Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Regional 26 Maret 2025

    Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Regional 26 Maret 2025

    Mencontoh Langkah Dedi Mulyadi, Banten Bakal Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan
    Editor
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Banten sedang menggodok pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
    Kebijakan itu akan diumumkan Pemprov Banten dalam waktu dekat.
    Langkah ini mencontoh Pemprov Jawa Barat yang sudah lebih dulu mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
    Gubernur Banten
    Andra Soni
    secara terbuka mengakui bahwa rencana ini terinspirasi dari langkah Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi
    .
    “Jadi apa yang digagas oleh Pak Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) itu luar biasa. Artinya selama ini banyak masyarakat kita, khususnya pemilik kendaraan, menunggak pajak saat mereka harus bayar pajaknya,” kata Andra kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (25/3/2025).
    Andra menjelaskan bahwa kebijakan ini saat ini sedang dibahas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten untuk merumuskan peraturan dan teknis pelaksanaannya.
    Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten akan segera mengumumkan kebijakan ini yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat.
    “Lagi di proses ini, lagi di proses, nanti kita umumin, dan ini (kebijakan) bukan Fomo ya, ini lebih kepada memang kebijakan yang baik,” ujar Andra.
    Lebih lanjut, Andra menekankan bahwa pemutihan pajak juga bertujuan untuk menertibkan dan memperbaiki data kepemilikan kendaraan bermotor di Banten.
    Ia menyebutkan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan sangat besar, namun sulit dipenuhi karena banyak kendaraan yang hilang atau hancur.
    “Kita selama ini kan selalu punya catatan bahwa kita punya potensi pajak sekian ratus miliar. Tapi kita sadar bahwa potensi itu juga sulit untuk bisa kita penuhi,” kata Andra.
    “Nah ini kan harus di-cleansing datanya. Dan ini (pemutihan pajak) kesempatan kita juga,” sambungnya.
    Dalam percakapan tersebut, Andra menyatakan niatnya untuk mencontoh program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Saya rencana, kan bagus tuh kang (pemutihan pajak kendaraan). Pertama, selama ini tunggakan pajak hanya tercatat membebani pembukuan kita, selalu potensi,” ungkap Andra.
    Andra juga menyampaikan keinginannya untuk berkoordinasi dengan staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
    Dalam percakapan tersebut, Andra menyatakan niatnya untuk mencontoh program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Saya rencana, kan bagus tuh kang (pemutihan pajak kendaraan). Pertama, selama ini tunggakan pajak hanya tercatat membebani pembukuan kita, selalu potensi,” ungkap Andra.
    Andra juga menyampaikan keinginannya untuk berkoordinasi dengan staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
    Dedi menyambut baik keinginan tersebut dan berjanji akan memberikan nomor telepon Kepala Bapenda Jabar.
    “Boleh, nanti saya kasih nomor orang Bapendanya,” kata Dedi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Banten, Deden Apriandhi, menambahkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan ini juga bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tahun ajaran baru 2025/2026.
    “Nah, oleh karannya pemerintah Provinsi Banten hadir di situ membantu masyarakat dengan memberikan keringanan pajak,” kata Deden.
    Deden juga menyampaikan bahwa Bapenda sedang menyusun draf peraturan gubernur yang diharapkan selesai dalam waktu dekat.
    Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan ini direncanakan akan berakhir pada bulan Juli 2025, namun dapat diperpanjang setelah evaluasi pelaksanaannya.
    “Kalau mengukur nanti dengan tahun ajaran baru kan Juni kurang lebih, sampai Juni 2025,” ujarnya.
    Deden mengungkapkan bahwa total tunggakan pajak kendaraan masyarakat saat ini mencapai Rp742 miliar.
    Ia berharap setelah pemutihan pajak kendaraan, tunggakan tersebut dapat berkurang paling tidak sekitar 40 persen.
    “Kita harapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tandas Deden.
    (Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Ormas Maksa Minta THR, Menko PM: Hanya Untuk yang Bekerja – Page 3

    Banyak Ormas Maksa Minta THR, Menko PM: Hanya Untuk yang Bekerja – Page 3

    Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria berinisial S (47) karena diduga memeras dan/atau mengancam berkedok proposal THR di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. S ditangkap di tempat pelariannya, Sukabumi, Kamis (20/3), sekitar pukul 18.30 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/3), menjelaskan bahwa penangkapan berawal saat S meminta tindak lanjut proposal pemberian uang partisipasi kegiatan Ramadhan pada Senin (17/3).

