Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Jelajahi 5 Tempat Kuliner Legendaris di Purwakarta Saat Mudik Lebaran

    Jelajahi 5 Tempat Kuliner Legendaris di Purwakarta Saat Mudik Lebaran

    Purwakarta, Beritasatu.com – Purwakarta menjadi salah satu daerah yang padat saat arus mudik Lebaran, karena lokasinya yang strategis sebagai jalur utama di Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cipularang. Berikut deretan kuliner yang bisa dicicipi saat mudik Lebaran ketika melintasi Purwakarta.

    Banyak masyarakat yang melintasi Purwakarta, dan di tengah penatnya perjalanan, terutama saat macet, berbagai pilihan kuliner bisa menjadi pilihan untuk melepas lelah.

    Berikut adalah beberapa destinasi kuliner terbaik di Purwakarta yang wajib dicoba dikutip dari beragam sumber, Selasa (25/3/2025).

    Kuliner di Purwakarta

    1. Sate Maranggi Haji Yetti

    Sate Maranggi Haji Yetti terletak di Jalan Raya Cibungur, Cibungur, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tempat ini buka dari pukul 08.00 hingga 21.00 WIB.

    Sate Maranggi disajikan dengan bumbu kecap khas yang dipadukan dengan irisan tomat segar dan jeruk limau, menciptakan rasa manis dan segar dalam setiap gigitan. 

    Sate Maranggi Haji Yetti di Purwakarta – (ANTARA/ANTARA)

    Tekstur daging yang empuk, baik sapi, kambing, maupun ayam, menjadikannya pilihan utama bagi wisatawan.

    2. Rumah Makan Ciganea

    Rumah Makan Ciganea berlokasi di Jalan Pemuda No. 31, Sasak Beusi, Jatiluhur, Mekargalih, Purwakarta, Jawa Barat, dan buka dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

    Tempat makan ini menyajikan berbagai menu khas Sunda, seperti Gurame Rica-rica, Sayur Asem, Ulukutek Leunca, Sate Maranggi, Burung Malon, Babat, dan Limpa.

    Rumah Makan Ciganea di Purwakarta – (Beritasatu.com/serbabandung)

    Harga makanan di sini bervariasi, mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 150.000, menjadikannya pilihan yang pas bagi mudik Lebaran yang ingin menikmati kuliner Sunda dengan harga terjangkau.

    3. Soto Sadang

    Soto Sadang, yang telah menjadi ikon kuliner di Purwakarta selama puluhan tahun, terletak di kawasan Sadang. Di sini, pengunjung bisa menikmati soto dengan dua pilihan kuah bening dan santan.

    Soto Sadang di Purwakarta – (Beritasatu.com/Cookpad / Yoolen Wang)

    Keunikan rasa dan konsistensi kualitas menjadikan Soto Sadang selalu ramai dikunjungi, menjadikannya destinasi kuliner yang populer di Purwakarta.

    4. Sambal Hejo Sambal Dadak

    Restoran ini menghadirkan cita rasa masakan Sunda dengan konsep bangunan joglo dan saung tradisional. Menu andalannya meliputi sambal hejo, sambal dadak, dan gurame cobek yang kaya bumbu.

    Rumah Makan Sambal Hejo Sambal Dadak di Purwakarta – (Foursquare/Torick Y)

    Dengan harga terjangkau dan suasana pedesaan yang nyaman, tempat ini menjadi favorit keluarga yang ingin menikmati hidangan lezat di tempat yang menyenangkan.

    5. Kafe Kunfayakun Purwakarta

    Kafe Kunfayakun, yang terletak di Jalan Kampung Pasir Nangka, Desa Purwamekar, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini menjadi destinasi kuliner yang banyak diburu.

    Hidangan unggulannya termasuk nasi kebuli kambing muda, sop kepala kambing utuh, serta minuman khas gula asem jawa. 
    Kafe ini menawarkan suasana unik dengan perpaduan konsep modern dan tradisional, cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati kuliner sekaligus merasakan suasana berbeda.

    Rumah Makan Kunfayakun di Purwakarta – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Bagi pemudik yang melewati Purwakarta, mencicipi kuliner khas ini bisa menjadi cara yang tepat untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan.

