Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Fokus Inara Rusli Pasca Bercerai dari Virgoun, Masalah Sebut Jodoh Belakangan: Perbaiki Diri

    Fokus Inara Rusli Pasca Bercerai dari Virgoun, Masalah Sebut Jodoh Belakangan: Perbaiki Diri

    TRIBUNJATIM.COM – Inara Rusli mengaku melakukan sesuatu setelah cerai dari Virgoun.

    Mantan istri musisi itu menyebut masih belum berpikir untuk cari pasangan baru setelah cerai.

    Namun, Inara Rusli masih ingin fokus memperbaiki diri dan kembangkan bisnis.

    Ia ingin bisnisnya bisa berjalan stabil.

    Inara Rusli mengungkapkan selama ibadah umrah, ia sempat meninggalkan anak-anaknya bersama Ustaz Hendra dan seorang muthawif lainnya. (Instagram/mommy_starla)

    “Sampai saat ini belum sih, aku lebih fokus perbaiki diri sama bisnis supaya lebih stabil,” ungkap Inara, dikutip dari YouTube Mantra News, Minggu (16/3/2025).

    Ia menambahkan bahwa jika kehidupannya sudah lebih baik dan bisnisnya berjalan lancar, barulah ia akan mempertimbangkan untuk mencari pasangan.

    “Jadi ketika nanti udah punya pasangan, aku bisa fokus lah istilahnya ke pasangan aku dan anak-anak,” jelasnya.

    Meskipun telah bercerai, Inara dan Virgoun tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka.

    Baru-baru ini, Inara mengajak ketiga anaknya untuk berbuka puasa bersama Virgoun.

    Momen tersebut sempat diunggah Inara di Instagram-nya.

    Dalam unggahan tersebut, anak-anak terlihat akrab dan bercengkerama dengan ayah mereka.

    Inara menuliskan pesan tentang cara mendidik anak menurut ajaran agama.

    “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia bersedekah (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi).”

    “Di bulan suci Ramadhan ini, semoga Allah terima segala amal baik dan ridho dengan cara kita mendidik amanah anak-anak dariNya..aamiin,” tulis Inara Rusli.

    Unggahan tersebut pun mendapatkan banyak pujian dari warganet.

    Banyak yang mengapresiasi sikap Inara yang tetap menjalin hubungan baik dengan Virgoun demi kebahagiaan anak-anak mereka.

    Asmara Inara Rusli

    Inara Rusli hingga kini beberapa kali kerap dijodoh-jodohkan dengan sejumlah figur publik.

    Hal itu setelah Inara Rusli bercerai dari musisi Virgoun.

    Meski begitu, Inara Rusli mengaku jika dirinya belum memiliki sosok yang dekat dengannya.

    Tak hanya itu, Inara bahkan masih menunggu sosok pria yang akan mendekatinya.

    Karena perempuan itu sejatinya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dan kita adalah tulang rusuk yang hilang. Biarkanlah pemiliknya yang mencari,” ungkap Inara Rusli di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Ketika ditanya tentang sosok pria yang sering dihubunginya belakangan ini, Inara menjawab dengan candaan.  

    “Deketin gimana ya, deketin gimana dulu?” katanya.  

    “Jujur aja, di WA aku sekarang isinya tukang galon, LPG, security, tim aku, dan driver anak-anak. Ya, itu aja paling,” sambung Inara sambil tertawa.

     
    Inara sendiri menegaskan bahwa dirinya belum berencana mencari pasangan baru dalam waktu dekat.

    Ia masih ingin meng-upgrade diri sembari fokus menjalankan bisnis agar bisa berjalan dengan baik.  

     
    “Belum sih, untuk saat ini fokus upgrade diri dulu aja, sama jalanin bisnis biar stabil,” ungkap Inara.

    Tak membantah menikah di tahun 2025

    Inara Rusli klarifikasi isu dirinya akan menikah di tahun 2025.

    Diketahui, Inara Rusli kini berstatus janda setelah bercerai dari musisi, Virgoun.