    “S bersama rekan-rekannya mendatangi perusahaan tersebut. Namun, (perusahaan) tidak diberikan uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam proposal tersebut sehingga membuat pelaku marah-marah dan melakukan pengancaman kepada satpam perusahaan,” ucap Binsar.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk segera melapor jika ada oknum termasuk dari ormas yang memaksa meminta THR.

    “Segera laporkan kepada pihak Kepolisian terdekat, Polres maupun Polsek atau melalui call center (pusat panggilan) 110 jika ada ormas yang memaksa meminta THR Ramadhan maupun Idul Fitri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Minggu (31/3).

    Polda Metro Jaya tidak akan memberi toleransi jika ada ormas yang masih nekat untuk meminta THR. “Akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku, tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan melawan hukum,” ujarnya.

     

  • Intimidasi terhadap Jurnalis: di Sukabumi Dianiaya Polisi, di Surabaya Diminta Hapus Foto – Halaman all

    Intimidasi terhadap Jurnalis: di Sukabumi Dianiaya Polisi, di Surabaya Diminta Hapus Foto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aksi intimidasi hingga penganiayaan dialami oleh wartawan saat meliput demo revisi UU TNI di sejumlah tempat.

    Seperti yang dialami oleh Andri Somantri, Jurnalis dari VisiNews saat meliput revisi UU TNI di Depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (24/3/2025).

    Saat itu, ia tengah meliput demo yang berakhir dengan ricuh.

    Saat situasi demo tak terkendali, Andri Somantri sempat ditarik dari belakang dan dianiaya oleh polisi.

    Aksi penganiayaan tersebut berakhir setelah dilerai oleh jurnalis lainnya dan polisi yang mengenali Andri.

    “Saya tuh sedang mengambil gambar di tengah kekacauan kan, tengah chaos saat ada salah satu massa yang sedang diamankan oleh polisi,”

    “Di tengah kekacauan itu tahu-tahu dari belakang ada yang narik,” ujar Andri, Senin (24/03/2025) malam.

    Kartu wartawannya yang terkalung di lehernya pun terputus akibat aksi dari anggota polisi tersebut.

    Ia juga mendapatkan luka memar di leher bagian bawahnya.

    “Nariknya itu dia narik leher pertama, tapi kena sama ID Card sampai putus ID Card saya,” ujarnya kepada TribunJabar.id.

    Andri pun mengecam tindakan dari anggota polisi tersebut.

    Menurutnya, ketika polisi sudah menyadari bahwa yang ditarik adalah wartawan, maka meraka harus langsung meminta maaf.

    “Kalaupun polisi kalau mengamankan demo seperti itu harus melihat lah mana wartawan, mana massa,”

    “Jangan ketika chaos ini terjadi kekacauan, siapapun jadi kena.”

    “Antara wartawan sama massa saja mereka tidak bisa membedakan,” kata Andri.

    Ia juga menyesalkan tindakan polisi ini, padahal sejauh ini awak media bermitra baik dengan kepolisian.

    Tak hanya Andri saja, jurnalis bernama Rama Indra Surya dari Beritajatim juga jadi korban pemukulan saat meliput aksi demo menolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/3/2025).

    Rama pun mengalami luka di pelipis kanan, kepala, hingga bibir akibat pukulan.

    “Luka-luka ini akan saya visum,” kata Rama, dikutip dari TribunJatim.com.

    Penganiayaan tersebut bermula saat terjadi kericuhan di depan Gedung Grahadi.

    Saat itu, ia berada di belakang barikade polisi yang membawa tameng.

    Massa pun berusaha didorong mundur oleh polisi.

    Rama yang melihat polisi memukuli demonstran pun langsung merekam kejadian tersebut.

    Namun, setelah merekam, HP miliknya justru direbut paksa.

    Ia juga mengaku dikerumuni polisi berseragam maupun yang tidak berseragam untuk dipaksa menghapus video tersebut.

    Bahkan, ia dipukuli saat berada di situasi tersebut.

