Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Kelakuan ‘Jagoan Cikiwul’ Malak di Bekasi Berujung Berbaju Tahanan

    Kelakuan ‘Jagoan Cikiwul’ Malak di Bekasi Berujung Berbaju Tahanan

    Bekasi –

    Aksi ‘Jagoan Cikiwul’ memalak perusahaan di Bantargebang, Kota Bekasi berakhir ditangkap polisi. Pria inisial S alias D ini ditangkap setelah melarikan diri ke Sukabumi, Jawa Barat.

    S sempat viral karena aksinya mengintimidasi satpam sebuah perusahaan industri plastik di Bantargebang, Kota Bekasi. Dia marah-marah lantaran tidak bisa menemui pimpinan perusahaan tersebut.

    S mendatangi perusahaan tersebut pada Senin (17/3). Dia saat itu datang dengan membawa proposal yang isinya meminta ‘partisipasi’ untuk buka bersama.

    Namun, dia tidak bisa menemui pimpinan perusahaan tersebut hingga memarahi sekuriti. Kejadian ini viral di media sosial hingga akhirnya polisi turun tangan dan menangkap pelaku pada Kamis (20/3) malam.

    Terkait kejadian ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menegaskan Polda Metro Jaya akan menindak tegas segala bentuk premanisme. Penangkapan ‘Jagoan Cikiwul’ ini merupakan komitmen Polri untuk memastikan keamanan berinvestasi.

    “Kecepatan Polres Metro Bekasi Kota merupakan bentuk komitmen Polri untuk masyarakat. Polda Metro Jaya berkomitmen memastikan keamanan berinvestasi dan bekerja di Indonesia,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (21/3).

    Viral di Media Sosial

    Aksi ‘Jagoan Cikiwul’ ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Dinarasikan, S saat itu datang untuk meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan industri plastik di Bantargebang, Kota Bekasi.

    Sosok Bang Jago itu marah-marah lantaran dan meminta sekuriti untuk mempertemukannya dengan petinggi perusahaan. Terdengar sekuriti tersebut hendak membayar Bang Jago itu dengan uang pribadinya.

    “Gue nggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu ke sini,” kata bang jago.

    “Jangan gitu, saya yang kerja di sini Pak,” kata sekuriti.

    “Kalau lu kerja di sini sampein. Ini amanah loh,” timpal Bang Jago.

    “Udah saya sampein, saya juga amanah, Pak,” jawab sekuriti.

    Adu mulut di antara keduanya pun terus berlanjut. Pelaku terdengar memperkenalkan dirinya sebagai ‘Jagoan Cikiwul’. Bang Jago itu juga mengatakan bahwa dirinyalah yang menguasai kawasan sekitar.

    “Elu makan berak di sini lu nggak ngehargain gue. Elu kalo pengin tau, gue jagoan yang megang Cikiwul nih, gue nih. Massa gue banyak di sini, kalau gue tutup jalan di depan, nggak bisa gerak,” kata Bang Jago dengan nada tinggi.

    “Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga, Pak,” jawab sekuriti.

    “Gue mau ketemu pimpinan lu di sini, siapa bos lu. Gue nggak ada hubungan sama lu, kita sama perusahaan. Bos lu siapa, nggak mau kenal gue. Gue selama ini nggak pernah turun, yang turun ke sini anak buah gue, gue nggak pernah turun, gue pengen buktiin ternyata kayak gini semuanya nggak menghargai lingkungan,” kata Bang Jago.

    “Paham saya juga, saya juga keamanan di sini. Nanti gara-gara ini saya dikeluarin gimana,” lirih sekuriti.

    “Elu ngapa dikeluarin, gue yang masukin, di sini gue yang megang,” timpal Bang Jago.

    Baca di halaman selanjutnya: meminta duit buat berbagi takjil

    Jagoan Cikiwul Bekasi yang memalak perusahaan. (Foto: Tangkapan layar video viral).

    Dalih Minta Duit buat Berbagi Takjil

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengatakan tersangka S datang untuk meminta THR dengan alasan berbagi takjil dan buka bersama.

    “Jadi mereka menyadari bahwa THR (tunjangan hari raya) tidak diperbolehkan jadi di permohonan itu dinarasikan untuk bagi takjil dan buka bersama,” jelas Binsar saat konferensi pers di Mapolres Metro Bekasi Kota, Jumat (21/3).

    Binsar menjelaskan upaya tersangka untuk menindaklanjuti proposal yang telah dikirim ke pihak perusahaan diiringi dengan pengancaman terhadap sekuriti perusahaan. Tersangka juga disebut mengancam akan membawa massa lebih banyak jika permintaannya tidak dituruti.

    “Di situ tersangka melakukan pengancaman dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah jagoan Cikiwul. Kemudian, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa ‘saya memiliki banyak massa untuk beberapa hari’,” kata Binsar.

    Video ‘Jagoan Cikiwul’ Disebar di Grup WA

    Binsar menjelaskan, video tersebut direkam oleh saksi berinisial M yang juga teman DS. M kemudian menyebarkan video tersebut di grup WhatsApp internal ormas.

    “Saudara M ini memvideokan, dan setelah video ini selesai, video tersebut di-share ke grup WhatsApp (ormas) Kecamatan Bantargebang. Tidak tahu bagaimana akhirnya video itu viral dari grup WhatsApp mereka sendiri,” kata Binsar.

    Setelah video tersebut viral, antar-anggota ormas tersebut saling curiga. Mereka berpikir ada pengkhianat yang sengaja menyebarkan video tersebut hingga viral di media sosial.

    “Sehingga pada saat viral di antara mereka saling curiga, ini ada pengkhianat,” sebut Binsar.

    Halaman 2 dari 2

    (mea/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI melaporkan ke Menteri Perdagangan Budi Santoso hasil temuan mereka terkait adanya lima pelaku usaha melakukan pengurangan takaran Minyakita.

    “Temuan ini setelah Ombudsman melakukan uji petik,” ujar Yeka di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Yeka memaparkan, uji petik dilakukan di enam provinsi, yakni Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    Dari temuan Ombudsman, ucap Yeka, terdapat lima pelaku usaha melakukan pengurangan isi Minyakita.

    “Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” kata Yeka.

    Uji petik, kata Yeka, melakukan beberapa penilaian, yakni volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.

    Hasil temuan itu, telah diserahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Yeka berujar, Ombudsman menyarankan Kemendag untuk melakukan evaluasi.

    “Baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah,” terang Yeka.

    Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar seluruh pelaku usaha bisa mendapatkan akses.

    “Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” tutur Yeka.

    Temuan

    Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

  • Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. 

    Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

    Polri Tangani 12 Laporan Kasus Minyakita

    Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan, ada 12 laporan yang sedang ditangani terkait penyimpangan produk Minyakita.

    Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, 7 dari 12 laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

    “Untuk kasus Minyakita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri. Kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan,” kata Samsu, kepada wartawan usai kegiatan Dialog Publik Divisi Humas Polri, di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Dari hasil penyelidikan tersebut, Samsu menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan 11 orang tersangka.

    “Jumlah tersangka 11. Ini sudah diproses baik di Bareskrim Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur,” jelasnya.

    Sementara itu, ia menyebut, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

    “(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

    Sebelumnya, jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat membongkar kasus peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran. 

    Hal itu terungkap setelah pihak kepolisian menggerebek MinyaKita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025).

    Sebanyak 1.600 karton dengan total 19.200 kemasan MinyaKita berhasil disita.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menuturkan ada dua tersangka yang berhasil diamankan, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan Operator pabrik.

    “Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL,” kata Twedi, Rabu, (19/3/2025).

    Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

    Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran. 

    Yakni, ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.

    Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman MinyaKita ke berbagai daerah di Jabodetabek.

    Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025.

    Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 – 800 karton tiap satu kali jalan.

    “Kemudian (polisi temukan) pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar,” kata Twedi.

    “Kardus MinyaKita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. 

    Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C.

    Keduanya terancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

  • Teror Kepala Babi di Tempo, Pemerintah Dorong Polisi Usut Tuntas

    Teror Kepala Babi di Tempo, Pemerintah Dorong Polisi Usut Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mendorong Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus teror kepala babi di kantor media Tempo. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

    “Sebagai kementerian yang membawahi pers kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian,” kata Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Sebagai mantan jurnalis, Meutya menyayangkan adanya kejadian teror kepala babi ke sebuah kantor media. Dewan Pers juga telah menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk nyata upaya menghambat independensi media di Indonesia.

    Meutya mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk mengawal kasus teror ini.

    “Tempo yang berkoordinasi, nanti mungkin Dewan Pers yang melaporkan kepada kami,” ucap Meutya.

    Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Dia menilai ada upaya untuk memecah belah dan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus teror ini.

    “Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya karena itu silakan aparat untuk menyelidiki,” imbuh Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sebelumnya, kantor media Tempo menerima sebuah paket berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025). Paket tersebut dikemas dalam kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

    Kiriman ini ditujukan kepada seseorang bernama “Cica”, yang merupakan panggilan akrab Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik serta host siniar Bocor Alus Politik. Siniar ini baru saja membahas topik mengenai banjir di Jakarta, Bekasi, dan Bogor pada episode terakhirnya.

    Dewan Pers telah mendorong Tempo untuk segera melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga mengancam hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.

    Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) telah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kasus kepala babi di kantor redaksi Tempo yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keselamatan seorang jurnalis.

  • Rano Karno: Pentingnya Inovasi Pengelolaan Sampah agar Jakarta Tidak Tenggelam dalam Gunungan – Page 3

    Rano Karno: Pentingnya Inovasi Pengelolaan Sampah agar Jakarta Tidak Tenggelam dalam Gunungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menyatakan, masalah sampah adalah persoalan serius yang harus dikelola secara baik dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Salah satunya, dengan mengedepankan teknologi canggih yang ramah lingkungan.

    Menurut Rano, selain pengelolaan dengan teknologi, pencanangan pembentukan 870 bank sampah baru serta reaktivasi 852 bank sampah yang tidak aktif juga menjadi catatan tambahannya.

    “Pentingnya upaya inovatif dalam pengelolaan sampah agar Jakarta tidak tenggelam dalam gunungan sampah,” kata pria karib disapa Doel saat meresmikan 4 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Semper Barat, Jakarta Utara, Jumat (21/3/2025).

    Rano mengaku, Jakarta beruntung ada Bantar Gebang di Bekasi yang menjadi tempat menerima sampah dari warga kotanya. Namun jika suatu saat Bantar Gebang tidak lagi sanggup menampung sampah kotanya, maka problem itu harus mulai dipikirkan dari sekarang.

    “Maka ini salah satu usaha kita, tentu kita semua berkorban. Kalau tidak, suatu saat kita akan tenggelam dalam gunungan sampah,” wanti Rano.

    Merespons hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Asep Kuswanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan kehadiran TPS 3R merupakan bentuk keseriusan dalam mendukung upaya pengelolaan sampah dari sumbernya.

    Dia mencatat, pada tahun 2024 telah dibangun 4 TPS 3R, yaitu TPS 3R Semper dengan kapasitas 25 ton/hari, TPS 3R Sunter 50 ton/hari, TPS 3R Rawa Terate 50 ton/hari, dan TPS 3R Bambu Larangan 25 ton/hari.

    “Dengan tambahan saat ini terdapat 16 TPS 3R yang telah beroperasi di Jakarta, ditambah satu TPS 3R yang dibangun oleh pihak swasta dengan total kapasitas pengolahan sampah mencapai 515 ton/hari,” jelas Asep.

     

  • Terkendala Dana, Tradisi Ifthar Ramadan di Masjid Lautze 2 Terhenti

    Terkendala Dana, Tradisi Ifthar Ramadan di Masjid Lautze 2 Terhenti

    JABAR EKSPRES – Tradisi ifthar jama’i Masjid Lautze 2 Kota Bandung (makan buka puasa bersama) terhenti. Kendalanya, anggaran tidak mencukupi. Sehingga, mulai malam ke-21 Ramadan atau Jumat 21 Maret 2025, kegiatan buka bersama ratusan jemaah masjid dihentikan.

    Pengumuman dari DKM Masjid Lautze 2 ini, tentu saja mengagetkan warga yang terbiasa mengikuti buka puasa bersama di masjid yang berlokasi di Jalan Tamblong, Kota Bandung itu. Begitupun dengan panitia, ketika mengumumkan kabar tersebut.

    BACA JUGA: Rahasia Gerakan Salat yang Perlu Diketahui Agar Khusyu!

    Ketua DKM Masjid Lautze 2 Ustadz Koko Rahmat mengaku, pihaknya hanya mampu menyediakan menu buka puasa atau Ifthar hingga 20 Ramadan atau 20 Maret 2025.

    “Kami sangat sedih karena tidak bisa melayani maksimal jemaah masjid yang hendak mengikuti kegiatan buka bersama ini. Tapi, kami juga harus realistis dengan anggaran kas masjid,” ujar Koko Rahmat kepada wartawan, Kamis 20 Maret 2025.

    BACA JUGA: Kontroversi Teori Darwin dan Nabi Adam Manusia Super Cerdas

    Koko Rahmat mengatakan, tradisi Ifthar jama’i sudah menjadi tradisi di Masjid Lautze 2. Bahkan, tahun lalu terlaksana penuh selama bulan Ramadan atau 30 hari.

    “Setiap harinya kami menyediakan sebanyak 250 nasi box. Namun demikian, jemaah yang datang ke masjid kerap melebihi kapasitas. Sehingga, tidak jarang jatah ifthar panitia diberikan kepada jemaah,” beber Koko Rahmat.

    BACA JUGA: Bagaimana Mengimani Peristiwa Isra dan Mi’raj?

    Koko Rahmat menyebut, kebutuhan takjil dan Ifthar Masjid Lautze 2 sedikitnya membutuhkan biaya Rp 12 juta setiap harinya. Rinciannya, takjil sebesar Rp 4.000 sebanyak seribu buah atau senilai Rp 4 juta. Sedangkan nasi box Rp 25.000 sebanyak 250 bungkus nasi atau senilai Rp 6.250.000. Selebihnya, untuk menu tambahan gorengan dan air.

    Namun demikian, Koko Rahmat bersyukur, masih ada kepedulian dari donatur untuk memenuhi kebutuhan takjil. Setiap harinya, kata Koko Rahmat, Masjid Lautze 2 menyalurkan 500-1.000 menu takjil kepada jemaah dan pengguna jalan yang melewati Masjid Lautze 2.

    BACA JUGA: Buku Kedokteran Kuno Peninggalan Islam Ditemukan di Perpustakaan Arab Saudi

    “Kami sampaikan juga kepada donatur dari umat muslim. Begitu juga donatur dari perkumpulan organisasi agama lainnya,” ujar Koko Rahmat.

  • PPI Dunia: Tindakan Preventif Banjir Jabodetabek untuk Masa Depan – Halaman all

    PPI Dunia: Tindakan Preventif Banjir Jabodetabek untuk Masa Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Banjir besar kembali melanda wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025, menenggelamkan ribuan rumah dengan ketinggian air yang mencapai antara 0,5 hingga 4 meter di beberapa lokasi.

    Hujan dengan intensitas tinggi, yang melebihi 110 mm/hari, di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan sekitarnya menjadi pemicu utama bencana ini.

    Namun, tidak hanya cuaca ekstrem yang menjadi penyebab, faktor antropogenik seperti perubahan tutupan lahan dan sistem drainase perkotaan yang kurang optimal juga berkontribusi pada dampaknya.

    Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyampaikan empati dan belasungkawa yang mendalam kepada para korban bencana ini.

    Dalam bentuk kepedulian, PPI Dunia telah menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak.

    Namun, mereka juga menekankan pentingnya tindakan preventif dan solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana banjir yang semakin sering terjadi.

    Mengapa Banjir Terjadi dan Apa Solusinya?

    Para akademisi Indonesia yang kini menempuh pendidikan di luar negeri, menganalisis penyebab banjir dan menyarankan berbagai solusi.

    James Zulfan, mahasiswa S3 di Universitas New South Wales, Australia, menegaskan bahwa banjir di Jabodetabek bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.

    Ia mencatat bahwa perubahan penggunaan lahan yang signifikan juga berkontribusi.

    Berdasarkan analisis citra penginderaan jauh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) antara 2000 hingga 2017, sekitar 20 persen tutupan vegetasi telah berubah menjadi kawasan terbangun.

    Perubahan ini mengurangi kapasitas daerah resapan air, yang mengakibatkan aliran permukaan lebih cepat ke sungai.

    Apa Saran untuk Mengurangi Risiko Banjir?

    Zulfan juga mencatat perlunya review desain tanggul sungai dan drainase perkotaan agar lebih tahan terhadap perubahan iklim dan peningkatan debit sungai.

    Sementara itu, Nugraha Akbar Nurrochmat, mahasiswa S3 di Warsaw University of Life Sciences, menekankan pendekatan holistik dalam penanggulangan banjir.

    Ia mengusulkan pentingnya menjaga tutupan vegetasi di hulu dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya serap air.

    Naufal, mahasiswa S3 di University of Leeds, menambahkan bahwa tantangan lingkungan yang kompleks di Indonesia memerlukan desain sistem drainase yang lebih baik, mengingat curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Eropa.

    Ia juga menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah dalam pengelolaan tata ruang dan pengendalian banjir.

    Apakah Aforestasi Dapat Membantu?

    Adhie Marhadi, mahasiswa S3 di Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, juga menekankan pentingnya aforestasi, terutama di wilayah hulu sungai seperti Bogor, untuk meningkatkan daya serap air.

    Ia menyarankan agar semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, berkolaborasi dalam manajemen sampah untuk mencegah penyumbatan saluran air yang bisa meningkatkan risiko banjir.

    Apa Tindakan Selanjutnya dari PPI Dunia?

    Adhie Marhadi, Koordinator PPI, menegaskan bahwa PPI Dunia akan terus berkontribusi dalam membantu korban bencana di Indonesia.

    Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangkan sistem peringatan dini melalui BMKG yang telah membantu mengurangi dampak banjir.

    Namun, ia menekankan bahwa kebijakan jangka panjang dan komitmen kuat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.

    PPI Dunia berharap tragedi banjir ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan, memperkuat sistem drainase, dan mengedepankan pendekatan berbasis ekosistem dalam mitigasi bencana.

    Dengan langkah-langkah yang tepat, bencana banjir yang terus berulang dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

    Dengan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, penanganan jangka panjang terhadap bencana banjir di Jabodetabek bisa diwujudkan demi masa depan yang lebih baik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Tarif Tol Terbaru di Jawa Barat Saat Mudik Lebaran 2025

    Daftar Tarif Tol Terbaru di Jawa Barat Saat Mudik Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi dari PT Jasa Marga, berikut daftar tarif sejumlah tol di Jawa Barat saat mudik Lebaran 2025:

    Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang)

    Golongan I

    Dawuan ke Padalarang: Rp45.000

    Sadang ke Padalarang: Rp37.000

    Jatiluhur ke Padalarang: Rp30.500

    Golongan II

    Dawuan ke Padalarang: Rp76.000

    Sadang ke Padalarang: Rp62.500

    Jatiluhur ke Padalarang: Rp51.500

    Golongan III

    Dawuan ke Padalarang: Rp76.000

    Sadang ke Padalarang: Rp62.500

    Jatiluhur ke Padalarang: Rp51.500

    Golongan IV

    Dawuan ke Padalarang: Rp110.000

    Sadang ke Padalarang: Rp90.500

    Jatiluhur ke Padalarang: Rp74.500

    Golongan V

    Dawuan ke Padalarang: Rp110.000

    Sadang ke Padalarang: Rp90.500

    Jatiluhur ke Padalarang: Rp74.500

    Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

    Golongan I: Rp7.500

    Golongan II: Rp12.000

    Golongan III: Rp12.000

    Golongan IV: Rp17.000

    Golongan V: Rp17.000

    Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)

    Golongan I

    Cileunyi ke Pamulihan: Rp14.500

    Cileunyi ke Jatinangor: Rp7.500

    Golongan II

    Cileunyi ke Pamulihan: Rp22.000

    Cileunyi ke Jatinangor: Rp11.500

    Golongan III

    Cileunyi ke Pamulihan: Rp22.000

    Cileunyi ke Jatinangor: Rp11.500

    Golongan IV

    Cileunyi ke Pamulihan: Rp29.000

    Cileunyi ke Jatinangor: Rp15.500

    Golongan V

    Cileunyi ke Pamulihan: Rp29.000

    Cileunyi ke Jatinangor: Rp15.500

    Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja)

    Golongan I: Rp8.000

    Golongan II: Rp12.000

    Golongan III: Rp12.000

    Golongan IV: Rp15.500

    Golongan V: Rp15.500

     

    Penulis: Arby Salim

  • Beauty Expo 2025 Kota Bogor Dorong Perkembangan Industri Kecantikan Lokal

    Beauty Expo 2025 Kota Bogor Dorong Perkembangan Industri Kecantikan Lokal

    JABAR EKSPRES – Industri kecantikan lokal saat ini tengah naik daun dan mulai digandrungi para kaum wanita di Indonesia tak terkecuali masyarakat Kota Bogor.

    Hal itu ditandai dengan antusiasnya para pemilik brand lokal di industri kecantikan dalam mengikuti ajang Beauty Days Out (BDO): Beauty Expo 2025 yang digelar di IPB International Convention Centre (IICC) Botani Square, Kota Bogor pada Jumat (21/3).

    Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut resmi dibuka oleh Ketua Dekranasda sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor, Yantie Rachim.

    Expo perdana ini mengusung tema ‘Unveiling The New You’ dengan menampilkan beragam produk, mulai dari skincare, makeup hingga body care lainnya.

    “Semoga Kota Bogor semakin dikenal sebagai pusat tren dan inovasi di dunia kecantikan. Beauty Expo ini memberikan platform yang sangat berarti bagi kita semua untuk mengeksplorasi dan merayakan kecantikan dalam berbagai bentuknya,” kaya Yantie Rachim dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, bahwa industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat. Produk-produk seperti skincare, makeup, dan body care memiliki segmen pasar yang luas dan menjanjikan sebagai industri bisnis.

    BACA JUGA: Tujuh Kilo Sabu dan Belasan Ribu Botol Miras Dimusnahkan Polresta Bogor

    Menurutnya, di era ini, kecantikan bukan lagi sekadar soal penampilan fisik semata, melainkan telah menjadi bagian penting dari pemberdayaan diri, personal branding , dan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar.

    “Kini, kecantikan merupakan perjalanan untuk menemukan diri kita yang paling autentik baik dari sisi fisik, mental, maupun emosional,” jelasnya.

    Mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Yantie mengapresiasi upaya agar semakin banyak pelaku usaha, khususnya di industri kecantikan, yang terus berkembang.

    Dengan begitu, Kota Bogor bisa menghasilkan berbagai peluang positif sebagai wujud sinergi antara pelaku usaha di bidang kecantikan dan Pemkot Bogor.

    Maulana Hasanudin selaku Project Manager BDO menyatakan bahwa potensi industri kecantikan di Bogor sangat besar.

    “Kami melihat banyak brand kecantikan baru bermunculan di kota ini, yang menunjukkan bahwa Bogor bukan hanya sebagai kota tidur, melainkan juga sebagai pusat tren kecantikan yang terus berkembang,” ujar Maulana.