provinsi: JAWA BARAT

  • Kasus Penggelapan Dana BOS di Bekasi, Polisi Tetapkan Dua Tersangka – Halaman all

    Kasus Penggelapan Dana BOS di Bekasi, Polisi Tetapkan Dua Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang merugikan Yayasan Daarun Nadwah Cikarang mencapai Rp651 juta.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa menuturkan dalam kasus ini ditetapkan dua tersangka yakni Alwi Alatas (Kepala Sekolah SDIT Atssurayya) dan Holisoh Nurul Hilda (Bendahara Sekolah).

    Mustofa berujar bahwa kasus ini terungkap setelah pihak yayasan melakukan audit keuangan.

    Hasilnya ditemukan adanya laporan keuangan fiktif dan dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2014 hingga 2022. 

    “Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya indikasi kuat penggelapan dana yang dilakukan sejak 2014 hingga 2022,” kata Kapolres kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

    “Kami akan terus mendalami peran kedua tersangka dalam kasus ini serta mempercepat pemberkasan untuk proses hukum lebih lanjut,” tambahnya.

    Modus operandi yang digunakan para tersangka meliputi manipulasi laporan keuangan, mark-up uang SPP, serta duplikasi pembayaran listrik dan internet sekolah.

    Diketahui tersangka Alwi Alatas selaku kepala sekolah diduga telah melakukan laporan fiktif terkait pertanggungjawaban dana BOS. 

    Sementara itu, Holisoh Nurul Hilda masih melakukan penerimaan berbagai biaya sekolah meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara.

    Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan tidak ada pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi dana pendidikan ini.

    Kedua tersangka kini dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. 

    Dengan terungkapnya kasus ini, Polres Metro Bekasi menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam sektor pendidikan.  

  • BPOM: Pabrik Kosmetik Ilegal di Tangerang Selatan Punya Omzet Capai Rp 1 Miliar per Hari – Halaman all

    BPOM: Pabrik Kosmetik Ilegal di Tangerang Selatan Punya Omzet Capai Rp 1 Miliar per Hari – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BPOM menggerebek sarana produksi kosmetik ilegal yang terletak di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (19/3/2025), setelah menerima laporan dari masyarakat.

    Dari hasil pengawasan sarana didapati tempat usaha itu ilegal karena tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).

    Adapun barang bukti yang ditemukan adalah bahan baku obat ilegal berupa hidrokinon, tretinoin, betametason, deksametason, dan klindamisin.

    Selain itu, ditemukan pula produk jadi berupa krim malam dan body lotion sebanyak 5.000 pieces, base krim, bahan kemasan, dan stiker etiket biru.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar yang langsung datang ke lokasi mengungkapkan bahwa sarana ini memproduksi sekitar 5.000 pieces untuk setiap jenis kosmetik per hari, dengan omzet penjualan yang diperkirakan mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

    “Sarana ini cukup besar dengan mempekerjakan sekitar 40 karyawan dan dapat memproduksi ribuan pieces kosmetik per hari. Kemudian kosmetik ilegal ini dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bandung, Tangerang, Makassar, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bekasi, Jambi, Bengkulu, Depok, dan sebagainya,” terang Taruna Ikrar di lokasi tempat kejadian perkara (TKP).

    Diketahui, pabrik beroperasi setiap hari pada pukul 08.00–17.00 WIB, dan khusus di bulan Ramadan menjadi pukul 08.00–16.00 WIB.

    Petugas juga menemukan barang bukti peralatan yang digunakan berupa 2 mixer berkapasitas 1 ton, 7 mixer kecil, 1 cooler showcase, 6 timbangan analitik, dan 1 oven Memmert beserta pelaku.

    Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diduga terjadi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Tindak pidana tersebut terkait dengan produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

    Pelaku usaha  akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

    “Tak hanya berisiko membahayakan kesehatan masyarakat penggunanya, namun peredaran kosmetik ilegal juga berpotensi merugikan perekonomian negara dan menurunkan daya saing produk kosmetik dalam negeri,” ucap Taruna Ikrar.

    Masyarakat diharapkan hanya membeli dan memperoleh kosmetik dari sarana penjualan yang jelas.

    Jika membeli kosmetik secara online, pastikan pembelian dilakukan melalui toko online resmi.

     

  • Jagoan Cikiwul Bekasi Maksa Minta THR ke Perusahaan: Ngaku Bela Negara Mati-matian, Kini Kabur – Halaman all

    Jagoan Cikiwul Bekasi Maksa Minta THR ke Perusahaan: Ngaku Bela Negara Mati-matian, Kini Kabur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Preman bernama Suhada mengaku akan menutup jalan karena permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ditolak perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Suhada mengaku sebagai jagoan wilayah Cikiwul. Massanya banyak.

    Dalam video yang diunggah akun Instagram @peristiwa_bekasi, bang Jago berbadan gempal terlihat mendatangi pabrik dan berdebat dengan petugas keamanan setempat. 