    Meski Rama menunjukkan kartu tanda wartawannya, ia tetap mendapat intimidasi dengan dipukul pakai tangan kosong dan kayu.

    “Saya sudah bilang saya reporter Beritajatim dan menunjukkan ID card,”

    “Tapi mereka tetap berteriak suruh hapus video, merebut handphone saya, dan mengancam akan membantingnya,” tutur Rama.

    Jurnalis lain bernama Wildan Pratama dari Suara Surabaya juga mendapatkan intimidasi dengan dipaksa menghapus foto demonstran yang ditangkap dan dikumpulkan dalam Gedung Negara Grahadi oleh seorang polisi.

    Bahkan, Wildan dipaksa menghapus foto tersebut hingga ke folder sampah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Seorang Jurnalis jadi Korban Demo Ricuh di DPRD Sukabumi, Diduga jadi Korban Kekerasan Polisi dan Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Wartawan Kena Hajar Polisi Saat Liput Demo UU TNI di Surabaya: Mereka Rebut Handphone Saya

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Dian Herdiansyah)(TribunJatim.com, Tony Hermawan/Misbahul Munir)

  • Provinsi yang Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Provinsi yang Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Jakarta –

    Setidaknya dua provinsi telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan. Tak cuma penghapusan denda pajak, tunggakan pajak kendaraan juga dihapuskan. Ini daerah yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan.

    Pemutihan pajak kendaraan ini menjadi hadiah lebaran untuk masyarakat. Dengan adanya pemutihan pajak kendaraan ini, pemilik kendaraan yang menunggak pajak jadi lebih ringan dalam membayarkan pajaknya.

    Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah pun diharapkan naik dengan antusiasme masyarakat yang membayar pajak berkat keringanan ini. Sebab, pemilik kendaraan yang tadinya enggan membayar pajak karena tunggakan dan denda yang begitu besar jadi mendapat keringanan dengan program ini.

    Saat ini, setidaknya ada dua provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Provinsi Jawa Barat

    Pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma dendanya yang dihapus, bahkan tunggakan pajak di masa lalu juga diputihkan.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Jawa Barat, program ini menjadi hadiah lebaran untuk warga Jawa Barat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025. Program pemutihan di Jawa Barat diperpanjang jadi sampai 30 Juni 2025.

    Provinsi Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan program itu berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Sasarannya, wajib pajak yang belum menyalurkan pembayaran PKB dalam periode sekian tahun ke belakang.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Tak cuma tunggakan dan denda pajak kendaraan yang dihapuskan, denda tunggakan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) pun dihapuskan. Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jateng, Triadi menambahakan, sebagai bentuk dukungan ke Pemprov Jateng, instansi tersebut menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun-tahun sebelumnya.

    (rgr/din)

  • Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan warga di empat lokasi Kampung Sekarwangi, Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 22.06 WIB terjadi berbagai jenis gerakan tanah dan masih berlangsung sampai sekarang harus meningkatkan kewaspadaannya.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, lokasi gerakan tanah rayapan terjadi di perkebunan campuran milik warga dan jalan desa, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 02 RW 09, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 01 RW 09, dan tanah longsor di saluran irigasi sepanjang 245 meter.

    “Masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di lokasi bencana agar meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat hujan,” ujar Wafid dalam keterangannya ditulis, Bandung, Jumat (21/3/2025).

    Wafid mengatakan berdasarkan pengamatan di lokasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, batuan dasar berupa breksi tufan dengan warna segar abu-abu terang dan warna lapuk coklat terang.

    Tebal tanah lapukan berkisar antara 0,8-2 m berupa pasir lempungan berwarna coklat tua berukuran sangat halus.

    “Batuan tersebut dapat disebandingkan dengan Satuan Gunungapi Tua (Qtvb) pada Peta Geologi Lembar Tasikmalaya, Jawa Barat (T. Budhitrisna, 1986) yang terdiri dari Breksi gunungapi , lahar dan tufa bersusunan andesit sampai basal dari Gunung Cakrabuana,” terang Wafid.

    Wafid menuturkan berdasarkan peta prakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah pada Bulan Februari 2025 di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, lokasi bencana termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah menengah artinya daerah yang berpotensi menengah untuk terjadinya gerakan tanah.