    Meski sudah merasakan perceraian, tapi hal itu tak membuat Inara Rusli jera untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

    Tapi sampai saat ini Inara Rusli masih menyimpan rapat soal hubungan asmaranya.

    Meski tak secara gamblang membenarkan isu itu, namun Inara berharap agar Tuhan memberi kemudahan dalam hal jodoh.

    “Bismillah aja InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mengizinkan, semoga nggak ada hambatan lancar semuanya,” ucap Inara, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Rabu (8/1/2025).

    Ibu tiga anak itu pun mengaku tak memiliki trauma untuk kembali menikah.

    Inara meyakini bahwa dalam kehidupan ada yang namanya titik balik.

    “Nggak (trauma), karena buat aku segala sesuatu dalam hidup itu pasti ada titik baliknya kok,” kata Inara.

    Menurut Inara, roda kehidupan akan selalu berputar.

    Untuk itu, wanita 31 tahun itu memilih ikhlas menjalani setiap fase dalam kehidupan.

    “Jadi nggak melulu hidup kita di bawah nggak melulu di atas. Jadi kita memang harus fleksibel menerima siklus itu,” paparnya.

    Meski demikian, Inara mengaku memiliki ketakutan terbesar saat nanti dirinya kembali membina rumah tangga.

    Inara menyinggung soal jodoh adalah cerminan diri.

    “Ketakutan terbesar aku adalah nomor satu itu apapun yang aku lakukan aku selalu muhasabah diri, aku bercermin.”

    “Jadi yang pertama kali aku takutkan adalah diri aku. Takut nggak amanah. Takut aku nggak bisa amanah.”

    “Jadi yang pertama kali aku lihat itu aku dul. Karena pasangan itu kan cerminan diri kita,” jelasnya.

    Anak Inara Rusli Panggil Hendra Zayn dengan Sebutan Ayah

    Sebelumnya, Inara Rusli telah memberikan klarifikasi soal sebutan ayah dari ketiga anaknya untuk Hendra Zayn.

    Pasalnya, anak-anak Inara kepergok memanggil seorang pemandu umrah bernama Hendra Zayn, dengan sebutan ayah.

    Mantan istri Virgoun itu membantah sebutan tersebut merupakan suatu gimik.

    “Jujur itu bukan suatu gimik. Karena memang secara alami anak-anak manggil ustaz muthowif (Hendra) ayah karena mungkin mereka merasa dapat emotional attachment dari sosok figur ustaz,” jelas Inara, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Selasa (24/12/2024).

    Menurut Inara, anak-anaknya bisa menilai seperti apa sosok Hendra.

    Pasalnya, kata perempuan berusia 31 tahun itu, Hendra begitu dekat dan peduli dengan anak-anaknya.

    “Ya namanya anak-anak, mereka kan hatinya masih pure ya masih murni. Jadi mereka bisa menilai sosok ustaz sendiri.”

    “Dia ngemong, apet sama anak-anak gitu, akrab sempat akrab sama anak-anak. Kemudian juga peduli sama anak-anak,” paparnya.

    Karena kedekatan Hendra dengan anak-anaknya itu lah lantas muncul sebutan ayah.

    “Makanya Ala sama Ali bisa menyebut dia ayah gitu,” pungkasnya.

  • Ramadan 2025, INH Salurkan Bantuan dan Bersihkan Masjid di 9 Negara

    Ramadan 2025, INH Salurkan Bantuan dan Bersihkan Masjid di 9 Negara

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menggelar aksi kemanusiaan untuk warga kampung Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Foto/istimewa

    BEKASI – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian ( INH ) menggelar aksi kemanusiaan untuk warga kampung pemulung di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selain aksi kemanusiaan, INH juga membersihkan Musala Darrussalam supaya umat Islam bisa nyaman ketika beribadah.