    Di awal video petugas satpam pabrik berinisiatif memberikan uang ke Bang Jago tersebut, tetapi karena nilainya tak seberapa langsung ditolak mentah-mentah. 

    “Gua enggak mau itu duit lu, gua mau pimpinan lu sini,” kata Bang Jago diduga anggota organisasi masyarakat (ormas) dalam rekaman video. 

    Satpam pabrik berusaha bersikap tenang, dia tetap meladeni preman yang mengaku Jagoan Cikiwul itu meski diancam akan membawa massa. 

    Dalam percakapan video, pelaku berusaha mengajukan surat diduga berisi proposal permintaan uang. 

    “Lu makan ber** di sini enggak ngehargain gua, lu kalau pengen tahu gua jagoan yang megang Cikiwul, massa gua banyak, kalau gua tutup jalan di depan pada kaga bisa gerak,” jelas dia. 

     Menanggapi hal itu, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Senin (17/3/2025) sekira pukul 11.00 WIB. 

    “Iya, dia minta (uang), dikasih Rp20.000 tapi enggak mau, tapi malah pengen ketemu pimpinannya (perusahaan),” kata Sukadi. 

    Pelaku premanisme datang berempat, mereka sudah hampir setiap tahun melakukan aksi minta THR ke perusahaan. 

    “THR untuk lebaran, setiap tahun sebetulnya, tahun kemarin terus sekarang datang lagi,” jelas dia. 

    Sukadi memastikan, pihaknya sudah bergerak mengecek tempat kejadian perkara (TKP) dan mencari keberadaan pelaku. 

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” terangnya.

    Mati-matian bela negara

    Kepada sekuriti, Suhada mengaku meminta THR karena sedang mati-matian membela negara.

    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini, baik-baik lho, gua bela negara di sini, gua mati-matian,” ujar Suhada kepada sekuriti dalam video, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Suhada yang mengenakan rompi hitam dan kaus berwarna marun itu terlihat geram setelah sekuriti pabrik hanya memberikan uang THR Rp 20.000.

    Dia tak puas dengan nominal pemberian sekuriti tersebut dan memaksa ingin bertemu pemilik perusahaan.

    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata Suhada.

    “Jangan gitu, Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.

    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata Suhada.

    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.

    Tak puas dengan jawaban tersebut, Suhada kemudian mencoba mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.

    Bahkan, ia megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.

    Kabur ke Bogor

    Suhada kabur setelah video dirinya meminta THR ke perusahaan viral di media sosial.

    Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” ujar Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

    Sukadi dan anak buahnya telah mendatangi perusahaan yang dimintai THR oleh Suhada dan meminta keterangan sekuriti perusahaan tersebut.  Berdasarkan keterangan sekuriti, Suhada datang bersama tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran.

    Sukadi mengungkapkan, keempatnya merupakan preman berkedok organisasi masyarakat (ormas).

    Mereka berasal dari wilayah Bantargebang. Saat ini, polisi tengah melacak tiga rekan Suhada.

    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi.

    Sukadi memastikan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.

    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kita tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.

    Sebelumnya diberitakan, preman bernama Suhada mengancam akan menutup akses jalan salah satu pabrik plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Ancaman itu dilontarkan Suhada setelah dirinya diberi Rp 20.000 ketika meminta THR Lebaran ketika mendatangi perusahaan plastik pada Senin (17/3/2025), sekitar pukul 11.00 WIB. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Pria Sok Jago Minta THR ke Pabrik di Cikiwul, Ogah Dikasih Rp20.000 Malah Ancam Tutup Jalan

  • RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta

    Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun ini disertai klaim bahwa Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia dengan jaminan gaji lebih dari Rp6,5 juta untuk setiap pekerja.

    Melalui pencabutan moratorium ini, pemerintah Indonesia bisa meraup Rp31 triliun dari remitensi. Namun, pegiat pekerja migran menyebut masih banyak masalah terjadi di lapangan saat uji coba dan belum ada upaya evaluasi yang melibatkan pekerja dan organisasi pekerja migran.

    Pemerintah berencana mengirimkan pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, pada tahun ini. Rencana ini akan mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, seperti dikutip kantor berita Antara.

    “Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi,” kata Karding dalam konferensi pers pada Jumat (14/03) lalu setelah dia melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengeklaim Presiden Prabowo menyambut baik rencana ini.

    Jika semua berlangsung dengan lancar, kata Abdul Kadir Karding, pengiriman pekerja migran Indonesia akan dimulai pada Juni mendatang.

    Gaji pekerja meningkat dan bisa umrah, negara dapat devisa

    “Di bawah raja baru, perlindungan mereka lebih baik. Lebih maju. Mereka, misalkan, menjamin gaji di angka 1500 riyal. Ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan,” kata Karding. Jumlah 1.500 riyal setara dengan Rp6.538.500.