    Pada daerah ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan Lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

    “Dampak gerakan tanah di lokasi pertama gorong-gorong rusak. Munculnya mata air baru pada saluran drainase di samping jalan. Munculnya retakan pada jalan desa dan munculnya retakan pada area perkebunan milik warga,” terang Wafid.

    Pada lokasi kedua kerusakan meliputi tiga rumah rusak, munculnya retakan pada jalan serta munculnya mata air baru.

    Di lokasi ketiga dan keempat masing-masing terdapat lima rumah rusak, munculnya retakan pada jalan dan saluran irigasi rusak.

    “Segera melakukan perbaikan pada rumah yang mengalami kerusakan namun masyarakat harus melakukan pemantauan menerus terhadap perkembangan retakan dan nendatan,” imbau Wafid.

    Wafid mengingatkan jika terjadi pekembangan yang menerus pada retakan yang telah ada dan muncul rembesan air baru atau hilangnya mata air lama atau ada perubahan mata air dari bening menjadi keruh agar segera mengungsi dan melaporkan ke pemerintah daerah setempat.

    Jika retakan berkembang dan meluas ke arah pemukiman, maka pemukiman yang rusak dan terancam sebaiknya direlokasi ke tempat yang lebih aman.

    “Diperlukan pengendalian air permukaan (surface drainage) yang kedap air dengan cara perencanaan tata saluran permukaan, pengendalian air rembesan (sub surface drainage) serta pengaliran parit pencegat yang diarahkan langsung ke sungai utama,” ungkap Wafid. Wafid mengatakan menutup retakan dengan tanah liat dan dipadatkan untuk memperlambat masuknya air kedalam tanah. Aktivitas ini agar dilakukan dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca dan faktor keselamatan.

    Wafid menegaskan gerakan tanah pada lokasi ini berupa rayapan, sehingga rumah yang cocok untuk daerah ini adalah rumah dengan kontruksi ringan atau rumah panggung.

    “Selain itu memperkuat lereng dengan cara membuat terasering pada tebing yang curam untuk menstabilkan lereng,” sebut Wafid.

    Wafid menyarankan menanami lereng dengan tanaman berakar kuat dan dalam yang mampu mengikat tanah.

    Sedangkan pembangunan kolam air dapat menyebabkan penjenuhan dan pembebanan pada lereng dan memicu gerakan tanah.

    “Kolam sebaiknya dikeringkan, jika kolam atau tampungan air dipertahankan maka sebaiknya dimensi atau ukurannya diperkecil dan dibuat kedap air (ditembok/semen) bagian dinding dan dasarnya,” terang Wafid.

    Pengaturan lahan pesawahan pada bagian selatan area pemukiman disarankan dengan diselang seling oleh tanaman palawija untuk mengurangi tingkat kejenuhan tanah atau ditanami pohon yang kuat berakar dalam untuk menahan lereng.

    Tak kalah penting sebut Wafid, yakni meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah.

    Serta masyarakat diimbau agar selalu mengikuti arahan dari aparat pemerintah setempat dan BPBD.

     

    Warga Bandel Tak Kenakan Masker di Banyumas Ditilang

  • Polisi Terjunkan Tim Ganjal Ban Bantu Pemudik Melintas Tanjakan Tasikmalaya-Garut

    Polisi Terjunkan Tim Ganjal Ban Bantu Pemudik Melintas Tanjakan Tasikmalaya-Garut

    JABAR – Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya menyiapkan tim ganjal ban dari unsur masyarakat yang sudah dilatih untuk siaga membantu kendaraan jika terhambat melintasi tanjakan di jalur mudik Tasikmalaya-Garut, Kabupaten Tasikmalaya.

    “Mereka bertugas untuk membantu pengendara yang kesulitan melintasi tanjakan,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya, AKP Iwan Sujarwo di Tasikmalaya, Selasa 25 Maret, disitat Antara. 

    Ia menuturkan, Polres Tasikmalaya telah melakukan persiapan untuk pengamanan dan juga mengantisipasi berbagai gangguan maupun hambatan arus lalu lintas kendaraan di jalur mudik.

    Khususnya di jalur wilayah Singaparna-Cilawu atau jalan menghubungkan Kabupaten Garut dengan Tasikmalaya, kata dia, disiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan termasuk dibantu tim ganjal ban di lokasi tanjakan.