    Dengan beragam pilihan kuliner yang tersedia, Purwakarta tidak hanya menjadi titik persinggahan yang strategis, tetapi juga surga kuliner yang menarik bagi wisatawan saat mudik Lebaran.

  • Tanah Koruptor Sitaan Kejagung Belum Bisa Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah, Ini Sebabnya – Halaman all

    Tanah Koruptor Sitaan Kejagung Belum Bisa Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah, Ini Sebabnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tanah milik koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih belum bisa digunakan dalam waktu dekat untuk Program 3 Juta Rumah.

    Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, proses agar aset sitaan tersebut bisa dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah masih panjang karena masih harus melalui keputusan pengadilan.

    “Prosesnya cukup panjang karena harus ada keputusan pengadilan dulu secara inkrah,” katanya kepada awak media di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Setelah melewati proses pengadilan, aset tersebut akan dibaliknamakan atas nama Kementerian Keuangan.

    Apabila sudah atas nama Kementerian Keuangan, aset tersebut baru bisa dipindahkan ke Badan Bank Tanah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Semacam inbreng lah ya kepada kami agar bisa dioptimalkan,” ujar Parman.

    Ia mengatakan, proses yang panjang ini bisa cepat terselesaikan jika ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperpendek proses tersebut.

    Tanah sitaan Kejagung ini tersebar di berbagai daerah. Ada di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Permukiman  Maruarar Sirait menyatakan ada 1.000 hektare lahan eks milik koruptor yang disita Kejaksaan Agung RI potensial digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

    Saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan pada Selasa, 29 Oktober 2024, Maruarar mengaku sudah berbicara dengan Jaksa Agung untuk meminta izin menggunakan lahan tersebut dan sudah menyatakan kesiapannya.

    “Soal tanah ketua, saya punya konsep tanah itu dari sitaan saya sudah ketemu jaksa agung di Banten saja ada seribu hektar, dan jaksa agung siap menyerahkan,” kata dia.

    “Saya sudah bicara dirjen menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat,” lanjutnya.

     

  • Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Regional 26 Maret 2025

    Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Regional 26 Maret 2025

    Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan
    Editor
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Banten sedang menggodok pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
    Kebijakan itu akan diumumkan Pemprov Banten dalam waktu dekat.
    Langkah ini mencontoh Pemprov Jawa Barat yang sudah lebih dulu mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
    Gubernur Banten
    Andra Soni
    secara terbuka mengakui bahwa rencana ini terinspirasi dari langkah Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi
    .
    “Jadi apa yang digagas oleh Pak Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) itu luar biasa. Artinya selama ini banyak masyarakat kita, khususnya pemilik kendaraan, menunggak pajak saat mereka harus bayar pajaknya,” kata Andra kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (25/3/2025).
    Andra menjelaskan bahwa kebijakan ini saat ini sedang dibahas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten untuk merumuskan peraturan dan teknis pelaksanaannya.
    Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten akan segera mengumumkan kebijakan ini yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat.
    “Lagi di proses ini, lagi di proses, nanti kita umumin, dan ini (kebijakan) bukan Fomo ya, ini lebih kepada memang kebijakan yang baik,” ujar Andra.
    Lebih lanjut, Andra menekankan bahwa pemutihan pajak juga bertujuan untuk menertibkan dan memperbaiki data kepemilikan kendaraan bermotor di Banten.
    Ia menyebutkan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan sangat besar, namun sulit dipenuhi karena banyak kendaraan yang hilang atau hancur.
    “Kita selama ini kan selalu punya catatan bahwa kita punya potensi pajak sekian ratus miliar. Tapi kita sadar bahwa potensi itu juga sulit untuk bisa kita penuhi,” kata Andra.
    “Nah ini kan harus di-cleansing datanya. Dan ini (pemutihan pajak) kesempatan kita juga,” sambungnya.
    Dalam percakapan tersebut, Andra menyatakan niatnya untuk mencontoh program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Saya rencana, kan bagus tuh kang (pemutihan pajak kendaraan). Pertama, selama ini tunggakan pajak hanya tercatat membebani pembukuan kita, selalu potensi,” ungkap Andra.
    Andra juga menyampaikan keinginannya untuk berkoordinasi dengan staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
    Dalam percakapan tersebut, Andra menyatakan niatnya untuk mencontoh program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Saya rencana, kan bagus tuh kang (pemutihan pajak kendaraan). Pertama, selama ini tunggakan pajak hanya tercatat membebani pembukuan kita, selalu potensi,” ungkap Andra.
    Andra juga menyampaikan keinginannya untuk berkoordinasi dengan staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
    Dedi menyambut baik keinginan tersebut dan berjanji akan memberikan nomor telepon Kepala Bapenda Jabar.
    “Boleh, nanti saya kasih nomor orang Bapendanya,” kata Dedi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Banten, Deden Apriandhi, menambahkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan ini juga bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tahun ajaran baru 2025/2026.
    “Nah, oleh karannya pemerintah Provinsi Banten hadir di situ membantu masyarakat dengan memberikan keringanan pajak,” kata Deden.
    Deden juga menyampaikan bahwa Bapenda sedang menyusun draf peraturan gubernur yang diharapkan selesai dalam waktu dekat.
    Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan ini direncanakan akan berakhir pada bulan Juli 2025, namun dapat diperpanjang setelah evaluasi pelaksanaannya.
    “Kalau mengukur nanti dengan tahun ajaran baru kan Juni kurang lebih, sampai Juni 2025,” ujarnya.
    Deden mengungkapkan bahwa total tunggakan pajak kendaraan masyarakat saat ini mencapai Rp742 miliar.
    Ia berharap setelah pemutihan pajak kendaraan, tunggakan tersebut dapat berkurang paling tidak sekitar 40 persen.
    “Kita harapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tandas Deden.
    (Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Ormas Maksa Minta THR, Menko PM: Hanya Untuk yang Bekerja – Page 3