    “Yang menarik lagi setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasi bonus sekali umrah,” sambungnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Selama ini pekerja domestik asal Indonesia dibayar sekitar 1.200 riyal, kata Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah. “Negara lain seperti Filipina itu 1.500 riyal,”

    Apabila pemerintah memanfaatkan kuota tersebut secara penuh, yang yang masuk dari remiten (pengiriman uang dari buruh migran ke dalam negeri) juga tidak sedikit.

    “Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” ungkap Karding.

    Terlepas dari prospek devisa puluhan triliun rupiah, apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Saudi?

    Apa konsekuensinya jika hal-hal yang menyebabkan timbulnya moratorium belum diatasi?

    Mengapa ada moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke Timur Tengah pada 2015?

    Moratorium tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

    Keputusan ini keluar setelah berbagai kasus kekerasan, pelecehan, kondisi kerja, dan masalah gaji yang buruk dan tidak manusiawi mengemuka.

    Beberapa kasus hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi pemicu desakan publik yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan moratorium.

    Pada 1999, Siti Zainab binti Duhri Rupa asal Bangkalan Madura dituduh membunuh majikannya. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada 2001 dan dia dieksekusi pada 2015.

    Pada 2012, Karni binti Medi Tarsim, asal Brebes Jawa Tengah divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan anak majikannya. Eksekusi mati dilakukan pada 2015.

    Pada 2018, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi.

    Dari penjelasan yang diterima pihak keluarga, Tuti membunuh majikannya sebagai upaya pembelaan diri. Sebab, Tuti dilaporkan sering menerima tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan.

    Berdasarkan catatan Migrant Care, pemerintah Arab Saudi sudah mengeksekusi tiga buruh migran lainnya tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

    Yanti Irianti, buruh migran asal Cianjur, Jawa Barat, dihukum mati pada medio Januari 2018.

    Pada Maret 2018, buruh migran asal Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati di Arab Saudi. Zaini diadili karena dituduh membunuh majikannya pada 2004.

    Pada medio Juni 2011, Ruyati, buruh migran asal Sukatani, Bekasi juga dieksekusi. Dalam persidangan, Ruyati mengaku membunuh karena sering menerima perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

    Apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium?

    Timbulnya kasus-kasus eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia sangat terkait dengan penanganan di hulu, kata sejumlah pegiat.

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran mengatakan pemerintah seharusnya sudah hadir sebelum perekrutan dilakukan.

    Dia menuding pemerintah tidak serius menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

    “Implementasinya tidak dilakukan, khususnya di tingkat kabupaten dan desa. [Seharusnya disediakan] informasi, access to justice, pembiayaan, hal-hal yang menyangkut jaminan sosial, itu yang harus didahulukan. Seharusnya di hulu, di tingkat kabupaten dan desa, diperbaiki benar-benar,” cetusnya.

    UU PPMI disahkan pada 2017 untuk memberikan jaminan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi. UU ini mencakup perlindungan, sanksi, dan tata kelola terkait pekerja migran.

    Pendapat senada juga disampaikan Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah.

    “[Perbaikan harus] dari hulunya. Bagaimana calon tenaga kerja kita yang akan dikirim secara trial atau secara uji coba itu betul-betul direkrut secara prosedural,” kata Roland.

    Di hulu juga harus ada pemaparan informasi secara jelas kepada calon tenaga kerja. “Mereka dikasih pembekalan bahwa inilah gambaran di lapangan,” sambungnya.

    Proses pembekalan keterampilan juga penting untuk memastikan kualitas pekerja migran.

    Hal lainnya yang penting adalah tes psikologis untuk para pekerja migran, kata Roland.

    Bagaimana dengan sistem data pekerja migran?

    Data pekerja migran ke Arab Saudi juga perlu dibenahi sehingga perlindungan bisa diterapkan dengan tepat.

    Pada 2022, pemerintah meluncurkan aplikasi bernama Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk orang-orang yang berminat untuk jadi pekerja migran.

    Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertransformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

    Sistem ini mengintegrasikan akses ke lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi, hingga perlindungan untuk calon pekerja migran.

    Aktivis buruh migran berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    Sistem ini, menurut Menteri Abdul Kadir Karding, akan diintegrasikan dengan layanan Musaned yang mempertemukan para pencari pekerja dengan perusahaan atau individu yang membutuhkan pekerja.

    Abdul Kadir Karding menyebut ada 25.000 pekerja migran setiap tahunnya yang masuk secara tidak prosedural ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan pada 2015.

    Untuk mencegah hal itu, menurut Karding, perbaikan tata kelola secara umum integrasi data telah dilakukan.

    “Majikan yang mau ambil pekerja harus daftar di Musaned. Mereka harus punya deposit untuk gaji,” ujar Karding.

    Pemerintah Arab Saudi meluncurkan platform Musaned di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial pada 2016.

    “Jadi [buruh migran] yang unprocedural akan masuk [didata] dan dikontrol bersama,” tutur Karding.

