provinsi: JAWA BARAT

  • Profil Rozik Boedioro Soetjipto, Mantan Menteri PU Tutup Usia

    Profil Rozik Boedioro Soetjipto, Mantan Menteri PU Tutup Usia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar duka datang dari dunia pertambangan dan infrastruktur Indonesia, mantan Menteri Pekerjaan Umum, Rozik Boedioro Soetjipto di era Kabinet Persatuan Nasional, meninggal dunia pada Senin (24/3/2025).

    Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di Instagram Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, M Basuki Hadimuljono.

    “Keluarga Besar Otorita Ibu Kota Nusantara turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Dr Ir Rozik Boedioro Soetjipto,” tulis unggahan tersebut, dikutip pada Senin (24/3/2025).

    Profil dan Perjalanan Karier Rozik Boedioro Soetjipto

    Rozik Boedioro Soetjipto lahir pada 20 Agustus 1943 dan merupakan lulusan teknik pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1961. Ia dikenal sebagai dosen senior di fakultas teknik pertambangan dan perminyakan (FTTM) ITB.

    Selama kariernya, ia pernah menjabat sebagai direktur jenderal di Kementerian Pertambangan dan Energi sebelum akhirnya ditunjuk sebagai menteri pekerjaan umum periode 1999-2001.

    Selain aktif di pemerintahan, Rozik juga memiliki pengalaman akademik yang kuat. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia, dengan disertasi yang membahas pemulihan logam transisi menggunakan resin penukar ion. Kemampuannya dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda, turut mendukung kiprahnya di tingkat internasional.

    Jabatan Strategis di Dunia Pertambangan

    Setelah meninggalkan jabatan sebagai menteri, Rozik melanjutkan perannya di industri pertambangan. Ia menjadi salah satu Komisaris PT Freeport Indonesia sejak tahun 2000 dan kemudian diangkat sebagai presiden direktur perusahaan tersebut pada 27 Januari 2012, menggantikan Armando Mahler. Masa kepemimpinannya di Freeport berakhir pada 2015, dan posisinya digantikan oleh Maroef Sjamsuddin.

    Di luar Freeport, Rozik juga menjabat sebagai komisaris independen PT Bayan Resources dan aktif dalam Natural Resource Centre, sebuah lembaga yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam. Salah satu peninggalan pentingnya adalah hibah Gedung Freeport SBM ITB yang kini dikenal sebagai Gedung Labtek XIV ITB, yang diresmikan pada 2017.

    Dedikasi di Dunia Pendidikan dan Pertambangan

    Semasa hidupnya, Rozik berkontribusi besar di berbagai bidang, termasuk akademik dan pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa posisi yang pernah diembannya:

    Dosen Teknik Pertambangan dan Manajemen Geologi FTTM ITB.Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana ITB.Direktur Pembinaan di Ditjen Pertambangan Umum.Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.Direktur Jenderal Pertambangan Umum.Menteri Pekerjaan Umum (1999-2001).Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (2012-2015).Komisaris Independen PT Bayan Resources.Pendiri dan pegiat di Natural Resource Centre.

    Kepergian Rozik Boedioro Soetjipto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar ITB dan dunia pertambangan Indonesia. Jasa dan dedikasi yang telah ia torehkan akan selalu dikenang sebagai inspirasi bagi generasi penerus. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan

  • Janggal Pria Berbaju PNS Minta THR di Bekasi, Tanda di Tangan Disorot,Bupati Ade Kunang Turun Tangan

    Janggal Pria Berbaju PNS Minta THR di Bekasi, Tanda di Tangan Disorot,Bupati Ade Kunang Turun Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kejanggalan kasus pungutan liar (pungli) dilakukan seorang pria berseragam aparatur sipil negara (ASN) meminta tunjangan hari raya (THR) ke pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, mulai terkuak.

    Kasus ini semakin disorot karena banyak kejanggalan hingga Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sampai turun tangan.

    Kejadian bermula saat pria berbaju PNS itu diduga meminta uang ke pedagang sembari memberikan kuitansi.

    Kuitansi yang dibawa bertuliskan nominal sebesar Rp 200 ribu yang diduga dipungut sebagai retribusi keamanan dari Pemda.

    Kuitansi tersebut ditujukan untuk pembayaran seorang pria bernama Agus Sodri, dengan keterangan pembayaran untuk retribusi sebesar Rp 200 ribu.