    Manager Program INH Muhammad Hadiyan Abshar mengatakan, sengaja kegiatan tersebut dilakukan di wilayah kampung pemulung lantaran masih minim perhatian dan bantuan sosial. Kendati begitu pihaknya bersama para volunteer pun turut serta menggandeng Influencer Bella Fawzi

    “Hari ini kita ada kegiatan di Kampung Pemulung Bintara. Dengan, tiga agenda kegiatan yang pertama itu bersih, bersih musala, plus kita berikan bantuan sarana dan prasarana pendukung seperti karpet baru dan alat kebersihan. Maupun, kita memberikan alat belajar kepada anak-anak pemulung yang membutuhkan alat calistung,” katanya, Minggu (16/3/2025).

    Hadiyan menjelaskan kegiatan tersebut tidak berlangsung di Indonesia saja, melainkan juga serentak di 9 negara di antaranya Palestina, Yordania, Yaman, Suriah, dan sejumlah negara di benua Afrika.

    “Yakni kegiatan serentak dilakukan di 9 negara. Baik, di Indonesia, Palestina, Yordania. Baik, di Negara Asia maupun Afrika. Yang, disetiap kegiatannya kita ada berbagi hidangan berbuka puasa. Lalu bersih-bersih rumah ibadah,” ungkapnya.

    Alasan mengapa INH memilih lokasi di Kampung Pemulung, Bintara sebagai lokasi yang disasarkan. Hal itu, lantaran jarang terlihat secara bantuan sosial.

    “Makanya kami menyasar kaum kaum rentan yang minim perhatian. Harapannya tentu kita bisa mendorong masyarakat Indonesia Jakarta, ataupun khususnya di Jabodetabek untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama di Bulan Ramadan untuk kita bisa memperbanyak amal ibadah,” ucapnya.

    (cip)

  • Ribuan Rumah di Kabupaten Bandung Terendam Banjir, Warga Dievakuasi

    Ribuan Rumah di Kabupaten Bandung Terendam Banjir, Warga Dievakuasi

    Liputan6.com, Bandung – Banjir menggenang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, ribuan rumah terendam dan warga terdampak dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama mengatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

    Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung itu, kata Uka, berupa perahu pinjam pakai dan kelengkapan peralatan evakuasi yang diberikan kepada 16 kecamatan rawan banjir.

    “Di mana saat ini, cuaca masih terus hujan. Apalagi berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG bahwa cuaca esktrem diperkirakan sampai bulan Mei 2025 masih ada turun hujan. Untuk itu, maka Pak Bupati Bandung menyerahkan bantuan perahu kepada 16 kecamatan,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (16/3/2025).

    Ada pun 16 kecamatan penerima bantuan tersebut di antaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Cangkuang, Banjaran, Pameungpeuk, Margahayu, Katapang, dan kecamatan lainnya.

    “Dari masing-masing kecamatan yang menerima bantuan pinjam pakai perahu itu antara satu sampai tiga unit/kecamatan berdasarkan pada kondisi kerawanan dan luasan genangan banjir di setiap kecamatan. Juga berdasarkan pada jumlah desa atau kelurahan yang sering terendam banjir,” tandasnya.

    Uka menjelaskan, perahu tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu mempercepat evakuasi warga terdampak banjir.

    “Dengan adanya pendistribusian perahu ini, supaya dalam penanganan atau evakuasi warga yang terdampak banjir lebih cepat. Selain itu, BPBD supaya tidak terlalu repot saat melakukan penanganan korban banjir, jika perahu sudah ada di lokasi kejadian. Jadi BPBD tidak harus bawa perahu dari Kantor BPBD karena sudah lebih awal didistribusikan ke lokasi rawan banjir,” ungkapnya.

  • Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 425 Juta untuk Atasi Stunting di Jonggol

    Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 425 Juta untuk Atasi Stunting di Jonggol

    Bogor, Beritasatu.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk melalui salah satu produk unggulannya yaitu Tolak Angin Anak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Kali ini, Sido Muncul menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai Rp 425 Juta rupiah kepada 170 anak suspect stunting di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Adapun jumlah bantuan yang diterima masing-masing anak yakni Rp 500.000 setiap bulannya selama 5 bulan.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian Sido Muncul terhadap masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta kualitas hidup mereka di masa depan.