    Banyak Ormas Maksa Minta THR, Menko PM: Hanya Untuk yang Bekerja – Page 3

    Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria berinisial S (47) karena diduga memeras dan/atau mengancam berkedok proposal THR di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. S ditangkap di tempat pelariannya, Sukabumi, Kamis (20/3), sekitar pukul 18.30 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/3), menjelaskan bahwa penangkapan berawal saat S meminta tindak lanjut proposal pemberian uang partisipasi kegiatan Ramadhan pada Senin (17/3).

    “S bersama rekan-rekannya mendatangi perusahaan tersebut. Namun, (perusahaan) tidak diberikan uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam proposal tersebut sehingga membuat pelaku marah-marah dan melakukan pengancaman kepada satpam perusahaan,” ucap Binsar.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk segera melapor jika ada oknum termasuk dari ormas yang memaksa meminta THR.

    “Segera laporkan kepada pihak Kepolisian terdekat, Polres maupun Polsek atau melalui call center (pusat panggilan) 110 jika ada ormas yang memaksa meminta THR Ramadhan maupun Idul Fitri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Minggu (31/3).

    Polda Metro Jaya tidak akan memberi toleransi jika ada ormas yang masih nekat untuk meminta THR. “Akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku, tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan melawan hukum,” ujarnya.

     

  • Intimidasi terhadap Jurnalis: di Sukabumi Dianiaya Polisi, di Surabaya Diminta Hapus Foto – Halaman all

    Intimidasi terhadap Jurnalis: di Sukabumi Dianiaya Polisi, di Surabaya Diminta Hapus Foto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aksi intimidasi hingga penganiayaan dialami oleh wartawan saat meliput demo revisi UU TNI di sejumlah tempat.

    Seperti yang dialami oleh Andri Somantri, Jurnalis dari VisiNews saat meliput revisi UU TNI di Depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (24/3/2025).

    Saat itu, ia tengah meliput demo yang berakhir dengan ricuh.

    Saat situasi demo tak terkendali, Andri Somantri sempat ditarik dari belakang dan dianiaya oleh polisi.

    Aksi penganiayaan tersebut berakhir setelah dilerai oleh jurnalis lainnya dan polisi yang mengenali Andri.

    “Saya tuh sedang mengambil gambar di tengah kekacauan kan, tengah chaos saat ada salah satu massa yang sedang diamankan oleh polisi,”

    “Di tengah kekacauan itu tahu-tahu dari belakang ada yang narik,” ujar Andri, Senin (24/03/2025) malam.