    Mengutip pemberitaan media propemerintah Saudi Gazzette, pada awal bulan Maret 2025, platform ini telah mencatatkan 852.660 kontrak baru dan 1.214.259 CV pekerja. Jumlah entitas bisnis yang berinteraksi di platform ini telah mencapai 4.048.420 pengguna. Platform ini juga memungkinkan para pekerja domestik untuk berganti majikan tanpa persetujuan majikan sebelumnya.

    Pada 2021, Arab Saudi memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang mengendorkan restriksi bagi para pekerja migran dan memungkinkan pekerja mengganti pekerjaan tanpa persetujuan dari pemberi kerja sebelumnya.

    Tapi organisasi pengamat hak asasi manusia Human Right Watch menilai ikhtiar tersebut belum dapat mengenyahkan praktik sistem kafala yang menurut mereka memberikan kekuasaan berlebih kepada majikan terhadap status hukum dan mobilitas para pekerja.

    Apakah sistem tata kelola pengiriman tenaga kerja ke Saudi sudah berjalan baik?

    Pada 2023, pemerintah mulai menguji coba layanan satu pintu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi.

    Namun, menurut Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah, uji coba tersebut tidak membawa perubahan. “Yang kami soroti di sini, selama enam bulan [terakhir] pengiriman tenaga kerja Indonesia menggunakan SPSK ternyata tidak ada perbaikan,” ungkapnya.

    Kebanyakan tenaga kerja migran yang memanfaatkan jalur SPSK kabur dari majikan, kata Roland.

    Pegiat buruh migran berdemonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    “Antara beban kerja dengan gaji itu tidak sesuai. Orang sini [majikan] bayar 3.200 [riyal] per bulan, yang diterima tenaga kerja cuma 1.200 [riyal].”

    Dari sedemikian banyak kasus, yang melapor melalui kanal resmi hanya sedikit, “Yang lapor hanya satu, yang secara prosedural.”

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran juga menyebut evaluasi sistem SPSK tidak transparan dan minim partisipasi.

    “Sampai sekarang belum ada evaluasi publik yang melibatkan pekerja migran atau organisasi pekerja migran,” kata Savitri.

    Dari hasil pemantauannya, sistem ini malah disalahgunakan agen-agen pengirim tenaga kerja. “Agen yang menyalahgunakan juga tidak diberikan sanksi,” klaimnya.

    Jaringan Buruh Migran juga mengeklaim terdapat sejumlah kasus trafficking dari Jawa Barat ke Timur Tengah. “Karena mereka pikir jalur tersebut sudah dibuka,” kata Savitri.

    Selain minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi moratorium, Savitri juga menyebut prioritas pemerintah seharusnya menyiapkan sistem perlindungan untuk pekerja migran.

    “Bagi kami, baik ditutup maupun dibukanya [moratorium] tanpa adanya jaring pengaman perlindungan bagi pekerja migran yang berbasis HAM dan responsif gender ya sama saja. Tetap akan menambah kasus-kasus eksploitasi bagi pekerja migran,” papar Savitri.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Begini Strategi PLN Hadapi Lonjakan Pemudik Kendaraan Listrik saat Lebaran

    Begini Strategi PLN Hadapi Lonjakan Pemudik Kendaraan Listrik saat Lebaran

    Jakarta: Mudik Lebaran tahun ini bakal semakin ramah lingkungan! PT PLN (Persero) sudah siap menyambut lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik dengan menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 7,5 kali lipat di jalur mudik utama Trans Sumatra dan Jawa. 
     
    Dengan adanya peningkatan ini, pengguna kendaraan listrik bisa mudik dengan lebih nyaman dan tanpa khawatir kehabisan daya di jalan.
    Lonjakan pemudik kendaraan listrik diprediksi naik
    Menurut Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, jumlah pemudik yang menggunakan electric vehicle (EV) tahun ini diperkirakan melonjak hingga 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. U
     
    ntuk mengantisipasi hal ini, PLN telah menyiapkan total 3.558 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 1.000 unit di antaranya khusus ditempatkan di jalur mudik.

    “Jadi dari PLN sendiri sudah menyiapkan SPKLU totalnya seluruh Indonesia adalah 3.558 di mana 1.000 SPKLU itu berada di jalur mudik,” ujar Yuliot dalam acara Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 20 Maret 2025.
     

    SPKLU tersebar di jalur strategis
    PLN memastikan bahwa setiap rest area di ruas tol Trans Sumatra dan Jawa kini sudah dilengkapi dengan SPKLU. Jarak antar SPKLU pun dibuat semakin ideal, rata-rata hanya 23 kilometer, sehingga pemudik tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan.
     
    “Kalau dari Jakarta, pengguna EV biasanya charging di Cirebon, Tegal, atau Batang, itu jaraknya sekitar 200-250 kilometer. Jadi itu adalah daerah-daerah yang okupansinya tinggi,” jelas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
    Gunakan fitur Trip Planner PLN Mobile 
    Biar perjalanan makin lancar, Darmawan mengimbau pemudik untuk menggunakan fitur Trip Planner di aplikasi PLN Mobile. Dengan fitur ini, pemudik bisa merencanakan rute terbaik sekaligus mengetahui lokasi SPKLU terdekat. 
     