    Tepatnya, lanjut dia, tim yang berjumlah 10 orang dilengkapi dengan peralatan ganjal dari kayu dan berpakaian rompi khusus itu disiagakan di kawasan Tanjakan Bohong, Kecamatan Salawu.

    “Ada 10 orang tim ‘rescue’ ganjal ban yang kami siapkan,” katanya.

    Ia menyampaikan tim ganjal ban itu sudah diberikan pelatihan dan tugas intinya untuk mengganjal kendaraan yang tidak bisa menanjak dengan lama tugasnya selama tujuh hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri.

    Kehadiran mereka, kata dia, diharapkan bisa membantu pengendara lebih mudah melewati jalur menanjak, sehingga lebih aman, dan lancar perjalanannya.

    “Tanjakan Bohong memang sangat bahaya, disebut bohong karena sepintas tidak terlihat curam, padahal sangat tajam, dan curam, makanya pengendara harus hati-hati,” kata Iwan.

    Ia menambahkan kondisi jalan di tanjakan tersebut memiliki kemiringan yang panjang dan menikung, akibatnya seringkali kendaraan terutama truk besar gagal menanjak.

    Adanya tim ganjal ban itu, kata dia, akan membantu mengganjal kendaraan apabila berhenti, kemudian pengemudi bisa dengan mudah mengawali laju kendaraannya.

    “Mereka saat bertugas dilarang meminta apalagi memaksa terhadap pengendara yang dibantu, dan insya Allah kita siapkan perhatian bagi mereka,” tandasnya.

  • Cak Imin soal Ormas Minta Pengusaha Berikan THR: Pemaksaan Itu Tak Perlu – Halaman all

    Cak Imin soal Ormas Minta Pengusaha Berikan THR: Pemaksaan Itu Tak Perlu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merespons soal maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pihak, termasuk ke pengusaha.

    Cak Imin, sapaannya, menilai bahwa THR diberikan kepada mereka yang bekerja dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. 

    “Nah kalau pemaksaan-pemaksaan itu ya tidak perlu dilakukan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat itu, semua perusahaan di Indonesia diwajibkan memberikan THR.

    “Sebetulnya semua perusahaan dan pimpinan perusahaan memang berkewajiban memberi THR kepada para pekerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, polisi akhirnya menangkap pria yang mengaku sebagai jagoan Cikiwul, Kota Bekasi yang memalak sebuah pabrik diduga untuk THR.

    Pria bertubuh gempal bernama Suhada itu ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 WIB di daerah Sukabumi,” kata Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Saat ini, preman Cikiwul tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi.

    Dalam hal ini, Binsar menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir seluruh aksi premanisme dengan berkedok apapun di wilayah Bekasi Kota.

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme berkedok ormas atau LSM di wilkum Bekasi Kota,” ucapnya.

    “Silakan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat atau melaporkan ke call center 110,” sambungnya.

    Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria berbadan gempal yang berdebat dengan seorang sekiriti sebuah pabrik di kawasan Cikiwul, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Dari video yang diunggah salah satu akun instagram itu, satu orang yang merupakan wanita yang merekam video itu terlihat cekcok dengan sekuriti karena memaksa untuk bertemu pimpinan pabrik.

    Adapun dalam keterangan video disebutkan jika mereka membawa surat yang meminta uang kepada pihak pabrik diduga dalam rangka THR.

    Bahkan, dengan lagak sok jago, pria tersebut mengaku merupakan jagoan di daerah Cikiwul untuk membuat sang sekuriti takut.

    Di sana, pria tersebut mengaku menjadi penguasa di daerah tersebut.

    “Elu makan berak di sini lu nggak ngehargain gue. Elu kalo pengen tau, gue jagoan yang megang Cikiwul nih, gue nih. Massa gue banyak di sini, kalau gue tutup jalan di depan, nggak bisa gerak,” kata pria tersebut.

    “Ya gimana kita kan sesuai prosedur juga pak,” jawab sekuriti.

    “Gue mau ketemu pimpinan lu di sini, siapa bos lu. Gue nggak ada hubungan sama lu, kita sama perusahaan. Bos lu siapa, nggak mau kenal gue. Gue selama ini nggak pernah turun, yang turun ke sini anak buah gue, gue nggak pernah turun, gue pengen buktiin ternyata kayak gini semuanya nggak menghargai lingkungan,” kata lanjutnya.