    Kartu wartawannya yang terkalung di lehernya pun terputus akibat aksi dari anggota polisi tersebut.

    Ia juga mendapatkan luka memar di leher bagian bawahnya.

    “Nariknya itu dia narik leher pertama, tapi kena sama ID Card sampai putus ID Card saya,” ujarnya kepada TribunJabar.id.

    Andri pun mengecam tindakan dari anggota polisi tersebut.

    Menurutnya, ketika polisi sudah menyadari bahwa yang ditarik adalah wartawan, maka meraka harus langsung meminta maaf.

    “Kalaupun polisi kalau mengamankan demo seperti itu harus melihat lah mana wartawan, mana massa,”

    “Jangan ketika chaos ini terjadi kekacauan, siapapun jadi kena.”

    “Antara wartawan sama massa saja mereka tidak bisa membedakan,” kata Andri.

    Ia juga menyesalkan tindakan polisi ini, padahal sejauh ini awak media bermitra baik dengan kepolisian.

    Tak hanya Andri saja, jurnalis bernama Rama Indra Surya dari Beritajatim juga jadi korban pemukulan saat meliput aksi demo menolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/3/2025).

    Rama pun mengalami luka di pelipis kanan, kepala, hingga bibir akibat pukulan.

    “Luka-luka ini akan saya visum,” kata Rama, dikutip dari TribunJatim.com.

    Penganiayaan tersebut bermula saat terjadi kericuhan di depan Gedung Grahadi.

    Saat itu, ia berada di belakang barikade polisi yang membawa tameng.

    Massa pun berusaha didorong mundur oleh polisi.

    Rama yang melihat polisi memukuli demonstran pun langsung merekam kejadian tersebut.

    Namun, setelah merekam, HP miliknya justru direbut paksa.

    Ia juga mengaku dikerumuni polisi berseragam maupun yang tidak berseragam untuk dipaksa menghapus video tersebut.

    Bahkan, ia dipukuli saat berada di situasi tersebut.

    Meski Rama menunjukkan kartu tanda wartawannya, ia tetap mendapat intimidasi dengan dipukul pakai tangan kosong dan kayu.

    “Saya sudah bilang saya reporter Beritajatim dan menunjukkan ID card,”

    “Tapi mereka tetap berteriak suruh hapus video, merebut handphone saya, dan mengancam akan membantingnya,” tutur Rama.

    Jurnalis lain bernama Wildan Pratama dari Suara Surabaya juga mendapatkan intimidasi dengan dipaksa menghapus foto demonstran yang ditangkap dan dikumpulkan dalam Gedung Negara Grahadi oleh seorang polisi.

    Bahkan, Wildan dipaksa menghapus foto tersebut hingga ke folder sampah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Seorang Jurnalis jadi Korban Demo Ricuh di DPRD Sukabumi, Diduga jadi Korban Kekerasan Polisi dan Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Wartawan Kena Hajar Polisi Saat Liput Demo UU TNI di Surabaya: Mereka Rebut Handphone Saya

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Dian Herdiansyah)(TribunJatim.com, Tony Hermawan/Misbahul Munir)

  • Provinsi yang Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Provinsi yang Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Jakarta –

    Setidaknya dua provinsi telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan. Tak cuma penghapusan denda pajak, tunggakan pajak kendaraan juga dihapuskan. Ini daerah yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan.

    Pemutihan pajak kendaraan ini menjadi hadiah lebaran untuk masyarakat. Dengan adanya pemutihan pajak kendaraan ini, pemilik kendaraan yang menunggak pajak jadi lebih ringan dalam membayarkan pajaknya.

    Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah pun diharapkan naik dengan antusiasme masyarakat yang membayar pajak berkat keringanan ini. Sebab, pemilik kendaraan yang tadinya enggan membayar pajak karena tunggakan dan denda yang begitu besar jadi mendapat keringanan dengan program ini.

    Saat ini, setidaknya ada dua provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Provinsi Jawa Barat

    Pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma dendanya yang dihapus, bahkan tunggakan pajak di masa lalu juga diputihkan.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Jawa Barat, program ini menjadi hadiah lebaran untuk warga Jawa Barat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025. Program pemutihan di Jawa Barat diperpanjang jadi sampai 30 Juni 2025.