    Bahkan, fitur ini juga bisa mendeteksi tingkat okupansi di SPKLU tertentu, sehingga pemudik bisa menghindari antrean panjang saat pengisian daya.
    Ada SPKLU Mobile dan layanan darurat 24 Jam!
    Selain SPKLU yang tersebar di berbagai titik strategis, PLN juga menyiapkan 12 unit SPKLU Mobile yang bersiaga di sepanjang ruas Tol Sumatra dan Jawa. Jadi, kalau ada pemudik yang kehabisan daya di tengah jalan, mereka bisa mendapatkan bantuan dari SPKLU Mobile ini.
     
    Tak hanya itu, PLN juga menyediakan layanan darurat 24 jam bagi pemudik EV yang mengalami kendala. Cukup tekan tombol emergency di aplikasi PLN Mobile atau hubungi Contact Center 123 atau WhatsApp di nomor 087771112123.
     
    “SPKLU kami yang ada di sepanjang jalur mudik baik di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi di jalan tol semuanya ada petugas kami yang berjaga selama 24 jam,” tambah Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • SOSOK Preman Sok Jago Ogah Dikasih Rp20 Ribu, Satpam Dibentak, Kabur Tinggalkan Wilayah Kekuasaan

    SOSOK Preman Sok Jago Ogah Dikasih Rp20 Ribu, Satpam Dibentak, Kabur Tinggalkan Wilayah Kekuasaan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Awalnya sok jago berani minta tunjangan hari raya (THR) lebaran ke perusahaan, kini pria yang ngakunya jagoan dari Cikiwul, Bekasi, melarikan diri tinggalkan wilayah kekuasaan.

    Sosok preman yang mengaku jagoand ari Cikiwul itu diketahui bernama Suhada.

    Videonya memaksa meminta THR ke sebuah perusahaan dan dilayani satpam beredar viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar viral, preman tersebut memakai baju berwarna merah dan memaksa satpam untuk mempertemukannya dengan pimpinan perusahaan.

    Bahkan, preman itu juga mengancam akan menutup akses jalan menuju pabrik jika keinginannya tidak terpenuhi.

    Kini sosok preman sok jago itu diketahui merupakan warga Bantargebang yang selama ini menjadi preman berkedok sebagai bagian dari organisasi masyarakat (ormas).

    Identitas Suhada sudah diketahui dan kini sang preman sudah melarikan diri dari wilayah kekuasaannya pergi ke daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintai keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” kata Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

    KLIK SELENGKAPNYA: Sosok Iwan Sulistya Setyawan, Kades Wunut yang Bagikan THR Rp 457 juta untuk 2.289 Warganya. Badut Jalanan Sampai Menangis Haru.

    Sukadi menerangkan, ia telah mendatangi perusahaan yang dimintai THR oleh Suhada dan meminta keterangan dari petugas sekuriti.

    Ketika peristiwa terjadi, kata Sukadi, Suhada datang bersama dengan tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran.

    Kendati demikian, sekuriti yang terekam dalam video viral itu pada akhirnya memberi Rp20.000 kepada Suhada dan teman-temannya.

    “Iya, dia minta (THR), dikasih Rp 20.000. Tapi dia enggak mau, pengin ketemu pimpinannya,” ungkap Sukadi.

    Saat ini, polisi tengah melacak tiga rekan Suhada.

    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi. 

    Sukadi memastikan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.

    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kami tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.

    Jagoan dari Cikiwul ciut

    MEMINTA THR – Sosok Suhada, preman yang viral mengaku sebagai “jagoan Cikiwul” saat memaksa meminta THR ke pabrik plastik di Kota Bekasi. (Instagram @infobekasi)

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dari Musisi Jadi Bupati, Jeje Govinda Disorot Karena Tak Tahu Data Korban Banjir

    Dari Musisi Jadi Bupati, Jeje Govinda Disorot Karena Tak Tahu Data Korban Banjir

    TRIBUNJATENG.COM – Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda yang kini menjabat Bupati Bandung Barat kebingungan saat ditanya jumlah korban banjir.

    Pertanyaan itu muncul dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Jeje bahkan sampai gelagapan saat ditanya terkait rumah warga yang terendam banjir.

    Jeje bukannya langsung menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi, namun dia malah bertanya kepada warga.

    Adapun momen kebingungan yang dialami Jeje Govinda itu viral di media sosial setelah diunggah Dedi Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya.

    Unggahan video di akun @dedimulyadiofficial pada Rabu (19/3/2025) itu keduanya kompak mengenakan baju putih, dikutip dari Tribun Jambi.

