Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Dedi Mulyadi: Uang kompensasi Becak-Delman dari efisiensi Perjadin ASN

    Dedi Mulyadi: Uang kompensasi Becak-Delman dari efisiensi Perjadin ASN

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim kompensasi bagi pelaku becak, delman dan sopir angkot sebesar Rp3 juta tidak dikatakan boros karena menggunakan anggaran hasil efisiensi perjalanan dinas (Perjadin) Aparatur Sipil Negara (ASN). Kompensasi tersebut diperuntukan bagi 1.168 pelaku becak dan delman di Jawa Barat, agar tidak beroperasi selama mudik dan balik lebaran guna mengantisipasi kemacetan.
    (Dian Hardiana/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • 7 Viral Video Preman di Bekasi Minta THR ke Perusahaan, Ngaku Jagoan Cikiwul Megapolitan

    7 Viral Video Preman di Bekasi Minta THR ke Perusahaan, Ngaku Jagoan Cikiwul Megapolitan

    Viral Video Preman di Bekasi Minta THR ke Perusahaan, Ngaku Jagoan Cikiwul
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Video seorang pria diduga preman berbadan besar meminta tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan di Kelurahan Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial.
    Dalam video berdurasi 2 menit 29 detik yang diunggah akun Instagram
    @
    infobekasi, terlihat preman yang mengenakan rompi hitam dan kaos marun itu berdebat dengan seorang sekuriti karena memaksa bertemu dengan pemilik perusahaan.
    Sang sekuriti kemudian memberikan sejumlah uang kepada preman tersebut agar tak bertemu pemilik perusahaan. Namun, preman terdebut enggan menerima dan tetap memaksa bertemu bos perusahaan.
    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata preman tersebut kepada sang sekuriti dalam video yang diunggah akun Instagram
    @
    Infobekasi, Kamis (20/3/2025).
    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.
    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata sang preman.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh Info Bekasi (@infobekasi.coo)
    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.
    Tak puas dengan jawaban tersebut, pria tersebut kemudian mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.
    Bahkan, ia megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.
    “Lu makan b***k di sini, lu enggak menghargain gue lu. Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan bisa bergerak?” ujar sang preman.
    Preman tersebut juga mengaku terpaksa “turun gunung” setelah anak buahnya berungkali gagal menemui pemilik perusahaan. Setelah turun, preman tersebut merasa tidak dihargai oleh perusahaan.
    “Gua selama ini enggak pernah turun, yang turun selama ini anak buah gua, sekarang gua turun pengen tahu bukti ternyata begini, enggak menghargai lingkungan. Di sini gue yang megang pabrik-pabrik semua,” tegas dia.
    Tak lama kemudian, preman tersebut memperlihatkan sebuah amplop putih yang berisi secarik kertas kepada sang sekuriti.
    Selanjutnya, ia menunjukkan tulisan dalam isi kertas tersebut sembari mengklaim dirinya “turun gunung” dalam rangka membela negara.
    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini, baik-baik lho, gua bela negara di sini, gua mati-matian,” tambah dia.
    Sementara itu, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut.
    “Kejadiannya hari Senin tanggal 17 Maret jam 11.00 WIB,” kata Sukadi kepada
    Kompas.com
    .
    Sukadi mengaku sudah mendatangi lokasi kejadian. Diketahui preman tersebut bernama Suhada yang datang ke perusahaan bersama tiga rekannya. Keempatnya merupakan warga Bantargebang.
    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi.
    Sukadi menuturkan, mereka mendatangi perusahaan untuk meminta THR. Oleh sekuriti perusahaan, keempatnya kemudian diberi uang THR sebesar Rp 20.000.
    “Tapi dia enggak mau, pengen ketemu pimpinannya,” ungkap Sukadi.
    Sukadi menambahkan, Suhada saat ini telah kabur ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sementara, tiga rekannya masih dilacak keberadaannya.
    Ia menyatakan akan menerapkan penegakkan hukum apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.
    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kita tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Delman, Becak, dan Angkot yang Bersedia Tak "Narik" Saat Musim Mudik Bandung