    Provinsi Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan program itu berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Sasarannya, wajib pajak yang belum menyalurkan pembayaran PKB dalam periode sekian tahun ke belakang.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Tak cuma tunggakan dan denda pajak kendaraan yang dihapuskan, denda tunggakan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) pun dihapuskan. Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jateng, Triadi menambahakan, sebagai bentuk dukungan ke Pemprov Jateng, instansi tersebut menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun-tahun sebelumnya.

    (rgr/din)

  • Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan warga di empat lokasi Kampung Sekarwangi, Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 22.06 WIB terjadi berbagai jenis gerakan tanah dan masih berlangsung sampai sekarang harus meningkatkan kewaspadaannya.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, lokasi gerakan tanah rayapan terjadi di perkebunan campuran milik warga dan jalan desa, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 02 RW 09, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 01 RW 09, dan tanah longsor di saluran irigasi sepanjang 245 meter.

    “Masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di lokasi bencana agar meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat hujan,” ujar Wafid dalam keterangannya ditulis, Bandung, Jumat (21/3/2025).

    Wafid mengatakan berdasarkan pengamatan di lokasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, batuan dasar berupa breksi tufan dengan warna segar abu-abu terang dan warna lapuk coklat terang.

    Tebal tanah lapukan berkisar antara 0,8-2 m berupa pasir lempungan berwarna coklat tua berukuran sangat halus.

    “Batuan tersebut dapat disebandingkan dengan Satuan Gunungapi Tua (Qtvb) pada Peta Geologi Lembar Tasikmalaya, Jawa Barat (T. Budhitrisna, 1986) yang terdiri dari Breksi gunungapi , lahar dan tufa bersusunan andesit sampai basal dari Gunung Cakrabuana,” terang Wafid.

    Wafid menuturkan berdasarkan peta prakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah pada Bulan Februari 2025 di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, lokasi bencana termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah menengah artinya daerah yang berpotensi menengah untuk terjadinya gerakan tanah.

    Pada daerah ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan Lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

    “Dampak gerakan tanah di lokasi pertama gorong-gorong rusak. Munculnya mata air baru pada saluran drainase di samping jalan. Munculnya retakan pada jalan desa dan munculnya retakan pada area perkebunan milik warga,” terang Wafid.

    Pada lokasi kedua kerusakan meliputi tiga rumah rusak, munculnya retakan pada jalan serta munculnya mata air baru.

    Di lokasi ketiga dan keempat masing-masing terdapat lima rumah rusak, munculnya retakan pada jalan dan saluran irigasi rusak.

    “Segera melakukan perbaikan pada rumah yang mengalami kerusakan namun masyarakat harus melakukan pemantauan menerus terhadap perkembangan retakan dan nendatan,” imbau Wafid.

    Wafid mengingatkan jika terjadi pekembangan yang menerus pada retakan yang telah ada dan muncul rembesan air baru atau hilangnya mata air lama atau ada perubahan mata air dari bening menjadi keruh agar segera mengungsi dan melaporkan ke pemerintah daerah setempat.

    Jika retakan berkembang dan meluas ke arah pemukiman, maka pemukiman yang rusak dan terancam sebaiknya direlokasi ke tempat yang lebih aman.

    “Diperlukan pengendalian air permukaan (surface drainage) yang kedap air dengan cara perencanaan tata saluran permukaan, pengendalian air rembesan (sub surface drainage) serta pengaliran parit pencegat yang diarahkan langsung ke sungai utama,” ungkap Wafid. Wafid mengatakan menutup retakan dengan tanah liat dan dipadatkan untuk memperlambat masuknya air kedalam tanah. Aktivitas ini agar dilakukan dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca dan faktor keselamatan.

    Wafid menegaskan gerakan tanah pada lokasi ini berupa rayapan, sehingga rumah yang cocok untuk daerah ini adalah rumah dengan kontruksi ringan atau rumah panggung.

    “Selain itu memperkuat lereng dengan cara membuat terasering pada tebing yang curam untuk menstabilkan lereng,” sebut Wafid.