    (Kiri-kanan): Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty dan Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol Sri Handayani. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, DR. (H.C.) Irwan Hidayat kepada Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol dr. Sri Handayani, MARS didampingi Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Fusia Meidiawaty, S.H., M.H.Kes, MARS, pada Sabtu, (15/3/2025).

    Acara ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar, Camat Jonggol Andri Rahman beserta aparat pemerintahan Kecamatan Jonggol serta Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan segenap jajaran desa se-Kecamatan Jonggol.

    “Gagasan kami adalah memberikan bantuan langsung kepada para orang tua. Setiap bulannya, kami kirim (bantuan) dan orang tua (penerima bantuan) harus memberi laporan kepada kami. Ada kemajuan atau tidak, berat badan dan kesehatannya,” ujar Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat.

    Irwan mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan penyelarasan program CSR dari Sido Muncul dengan pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting. Bantuan ini juga sebagai tambahan program Makan Siang Gratis sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Sido Muncul untuk perbaikan gizi anak. Dari gizi itu saya setuju sekali diperbaiki, karena kalau gizinya buruk, dia tidak bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Tentunya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti kami ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi minimal kami memberi dukungan kepada pemerintah,” lanjut Irwan.

    Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol Sri Handayani menyambut baik kolaborasi dengan Sido Muncul serta mendukung  program pemerintah untuk percepatan penanganan stunting.

    “Terima kasih kepada Sido Muncul atas bantuan yang diberikan. Dalam hal ini wilayah Jonggol untuk 170 anak yang berasal dari 14 desa se-Kecamatan Jonggol. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai selama 5 bulan insyaallah nanti kita bersama-sama dengan puskesmas dan para kader desa akan memantau perkembangan anak-anak tersebut sehingga program ini akan tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Sri.

    Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Apresiasi Peran Sido Muncul dalam Penurunan Stunting

    Bbantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan dan penyelarasan program CSR dari Sido Muncul dengan pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Masalah stunting masih merupakan masalah yang cukup krusial, bukan hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di Indonesia.

    PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Fusia Meidiawaty, S.H., M.H.Kes, MARS menuturkan bahwa masalah stunting harus diselesaikan mulai dari hulu ke hilir. 

    “Bukan hanya penyelesaian kepada anaknya tetapi juga mulai dari ibu hamil sampai kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun,” ujarnya.

    Fusia turut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Sido Muncul yang turut serta membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Bogor.

    “Tentu ini sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari sektor-sektor swasta. Pada hari ini Sido Muncul dan Rumah Sakit Permata Jonggol sudah membuktikan peran serta pihak swasta dalam upaya menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya stunting kembali,” lanjut Fusia.

    Nurhasanah (ibu) dan Arsyila (anak), penerima bantuan dari Sido Muncul. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Salah satu penerima bantuan Nurhasanah menyampaikan rasa terima kasih kepada Sido Muncul. Sang anak, Arsyila (3 tahun) didiagnosis mengalami perlambatan pertumbuhan sejak usia 2 tahun. Ia pun berharap bantuan yang diberikan Sido Muncul dapat membantu perkembangan anaknya.

    “Nanti bantuannya akan saya gunakan untuk membeli vitamin dan makanan bergizi untuk anak saya. Saat ini usia anak saya 3 tahun dan belum bisa jalan. Dengan bantuan ini alhamdulillah membantu untuk membeli vitamin, mudah-mudahan nanti ada perkembangan,” kata Nurhasanah.

    Bantuan untuk anak stunting di Rumah Sakit Permata Jonggol ini merupakan bantuan kedelapan kalinya yang diberikan oleh Sido Muncul. Pertama kalinya Sido Muncul memberikan di Cipete Selatan, Jakarta untuk 13 anak, kemudian Kabupaten Semarang sebanyak 76 anak, Kabupaten Gianyar Bali 100 anak, melalui RSI Jakarta Cempaka Putih 40 anak, kembali di Kabupaten Semarang 95 anak, melalui RS Unjani Cimahi 150 anak, melalui Polrestabes Bandung 100 anak, dan terakhir di Jonggol, Bogor 170 anak. Total yang telah dibantu oleh Sido Muncul berjumlah 744 anak. 