    Dua pejabat itu mengunjungi korban banjir di Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

    “Saya sudah di sini, ini kita lagi di Bandung Barat sama Bapak Bupati ganteng,” kata Dedi Mulyadi menyodorkan kameranya ke arah Jeje.

    Kemudian Jeje pun maju ke depan dan memasang wajah senyum sumringah.

    Terlihat banyak ibu-ibu yang ikut masuk ke video Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi pun menanyakan kepada Jeje jumlah warga yang terdampak banjir.

    “Ini warga di sini berapa rumah, Pak Bupati, yang kebanjiran?” tanya Dedi Mulyadi.

    Bukannya menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi, Jeje malah melemparkan pertanyaan kepada ibu-ibu yang ada di belakang Dedi Mulyadi.

    “Berapa rumah di sini bu?” tanya Jeje.

    Kemudian para ibu-ibu itu pun kompak menjawab bahwa ada sepuluh rumah yang terdampak.

    “Sepuluh,” jawab ibu-ibu.

    Lalu Jeje pun menujuk daerah lain yang menurutnya lebih banyak korban.

    “Sepuluh, tapi lebih parah di sana,” kata Jeje sambil menunjuk ke arah atas dengan tangannya.

    Lalu Dedi Mulyadi pun menanyakan kembali pada Jeje jumlah rumah kebanjiran yang ia maksud.

    “Sepuluh rumah kebanjiran, di atas ada berapa?” tanya Dedi Mulyadi lagi.

    Namun Jeje Govinda lagi-lagi tak bisa langsung menjawab pertanyaan itu.

    Di belakang Jeje, ada Kades Nyalindung yang buru-buru menjawab pertanyaan itu.

    “Semua 25 rumah,” kata Kades.

    Terlihat Jeje pun akhirnya baru mengucapkan hal yang sama setelah mendengar pernyataan Kades.

    “Semua 25 rumah kena banjir, kemudian akhirnya pada roboh,” kata Dedi Mulyadi.

    Menurut Dedi Mulyadi, 25 rumah warga yang kebanjiran itu akan dibangunkan yang baru.

    “Nanti setelah lebaran akan dibangunkan rumah baru. Tanahnya dari tanah kas desa bapak kades, Kades OO,” kata Dedi Mulyadi lagi.

    Ia pun memastikan pemerintah daerah hadir untuk mengatasi masalah warganya.

    “Pokoknya setiap masalah rakyat, pemimpin hadir untuk menyelesaikannya. Kalau masalah rumah roboh, saya bisa membangunkannya, tapi hati yang terluka saya tidak bisa mengobatinya,” kata Dedi Mulyadi sambil tertawa.

    Video itu pun kemudian ramai dikomentari oleh warganet.

    Banyak yang salah fokus dengan jawaban Jeje saat ditanya jumlah rumah warganya yang kebanjiran.

    “galfok bupati gak tahu brp rumah yg kebanjiran,” tulis akun @virgo83.

    “bupati ganteng bisa kerja gak pak..,” kata akun @joal.

    Adapun sebelum menjadi bupati, Ritchie Ismail dikenal sebagai musisi dan aktor.

    Namun kini menjadi seorang politikus Indonesia.

    Dia merupakan politisi dari PAN yang menjadi Bupati Bandung Barat sejak 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030. 

    Jeje menikah dengan adik Raffi Ahmad, yakni Syahnaz Sadiqah pada 2018.

    Pada 12 April 2018, Jeje dan Syahnaz Sadiqah melangsungkan akad nikah yang berlangsung di luar ruangan dengan mengusung adat Sunda di salah satu ruang rekreasi hutan pinus di Lembang, Bandung Barat.

    Keduanya dikaruniai anak kembar yang diberi nama Zayn Sadavir Ezhilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaraz Ismail yang lahir pada 3 Januari 2020 di Rumah Sakit Bunda, Jakarta Pusat.

    Sejumlah film pernah dilakoni Jeje Govinda, temasuk acara televisi hingga menulis lagu. (*)

     

  • Mantan Ketua Ormas di Purwakarta Tewas Dibunuh, Pelaku Sempat Tanya Alamat Korban ke Warga – Halaman all

    Mantan Ketua Ormas di Purwakarta Tewas Dibunuh, Pelaku Sempat Tanya Alamat Korban ke Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Asep Budi Kusnadinata (52), mantan Ketua Ormas GMBI, ditemukan tewas di halaman depan rumahnya di Kampung Malang Nengah Wetan, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (20/3/2025), sekitar pukul 05.00 WIB.

    Korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka akibat serangan orang tak dikenal yang mengenakan masker dan kupluk.

    Menurut keterangan kerabat korban, Sandra, saat kejadian, Asep Budi sedang tidur di ruang tengah rumahnya, sementara Sandra berada di kamar mandi.

    Keributan mendadak membuat Sandra keluar dan menemukan Asep Budi terluka parah.