    4 Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Delman, Becak, dan Angkot yang Bersedia Tak "Narik" Saat Musim Mudik Bandung

    Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Delman, Becak, dan Angkot yang Bersedia Tak “Narik” Saat Musim Mudik
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan memberikan bantuan sebesar Rp 3 juta kepada pengemudi becak, kusir delman, dan
    sopir angkot
    yang terpaksa menghentikan operasional mereka selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
    Bantuan ini merupakan kompensasi atas penghentian sementara pengoperasian moda transportasi tersebut untuk meminimalisasi potensi kemacetan di jalur-jalur mudik yang rawan macet di wilayah Jawa Barat.
    “Kita akan ke Garut untuk menyampaikan bantuan untuk
    tukang beca
    , sopir angkot, delman, dan ojek di daerah-daerah yang rawan kemacetan dilalui arus mudik. Kita ngasih Rp 3 juta dalam bentuk ditransfer uangnya,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi setelah apel gelar pasukan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (20/3/2025).
    Bantuan sebesar Rp 3 juta ini akan disalurkan dalam dua tahap, yaitu sebelum dan setelah Lebaran.
    Gubernur Dedi menilai bahwa kebijakan ini tidak boros, karena diharapkan dapat berdampak positif terhadap kelancaran arus kendaraan di jalur mudik.
    Ia juga menambahkan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari realokasi anggaran

    “Jadi uang yang dibagikan kepada sopir angkut, tukang becak, delman itu adalah uang hasil pemotongan belanja perjalanan dinas para pegawai dinas provinsi. Biasanya dipakai jalan-jalan sama pegawai provinsi, hari ini dikasih ke Mang Oding. Jadi bisa jalan-jalan waktu Lebaran,” ujarnya.
    Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berharap dapat mengurangi kemacetan dan memberikan dukungan kepada para pengemudi yang terdampak selama periode
    mudik Lebaran
    .
    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, A. Koswara, menyatakan bahwa sebanyak 1.168 unit delman dan becak akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 3 juta per unit.
    “Yang harus diantisipasi itu yang bergerak di jalan. Pertama, dengan diberlakukannya sistem one way di tol, itu akan berpengaruh di jalan arteri kita. Kemudian, banyaknya kendaraan di non-tol akan mengganggu pergerakan lokal,” tuturnya.
    Jumlah delman dan becak yang akan menerima kompensasi tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Garut sebanyak 579 angkutan, Kuningan 169, Cirebon 349, Tasikmalaya 28, dan Subang 43. Pembayaran kompensasi akan dilakukan pada H-7 hingga H+7 Lebaran dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
    “Kebijakan dari pak Gubernur, kompensasinya sekitar Rp 3 juta per kendaraan (delman atau becak),” pungkas Koswara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bagi-bagi Rezeki Rp 3 Juta Buat Tukang Becak, Tapi Ada Syarat Selama Masa Mudik Lebaran

    Dedi Mulyadi Bagi-bagi Rezeki Rp 3 Juta Buat Tukang Becak, Tapi Ada Syarat Selama Masa Mudik Lebaran

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bagi-bagi rezeki untuk tukang becak, tukang ojek hingga kusir andong yang biasa beroperasi di jalur mudik, di Garut pada Kamis (20/3/2025).

    Mereka akan mendapatkan kompensasi Rp 3 juta per orang. 

    Dimana, uang Rp 1,5 juta diberikan menjelang mudik Lebaran.

    Sisanya, mereka akan mendapatkannya jelang arus balik.

    Namun, Politikus Gerindra itu memberikan syarat selama arus mudik Lebaran.

    Hal itu terungkap saat Dedi bercengkrama dan bercanda dengan mereka. 

    Dalam kesempatan itu, Dedi bersama para kusir andong, penarik becak, dan tukang ojek sepakat untuk tidak beroperasi selama arus mudik guna mengurangi kemacetan. 

    “Ini adalah kusir andong, sopir becak, dan ojek yang biasa lewat waktu mudik dan menyebabkan macet karena mereka beroperasi,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Kamis (20/3/2025). 