    Wafid menyarankan menanami lereng dengan tanaman berakar kuat dan dalam yang mampu mengikat tanah.

    Sedangkan pembangunan kolam air dapat menyebabkan penjenuhan dan pembebanan pada lereng dan memicu gerakan tanah.

    “Kolam sebaiknya dikeringkan, jika kolam atau tampungan air dipertahankan maka sebaiknya dimensi atau ukurannya diperkecil dan dibuat kedap air (ditembok/semen) bagian dinding dan dasarnya,” terang Wafid.

    Pengaturan lahan pesawahan pada bagian selatan area pemukiman disarankan dengan diselang seling oleh tanaman palawija untuk mengurangi tingkat kejenuhan tanah atau ditanami pohon yang kuat berakar dalam untuk menahan lereng.

    Tak kalah penting sebut Wafid, yakni meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah.

    Serta masyarakat diimbau agar selalu mengikuti arahan dari aparat pemerintah setempat dan BPBD.

     

    Warga Bandel Tak Kenakan Masker di Banyumas Ditilang

  • Polisi Terjunkan Tim Ganjal Ban Bantu Pemudik Melintas Tanjakan Tasikmalaya-Garut

    Polisi Terjunkan Tim Ganjal Ban Bantu Pemudik Melintas Tanjakan Tasikmalaya-Garut

    JABAR – Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya menyiapkan tim ganjal ban dari unsur masyarakat yang sudah dilatih untuk siaga membantu kendaraan jika terhambat melintasi tanjakan di jalur mudik Tasikmalaya-Garut, Kabupaten Tasikmalaya.

    “Mereka bertugas untuk membantu pengendara yang kesulitan melintasi tanjakan,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya, AKP Iwan Sujarwo di Tasikmalaya, Selasa 25 Maret, disitat Antara. 

    Ia menuturkan, Polres Tasikmalaya telah melakukan persiapan untuk pengamanan dan juga mengantisipasi berbagai gangguan maupun hambatan arus lalu lintas kendaraan di jalur mudik.

    Khususnya di jalur wilayah Singaparna-Cilawu atau jalan menghubungkan Kabupaten Garut dengan Tasikmalaya, kata dia, disiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan termasuk dibantu tim ganjal ban di lokasi tanjakan.

    Tepatnya, lanjut dia, tim yang berjumlah 10 orang dilengkapi dengan peralatan ganjal dari kayu dan berpakaian rompi khusus itu disiagakan di kawasan Tanjakan Bohong, Kecamatan Salawu.

    “Ada 10 orang tim ‘rescue’ ganjal ban yang kami siapkan,” katanya.

    Ia menyampaikan tim ganjal ban itu sudah diberikan pelatihan dan tugas intinya untuk mengganjal kendaraan yang tidak bisa menanjak dengan lama tugasnya selama tujuh hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri.

    Kehadiran mereka, kata dia, diharapkan bisa membantu pengendara lebih mudah melewati jalur menanjak, sehingga lebih aman, dan lancar perjalanannya.

    “Tanjakan Bohong memang sangat bahaya, disebut bohong karena sepintas tidak terlihat curam, padahal sangat tajam, dan curam, makanya pengendara harus hati-hati,” kata Iwan.

    Ia menambahkan kondisi jalan di tanjakan tersebut memiliki kemiringan yang panjang dan menikung, akibatnya seringkali kendaraan terutama truk besar gagal menanjak.

    Adanya tim ganjal ban itu, kata dia, akan membantu mengganjal kendaraan apabila berhenti, kemudian pengemudi bisa dengan mudah mengawali laju kendaraannya.

    “Mereka saat bertugas dilarang meminta apalagi memaksa terhadap pengendara yang dibantu, dan insya Allah kita siapkan perhatian bagi mereka,” tandasnya.

  • Cak Imin soal Ormas Minta Pengusaha Berikan THR: Pemaksaan Itu Tak Perlu – Halaman all

    Cak Imin soal Ormas Minta Pengusaha Berikan THR: Pemaksaan Itu Tak Perlu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merespons soal maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pihak, termasuk ke pengusaha.

    Cak Imin, sapaannya, menilai bahwa THR diberikan kepada mereka yang bekerja dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. 