    “A Budi ngejar pelaku keluar rumah, saya teriak minta tolong, tapi a Budi sudah banyak luka terus banyak darah juga,” ujar Sandra dengan suara gemetar kepada wartawan di lokasi, Kamis.

    Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di tangan, pelipis mata, dada, serta luka tusuk di bagian perut.

    Meskipun sudah terluka parah, Asep Budi sempat berusaha melawan dan mengejar pelaku.

    Ivan Adi Gunawan, Ketua RW 10, menambahkan, pelaku sempat meminta alamat rumah korban kepada warga sekitar sebelum kejadian.

    “Ada laporan dari warga bahwa pelaku menanyakan alamat rumah korban dan meminta diantar ke Jatiluhur setelah kejadian,” jelas Ivan.

    Tim Satreskrim dan Inafis Polres Purwakarta yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi.

    Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini.

    “Kami masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya,” kata Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muchammad Arwin Bachar.

    Korban yang merupakan mantan ketua ormas GMBI, kini telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi guna mengetahui lebih detail penyebab kematiannya.

    Keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan kesedihan melihat Asep Budi tewas dalam keadaan mengenaskan.

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan segala hal mencurigakan kepada aparat keamanan setempat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator

    Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan optimismenya dalam mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

    “Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu sampahnya, dan dengan proses yang ada, ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu sampai dengan 6 ribu,” kata Pramono di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu (19/3/2025).

    Ia mengaku kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, namun, ia menekankan perlunya solusi lebih komprehensif.

    “Tidak cukup dan kalau ada incinerator seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan dan kalau harganya memang sesuai, selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya ga bisa berubah tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5. Habis itu ternyata tetap nggak ada yang berani untuk membangun PLTS dengan incinerator,” ungkapnya.

    Ia berharap adanya penyesuaian harga agar pembangunan incinerator dapat terealisasi.

    “Dan kalau kemudian harganya ada penyesuaian nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

    Pramono Anung juga mengungkapkan  Jakarta telah memiliki dua RDF, namun pembangunannya terhambat oleh harga tipping fee yang tidak memungkinkan.

    “Keberadaan incinerator diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah Jakarta secara signifikan dan menjadi solusi berkelanjutan,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (20/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • SOSOK Preman Sok Jago Ogah Dikasih Rp20 Ribu, Satpam Dibentak, Kabur Tinggalkan Wilayah Kekuasaan

    4 Fakta Jagoan Cikiwul Minta THR, Kini Minta Maaf: Awalnya Emosi Proposalnya Tak Dinaikkan Sekuriti

    TRIBUNJAKARTA.COM – Hari raya lebaran layaknya ‘musim panen’ bagi para preman.

    Mereka memeras dengan modus menebar proposal kegiatan sosial ke pebisnis tingkat rendah sampai kakap.

    Namun, pemerasan yang mereka lakukan tak melulu berjalan mulus. Ada yang apes karena aksinya diviralkan. 

    Salah satunya menimpa preman bernama Suhada yang meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi. 

    Suhada yang mengaku Jagoan dari Cikiwul itu melarikan diri setelah aksi pemerasan yang dilakukannya viral di media sosial. 

    Ia pun kini menjadi buruan polisi. 

    Lantas bagaimana kasus pemerasan yang dilakukan Suhada bermula? Simak 4 fakta ini.

    1. Maki-maki sekuriti

    Suhada mengancam akan menutup akses jalan salah satu pabrik plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Ancaman itu dilontarkan Suhada setelah dirinya diberi Rp 20.000 ketika meminta THR Lebaran ketika mendatangi perusahaan plastik pada Senin (17/3/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.

    Aksi Suhada itu terekam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 59 detik yang diunggah pengguna Instagram, @infobekasi.

    Awalnya, Suhada yang mengenakan rompi hitam dan kaus berwarna merah marun geram setelah sang sekuriti pabrik memberikannya uang THR Rp 20.000.

    Suhada yang tak puas dengan nominal pemberian sekuriti akhirnya memaksa ingin bertemu pemilik perusahaan.

    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata Suhada kepada sang sekuriti, dikutip dari Instagram @Infobekasi, Kamis (20/3/2025).

    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.

    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata Suhada.

    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.

    Tak puas dengan jawaban tersebut, Suhada kemudian mencoba mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.

    2. Ancam tutup jalan

    Suhada megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.

    “Lu makan, b***k di sini, lu enggak menghargain gue, lu. Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan, bisa bergerak?” ujar Suhada.

    Kepada sang sekuriti, Suhada mengaku terpaksa “turun gunung” setelah anak buahnya berungkali gagal menemui pemilik perusahaan.

    Namun, ketika turun langsung, dirinya merasakan nasib yang sama dengan anak buahnya, yakni sama-sama tidak dihargai oleh perusahaan.

    “Gua selama ini enggak pernah turun, yang turun selama ini anak buah gua, sekarang gua turun pengin tahu bukti ternyata begini, enggak menghargai lingkungan. Di sini gue yang megang pabrik-pabrik semua,” tegas Suhada.

