanya, laporan itu diterima kepada produsen minyak di kawasan Depok. Sayangnya, begitu sampai di lokasi, produsen tersebut ternyata sudah menutup pabrik kemasnya.

    Setelah melakukan penelusuran, ditemukan fakta Artha Eka Global Asia (AEGA) memindahkan lokasi pabrik kemasnya ke kawasan Karawang Sentra Bizhub, Karawang, Jawa Barat. Pabrik itu lah yang hari ini ditutup Kemendag dan Satgas Pangan Polri.

    “Jadi PT AEGA pindah ke sini baru sekitar 1 bulan. Nah seperti teman-teman lihat, kita temukan banyak botol-botol yang berukuran 750 mL yang rencananya akan digunakan untuk produksi MinyaKita,” kata Budi di pabrik kemas MinyaKita PT AEGA, Kabupaten Karawang, Kamis (13/3/2025).

    “Ya ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi, dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi,” tukasnya.

    (ara/ara)

  • Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin (17/3/2025) pekan depan. Sebelumnya, PU juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penanganan banjir.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan di Senin mendatang. Namun ia membenarkan agenda tersebut.

    “Aku belum agendanya, kemarin kan sudah (dengan Pramono), paling lanjut itu, pembicaraan kayak kemarin (soal banjir),” kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

    Sedangkan dalam pertemuan dengan Pramono Anung pada Kamis (13/3) lalu, dibahas mengenai penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta, termasuk salah satunya menyangkut pembangunan tanggul sungai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    “Semua sepakat DKI, PU, sama ATR/BPN, bekerja bersama untuk menuntaskan masalah banjir, sesuai tugas masing-masing. Nanti DKI akan membebaskan, mengeluarkan penlok, melakukan pembebasan sempadan, sehingga tanggul bisa segera dibangun,” terang Zainal.

    “Kalau yang sudah ada tanggulnya, gampang kan ukurnya, delineasinya. Ini tanggul, kan ada aturan, sempadan, sekian meter. Tanggul itulah yang dianggap batas badan sungai. Nanti ATR/BPN akan melakukan pendampingan, survei bersama, termasuk APH,” sambungnya.

    Zainal mengakui bahwa dalam sejarahnya penanganan banjir masih terkendala karena kurangnya koordinasi dan tiap-tiap instansi punya tantangannya tersendiri. Namun ia yakin, kali ini realisasinya bisa lebih cepat karena kesepakatan telah terjalin.

    Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tentang keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan sempadan sungai yang mengganggu program normalisasi hingga pembangunan tanggul. Hal ini juga yang kerap disinggung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa kesempatan lalu.

    “Normalisasi itu memang perlu ruang, kalau ada sempadan, macem-macem. Cuma, ya seperti tempat lain, kita mau bangun bendungan, di situ ada hak milik orang lain, kan nggak mungkin langsung diusir. Kita kan harus memanusiakan juga, jangan-jangan dia dulu nggak tahu juga kalau itu aturannya seperti itu. Kita yang begitu-begitu, kita aja diskusi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pramono Anung dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025). Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan.

    “Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan (2026),” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

    “Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare (ha) dengan panjang 16 kilometer (km).

    “Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” jelas Nusron.

    Lihat juga Video ‘Tolong, Warga Korban Banjir-Longsor di Kaungluwuk Sukabumi Butuh Bantuan’:

    (shc/rrd)

  • Jejak Anak Usaha Indosat & Telkom di Proyek PDNS yang Kini Diusut Kejaksaan

    Jejak Anak Usaha Indosat & Telkom di Proyek PDNS yang Kini Diusut Kejaksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejari Jakpus sedang mengusir dugaan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan pusat data nasional sementara (PDNS).

    Proyek yang digarap sejak tahun 2020 lalu itu menelan anggaran senilai Rp958 miliar.

    Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan tempus kasus ini terjadi pada periode 2020 sampai dengan 2024.

    “Pada tahun 2020-2024 Kemkominfo melakukan pengadaan barang/jasa dan PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025)

    Dia menjelaskan, kasus ini bermula terjadi pada 2020. Kala itu, pejabat Kominfo melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp 60 miliar.

    Selang setahun, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan PT AL juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar.

    “Di tahun 2023 dan 2024 kembali perusahaan yang sama memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak tahun 2023 senilai Rp350 miliar dan tahun 2024 senilai Rp256,5 miliar,” tambah Bani.

    Bani menambahkan, pengerjaan proyek itu kemudian dilakukan dengan bermitra pada pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301. 

    Akibatnya, pengadaan yang diduga tidak sesuai standar, serta tanpa pertimbangan kelaikan BSSN sebagai penawaran itu telah membuat beberapa serangan ransomware terhadap PDSN pada 2024.

    “Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp959.485.181.470,” jelasnya.

    Awal Mula PDNS

    Bisnis pernah menelusuri proses tender proyek PDNS pada tahun lalu. Penelusuran dilakukan ketika terjadi kasus infeksi ransomware Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. 

    Adapun keberadaan proyek PDNS tidak lepas dari proyek Pusat Data Nasional (PDN). PDN dirancang akan mengikuti standar internasional Tier-4 dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 TB.