    “Nah kalau pemaksaan-pemaksaan itu ya tidak perlu dilakukan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat itu, semua perusahaan di Indonesia diwajibkan memberikan THR.

    “Sebetulnya semua perusahaan dan pimpinan perusahaan memang berkewajiban memberi THR kepada para pekerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, polisi akhirnya menangkap pria yang mengaku sebagai jagoan Cikiwul, Kota Bekasi yang memalak sebuah pabrik diduga untuk THR.

    Pria bertubuh gempal bernama Suhada itu ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 WIB di daerah Sukabumi,” kata Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Saat ini, preman Cikiwul tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi.

    Dalam hal ini, Binsar menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir seluruh aksi premanisme dengan berkedok apapun di wilayah Bekasi Kota.

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme berkedok ormas atau LSM di wilkum Bekasi Kota,” ucapnya.

    “Silakan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat atau melaporkan ke call center 110,” sambungnya.

    Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria berbadan gempal yang berdebat dengan seorang sekiriti sebuah pabrik di kawasan Cikiwul, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Dari video yang diunggah salah satu akun instagram itu, satu orang yang merupakan wanita yang merekam video itu terlihat cekcok dengan sekuriti karena memaksa untuk bertemu pimpinan pabrik.

    Adapun dalam keterangan video disebutkan jika mereka membawa surat yang meminta uang kepada pihak pabrik diduga dalam rangka THR.

    Bahkan, dengan lagak sok jago, pria tersebut mengaku merupakan jagoan di daerah Cikiwul untuk membuat sang sekuriti takut.

    Di sana, pria tersebut mengaku menjadi penguasa di daerah tersebut.

    “Elu makan berak di sini lu nggak ngehargain gue. Elu kalo pengen tau, gue jagoan yang megang Cikiwul nih, gue nih. Massa gue banyak di sini, kalau gue tutup jalan di depan, nggak bisa gerak,” kata pria tersebut.

    “Ya gimana kita kan sesuai prosedur juga pak,” jawab sekuriti.

    “Gue mau ketemu pimpinan lu di sini, siapa bos lu. Gue nggak ada hubungan sama lu, kita sama perusahaan. Bos lu siapa, nggak mau kenal gue. Gue selama ini nggak pernah turun, yang turun ke sini anak buah gue, gue nggak pernah turun, gue pengen buktiin ternyata kayak gini semuanya nggak menghargai lingkungan,” kata lanjutnya.

    Terkait itu, pihak kepolisian sudah melihat video viral tersebut dan langsung menindaklanjuti. Diketahui, aksi itu terjadi pada Senin (17/3/2025).

    Kanit reskrim Polsek Bantargebang Iptu Ahmad mengatakan pria tersebut datang ke perusahaan untuk meminta dana untuk berbagi takjil. Namun dana tersebut belum dicairkan pihak perusahaan.

    “Duduk perkaranya dia ke situ memang dia ngajuin proposal dengan dasar tanggal 23 itu hari Minggu besok dia mau berbagi takjil. Dia di situ ngajuin proposal ke perusahaan itu. Tapi memang dari liatnya nggak ada,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

    Meski pihak pabrik belum membuat laporan, namun Ahmad menyebut pihaknya tetap memburu pelaku.

    “Kita sudah cek TKP, kita datengin kita juga sudah ketemu. sudah kita arahkan untuk membuat LP, cuman sampai sekarang belum datang,” ungkapnya.

    “Cuman posisinya dia (Bang Jago) nggak ada di rumah. Jadi lagi kita cari. Iya (diusut) dasarnya dia berbuat seperti itu apa, itu kan harus jelas. Kita cari di rumahnya nggak ada, kita lagi cari. Masih diselidiki, anggota opsnal masih di lapangan masih mencari,” sambungnya.

  • DLH DKI Ingin RDF Rorotan Ramah Lingkungan

    DLH DKI Ingin RDF Rorotan Ramah Lingkungan

    Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.

    “Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

    DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.

    “Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.

    Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.

    DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City  agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.

    Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.

    Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.

    “Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

    Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
     
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

    DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.
     
    “Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.
     
    Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.
     
    DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City  agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.
     
    Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.
     
    Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.
     
    “Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)