    Bantuan ini diharapkan dapat menurunkan angka penderita stunting sehingga terbentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas stunting.

  • Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Panja RUU TNI akan melanjutkan pembahasan pada Senin, hingga Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Panja RUU TNI lanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin

    Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3).

    “Senin akan dibahas kembali di parlemen,” kata anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama Pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Panglima rotasi 86 pati TNI mulai dari kapuspen hingga pangdam

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sebanyak 86 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, diantaranya mulai dari jabatan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI hingga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengungkapkan rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 perwira tinggi, dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” kata Hariyanto di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Bamsoet: Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu Omnibus Law

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai bahwa upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu pendekatan Omnibus Law.

    Menurut dia, untuk mewujudkan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang. Terutama di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, serta tata kelola keuangan negara.

    “Pendekatan Omnibus Law dapat digunakan untuk merevisi berbagai UU sekaligus dalam satu regulasi agar lebih cepat dan terintegrasi. Ini bisa berbentuk RUU Konsolidasi Penerimaan Negara yang mengintegrasikan seluruh aturan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP ke dalam satu sistem terpadu di bawah Badan Penerimaan Negara,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    4. Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

    Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam sidang sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-69 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS).

    “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” kata Pinka Haprani, sapaan karib legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat mengikuti sidang CSW ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    5. Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, guna membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek hilirisasi yang paling banyak menciptakan efek berganda (multiplier effect) menjadi prioritas.

    “Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Bencana Banjir di Bekasi, Ini Solusi dari Guru Besar UGM

    Soal Bencana Banjir di Bekasi, Ini Solusi dari Guru Besar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Banjir yang terjadi di Bekasi dan berimbas pada puluhan ribu jiwa ini, Guru Besar Fakultas Geografi UGM Suratman, mengatakan banjir di Bekasi tidak dapat disebut sebagai dampak dari intensitas hujan saja. Karena, banjir sudah sering terjadi di saat musim penghujan, namun dampaknya bisa meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya alih fungsi lahan di wilayah resapan air.

    “Penyebab yang lain adalah perubahan muka bumi. Pertumbuhan penduduk yang padat membuat pembangunan bertambah sehingga lahan resapan air berkurang oleh pembangunan-pembangunan yang tidak bertanggung jawab di wilayah konservasi dan perlindungan air. Inilah yang membuat hujan tidak diresap dan menjadi banjir,” paparnya, Kamis (14/3/2025).

    Suratman menyayangkan pembangunan yang padat yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS), sementara wilayah DAS yang dipadati oleh permukiman membuat ruang dan tubuh air kehilangan gerakan alaminya. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memulihkan kembali wilayah bantaran sungai dengan penertiban pemanfaatan ruang. “Lahan yang merupakan ruangan air jangan dimanfaatkan sebagai bukaan lahan baru untuk pemukiman. Beri ruang untuk air supaya air tidak ke mana-mana. Airnya harus terlokalisasi, misalnya dengan danau kota atau bendungan,” ucap Kepala Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) UGM ini soal banjir di Bekasi.

    Lebih lanjut Suratman memberikan contoh praktik baik Belanda dalam memanajemen air yang baik dengan pengaturan ekosistem air yang mengatur pembangunan di wilayah teras sungai, pembangunan tanggul, perhitungan debit air di sungai, dan pengerukan dasar sungai dari endapan yang dibawa oleh air. Menurutnya hal-hal inilah yang harus terus dijalankan dan dievaluasi prosesnya sehingga meminimalkan risiko banjir selain penguatan normalisasi sungai.

    Berkaitan dengan mitigasi banjir seperti banjir di Bekasi ini Suratman menyampaikan ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu manajemen lahan, vegetasi, air, dan manusia. Pengelolaan ini bisa memakai one river, one plan, one management.