    Terkait itu, pihak kepolisian sudah melihat video viral tersebut dan langsung menindaklanjuti. Diketahui, aksi itu terjadi pada Senin (17/3/2025).

    Kanit reskrim Polsek Bantargebang Iptu Ahmad mengatakan pria tersebut datang ke perusahaan untuk meminta dana untuk berbagi takjil. Namun dana tersebut belum dicairkan pihak perusahaan.

    “Duduk perkaranya dia ke situ memang dia ngajuin proposal dengan dasar tanggal 23 itu hari Minggu besok dia mau berbagi takjil. Dia di situ ngajuin proposal ke perusahaan itu. Tapi memang dari liatnya nggak ada,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

    Meski pihak pabrik belum membuat laporan, namun Ahmad menyebut pihaknya tetap memburu pelaku.

    “Kita sudah cek TKP, kita datengin kita juga sudah ketemu. sudah kita arahkan untuk membuat LP, cuman sampai sekarang belum datang,” ungkapnya.

    “Cuman posisinya dia (Bang Jago) nggak ada di rumah. Jadi lagi kita cari. Iya (diusut) dasarnya dia berbuat seperti itu apa, itu kan harus jelas. Kita cari di rumahnya nggak ada, kita lagi cari. Masih diselidiki, anggota opsnal masih di lapangan masih mencari,” sambungnya.

  • DLH DKI Ingin RDF Rorotan Ramah Lingkungan

    DLH DKI Ingin RDF Rorotan Ramah Lingkungan

    Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.

    “Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

    DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.

    “Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.

    Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.

    DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City  agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.

    Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.

    Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.

    “Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

    Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan pengelolaan sampah terpadu Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan dilakukan transparan. Warga sekitar Rorotan bakal dilibatkan agar upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
     
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Rorotan dihentikan sementara untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan seluruh aspek teknis, termasuk pengendalian bau dan emisi, terselesaikan dengan baik sebelum uji coba atau operasional kembali dilakukan.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan RDF ini transparan dan melibatkan warga dalam setiap tahapannya. Tidak akan ada uji coba maupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi,” kata Asep.

    DLH DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pengelola RDF. Warga sekitar dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta.
     
    “Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masukan dari warga akan ditampung untuk memastikan RDF Rorotan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama,” kata Asep.
     
    Asep mengungkapkan, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga karena penggunaan sampah lama dalam proses uji coba. RDF dirancang untuk mengolah sampah baru (waste fresh) dengan usia maksimal tiga hari. DLH telah melakukan pengosongan bunker dan gudang agar tidak ada residu yang menimbulkan bau.
     
    DLH DKI akan menambah deodorizer untuk mengendalikan bau. Selain itu tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile akan ditambahkan di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City  agar kualitas udara terpantau lebih komprehensif.
     
    Selain aspek teknis, dampak kesehatan warga juga menjadi perhatian. Warga yang sebelumnya terdampak pasca-commissioning telah mendapatkan layanan kesehatan. “Mereka sudah pulih,” katanya.
     
    Kepala Puskesmas Cakung Timur Apriemi Simanjuntak mengaku telah memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak secara gratis, termasuk mengerahkan mobil Puskesmas Keliling di area RDF Rorotan.
     
    “Kami pantau kondisi kesehatan warga. Jika dibutuhkan, kami akan membuka posko kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Apriemi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    GELORA.CO – Adelia Septa, mojang Jawa Barat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    Media sosial tengah dihebohkan dengan video bukti perempuan berparas cantik ini saat mendapatkan KDRT dari suaminya.

    Video itu dibagikan Adelia Septa melalui unggahan Instagramnya.

    Wanita yang akrab disapa Adel itu mengaku mendapatkan KDRT dari suaminya berinisial MNFW selama 3 tahun.

    Adel sebenarnya telah melaporkan kasus KDRT yang dialaminya dari sang suami ke Polresta Bandung sejak 6 Desember 2023 lalu.

    Namun hampir 2 tahun kasus KDRT yang dialaminya tak kunjung diproses.

    Adelia Septa menduga macetnya kasus KDRT yang dilaporkannya karena sosok suaminya yang tak tak sembarangan.

    Diketahui sosok suaminya itu anak seorang Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) Prof Dr Dadan Wildan.

    Lalu, bagaimana kronologinya?

    Adel mengaku tidak kuat menahan penderitaanya, ia pun membongkar kelakuan suaminya tersebut.

    Dalam video yang viral, mojang Jabar tahun 2019 itu membagikan video saat dirinya mendapat KDRT dipiting suaminya.

    “Ya udah spill 1 luka dulu soalnya aku muak. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah maafin dosa aku karena mengumbar aib. Berdarah karena dilempar sendal tebel,” ujar Adelia Septa, dikutip dari unggahannya, Selasa (25/3/2025).

    Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    Adel juga membagikan rekaman CCTV ketika ia dipiting oleh MNFW bahkan terdengar berteriak kesakitan.

    Adel mengaku pernah nyaris meregang nyawa karena penganiayaan suaminya tersebut.

    “Lukanya memar berdarah-darahnya udah sembuh tapi traumanya sampe sekarang”

    “Dipiting? gapapa udah biasa. Hampir mati juga pernah kok,” tambahnya.

    Pernah Lapor Tahun 2023

    Di dalam unggahan Instagram story pribadinya, Adel juga mengaku jika dirinya pernah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Mapolresta Bandung pada tahun 2023 lalu.

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengaku pihaknya telah merespons video yang diunggah oleh Adel tersebut.

    “Baik untuk yang viral KDRT ini juga saya dapat informasi dari Instagram, begitu saya dapat informasi itu saya coba kirim pesan kepada diduga korban,” ujarnya saat ditemui di Pos Pelayanan Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung pada Selasa (25/3/2025). 

    Aldi juga membenarkan jika pada tahun 2023, Adel sempat melakukan pelaporan ke Mapolresta Bandung.

    Namun pada kasus tersebut disebut berakhir damai.

    “Ternyata korban ini sudah pernah melapor tahun 2023. Tapi ada kesepakatan damai kedua belah pihak sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan, namun karena hari ini korban ingin melanjutkan kembali, maka kami akan proses dengan tuntas,” katanya.

    Aldi berjanji akan menangani kasus tersebut secara profesional, dengan mengumpulkan alat bukti sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

    “Harapannya saksi-saksi bisa segera hadir, alat bukti bisa segera dikumpulkan, apabila sudah jelas maka kita lakukam gelar perkara, tidak menutup kemungkinan pelaku jadi tersangka,” ucapnya.

    Soal isu adanya bekingan yang berada di pihak suami Adel, A menegaskan pihaknya tidak akan takut dan akan tegak lurus untuk menanganis kasus KDRT tersebut.

    “Walah gak ada bekingan, ini negara hukum. siapa berbuat apa, kalau salah berdasarkan alat bukti yang ada ya nanti digelarkan, kalau memenuhi unsur sebagai tersangka tersangka, semua masyarakat sama di muka hukum. Polresta Bandung tegak lurus,” ujarnya.

    Sosok Adelia Septa

    Rupanya sosok Adelia Septa tak asing, ia merupakan mojang Jawa Barat tahun 2019.

    Wanita yang memiliki nama lengkap Adelia Septa Maharani ini memiliki rekam jejak yang menuai pujian.

    Ia merupakan alumni SMAN 1 Cianjur berkesempatan mengikuti ajang mojang dan jajak (MOKA) mewakili Kabupaten Cianjur hingga ke tingkat Jawa Barat.

    Lalu pada 2013, gadis kelahiran 1998 ini menjadi mojang Cianjur.

    Adelia Septa kemudian terpilih kembali menjadi mojang Kabupaten Cianjur mewakili Jawa Barat 2019.

    Sebelum menjadi mojang, Adelia Septa merupakan lulusan Universitas Padjadajaran (Unpad) jurusan Ilmu Politik.

    Tak hanya lulusan S1, ia juga mengenyam pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Unpad.

    Setelah dikenal sebagai mojang Cianjur dan mojang Jawa Barat, Adelia Septa juga merambah memiliki profesi sebagai influencer beauty, fashion hingga lifestyle.

    Tak ayal Adelia Septa memiliki akun media sosial yang memiliki cukup banyak followers.

    Ia memiliki akun Instagram @adeliasepta yang diikuti 13,9 ribu pengikut.

    Tak hanya jadi influencer, Adelia Septa juga menjadi seorang pengusaha kafe.

    Diketahui Adelia Septa menjabat sebagai CEO dari kafe Neiira Kitchen & Coffee di Bandung.

    Adelia Septa menikah dengan Muhammad Nurul Fikry Wildani alias MNFW dan  dikaruniai seorang anak. 

  • Mudik Hemat, Pulang Kampung dengan Selamat

    Mudik Hemat, Pulang Kampung dengan Selamat


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Pertamina (Persero) memberangkatkan 5.000 pemudik untuk berlebaran di kampung halaman, melalui program Mudik Gratis Pertamina 2025. Hari ini sebanyak 121 bus diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, ke 23 daerah tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Tahun ini jumlah ketersediaan jumlah pemudik yang difasilitasi Pertamina (Persero) naik 25% dari tahun 2024, dari angka 4000 ke 5000 pemudik di tahun 2025. Penambahan kuota pemudik yang disediakan Pertamina (Persero) ini tentu saja disambut baik masyarakat, karena Program Mudik Gratis Pertamina, ramai peminat. Ini terbukti dengan ludesnya tiket mudik dalam waktu singkat sejak dibukanya pendaftaran pemudik 10 Maret lalu. Dalam kurun waktu dua hari saja, tiket mudik habis tak bersisa.

    Fetty, salah satu pemudik asal Bekasi, Jawa Barat, yang hendak mudik ke Tegal, Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa mudik kali ini adalah pengalaman pertamanya pulang ke kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Pertamina 2025.

    “Saya tahu info mudik gratis ini dari teman saya. Tanggal sepuluh kemarin saya coba daftar dan Alhamdulillah berhasil”, katanya.

    Senyum sumringah penuh kebahagiaan tampak jelas di wajah Fetty, yang akan mudik bersama putri tercinta. Ia merasa beruntung karena di kesempatan pertama mendaftar, ia langsung berhasil. Kegembiraan tak hanya disebabkan ia bisa mudik gratis di tahun ini, tapi juga karena pelayanan mengesankan yang ia terima saat tiba di lokasi pemberangkatan.

    “Semua fasilitas yang diberikan, semuanya bagus. Dari pertama datang, saya langsung disambut dan barang-barang saya juga dibantu diangkat”, tambahnya.

    Ajakan dari kerabat untuk mudik gratis bareng Pertamina juga dialami Retna, warga Tangerang yang hendak mudik ke Yogyakarta. Ia sebelumnya mendapat informasi dari keluarganya perihal Program Mudik Gratis Pertamina 2025, melalui media sosial. Retna sangat bersyukur karena pengalaman pertamanya mudik gratis, sangat berkesan.

    “Kayanya tahun besok, mau ikutan lagi kalau begini fasilitasnya, busnya bagus, fasilitas sebelum berangkat lengkap. Saya pernah ikut mudik dengan program mudik yang lain, tapi menurut saya yang paling bagus ya Pertamina”, ungkapnya.

    Di lokasi keberangkatan, Pertamina menyediakan berbagai layanan dan fasilitas, antara lain ruang laktasi, musala, area bermain anak, area pijat, potong rambut, cek kesehatan, hiburan, charging station, dan photo booth. Selain fasilitas yang lengkap, peserta juga berkesempatan mendapat suvenir, doorprize, dan grand prize.

    Selain kenyamanan, Pertamina (Persero) juga memastikan keselamatan para pesertanya. Setiap peserta Mudik Gratis Pertamina 2025 dilindungi asuransi jiwa dari PertaLife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan anak usaha Pertamina. Demi menjamin keselamatan para pemudik, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama perjalanan.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, program Mudik Bareng Pertamina 2025 bertajuk “Harmoni Merangkai Energi” ini merupakan kegiatan tahunan yang memang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat dan Pekerja Pertamina. Sebelum para pemudik berangkat ke kampung halaman, Simon menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa pemudik di atas bus, dan berharap agar para pemudik sampai tujuan dengan aman.

    “Bapak ibu, hati-hati di jalan, sehat-sehat semua, semoga perjalanannya aman, selamat sampai tujuan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah”, pesannya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News