    Dedi kemudian meminta mereka untuk tidak beroperasi selama masa mudik berlangsung.

    “Jadi sekarang kamu jangan narik ya. Cicing di imah (diam di rumah),” kata Dedi. 

    Permintaan tersebut langsung disambut dengan jawaban serempak dari mereka, “Iya.” 

    Lebih lanjut, Dedi menanyakan apakah mereka mendapat kompensasi, yang kemudian dijawab serentak dengan “Iya.” 

    “Dibere duit teu? (Diberi uang tidak?)” tanya Dedi. 

    “Iya,” jawab mereka. 

  • Catat ini Jadwal dan Cara Daftar Ulang SNBP 2025 di Semua PTN

    Catat ini Jadwal dan Cara Daftar Ulang SNBP 2025 di Semua PTN

    JABAR EKSPRES – Pengumuman hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 telah resmi dirilis pada 18 Maret 2025, bagi para calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus langkah selanjutnya yang tidak boleh terlewat adalah proses daftar ulang di perguruan tinggi negeri (PTN) tujuan masing-masing.

    Nah, kapan sebenarnya jadwal daftar ulang SNBP 2025 dan bagaimana prosedurnya?

    Yuk, simak informasi lengkapnya di sini agar tidak ketinggalan.

    Baca juga : Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah

    SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN yang didasarkan pada rekam jejak akademik dan non-akademik selama di sekolah.

    Berbeda dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), jalur SNBP tidak memerlukan ujian tertulis, melainkan menilai prestasi siswa berdasarkan nilai rapor, sertifikat prestasi, dan kriteria lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.

    Sebagai pengganti SNMPTN, SNBP memberikan kesempatan bagi siswa dengan prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Namun, setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa harus segera melakukan daftar ulang sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kampus tujuan.

    Kapan Daftar Ulang SNBP 2025?

    Perlu diketahui bahwa jadwal daftar ulang SNBP berbeda-beda di setiap PTN.

    Beberapa kampus mulai membuka proses registrasi sehari setelah pengumuman SNBP, sementara yang lain baru memulai setelah Lebaran atau pada awal April.

    Berikut jadwal daftar ulang SNBP 2025 di beberapa PTN ternama di Indonesia:

    Institut Teknologi Bandung (ITB): 21-30 Maret 2025Universitas Brawijaya (UB): 7-22 April 2025Universitas Indonesia (UI): 19-21 Maret 2025Universitas Gadjah Mada (UGM):*20 Maret 2025Universitas Padjadjaran (Unpad): 19-25 Maret 2025Universitas Diponegoro (Undip): 24 Maret – 9 April 2025Universitas Negeri Semarang (Unnes): 19-26 Maret 2025Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed): 8-15 April 2025

    Pastikan untuk mengecek informasi resmi dari masing-masing kampus karena jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

    Jangan sampai ketinggalan karena melewatkan tanggal penting ini.

    Baca juga : Legislator Jabar Dorong Sanksi Tegas dan Solusi Cepat Kisruh SNBP

    Cara Daftar Ulang SNBP 2025

    Agar proses registrasi berjalan lancar, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan calon mahasiswa setelah dinyatakan lulus SNBP 2025:

  • Minim Pengawasan, Serikat Ungkap Pekerja di Bandung Barat Belum dapat THR Jelang Lebaran

    Minim Pengawasan, Serikat Ungkap Pekerja di Bandung Barat Belum dapat THR Jelang Lebaran

    JABAR EKSPRES – Tunjangan hari raya (THR) Lebaran wajib diberikan kepada para pekerja. Namun, sejumlah pelanggaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih banyak ditemukan, terutama di bagi pekerja swasta.

    Gelombang kekhawatiran pun saat ini tengah dirasakan oleh para pegawai swasta, padahal jika merujuk pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya jelang hari raya keagamaan.

    Hal ini pun diamini oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bandung Barat. Tepat dua puluh hari pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, hari ini, Kamis. FSPMI mengakui banyak mendapatkan laporan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang hari raya Idul Fitri 1446 hijriah.

    Salah satunya pembayaran THR yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerja yang tidak sesuai aturan.

    BACA JUGA:Jelang Lebaran, Pemkot Bandung Tetapkan Batas Waktu Pembayaran THR pada Perusahaan 

    Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat mengatakan, sejauh ini sejumlah laporan masuk terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan soal pembayaran THR lebaran 2025 ini.

    “Pertama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuat-buat oleh perusahaan dan kedua mengeluhkan tentang masalah THR yang tidak sesuai aturan,” katanya, Kamis (20/3/2025).

    Ia menambahkan, berdasarkan aturan yang berlaku tunjangan hari raya tersebut diberikan 1 bulan upah sekurang-kurangnya bagi pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau satu tahun.

    “Ada beberapa pekerja yang mengadukan bahwa tunjangan hari rayanya itu tidak mencapai satu bulan pada kuranglah gak full gaji dengan alasan perusahaan sepi order,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, terkait PHK yang dilakukan perusahaan mayoritas yang dilaporkan para pekerja adalah PHK yang dilakukan sepihak dengan alasan yang dibuat-buat.

    BACA JUGA:Sri Mulyani: Realisasi Penyaluran THR ASN Pusat Capai 94,73 Persen

    “Ada laporan PHK juga yang dibuat seolah-olah dibuat-buat dan dilakukannya sebelum lebaran. Pokoknya sebelum lebaran dipecat,” katanya.

    Masih kata dia, seharusnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Disnakertrans KBB dijalankan secara optimal. Dengan begitu, perusahaan nakal di Bandung Barat tidak akan berani melakukan pelanggaran.

  • Komdigi Janji Kooperatif Soal Dugaan Korupsi PDNS Rp 958 Miliar

    Komdigi Janji Kooperatif Soal Dugaan Korupsi PDNS Rp 958 Miliar

    Jakarta –

    Komdigi menyatakan akan kooperatif terkait penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menyangkut kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.

    Sebagai diketahui, PDNS merupakan fasilitas penyimpanan data dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk sementara waktu. Nantinya, data-data tersebut dialihkan ke Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Komdigi.

    “Pada prinsipnya kan kantor Kemkomdigi siap membantu apapun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain. Mungkin kita kerja sama dengan kejaksaan, silahkan saja, kami terbuka dan mengikuti proses hukum yang berlaku,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, mengatakan bahwa pembangunan PDN itu dilakukan sesuai standardisasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Dan, BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN,” kata Nezar.

    Sebelumnya, PDN yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, itu direncanakan dioperasikan pada Maret 2025. Namun peresmian fasilitas infrastruktur vital itu disebut mundur sampai April 2025.

    Disampaikan Nezar, Komdigi akan kooperatif terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejari Jakpus terhadap kasus dugaan korupsi senilai Rp 958 miliar di Komdigi yang saat ini terus berlangsung.

    “Oh, iya dong, kita kooperatif,” ucapnya.

    Dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS di Kementerian Kominfo diusut Kejari Jakpus. Kasus korupsi ini mengakibatkan terjadinya serangan ransomware hingga tereksposenya data diri penduduk Indonesia pada 2024. Adapun di pemerintah saat ini, nama Kominfo berubah menjadi Komdigi.

    “Akibat dari tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp 959.485.181.470,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya pers tertulisnya, Jumat (14/3).

    Bani mengatakan kasus ini bermula pada 2020, di mana saat itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).

    Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp 958 Miliar, dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL,” kata Bani.

    (agt/fay)

  • Kota Cimahi Diprediksi Akan Padat Saat Mudik, Wali Kota Ngatiyana Ingatkan Pentingnya Pengamanan

    Kota Cimahi Diprediksi Akan Padat Saat Mudik, Wali Kota Ngatiyana Ingatkan Pentingnya Pengamanan

    JABAR EKSPRES – Polres Cimahi resmi meluncurkan Operasi Ketupat Lodaya 2025 yang akan berlangsung dari 20 Maret hingga 8 April 2025.

    Operasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik, menjaga keamanan selama bulan Ramadan, dan mengamankan arus balik Lebaran di wilayah hukum Polres Cimahi, yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengingatkan bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2025 merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang Idul Fitri 1446 H. Ia menilai peningkatan volume kendaraan selama Lebaran akan sangat terasa, terutama di Kota Cimahi.

    “Situasi Lebaran diprediksi akan sangat padat, khususnya di Kota Cimahi,” ungkap Ngatiyana pada Kamis (20/3/2025).

    Ngatiyana menjelaskan, Cimahi merupakan jalur lintasan kendaraan dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Kota Bandung. Arus kendaraan dari Kabupaten Purwakarta dan Jakarta yang tidak melalui jalan tol juga diperkirakan akan melewati jalur nasional di Kota Cimahi, berpotensi menyebabkan kemacetan.

    “Oleh karena itu, kami meminta petugas pengamanan di pos-pos terpadu untuk selalu waspada terhadap kondisi lalu lintas yang ada,” tegas Ngatiyana.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, menambahkan bahwa jalur-jalur yang rawan kecelakaan sudah dipetakan dan diperiksa. Polres Cimahi bersama pemerintah daerah telah melakukan pengecekan langsung terhadap ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

    “Bupati KBB juga telah meninjau beberapa titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan akibat infrastruktur yang kurang memadai,” katanya.

    Selain menambah jumlah personel di titik-titik rawan, Polres Cimahi juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Damkar, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan layanan darurat di setiap pos.

    “Masyarakat yang mudik diimbau untuk memanfaatkan pos pengamanan yang disediakan sebagai tempat istirahat,” imbuh Tri.

    Kapolres Cimahi juga mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati di jalan dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

    “Jangan terburu-buru hanya untuk cepat sampai, ingat keselamatan adalah yang utama. Ada keluarga yang menunggu di rumah,” tambahnya. (Mong)

  • DAMRI Klaim Shuttle Stasiun Banjar-Pangandaran Dukung Pariwisata Pangandaran

    DAMRI Klaim Shuttle Stasiun Banjar-Pangandaran Dukung Pariwisata Pangandaran

    JABAR EKSPRES – Penolakan keras dari organisasi transportasi Kota Banjar menyambut rencana pengoperasian shuttle bus DAMRI di Stasiun Banjar terus berlanjut. Paguyuban Transportasi Stasiun Banjar dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Banjar menuding pihak DAMRI tidak melakukan koordinasi dan sosialisasi sebelum meluncurkan layanan tersebut, terutama di momen jelang Lebaran yang disebut sebagai ‘musim panen’ bagi penyedia jasa transportasi.

    Ketua Paguyuban Transportasi Stasiun Banjar, Geni Hendriana, mengungkapkan tiga alasan utama penolakan, di antaranya DAMRI dinilai tidak melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan operasional shuttle bus yang rencananya mulai beroperasi sejak 17 Maret 2025.

    Kedua Izin operasional DAMRI dikeluarkan langsung oleh otoritas di Bandung, bukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar, sehingga dianggap melangkahi prosedur setempat.

    BACA JUGA:Damri Luncurkan Shuttle Bus Stasiun Banjar-Pangandaran, Tarifnya Cuma Rp50 Ribu?

    Ketiga Menurut Geni, armada transportasi lokal seperti angkot, taksi online, dan travel sudah memadai untuk melayani rute Stasiun Banjar-Pangandaran. “Munculnya armada baru justru memicu persaingan tidak sehat,” tegasnya, Kamis (20/3/2025).

    Geni menyebut penolakan bersifat sementara hingga 10 hari setelah Lebaran. “Kami terbuka untuk dialog pascamomen puncak arus mudik,” katanya. Namun, ia menuntut DAMRI dan pemda menggelar audiensi terbuka dengan pengemudi lokal sebelum melanjutkan trayek baru Damri tersebut.

    Penolakan ini diperkuat oleh Ketua Organda Kota Banjar, Wahyudin, yang mengancam akan melakukan aksi jika DAMRI memaksakan operasi. “Jika tetap nekat, kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensinya,” tegas Wahyudin.

    Manager Usaha DAMRI Cabang Bandung, Wildan Habiburrohman, membantah tudingan minim koordinasi. Ia menyebut layanan shuttle bus ini merupakan inisiatif Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar untuk mendukung akses wisatawan ke Pangandaran. “Kami sudah berkoordinasi dengan Organda di kedua daerah. Mereka awalnya mendukung,” klaim Wildan.

    BACA JUGA:Soroti Polemik Trayek DAMRI Stasiun Banjar-Pangandaran, Wali Kota Tawarkan Solusi Mediator

    Wildan menegaskan shuttle bus DAMRI hanya melayani penumpang kereta api yang hendak langsung ke Pangandaran tanpa mengambil penumpang di tengah jalan. “Segmentasi kami berbeda dengan angkutan lokal. Ini murni untuk wisatawan jarak jauh,” paparnya.

  • Aplikasi RSE Masih Mencari Mitra Baru, Benarkah Aplikasi Ini Aman atau Penipuan Investasi?

    Aplikasi RSE Masih Mencari Mitra Baru, Benarkah Aplikasi Ini Aman atau Penipuan Investasi?

    JABAR EKSPRES – Belakangan ini, banyak perbincangan terkait Aplikasi RSE, yang akhirnya terbukti sebagai scam. Sebenarnya, indikasi penipuan ini sudah terlihat sejak lama, namun baru sekarang semakin jelas setelah banyak korban bermunculan. Beberapa pengguna bahkan sudah memberikan peringatan di berbagai platform, termasuk di kolom komentar video YouTube terkait RSE.

    Jika mengacu pada informasi yang telah beredar sebelumnya, RSE bukan hanya muncul di Indonesia, tetapi juga di Rusia. Beberapa YouTuber Rusia bahkan telah mengulas bahwa platform ini memiliki pola yang sama dengan skema Ponzi lainnya. Artinya, sejak awal, sistem ini memang sudah dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan para investor yang bergabung belakangan.

    Salah satu komentar yang viral dari seorang pengguna bernama Tiara Henida menyebutkan bahwa RSE sudah menunjukkan tanda-tanda ingin kabur. Dia mengingatkan agar tidak tergiur dengan hadiah seperti emas 10 gram, umroh, kulkas, hingga iPhone 16 Max yang ditawarkan oleh RSE kepada mitra yang berhasil mengajak anggota baru. Ini adalah pola klasik dalam skema Ponzi, di mana mereka menggunakan bonus menggiurkan untuk menarik lebih banyak korban.

    Baca juga :  Wpone Resmi Scam! Ini Solusi untuk Mengembalikan Saldo Dana Anda

    Salah satu indikasi lain bahwa Aplikasi RSE adalah penipuan adalah adanya diskon besar-besaran untuk peralatan pemula. Misalnya, peringkat bintang 3 diberikan diskon hingga 70% dari harga aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha mengumpulkan dana sebanyak mungkin sebelum akhirnya menutup platform dan melarikan diri dengan uang investor.

    Seorang analis investasi bahkan menegaskan bahwa ketika sebuah proyek menawarkan diskon besar-besaran, itu berarti mereka sedang membutuhkan banyak uang dalam waktu singkat. Ini adalah ciri khas skema piramida, di mana uang yang masuk berasal dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Begitu tidak ada lagi aliran dana dari anggota baru, sistem akan runtuh dan banyak orang akan mengalami kerugian.

    Dalam beberapa video yang membahas RSE, disebutkan bahwa perusahaan ini menjanjikan pendapatan pasif yang stabil kepada para mitra, bahkan jika tidak ada pengguna yang menyewa power bank mereka. Ini adalah hal yang sangat mencurigakan, karena dalam bisnis nyata, keuntungan selalu bergantung pada supply dan demand. Jika permintaan rendah, maka keuntungan juga akan menurun.