    Conothnya, mengembalikan lahan air, mengembalikan vegetasi, dan diintegrasikan lewat sumur resapan serta yang paling penting adalah peran pemerintah untuk meregulasi dan memitigasi kondisi ini kepada masyarakat. “DAS ini penting sehingga ketangguhannya dalam merespons hujan itu wajib utamakan. Air adalah berkah, bagian dari alam. Kita sebagai manusia perlu belajar bertata krama dengan air, intinya jaga kepentingan alam dan hidup harmonis dengan lingkungan,” ujarnya.

  • Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Jakarta –

    Tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Dalam perkara ini, anggota DPRD OKU menagih jatah proyek kepada eksekutif.

    KPK melancarkan operasi tangkap tangan di OKU pada Sabtu (15/3) lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, KPK menetapkan 6 orang tersangka, termasuk pihak swasta. Berikut tersangkanya:

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku swasta

    Perkara itu dimulai saat pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025. Ada anggota DPRD OKU yang meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah daerah.

    “Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir, seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum dan perumahan sebesar Rp 40 miliar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (16/3).

    Setyo mengatakan proyek untuk pokir ketua dan wakil ketua DPRD senilai Rp 5 miliar. Sementara, nilai untuk anggota DPRD Rp 1 miliar.

    “Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi Rp 35 miliar,” ujarnya.

    Setyo mengatakan nilai itu turun karena ada keterbatasan anggaran, namun fee dari proyek-proyek itu tetap disepakati 20% bagi anggota DPRD dan 2% bagi dinas PUPR sehingga total fee untuk anggota DPRD OKU total sebesar Rp 7 miliar.

    “Saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp 48 miliar bisa berubah menjadi dua kali lipat,” sebutnya.

    Setyo mengatakan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad selaku pihak swasta dengan commitment fee sebesar 2% untuk dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Nopriansyah kemudian mengondisikan pihak swasta untuk mengerjakan proyek tersebut.

    “Saat itu Saudara NOP yang merupakan Pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan sembilan proyek tersebut kepada saudara MFZ dan saudara ASS, dengan commitment fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD,” sebutnya.

    Anggota DPRD Tagih Fee

    KPK menggelar konferensi pers OTT di OKU. (Adrial/detikcom)

    Tiga anggota DPRD OKU yakni Ferlan, Fahrudin, dan Umi menagih jatah proyek tersebut ke Nopriansyah jelang Idul Fitri 2025. Pada 13 Maret, Fauzi menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 2,2 miliar.

    Mencium adanya hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT pada Sabtu (15/3). Keenam orang tersangka tersebut terjaring oleh KPK dan diangkut ke Jakarta.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian sodara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada sodara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh sodara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Setyo Budiyanto.

    Atas perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat dengan Pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur soal hukuman bagi penyuap dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.

    Petugas menunjukkan uang barang bukti hasil OTT di KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). (Rifkianto Nugroho)

    KPK tidak berhenti menyelidiki kasus dugaan suap ini dengan 6 tersangka. KPK akan mendalami peran dari bupati atau wakil bupati OKU dalam perkara ini.

    “Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap 6 tersangka itu nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam, terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” kata Setyo Budiyanto.

    Setyo mengatakan proses pencarian uang muka dalam kasus suap ini, ada keterlibatan dari beberapa pihak. Keterlibatan pihak lain itu yang akan didalami oleh KPK.

    “Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pencairan uang muka itu ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan. Nah ini nanti akan didalami oleh penyidik, termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan masih mendalami juga apakah ada keterlibatan anggota DPRD OKU lainnya. Termasuk soal adanya pertemuan dengan bupati OKU terkait kasus tersebut.

    “Kemudian nanti Kita lihat lagi untuk yang anggota DPR (DPRD) yang lainnya tentunya akan kita minta keterangan, termasuk juga pertemuan dengan pejabat bupati. Ini ada dua ya ada pejabat bupati karena pada saat sebelum dilantik 2024 itu dijabat,” ujar Asep.