    Pedagang yang memvideokan aksi tersebut menduga bahwa ini hanya dalih untuk melakukan pungutan secara paksa.

    “Sebenarnya kebiasaan ini sudah terjadi sejak empat tahun lalu, saya tidak berani memviralkan karena dulu belum ada penegasan dari Gubernur Jawa Barat,” ujar pedagang dalam video tersebut.

    Pedagang tersebut mengatakan berani  merekam aksi pria itu karena adanya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Seorang pria berbaju PNS berani melakukan pungli THR ke pedagang di Pasar Induk Cibitung membawa kuitansi senilai Rp200 ribu. Aksi pungli sempat disinggung Gubernur Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi membolehkan masyarakat merekam siapapun yang melakukan pungli.

    “Resiko juga Pak, saya videokan bisa diancam dan diintimidasi di belakang. Jadi tolong ormas-ormas yang ada di Pasar Induk Cibitung ditegur,” ujarnya.

    Dilihat dari video yang beredar, ada kejanggalan dari sosok yang berbaju PNS tersebut saat beraksi.

    Sosok yang diketahui bernama Agus Sodri itu nyatanya ngaku-ngaku sebagai PNS.

    Tanda di lengan kiri menjadi petunjuk karena dipenuhi tato.

    Selain itu, kini identitas pria tersebut sudah dibongkar oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo.

    Gatot Purnomo menerangkan, pria tersebut bukanlah pegawai pemerintah daerah (pemda) dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Cibitung.

    Gatot menegaskan ulah yang dilakukan Agus atas nama pribadi dan tidak terkait dengan instansi manapun.

    “Itu dilakukan oleh oknum yang mengenakan seragam Pemda, padahal dia bukan pegawai Pemda atau UPTD Pasar,” kata Gatot dikutip dari Tribun Bekasi, pada Senin (24/3/2025),

    Gatot menuturkan Agus Sodri sudah diamankan oleh UPTD pasar setempat serta pihak keamanan setelah melakukan aksinya.

    Di sisi lain, dia mengatakan aksi semacam ini sudah berlangsung lama.

    Gatot pun menyesalkan pedagang tidak langsung melaporkannya ke pihak berwajib ketika ada aksi pungutan liar (pungli) semacam itu.

    Gatot mengatakan kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian.

    “Pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Kalau pedagang tidak melapor, bagaimana kami atau aparat mengetahuinya?” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gatot menuturkan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh UPTD Pasar untuk meningkatkan pengawasan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan di pasar-pasar Kabupaten Bekasi.

    “Kami sudah instruksikan UPTD agar menambah jadwal piket. Kejadian ini menjadi bukti bahwa pengawasan lebih ketat bisa mencegah aksi serupa,” tegas Gatot.

    Bupati Bekasi Turun Tangan

    Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, turut memberikan sorotan terkait viralnya pria berseragam ASN tersebut meminta THR kepada pedagang.

    Ade Kuswara Kunang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bekasi sebagai pasangan Bupati Bekasi terpilih hasil Pilkada 2024, foto diambil dari laman bekasikab.go.id pada Kamis (30/1/2025). (bekasikab.go.id)

    Senada dengan Gatot, Ade menegaskan pria tersebut bukanlah ASN di lingkungan Pemkab Bekasi.

    “Bukan, saya yang jamin itu bukan dari pemda, sudah kita cek. Termasuk bukan juga dari dinas atau UPTD,” kata Ade.

    Ade pun mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menghadapi situasi mennjelang Lebaran.

    Dia mengatakan adanya kebutuhan ekonomi menjelang Lebaran terkadang membuat sebagian orang bertindak melanggar hukum.

    “Artinya begini masyarakat yang terlalu banyak hari raya idul fitri ini kan mau ngga mau kan harus di hadapi hari raya itu,” kata Ade.

    “Selain itu, banyak tekanan dari ekonomi, tekanan dari keluarga sehingga mungkin bahasanya masyarakat ini di luar batas lah kesadarannya yang ada resikonya,” sambungnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa melihat dari media kejadian seperti ini juga serupa terjadi di kota-kota lainnya.

    Apalagi, adanya imbauan Gubernur Jawa Barat agar masyarakat tidak takut dan melaporkan jika ada pihak yang pungli ataupun minta THR.

    “Kayanya si kalau saya liat dari media hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, termasuk di Kota Bekasi juga terjadi di Depok juga terjadi. Masyarakat harus tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi,” kata dia.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bekasi dengan judul “Pemkab Bekasi Tegaskan Pria Berseragam Minta THR di Pasar Cibitung Bukan dari Pemda”

  • Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Just Energy Transition Partnership (JETP) terus berlanjut meski Presiden Donald Trump menarik AS dari program tersebut.

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai pertemuan bersama sembilan negara dalam rapat Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership (JETP) di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3/2025). 

    Airlangga menyampaikan bahwa sembilan negara, yakni Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, terus melanjutkan dukungannya untuk mengakomodasi pembiayaan transisi energi hijau

    “Pada pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan,” ujarnya

    Mundurnya AS dalam program tersebut pun tak menurunkan target negara lain untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

    Realisasinya sejauh ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$1,1 miliar atau setara dengan Rp18,2 triliun (kurs Rp16.550 per dolar AS.

    Secara perinci, terdiri dari sembilan proyek yang telah mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Kemudian sebanyak 45 proyek menerima hibah senilai US$233 juta.

    Sementara International Partner Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Bank (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih. 

    Sejumlah proyek on going atau sedang berjalan yang menggunakan dukungan dana dari JETP, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Sumatra Barat dan pensiun dini Cirebon Power. 

    “Ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu yang di proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief of Mission Ambassador of Japan to Indonesia Nagai Katsuro mewakil anggota IPG mengapresiasi Airlangga atas langkah penguatan kolaborasi JETP. 

    “Kami punya komitmen yang kuat dan berkolaborasi secara positif dengan indonesia untuk menyukseskan transisi di masa depan,” tutur Katsuro. 

    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP). 

    JETP yang terdiri atas 10 negara donor pertama kali diumumkan dalam perundingan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.

    Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan dan Senegal menjadi sederet negara pertama yang didaulat sebagai penerima hibah, pinjaman, dan jaminan keuangan untuk melakukan transisi energi dalam payung kolaborasi JETP.

    Juru bicara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan bahwa AS telah keluar dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

    “Keputusan ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyebutkan penarikan diri dari inisiatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai negara kami atau target ekonomi dan lingkungan kami,” kata juru bicara tersebut pada Kamis (6/3/2025) dikutip dari Reuters.

  • 4 Cara Cek PBB Online Pakai HP, Mudah dan Cepat

    4 Cara Cek PBB Online Pakai HP, Mudah dan Cepat

    PIKIRAN RAKYAT – Mengecek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin mudah dengan adanya layanan online. Kamu tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan akses internet, semua bisa dilakukan hanya dalam beberapa langkah sederhana. Kemudahan ini tentu saja membantu masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak tanpa harus mengorbankan banyak waktu.

    Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disebut PBB adalah kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada pemilik tanah dan bangunan. Baik itu rumah, gedung, sawah, ladang, maupun properti lainnya yang termasuk dalam kategori objek pajak. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya teknologi digital, cek tagihan PBB dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform, termasuk e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, website resmi pajak daerah juga menyediakan layanan pengecekan yang dapat diakses kapan saja. Dengan begitu, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

    Berikut adalah beberapa cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengecek tagihan PBB secara online melalui berbagai platform, termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan website resmi pajak daerah.

    Cara Cek PBB Online di Website Pajak Daerah

    Kamu bisa mengecek tagihan PBB langsung di website resmi pajak daerah. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs pajak daerah tempat kamu tinggal. Pilih menu “e-SPPT”. Lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri yang diperlukan. Setelah berhasil, sistem akan mengirimkan link ke email yang terdaftar. Unduh e-SPPT untuk melihat detail tagihan PBB.

    Berikut adalah beberapa link resmi pajak daerah untuk mengecek tagihan PBB secara online:

    Jakarta: https://pajakonline.jakarta.go.id/

    Depok: https://pbb-bphtb.depok.go.id:8084/cekpbb/

    Bekasi: https://e-pbb.bekasikota.go.id/

    Kabupaten Bogor: https://bogorkab.net/cekpbb/

    Jawa Barat: https://bapenda.jabarprov.go.id/

    Cara Cek PBB Online di Shopee

    Shopee juga menyediakan layanan pengecekan tagihan PBB yang bisa diakses dengan mudah:

    Unduh dan buka aplikasi Shopee. Pilih menu “Pulsa, Tagihan, & Tiket”. Klik “PBB” pada kategori tagihan. Masukkan daerah, tahun pembayaran, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan “Lihat Tagihan” untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan. Cara Cek PBB Online di Tokopedia

    Jika kamu pengguna Tokopedia, kamu bisa mengecek tagihan PBB dengan langkah-langkah berikut:

    Download dan buka aplikasi Tokopedia. Klik menu “Top-up dan Tagihan”. Pilih opsi “Pajak PBB”. Masukkan alamat, kota atau kabupaten, tahun pembayaran PBB, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Klik “Cek Tagihan” untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Cara Cek PBB Online di Lazada

    Lazada juga menjadi salah satu platform yang mendukung pengecekan dan pembayaran PBB:

    Download dan buka aplikasi Lazada. Pilih menu “Pulsa & Tagihan”. Klik “Pajak PBB” dalam kategori tagihan. Masukkan daerah dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan “Buat Tagihan” untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran yang tersedia.

    Dengan berbagai kemudahan yang tersedia, tidak ada lagi alasan untuk malas mengecek dan membayar tagihan PBB. Layanan online melalui e-commerce dan website resmi pajak daerah memungkinkan kamu untuk melakukan pengecekan kapan saja dan di mana saja.

    Dengan berbagai metode ini dari mulai online hingga offline, proses pembayaran pajak dijamin menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Pastikan selalu membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari denda dan mendukung pembangunan negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov Jawa Barat Gelar Program Pemutihan Pajak

    Pemprov Jawa Barat Gelar Program Pemutihan Pajak

    Pemprov Jawa Barat Gelar Program Pemutihan Pajak

  • 459 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Via Tol Jelang Lebaran

    459 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Via Tol Jelang Lebaran

    Jakarta

    Jasa Marga mencatat adanya peningkatan volume kendaraan menjelang Lebaran 2025. Sejak H-10 Lebaran, tercatat sudah ada 459.147 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek.

    Angka tersebut merupakan akumulasi lalu lintas di 4 gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju Bandung), GT Cikupa (menuju Merak), dan GT Ciawi (menuju Puncak). Jumlah kendaraan tersebut tercatat selama periode H-10 sampai dengan H-8 libur Lebaran.

    “Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 17,8% jika dibanding dengan periode libur Idul Fitri 2024 (389.645 kendaraan) atau naik 1,7% jika dibandingkan dengan lalin normal (451.577 kendaraan),” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, dalam keterangan persnya, Senin (24/3/2025).

    Jasa Marga juga mencatat distribusi kendaraan meninggalkan Jabotabek, mayoritas sebanyak 209.707 kendaraan (45,7%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 144.202 kendaraan (31,4%) menuju arah Barat (Merak), dan 105.238 kendaraan (22,9%) menuju arah Selatan (Puncak).

    Berikut rincian distribusi lalin tersebut:

    Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung):

    Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 113.248 kendaraan, meningkat sebesar 30,3% dari lalin normal.Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah *_96.459_* kendaraan, lebih rendah 12% dari lalin normal.

    Arah Barat (Merak):

    Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 144.202 kendaraan, meningkat 0,5% dari lalin normal.

    Arah Selatan (Puncak):

    Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 105.238 kendaraan, lebih rendah 5,7% dari lalin normal.

    “Jasa Marga juga mencatat arus lalu lintas menuju wilayah Timur dan wilayah Barat khususnya arus lalu lintas ke arah Trans Jawa dan arah Merak pada hari Minggu (23/03) mulai ada peningkatan kendaraan untuk arah Trans Jawa dengan total 36.979 kendaraan atau naik 48,1% dari lalu lintas normal (24.969 kendaraan) sedangkan untuk arah Merak tercatat total 42.186 kendaraan atau naik 0,5% dari lalu lintas normal (41.985 kendaraan),” papar Lisye.

    Lisye menambahkan potongan tarif tol 20% berlaku mulai hari ini, Senin (24/3) pukul 05.00 WIB sampai dengan Rabu (26/3) pukul 05.00 WIB di ruas tol Jasa Marga Group dan Non Jasa Marga Group (Cikopo-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang). Sedangkan besaran potongan tarif tol 20% yang diterapkan hanya pada ruas tol Jasa Marga Group berlaku pada tanggal Rabu (26/3) pukul 05.00 WIB sampai dengan Jumat (28/3) pukul 05.00 WIB untuk perjalanan menerus Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang, hanya untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jalan Kalimalang Berlubang, Polisi Imbau Pemudik Motor Hindari Perjalanan di Malam Hari

    Jalan Kalimalang Berlubang, Polisi Imbau Pemudik Motor Hindari Perjalanan di Malam Hari

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT – Satlantas Jakarta Timur mengimbau pemudik sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit tidak melakukan perjalanan pada malam hari.

    Panit Pospam Haji Naman, Iptu Herfik mengimbau para pemudik tidak melintas pada malam hari karena kondisi Jalan Raya Kalimalang yang berlubang sehingga berisiko tak terlihat saat malam.

    “Kalau bisa mudiknya lebih awal, pagi hari. Karena kalau malam banyak lubang di sepanjang jalan,” kata Herfik di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (24/3/2025).

    Untuk memastikan keselamatan selama perjalanan para pemudik sepeda motor juga diimbau tidak berkendara lebih dari dua orang, mengenakan helm yang sesuai standar nasional Indonesia.

    Kemudian tidak membawa barang-barang berlebih yang berisiko mengganggu keseimbangan pengemudi, dan apabila merasa lelah atau mengantuk segera beristirahat.

    Berdasar pantauan pada Minggu (23/3/2025) malam, sudah tampak melintas di Jalan Raya Kalimalang yang merupakan jalur arteri menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Untuk saat ini arus mudik (di Kalimalang) belum terlihat (signifikan), paling hanya satu, dua pemudik sepeda motor yang melintas. Masih lebih banyak masyarakat pulang kerja,” ujarnya.

    Herfik menuturkan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas saat mudik Idulfitri 1446 Hijriah, Satlantas Jakarta Timur sudah mendirikan posko pengamanan (Pospam).

    Di sepanjang ruas Jalan Raya Kalimalang terdapat empat Pospam, pada masing-masing lokasi ditempatkan personel Satlantas Jakarta Timur untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas

    “Yaitu di (lampu merah simpang) Halim Lama, Pangkalan Jati, Raden Inten, dan Pospam Haji Naman. Pospam ini disiagakan sampai tanggal 8 Maret 2025,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • LPDB Perkuat Ekonomi Syariah Berbasis Koperasi melalui Pembiayaan Dana Bergulir

    LPDB Perkuat Ekonomi Syariah Berbasis Koperasi melalui Pembiayaan Dana Bergulir

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir terus berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan umat melalui penguatan ekosistem koperasi syariah di Indonesia. Salah satu fokus utama LPDB adalah memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi, khususnya yang berbasis syariah dan berorientasi pada pengembangan pondok pesantren.

    Koperasi terbukti menjadi wadah yang efektif dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memberdayakan umat. Dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat luas. Dalam konteks ekonomi syariah, koperasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pengelolaan dana dan kegiatan usaha.

    Direktur Utama LPDB Supomo mengungkapkan melalui penyaluran dana bergulir, LPDB berupaya mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren dan koperasi terutama koperasi pondok pesantren yang memang memiliki karakteristik kekuatan dari sisi emosional dan spiritual yang dibangun oleh pendiri atau pengasuhnya. Dukungan pembiayaan ini memungkinkan pondok pesantren untuk mengembangkan unit usaha yang sehat dan berkelanjutan, seperti unit usaha perdagangan, pertanian, peternakan, jasa, dan lainnya.

    Hal ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi pondok pesantren, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi santri dan masyarakat sekitar.

    “LPDB sangat antusias dalam memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui pembiayaan syariah kepada koperasi di seluruh Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam koperasi sebagai pilar penting dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan umat. Dukungan kami ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah nasional,” ujar Supomo saat kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke BMT Al-Bahjah Cirebon.

    Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB telah menjalin kemitraan dengan berbagai koperasi syariah yang berbasis pondok pesantren di berbagai daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

    “Kami melihat banyak contoh sukses koperasi syariah yang telah berkembang pesat dengan dukungan pembiayaan dari LPDB. Koperasi-koperasi ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap, semakin banyak pondok pesantren dan koperasi di seluruh Indonesia yang dapat memanfaatkan dukungan LPDB untuk mengembangkan potensi ekonominya,” tambahnya.

    Supomo menjelaskan, LPDB menyediakan berbagai skema pembiayaan syariah yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan koperasi, termasuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Proses pengajuan yang transparan dan didukung dengan pendampingan yang berkelanjutan menjadi komitmen LPDB dalam memastikan keberhasilan pemanfaatan dana bergulir oleh mitra koperasi.

    Dengan adanya dukungan dari LPDB, diharapkan pondok pesantren dan koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh dan berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa.                                                                                        

  • Pria Berseragam Pemda Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung, Ini Hasil Pengecekan Bupati Bekasi – Halaman all

    Pria Berseragam Pemda Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung, Ini Hasil Pengecekan Bupati Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang memastikan pria berseragam Pemda yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke pedagang Pasar Induk Cibitung bukan lah pegawai.

    Ade Kuswara Kunang mengatakan pria yang diketahui bernama Agus Sodri itu tidak ada dalam data mereka.

    “Bukan, saya yang jamin itu bukan dari Pemda, sudah kita cek. Termasuk bukan juga dari dinas atau UPTD,” kata Ade Kunang, Senin (24/3/2025).

    Ade Kunang menjelaskan saat ini pria yang mengaku dari Pemda dan meminta THR ke pedagang Pasar Induk Cibitung sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada menghadapi situasi jelang Lebaran.

    Menurutnya, tekanan ekonomi menjelang hari raya kerap membuat sebagian orang nekat bertindak di luar nalar.

    “Artinya begini masyarakat yang terlalu banyak hari raya idulfitri ini kan mau enggak mau kan harus dihadapi hari raya itu. Selain itu, banyak tekanan dari ekonomi, tekanan dari keluarga sehingga mungkin bahasanya masyarakat ini di luar batas lah kesadarannya yang ada resikonya,” kata Ade.

    Dia juga menyampaikan bahwa melihat dari media kejadian seperti ini juga serupa terjadi di kota-kota lainnya.

    Apalagi adanya imbauan Gubernur Jawa Barat agar masyarakat tidak takut dan melaporkan jika ada pihak yang melalukan pungli ataupun minta THR.

    “Kayanya sih kalau saya lihat dari media hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, termasuk di Kota Bekasi juga terjadi di Depok juga terjadi. Masyarakat harus tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi,” pungkasnya.

    Aksi Individu

    Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan aksi individu dan tidak terkait dengan instansi manapun.

    “Itu dilakukan oleh oknum yang mengenakan seragam Pemda, padahal dia bukan pegawai Pemda atau UPTD Pasar,” kata Gatot Purnomo pada Senin (24/3/2025).

    Gatot Purnomo mengatakan, peristiwa ini terjadi pukul 03.00 WIB dan sudah ditindaklanjuti oleh UPTD Pasar serta keamanan setempat.

    Terkait kejadian ini sudah berlangsung lama, pihaknya menyesalkan pedagang yang tidak lapor langsung.

    Saat ini, pihaknya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

    “Pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Kalau pedagang tidak melapor, bagaimana kami atau aparat mengetahuinya?” ujarnya.

    Terkait asal-usul seragam yang dikenakan pelaku, Gatot Purnomo mengaku tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkannya.

    “Sekarang, jangankan seragam Pemda, pakaian militer pun ada saja yang berani memakai. Itu bisa dibeli bebas di pasar. Kalau ditanya dapat dari mana, yang bersangkutan yang harus menjelaskan,” tegasnya.

    Menjelang Lebaran, Dinas Perdagangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh UPTD Pasar untuk meningkatkan pengawasan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan di pasar-pasar Kabupaten Bekasi.

    “Kami sudah instruksikan UPTD agar menambah jadwal piket. Kejadian ini menjadi bukti bahwa pengawasan lebih ketat bisa mencegah aksi serupa,” tambah Gatot.

    Sebelumnya, viral video di media sosial yang menunjukkan seorang oknum pakai baju dinas Pemda Bekasi mengedarkan kuitansi tunjangan hari raya, Minggu (23/3/2025). 

    Dari video tersebut kwitansi sebesar Rp 200 ribu dimintakan kepada para pedagang di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

    Dari dialognya sang oknum mengatakan kuitansi hanya untuk retribusi keamanan dari Pemda. 

    “Sebenarnya kebiasaan ini sudah terjadi sejak 4 tahun lalu, saya tidak berani memviralkan karena dulu belum ada penegasan dari Gubernur Jawa Barat,” ujar suara seorang pedagang dalam video yang diunggah Lambe Turah, Minggu (23/3/2025).

    Semenjak Gubernur Dedi Mulyadi mendeklarasikan bahwa warga boleh videokan anggota Ormas maka pedagang itu baru berani mengunggahnya. 

    “Resiko juga Pak saya videokan bisa diancam dan diintimidasi di belakang. Jadi tolong pak Ormas-ormas yang ada di Pasar Induk Cibitung ditegur,” ujarnya.

    Tampak dalam kuitansi itu ditujukan untuk pria bernama Agus Sodri untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 200 ribu. (

    Penulis: Muhammad Azzam

    dan

    Pemkab Bekasi Tegaskan Pria Berseragam Minta THR di Pasar Cibitung Bukan dari Pemda

  • Desak Petugas Tertibkan Macet Pasar Cipanas, Dedi Mulyadi: Jangan Gunakan Jalan untuk Parkir
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 Maret 2025

    Desak Petugas Tertibkan Macet Pasar Cipanas, Dedi Mulyadi: Jangan Gunakan Jalan untuk Parkir Bandung 24 Maret 2025

    Desak Petugas Tertibkan Macet Pasar Cipanas, Dedi Mulyadi: Jangan Gunakan Jalan untuk Parkir
    Editor
    KOMPAS.com
    – Jalur mudik via
    Puncak
    , Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    angkat bicara terkait kemacetan yang kerap terjadi di depan Pasar
    Cipanas
    , terutama menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2025.
    Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengkritik penataan lalu lintas di kawasan tersebut.
    Ia menilai bahwa kondisi macet di Pasar Cipanas salah satunya disebabkan oleh angkot yang parkir sembarangan sehingga mengganggu kelancaran arus kendaraan.
    “Ini di jalur Cipanas, Pasar Cipanas, ya. Ini seharusnya sudah dua jalur, yang sebelah itu sudah bisa dilewati, tetapi sekarang dipakai oleh parkir angkot,” ujar Dedi dalam video tersebut, dikutip Kompas.com, Senin (24/3/2025).
    Dedi menjelaskan, akibat badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir, kendaraan dari dua arah akhirnya berebut satu lajur yang semestinya hanya digunakan untuk satu jalur kendaraan.
    “Jadi, akhirnya masuk ke sini. Seharusnya bukan mobilnya
    dimasukin
    menjadi dua jalur, asalnya satu jalur,” katanya.
    Ia pun mendesak petugas di lapangan agar segera menertibkan kendaraan angkutan umum yang parkir sembarangan.
    Menurut dia, jalan umum tidak seharusnya digunakan sebagai tempat parkir karena dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya.
    “Semestinya petugas menertibkan angkotnya, jangan menggunakan jalan untuk parkir,” katanya.
    Dedi berharap kondisi tersebut segera dibenahi, mengingat ruas jalan di depan Pasar Cipanas merupakan jalur strategis yang dilintasi pemudik.
    Ia juga menyoroti kenyamanan pengguna jalan yang terganggu akibat penyempitan lajur.
    “Mohon Satlantas Polres Cianjur, segera ditertibkan ya. Ini kurang nyaman dilihatnya dan kita sebagai pengguna jalan merasa jalan kita diambil. Hatur nuhun,” tambahnya.
    Saat dikonfirmasi Kompas.com mengenai permintaan tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur, AKP Hardian Ardianto, belum memberikan tanggapan.
    Sebelumnya, Polres Cianjur telah memetakan tiga titik rawan kemacetan di wilayahnya selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ketiga jalur tersebut meliputi Jalur Puncak, Jalan Raya Bandung, dan Jalan Raya Sukabumi.
    Kemacetan di jalur-jalur tersebut umumnya disebabkan aktivitas pasar tumpah dan angkot yang mangkal sembarangan, terutama di sekitar Pasar Ciranjang, Pasar Gekbrong, dan Pasar Cipanas.
    Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas telah menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas. Di antaranya adalah penerapan sistem kanalisasi,
    contraflow
    , hingga pengalihan arus lalu lintas jika situasi mendesak.
     
    (Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.