    Selain Bekasi, PDN direncanakan akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Labuan Bajo. Pusat data ini nantinya akan mengintegrasikan data kementerian atau lembaga di seluruh Indonesia.

    Data center itu terkait dengan program integrasi layanan digital pemerintah yakni INA Digital. Nantinya, ketika INA Digital sudah diluncurkan, seluruh aplikasi pemerintah untuk layanan masyarakat bisa diakses melalui satu portal nasional.

    Namun demikian, karena proyek PDN belum selesai, pemerintah kemudian menyediakan terlebih dahulu Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang pada Juni 2023 terinfeksi ransomware. 

    Layanan PDNS meliputi penyediaan layanan Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo), dan Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN.

    Layanan lainnya berupa penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE. Serta, penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD.

    Masih mengacu laman resmi Kemenkominfo, layanan PDN terintegrasi dengan 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN selama 2020–2021. 

    Jejak ISAT & TLKM

    Dalam penelusuran Bisnis, anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar. 

    Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

    Dokumen Tender PDNS KomdigiPerbesar

    Sekadar catatan PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Jika merujuk kepada profil perusahaan tercatat di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%. 

    Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, entitas anak usaha ISAT itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

    Steve Saerang, Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo saat itu membenarkan bahwa entitas anak usaha Indosat, PT Aplikanusa Lintasarta, pernah terlibat dalam proyek PDNS 2021-2022. “Benar [memenangkan tender],” ujar Steve Juni 2024 lalu.

    Namun demikian, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan Aplikanusa yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

    Menariknya anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir dua kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

    Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

    Kemitraan Telkom Cs

    Sementara itu, dari penjelasan resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari kemitraan Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

    Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. 

    Proyek PDNS KomdigiPerbesar

    TLKM melanjutkan pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan pada layanan pusat data nasional sementara (PDNS) dan dilaporkan telah mengganggu sistem auto gate dan perlintasan bandara oleh Ditjen Imigrasi. 

    Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi dan eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS, ditemukan dan terkonfirmasi jika terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada Pusat Data 2.

    “Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” demikian bunyi penjelasan resmi resmi TLKM, Kamis (27/6/2024). 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmas dugaan keterlibatan entitas anak usaha PT Indosat Tbk. (ISAT) dalam perkara tersebut. Steve Saerang, Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo menyatakan bahwa pihaknya bakal mengonfirmasi info tersebut ke PT Aplikasinusa Lintasarta.

    “Nanri dijawab oleh juru bicara perusahaan Lintasarta ya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

    Sementara itu, AVP External Communication PT Telkom Indonesia Tbk. Sabri Rasyid  pihaknya belum mau merespons kasus pengadaan terkait PDNS ini. Dia menekankan, bahwa pihaknya masih menunggu proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH).

    “Sekarang ini kan lagi ada penyidikan terkait PDNS oleh Kejari Pusat. Bagaimana kalau kita tunggu dulu proses yang ada. Jadi biar kita tidak mendahului APH,” tutur Sabri.

  • Begini Rencana Selamatkan Bandara Kertajati yang Masih Sepi

    Begini Rencana Selamatkan Bandara Kertajati yang Masih Sepi

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara terkait dengan kondisi Bandara Kertajati yang saat ini masih sepi penumpang. Ia mengatakan pemerintah kini tengah berusaha agar Bandara Kertajati berkembang.

    “Ya soal kenapanya (penumpang sepi) saya tidak akan membahas ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita mencarikan solusinya ya,” kata Dudy saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Ia mengatakan, salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah kerja sama antara Bandara Kertajati dan GMF AeroAsia untuk membuka layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO). Lanjutnya, dengan adanya fasilitas pemeliharaan pesawat ini, diharapkan Kertajati bisa menjadi pusat perawatan pesawat yang menarik bagi maskapai.

    “Solusinya seperti kerja sama antara Bandara Kertajati dengan GMF untuk membuka MRO di Bandara Kertajati,” katanya.

    Dia menambahkan, pemerintah daerah juga ingin menambahkan sejumlah fasilitas di Bandara Kertajati. Baik itu fasilitas kesehatan maupun fasilitas lain yang dapat menunjang layanan umroh.

    Harapannya, dengan penambahan fasilitas ini bisa membuat maskapai tertarik terbang dari Kertajati.

    “Ada keinginan Gubernur Jawa Barat untuk menambah fasilitas di Bandara Kertajati dengan harapan bahwa penambahan fasilitas tersebut bisa membuat para airlines, khususnya yang akan menjalankan umroh mau terbang dari Kertajati,” katanya.

    Sementara itu, terkait dengan ada rencana dari pemerintah menjadikan Bandara Kertajati menjadi kawasan Aeropark atau sebuah kawasan industri penerbangan yang terintegrasi dengan bandara, Dia bilang mengatakan masih dalam kajian pemerintah.

    “Untuk Aeropark tentu itu pasti akan ada kajiannya, tapi nanti saya coba lihat dulu ya kajiannya,” katanya.

    (acd/acd)