    “Nah kemudian 2025 setelah pelantikan ada bupati definitif. Nah ini dua-duanya juga tentunya akan kita dalami perannya, sehingga terlihat karena dalam penentuan besaran pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus suap atas proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

    Para tersangka yang telah mengenakan rompi oranye dan diborgol tersebut mulai dari Anggota DPRD Kabupaten OKU, Kepala Dinas PUPR, hingga pihak swasta.

    Lebih jelasnya, keenam tersangka itu yakni Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III, M. Fahrudin selaku Ketua Komisi III, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, M. Fauzi alias Pablo selaku pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta.

    “Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret.

    Setyo menyebut, keenam tersangka kini ditahan selama 20 hari hingga 4 April 2025. Ketiga tersangka yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten OKU ditempatkan di rumah tahanan negara di gedung KPK C1

    Sedangkan Kepala Dinas PUPR dan dua pihak swasta ditahan di rumah tahanan negara cabang rumah tahanan KPK, Jalan Kuningan Persada K4, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kabupaten OKU pada Sabtu, 15 Maret. KPK turut mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar dari OTT tersebut.

  • Prabowo Hari Minggu di Hambalang Rapat Proyek Hilirisasi, Ini Hasilnya

    Prabowo Hari Minggu di Hambalang Rapat Proyek Hilirisasi, Ini Hasilnya

    Bogor –

    Pemerintah terus mendorong proyek hilirisasi berjalan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dibahas langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama sejumlah menteri di Hambalang Bogor, Minggu (16/3/2025).

    Fokus rapat ini adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang ikut dalam rapat tersebut menyampaikan telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan.

    Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek- yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat, dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (16/3).

    Rosan menjelaskan proyek hilirisasi berkontribusi dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

    Menurut Rosan Presiden Prabowo meminta hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu.

    Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan rapat bersama Prabowo juga menindaklanjuti keputusan implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. Arahan Prabowo, proyek hilirisasi tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” terang Bahlil.

    Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” tutur Bahlil.

    (hns/hns)

  • Kata Bahlil soal Isu Reshuffle Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

    Kata Bahlil soal Isu Reshuffle Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan menteri tak boleh membuat tindakan melampaui kewenangan Presiden Prabowo.

    Mulanya, Bahlil menjawab pertanyaan apakah rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu (16/3), membahas soal isu mundurnya Sri Mulyani. Bahlil mengawali jawabanya dan menjelaskan ratas itu membahas soal hilirisasi.

    “Ini malam nuzulul Quran, tadi saya bicara tentang hilirisasi. Hilirisasi ini bagian dari pada perintah Al-Quran untuk melakukan distribusi ekonomi,” kata Bahlil usai acara malam nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

    Bahlil mengatakan hilirisasi harus dilakukan agar kekayaan bangsa dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bahlil mengatakan hal itu juga dipelajari dari nilai dalam Al-Quran.

    Bahlil kemudian mengatakan tak ada kaitannya pembahasan tentang hilirisasi dan isu mundurnya Sri Mulyani. Bahlil mengatakan menteri tak boleh membuat tindakan melampaui kewenangan Presiden.

    “Nah, menyangkut pertanyaan yang tadi, saya pikir tidak ada urusan hilirisasi dengan itu. Dan jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan Presiden. Ndak boleh karena urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif Presiden. Kita menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan,” ujarnya.

    Di tengah isu tersebut, Sri Mulyani pada Kamis (13/3) mengunggah kebersamaannya dengan Presiden Prabowo. Dalam unggahan itu, Sri Mulyani membagikan momen buka puasa bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

    Sri Mulyani pun membagikan isi pertemuan itu. Sri Mulyani mengaku melaporkan terkait kinerja APBN.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle. Dasco sudah mengecek ke pemerintah jika dalam waktu dekat ini tidak ada rencana pergantian menteri di kabinet.

    “Dan saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat (bertanya),” kata Dasco usai inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3).

    “Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” sambung Wakil Ketua DPR RI itu.

    (mib/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu