provinsi: JAWA BARAT

  • Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tahap Pertama Dilaksanakan di 45 Titik – Page 3

    Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tahap Pertama Dilaksanakan di 45 Titik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan saat ini sudah ada 211 titik diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menyebut, dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar tahap pertama.

    “Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa,” kata Gus Ipul usai rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya, dikutip Senin (24/3/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, dari total 211 titik tersebut, 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kementerian Sosial. 

    “Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi,” ungkap dia.

    Namun Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Per hari ini sudah ada 211, nanti Insya Allah akan ada tambahan-tambahan,” yakin Sekjen PBNU ini.

    Gus Ipul melanjutkan, saat Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.

    “Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu,” dia menandasi

     

  • Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

    Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai.

    Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta.

    Seperti diketahui penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama  mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi militer sama seperti era Orde Baru.

    Kronologi Demo di Bandung Bakar Kantor Bank

    Pada Jumat (21/3/2025) malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan Revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat (Jabar), berakhir dengan kerusuhan.

    Sebuah bank swasta di Jalan Ir H Djuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa.

    Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu berlangsung hingga dini hari.

    Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

    DIBAKAR MASSA -Kantor Hana Bank yang hangus terbakar dipolice line di persimpangan Jalan Ir H Djuanda – Jalan Diponegoro, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2025). Bank swasta tersebut diduga dibakar sekelompok orang saat unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-undang TNI.  (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Saat aksi berlangsun tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut.

    Unjuk rasa  mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar.

    Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman Gedung Sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah Gedung DPRD Jabar. 

     Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa.

    Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. 

    Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 01.00 WIB dini hari tadi.

    Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Ir H Djuanda. 

    Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran Hana Bank di Jalan Ir. H Djuanda.

    Massa pun mencoret tembok bank swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burn World Bank. 

    Enam unit mobil Dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar Hana Bank.

    Butuh tiga jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut.

    Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran bank tersebut diterima sekitar pukul 01.02 WIB.

    “Alhamdulillah, hingga pukul 03.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan,” ujar Yusuf, Sabtu (22/3/2025).

    Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan bank swasta di Jalan Ir H. Djuanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa.

    “Jadi memang benar ada pengrusakan dan pembakaran kantor bank di dago oleh sekelompok orang,” ujar Budi. 

    Demo di Malang Bakar Gedung DPRD

    Aksi demo tolak UU TNI juga berakhir rusuh di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Kericuhan bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang pada pukul 18.34 WIB.

    Molotov mendarat tepat di teras depan Gedung DPRD Kota Malang hingga mengeluarkan kobaran api.

    Namun kobaran api tidak sampai berlangsung lama karena langsung dipadamkan petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang yang bersiaga di lokasi.

    Selanjutnya, aksi massa makin anarkis dan menjebol pagar sisi utara gedung DPRD Kota Malang.

    Usai menjebol pagar, mereka membakar pos gedung DPRD Kota Malang dan satu pos lainnya dirusak hingga atapnya jebol.

    Melihat kondisi yang makin anarkis dan tak terkendali, maka pada pukul 18.41 WIB, polisi serta TNI langsung memukul mundur massa.

    Dibantu semprotan air dari mobil pemadam kebakaran, massa pun mundur hingga Jalan Kertanegara dan langsung bubar.

    Beberapa orang dibawa dan diamankan oleh petugas.

    Selanjutnya, petugas memadamkan pos jaga gedung DPRD Kota Malang yang terbakar tersebut. Dan pada pukul 18.50, situasi di lokasi sudah aman dan kondusif. 

    Atas kejadian tersebut, beberapa personel baik dari polisi maupun TNI terluka dan harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung ke lokasi  menyayangkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami telah siap menerima audiensi, dan semua fraksi juga sudah mendapat arahan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk duduk bersama,” ujarnya kepada TribunJatim.com, Minggu (23/3/2025).

    Dirinya mengungkapkan pada intinya, DPRD Kota Malang berpegang pada prinsip untuk membangun ruang dialog bersama. Namun belum sempat bertemu langsung dengan massa aksi, ternyata situasi berubah jadi kacau dan anarkis.

    “Sebenarnya dari tadi siang, kami sudah siap. Ternyata, suasananya tidak kondusif,” tambahnya.

    Rimzah juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukakan oleh polisi dan TNI. Sehingga, aksi anarkis itu tidak semakin memburuk.

    “Saya baru saja berbuka puasa, dapat kabar dari teman-teman di kepolisian dan langsung turun ke lokasi. Saya mengapresiasi TNI-Polri yang cepat menangani situasi ini, sehingga tidak semakin memburuk,” ungkapnya.

    Akibat kejadian tersebut, menyebabkan beberapa kerusakan di sisi kiri gedung DPRD Kota Malang.

    Termasuk dua pos juga menjadi sasaran massa, dimana satu pos terbakar dan satu pos lainnya rusak berat.

    “Kami sudah cek bersama Pak Sekwan dan dinas terkait. Ada beberapa bagian yang rusak lumayan parah di sisi kiri,” imbuhnya.

    Rimzah juga menambahkan, bahwa pihak DPRD Kota Malang tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun yang hendak menyampaikan pendapat.

    “Kami siap menerima, di dalam, di luar, di bawah hujan, di bawah terik matahari sekalipun. Kami ingin membangun narasi bersama,” terangnya.

    Saat disinggung terkait aksi-aksi lanjutan yang mungkin akan terjadi, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tersulut emosi atau terprovokasi.

    “Kami ingin menjaga Malang tetap kondusif. Jangan sampai diprovokasi oleh hal-hal yang buruk atau merugikan kita semua,” tandasnya. 

    Sumber: Tribun Jatim/Tribun Jabar

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Memanas Aksi Demo Tolak UU TNI Di Malang, Pos Jaga Gedung DPRD Terbakar, 7 Petugas Terluka

    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS: Kantor Hana Bank di Bandung Dibakar saat Unjuk Rasa Tolak Pengesahan UU TNI

     

     

  • BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Jawa Barat pada 23-26 Maret 2025

    BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Jawa Barat pada 23-26 Maret 2025

    Sebelumnya, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem saat puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengungkap sejumlah faktor seperti anomali suhu muka laut yang lebih hangat di sekitar perairan Indonesia, mengakibatkan adanya penambahan kandungan uap air di atmosfer. Hal tersebut kemudian semakin memperbesar potensi pertumbuhan awan hujan.

    “Kami mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, pemudik yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara perlu terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG dan pihak terkait,” ujar Andri.

    Bagi pemudik yang menggunakan transportasi udara dan laut, Guswanto mengingatkan agar memperhatikan prakiraan cuaca di bandara dan pelabuhan tujuan. Sebab, cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dapat menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan dan perjalanan laut.

    “Khusus bagi pemudik yang akan menyeberang menggunakan kapal laut, perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi dan angin kencang, terutama di perairan Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Jawa, dan perairan sekitar Nusa Tenggara. Masyarakat yang bepergian dengan pesawat juga perlu memperhatikan kemungkinan keterlambatan akibat cuaca buruk di beberapa bandara. Oleh karena itu, kami mengimbau pemudik untuk terus berkoordinasi dengan pihak maskapai, operator pelabuhan, dan BMKG guna mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi cuaca di rute perjalanan mereka,” katanya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Pemudik Keluhkan Antrean di Dermaga Eksekutif Merak, Lima Jam Belum Masuk Kapal

    Pemudik Keluhkan Antrean di Dermaga Eksekutif Merak, Lima Jam Belum Masuk Kapal

    Liputan6.com, Cilegon Pemudik keluhkan antrean di Dermaga Eksekutif Merak, karena sudah menunggu lima jam namun belum masuk ke dalam kapal Ferry. Mereka juga tidak diberi informasi oleh pihak ASDP Indonesia Ferry mengenai penyebab lambannya masuk ke dalam kapal.

    Antrean di dalam Pelabuhan Merak dianggap lebih lama dibanding perjalanan darat dari Bogor yang hanya selama tiga jam, sudah sampai di Cilegon, Banten.

    “Mudik ke Palembang, masuk ke pelabuhan jam 07.30 wib tadi, udah lima jam masih ngantri. Enggak ada pemberitahuan. Dari Jonggol, Bogor, lancar, berangkat jam 04.30 wib, sampe sini jam 07.30 wib,” ujar Diana, ditemui di Dermaga Eksekutif Merak, Minggu, (23/03/2025).

    Dermaga Eksekutif Merak yang menawarkan layanan ekspres atau cepat, dianggap lebih lambat dari Dermaga Reguler. Meski kini, selama arus mudik sejak H-7 hingga H-1, diterapkan satu harga di seluruh dermaga Pelabuhan Merak.

    Antrean kendaraan masih menumpuk di seluruh dermaga Pelabuhan Merak. Truk, bus hingga kendaraan besar lainnya mendominasi di Dermaga Reguler, menunggu antrean masuk ke dalam kapal Ferry.

    “Saya masuk sini (Dermaga Eksekutif) jam 07.30 wib. Temen saya di (dermaga) reguler yang sampe sini barengan, malah udah nyampe di Balai,” ujar Kristian, pemudik dengan tujuan Batusangkar, Sumatera Barat, di lokasi yang sama, Minggu, (23/03/2025).

     

    Modern Rice Mill Jaminan Mutu Beras Berkualitas

  • 1
                    
                        Pengakuan Sandi Butar Butar: Belum Sebulan Kerja Lagi, Dapat 4 SP dan Tak Terima THR
                        Megapolitan

    1 Pengakuan Sandi Butar Butar: Belum Sebulan Kerja Lagi, Dapat 4 SP dan Tak Terima THR Megapolitan

    Pengakuan Sandi Butar Butar: Belum Sebulan Kerja Lagi, Dapat 4 SP dan Tak Terima THR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Sandi Butar Butar
    , petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, membuat pengakuan dirinya menghadapi berbagai tekanan meski baru kembali bekerja sebagai petugas damkar. 
    Sandi yang baru kembali bekerja pada 10 Maret 2025 mengaku menerima empat surat peringatan (SP). Sandi juga mengaku gajinya dipotong dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
    “Iya betul. Saya baru masuk tanggal 10 (Maret 2025), tapi mendapat SP sudah empat surat,” ujar Sandi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (23/3/2025).
    Salah satu SP menyatakan bahwa Sandi melanggar aturan karena mengoperasikan unit pemadam kebakaran tanpa izin pada 18 Maret 2025.
    SP bernomor 800/30 BJS itu diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari dan ditandatangani oleh Kepala UPT Munadi.
    Sandi membantah tuduhan tersebut. Katanya, saat itu hanya membantu rekan-rekannya menangani kebakaran.
    “Karena membantu temen pas kebakaran. Mengontrol jaga mesin mobil. Di-SP padahal setiap anggota pemadam saling bantu sudah lumrah,” ungkap dia.
    Sandi pun menuding surat peringatan tersebut seolah mencari-cari kesalahannya.
    “Iya mencari-cari kesalahan karena banyak temen di UPT lain dikasih toleransi. Saya tidak,” ujarnya.
    Tak hanya itu, Sandi mengungkapkan, sejak awal kembali bekerja, ia ditawari negosiasi agar tidak lagi mengungkit masalah uang makan dan hak-hak petugas lainnya.
    Sebagai gantinya, ia dijanjikan uang tambahan sebesar Rp 500.000 per bulan. Namun, Sandi menolak tawaran tersebut.
    “Saya hanya berkata kepada mereka, kalau hak anggota saya tidak mau. Sisanya, saya tutup mata. Tidak mau, yang penting hak anggota, diberikan, dan mereka mengancam tidak memberikan saya gaji
    full
    dan THR,” ucap Sandi.
    Penolakan ini diduga menjadi pemicu berbagai tekanan yang dialaminya, termasuk gaji dipotong dan tak diberi THR.
    Menurut Sandi, gajinya yang seharusnya Rp 3,4 juta dipotong menjadi Rp 1,9 juta. Ia juga tidak mendapatkan THR, sedangkan rekan-rekannya menerima hingga Rp 6,8 juta.
    “Ancaman mereka berhasil karena saya tidak mau diajak kerja sama. Semua pejabat saya pertanyakan, ‘Kenapa saya hanya dapat segitu?’ dan tidak ada THR, tak ada jawaban,” ungkap Sandi.
    Selain itu, Sandi juga menilai, sejak awal kembali bekerja, ia dipersulit terkait lokasi kerja dan aturan apel.
    Sandi ditempatkan di Bojongsari, Depok, yang jauh dari tempat tinggalnya dan sulit dijangkau kendaraan umum.
    Aturan mengenai apel juga disebutnya menjadi salah satu alasan ia dikenai SP. Sandi merasa tidak diberikan keringanan meskipun jarak lokasi tugasnya jauh.
    “Waktu pas awal saya masuk, saya ditempatkan di Bojongsari. Saya bilang, saya tidak ada kendaraan dan pasti naik ojek. Mereka bilang iya, tapi faktanya tidak diberi keringanan. Karena saya enggak ikut apel, saya malah di-SP,” jelas Sandi.
    Kompas.com
    sudah berupaya mengonfirmasi hal ini ke Kadis Damkar Depok Adnan Mahyudin. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.
    Adapun kontrak kerja Sandi sebelumnya sempat tidak diperpanjang setelah videonya yang mengungkap kondisi kerusakan peralatan Damkar Depok viral di media sosial.
    Namun, setelah mendapat sorotan publik dan arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ia akhirnya kembali dipekerjakan pada 10 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Gratis Kemenhub 2025 Disambut Antusiasme Masyarakat, Validasi Hampir Capai 100 Persen – Page 3

    Mudik Gratis Kemenhub 2025 Disambut Antusiasme Masyarakat, Validasi Hampir Capai 100 Persen – Page 3

    Lalu untuk tiket kapal laut gratis, dari total kuota sebanyak 48.867 tiket, telah terelisasi 37.100 tiket atau 75,9% dari jumlah kuota. Program mudik gratis melalui jalur laut ini akan terus dibuka selama tiket masih tersedia.

    Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis melalui berbagai moda dan melayani perjalanan dari berbagai kota. Untuk jalur darat, Kemenhub menyediakan 520 unit bus yang akan mengentarkan peserta ke 31 kota tujuan mudik dan 9 kota arus balik, yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa.

    Untuk mudik gratis sepeda motor melalui jalur kereta api, tersedia dua rute utama, yakni Lintas Utara dan Lintas Tengah. Lintas Utara meliputi rute Jakarta Gudang – Pasarsenen – Bekasi – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang. Sementara itu, Lintas Tengah mencakup Jakarta Gudang – Pasarsenen – Cirebon Prujakan – Kroya – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan.

    Sementara “Tiket Gratis Kapal Laut” tersedia di 336 keberangkatan kapal pada 153 ruas.

  • Menhut Pastikan Bongkar Vila di Puncak Bogor yang Salahi Aturan – Page 3

    Menhut Pastikan Bongkar Vila di Puncak Bogor yang Salahi Aturan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum telah menyegel 39 sejumlah bangunan komersil di Kabupaten Bogor.

    Puluhan properti diantaranya vila, resort dan camping ground itu berada di kawasan Puncak, Sentul, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Vila yang disegel diantaranya Forest Hill, Seaford Afrika, dan Vila Cemara.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dari 39 properti yang disegel, beberapa diantaranya mengklaim bahwa bangunan mereka berada di luar kawasan hutan negara.

    “Ada dua yang tumpang tindih antara kawasan hutan dengan APL (areal penggunaan lain),” kata Raja Juli usai penanaman pohon di Puncak, Bogor, Sabtu (22/3/2025).

    Karena itu, penyidik Ditjen Gakkum Kehutanan perlu melakukan pendalaman agar tidak menyalahi aturan.

    “Apakah penerbitan sertifikat dulu baru kawasan hutan atau sebaliknya, itu butuh pendalaman. Karena data APL dengan kawasan hutan itu yang selalu berubah-ubah,” ujarnya.

    Sementara pemilik lainnya sudah mengakui kesalahannya karena mendirikan bangunan di dalam kawasan hutan. Saat disinggung kapan puluhan bangunan ilegal tersebut ditertibkan, Raja Juli belum bisa memastikannya.

    “Nanti tergantung hasil BAP, bisa dibongkar mandiri atau oleh petugas. Yang pasti yang melanggar akan ditindak tegas,” kata dia.

    Ia menyampaikan akan mengembalikan kawasan hutan yang rusak karena alih fungsi melalui rehabilitasi hutan dan lahan. “Pada dasarnya kami akan terus bekerja, salah satunya mengembalikan kawasan hutan dengan menanam kembali pohon dan memulihkan fungsi hidrologis daerah aliran sungai,” pungkasnya.

     

  • Simak, Tips Menghindari ‘Overeating’ Ketika Lebaran Tiba

    Simak, Tips Menghindari ‘Overeating’ Ketika Lebaran Tiba

    Liputan6.com, Bandung – Umat muslim di seluruh dunia dalam beberapa hari lagi akan segera menyambut kehadiran Hari Raya Idulfitri atau Lebaran. Perayaan tersebut menjadi momen yang paling dinantikan terutama untuk berkumpul dengan keluarga dan bersilaturahmi.

    Selain itu, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi lebaran juga untuk menikmati beragam hidangan khas yang menggugah selera. Mulai dari makanan khas seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan berbagai jenis kue kering menjadi sajian yang hampir selalu hadir saat Lebaran.

    Namun, dalam momen kebahagiaan tersebut sering kali menyantap makanan lezat ini banyak membuat orang tidak sadar bahwa mereka telah mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan atau overeating.

    Overeating ketika Lebaran bisa terjadi karena berbagai faktor salah satunya adalah suasana kebersamaan yang mendorong seseorang untuk terus makan tanpa memperhatikan rasa kenyang.

    Selain itu, banyaknya makanan lezat yang hanya tersedia setahun sekali membuat orang ingin mencicipi semuanya dalam satu waktu. Ditambah lagi, tradisi berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya sering kali disertai dengan suguhan makanan yang menggoda.

    Meskipun terlihat menyenangkan, overeating dapat membawa dampak negatif bagi tubuh. Mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam waktu singkat bisa menyebabkan gangguan pencernaan, perut kembung, hingga lonjakan kadar gula darah dan kolesterol.

    Jika tidak dikontrol kebiasaan ini juga bisa meningkatkan risiko obesitas serta penyakit metabolik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengontrol porsi dan bisa mengikuti tips-tips berikut.

  • Damkar Depok Sandi Butar Butar Ngaku Tak Dapat THR, Sebut Ada Permainan Uang Makan dan Hak Anggota – Halaman all

    Damkar Depok Sandi Butar Butar Ngaku Tak Dapat THR, Sebut Ada Permainan Uang Makan dan Hak Anggota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sandi Butar Butar, Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, kembali membuat kehebohan dengan mengaku bahwa ia tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

    Sebelumnya, Sandi Butar Butar menyita perhatian publik dengan video viralnya saat mengungkap kondisi alat operasional Damkar Depok yang rusak.

    Menyusul hal itu, Sandi Butar Butar yang sudah mengabdi selama 9 tahun, terpaksa berhenti bekerja karena kontraknya tidak diperpanjang pada Januari 2025 lalu.

    Tetapi, Sandi Butar Butar akhirnya dapat kembali ke satuannya setelah menandatangani kontrak kerja baru dan resmi menjadi petugas Damkar Depok lagi pada Senin (10/3/2025).

    Terbaru, ia menuding ada permainan dalam pengelolaan uang makan dan hak anggota Damkar Depok.

    Sandi Butar Butar mengaku sempat diajak kerja sama untuk tidak membahas masalah tersebut dan dijanjikan uang tambahan Rp500 ribu per bulan, namun ia menolak.

    “Saya hanya berkata kepada mereka, kalau hak anggota saya tidak mau. Sisanya, saya tutup mata, saya tidak mau yang penting hak anggota diberikan, Bang,” kata Sandi Butar Butar, Minggu (23/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Akibat menolak, Sandi Butar Butar mengaku bahwa ia mendapat ancaman tidak diberikan gaji penuh dan THR.

    “Terbukti sekarang, saya tidak mendapatkan gaji penuh. Mereka bilang karena saya baru masuk. Saya di PKWT, gaji itu Rp 3,4 juta. Sekarang saya menerima hanya Rp 1,9 juta. Dan THR pun saya tidak mendapatkan,” beber Sandi Butar Butar.

    Sandi Butar Butar juga merasa dipersulit, terutama soal lokasi kerja dan aturan apel, sejak awal ia kembali bekerja di Damkar Depok.

    “Waktu pas awal saya masuk, saya ditempatkan di Bojongsari. Saya sudah bilang, saya tidak ada kendaraan dan pasti naik ojek. Mereka bilang iya, tapi faktanya enggak,” ungkap Sandi Butar Butar.

    “Karena saya enggak ikut apel, saya minta keringanan waktu itu, dan mereka bilang sudah disiapkan. Tapi ternyata tetap di-SP,” sambungnya.

    Meski belum ada satu bulan kembali aktif bekerja sebagai anggota Damkar Depok, Sandi Butar Butar mengaku sudah menerima 4 surat peringatan (SP).

    “Saya baru masuk tanggal 10 (Maret) tapi mendapat SP sudah empat surat,” ujar Sandi Butar Butar.

    Salah satu SP yang diterima Sandi Butar Butar, bernomor 800/30 BJS, menyebutkan bahwa ia melanggar Pasal 10 Ayat G dalam Surat Perjanjian Kontrak.

    Pasal itu melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan tertentu tanpa izin pimpinan, dan Sandi Butar Butar dituding mengoperasikan unit tempur milik Mako Kembang tanpa izin pada 18 Maret 2025.

    SP tersebut diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Bojongsari dan ditandatangani oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari, Munadi. 

    “Kami memberi peringatan kepada saudara Nama Sandi Butar Butar, status PKTT sudah melanggar Surat Perjanjian Kontrak Pasal 10 ayat g (Memakai fasilitas Kantor Dinas untuk kepentingan tertentu tanpa seizin pimpinan), hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, mengoperasikan unit tempur milik mako kembang,” tulis keterangan surat tersebut.

    Sandi Butar Butar pun membantah tuduhan itu. Pria itu berdalih bahwa dirinya hanya membantu rekan-rekannya saat terjadi kebakaran.

    “Karena membantu teman pas kebakaran. Mengontrol jaga mesin mobil. Di SP padahal setiap anggota pemadam saling bantu sudah lumrah,” terang Sandi Butar Butar.

    Sebagai informasi, Sandi Butar Butar kini berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) lamanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Viral, Sandi Butar Butar Kerja di Damkar Depok Lagi Jadi PPPK, Ada Peran Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Rheina Sukmawati) (Kompas.com/Ruby Rachmadina)

  • Daftar Tarif Tol Trans Jawa Terbaru saat Mudik Lebaran 2025

    Daftar Tarif Tol Trans Jawa Terbaru saat Mudik Lebaran 2025

    Jakarta

    Menjelang Lebaran, banyak masyarakat yang mulai berangkat mudik dengan mengendarai mobil pribadi. Jika kamu berencana mudik naik mobil dan melalui Tol Trans Jawa, sebaiknya ketahui tarif tolnya terlebih dahulu.

    Saat ini, banyak pemudik yang menggunakan Jalan Tol Trans Jawa untuk terhubung ke berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari kota Cirebon, Semarang, hingga Surabaya. Untuk bisa sampai ke kota tujuan, maka detikers harus membayar tol.

    Lantas, berapa tarif tol Trans Jawa saat mudik Lebaran 2025? Simak daftarnya secara lengkap dalam artikel ini.

    Daftar Tarif Tol Trans Jawa saat Mudik Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi resmi dari Jasa Marga, berikut tarif tol Trans Jawa terbaru saat mudik Lebaran 2025 untuk kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truck kecil, dan bus).

    Tangerang – Merak: Rp 58.000Jakarta – Tangerang: Rp 8.500Jakarta Outer Ring Road: Rp 17.000JORR 2: Kunciran – Cengkareng: Rp 27.000, Kunciran – Serpong: Rp 21.000, Cinere – Serpong: Rp 18.500, Cinere – Jagorawi: Rp 15.000, Cimanggis – Cibitung: Rp 54.000Jakarta – Cikampek: Rp 27.000Cikopo – Palimanan: Rp 132.000Palimanan – Kanci: Rp 13.500Pemalang – Batang: Rp 53.000Kanci – Pejagan: Rp 31.500Pejagan – Pemalang: Rp 66.000Batang – Semarang (Kalikangkung): Rp 111.500Semarang ABC: Rp 5.500Semarang ABC – Solo: Rp 92.000Jogja – Solo: Rp 42.500Solo – Ngawi: Rp 131.000Ngawi- Kertosono: Rp 98.000Kertosono – Mojokerto: Rp 55.000Surabaya – Mojokerto: Rp 43.500Pandaan – Malang: Rp 35.500Surabaya – Gempol: Segmen Dupak – Waru: Rp 6.000, Segmen Waru – Porong: Rp 10.000, dan Segmen Porong – Gempol: Rp 9.500Gempol – Pasuruan (Grati): Rp 46.500Gempol IC – Pandaan: Rp 14.500Pasuruan (Grati) – Gending: Rp 52.000.

    Simak perkiraan akumulasi tarif tol untuk kendaraan golongan I di bawah ini:

    1. Dari Jakarta menuju Cirebon/Semarang/Yogyakarta/Surabaya

    Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek) – Cirebon (via GT Ciperna): Rp 166.000Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek) – Semarang (via GT Kalikangkung): Rp 440.000Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek) – Yogyakarta (via GT Klaten): Rp 575.500Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek) – Surabaya (via GT Warugunung): Rp 859.500

    2. Dari Tangerang menuju Cirebon/Semarang/Yogyakarta/Surabaya

    Tangerang – Cirebon (via GT Ciperna): Rp 191.500Tangerang – Semarang (via GT Kalikangkung): Rp 465.500Tangerang – Yogyakarta (via GT Klaten): Rp 601.000Tangerang – Surabaya (via GT Warugunung): Rp 885.000Ada Diskon Tarif Tol Trans Jawa saat Mudik

    Jasa Marga memberikan diskon tarif tol saat momen mudik Lebaran 2025. Diskon tersebut akan diberlakukan untuk semua golongan kendaraan.

    Corporate Communications Jasa Marga Lisye Oktaviana mengatakan, diskon tarif tol akan berlaku empat hari saat mudik dan empat hari ketika arus balik. Diskon bisa dinikmati mulai tanggal 24-28 Maret pada periode mudik dan tanggal 3-4 dan 8-9 April pada periode balik.

    “Persyaratannya ini untuk perjalanan menerus, jadi karena memang tujuan pemerintah potongan tarif ini adalah untuk mendistribusikan lalu lintas, jadi ini diberikan untuk pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus, yang tap in di Gerbang tol Cikatama, di Jakarta Cikampek, dan tap out di Gerbang tol Kalikangkung, Semarang Batang,” kata Lisye dalam jumpa pers di Kantor Jasa Marga, Bekasi, Rabu (19/3/2025).

    Lisye memaparkan, saat arus mudik akan dilakukan diskon tarif tol Trans Jawa yang berlaku mulai pukul 05.00 WIB pada 24-28 Maret. Untuk potongan tarif tol diperkirakan menjadi Rp 352 ribu dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Kalikangkung untuk kendaraan golongan 1.

    “Semula Rp 440.000 menjadi Rp 352.000 dengan potongan tarif sebesar Rp 88.000,” jelasnnya.

    Lebih lanjut, syarat untuk mendapatkan diskon tarif tol adalah pengguna jalan tol wajib melakukan pembayaran dengan Kartu Uang Elektronik (KUE). Maka dari itu, Lisye menghimbau kepada pemudik agar memiliki sisa saldo yang cukup sebelum melintasi Tol Trans Jawa.

    “Perkiraan kalau dari Jakarta Semarang itu minimal harus disiapkan sekitar Rp 500 ribu, dan ini sudah ada rupiahnya. Dan yang tidak kalah penting adalah gunakan kartu yang sama, kenapa? Karena secara sistem dan secara undang-undang juga, memang harus mendeteksi asal kendaraan, itu dari mana, dan juga tujuannya, itu akan terbaca secara sistem supaya bisa tahu,” pungkas Lisye.

    (ilf/fds)