    Tak lama, Suhada memperlihatkan sebuah amplop putih yang berisi secarik kertas kepada sang sekuriti.

    Selanjutnya, ia menunjukkan tulisan dalam isi kertas tersebut sembari mengklaim dirinya “turun gunung” dalam rangka mati-matian membela negara.

    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini, baik-baik lho, gua bela negara di sini, gua mati-matian,” tambah dia.

    3. Kabur ke Gunung Putri

    Suhada yang meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, kabur ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Suhada kabur setelah video dirinya meminta THR ke perusahaan viral di media sosial.

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” ujar Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

    Sukadi dan anak buahnya telah mendatangi perusahaan yang dimintai THR oleh Suhada dan meminta keterangan sekuriti perusahaan tersebut.  

    Berdasarkan keterangan sekuriti, Suhada datang bersama tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran. Namun, oleh sekuriti, mereka hanya diberi Rp 20.000.

    “Iya, dia minta (THR), dikasih Rp 20.000. Tapi dia enggak mau, pengin ketemu pimpinannya,” ungkap Sukadi.

    Mereka berasal dari wilayah Bantargebang. Saat ini, polisi tengah melacak tiga rekan Suhada.

    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi.

    Sukadi memastikan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.

    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kita tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.

    4. Jagoan dari Cikiwul ciut

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

    Pakai baju tahanan

    Kabar terbaru pada Jumat (21/3/2025), Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, pria yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul yang viral minta THR ke perusahaan di Kecamatan Bantargebang. 

    Suhada ditampilkan dalam kegiatan konferensi pers di Markas Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangaran Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

    Pria berbadan gempal itu terlihat sudah menggunakan pakaian tahanan, kedua tangannya diborgol saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. 

    Tak terlihat wajah garangnya seperti saat berhadapan dengan satpam perusahaan, suara lantangnya pun sama sekali tak terdengar saat menjawab pertanyaan awak media. 

    “Sehat Bang Jago”, tanya wartawan. 

    JAGOAN CIKIWUL DITANGKAP – Kang Dedi Mulyadi turut merespons terkait aksi premanisme yang dilakukan Suhada yang mengaku jagoan dari Cikiwul. Ia pun kini telah ditangkap jajaran Polres Metro Kota Bekasi. (Tiktok KangDediMulyadi dan TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar). ((Tiktok KangDediMulyadi dan TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar).)

    “Sehat,” jawab Suhada dengan nada pelan sambil digiring menuju tempat konferensi pers. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Sianturi mengatakan, Suhada diringkus di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi sementara sedang proses penyidikan,” kata Binsar, Jumat (21/3/2025). 

    Binsar menegaskan, pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya ( LSM) apapun. 

    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan segera ke Polisi jika menjadi korban premanisme dari oknum tersebut. 

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme, silahkan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian,” tegasnya.

    Respons Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi terkait kasus pemerasan yang dilakukan jagoan dari Cikiwul terhadap sebuah perusahaan di kawasan Bantargebang, Bekasi. 

    Ia berterima kasih terhadap jajaran kepolisian bahwa preman bernama Suhada tersebut telah dimasukkan ke kerangkeng. 

    “Terimakasih kepada Jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Dirreskrimum dan kemudian Jajaran Kapolres Metro Kota Bekasi, Pak Kapolres dan Kasat Sersenya, jagoan Cikiwul sudah ditangkap,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari akun TikToknya pada Jumat (21/3/2025). 

    Ditangkapnya Suhada, kata Dedi, menjadi pembelajaran bagi semua pihak di wilayah Jawa Barat untuk tidak coba-coba bergaya preman yang melakukan pemerasan terhadap korbannya. 

    “Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat jangan coba-coba bergaya jadi jagoan, kalau ujung-ujungnya ditangkap nangis, semangat untuk seluruh Rakyat Jawa Barat.”

    “Jangan pernah takut terhadap aksi preman, kibarkan semangat kita, kepakkan sayap, preman itu kalau ditangkap pasti nangis,” pungkasnya. 

     

     

     

     

    Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 

    saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul. 

    dengan kejadian yg viral di tiktok tempo hari yg telah membuat warga cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya. saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf. 

    dan utk sekuriti yg tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yg sebesar-besarnya. mohon dimaafkan. 

    saya akan jelaskan kronologi kejadian yg apa saja yg ada di dalam proposal yg saya ajukan ke perusahaan tersebut. 

    yg saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan utk bagi2 takjil di jalan yg sudah dilakukan oleh rekan2 saya. 

    jadi, tidak ada bahasa saya minta thr enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan utk bagi2 takjil pada tanggal berapa nanti yg akan kita bagiin, klo kita dapat. 

    ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu. 

    saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. 

    sebabnya di situ ada 4 proposal, propsal 4 itu yg 3 dinaikkan sama satpamnay, yg punya saya yg proposal isinya memohon bantuan utk bagi2 takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya.