TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, study tour lebih menonjolkan sisi rekreasi daripada edukasi.
Sehingga, ia tetap bersikukuh melarang pelaksanaan study tour bagi siswa SMA dan sederajat di wilayahnya.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara melalui sambungan telepon pada Senin (24/3/2025) malam.
“Saya tidak melarang study tour dalam arti sesungguhnya, tetapi selama ini kegiatan itu lebih condong ke arah piknik,” ujar Dedi dikutip dari TribunJabar.id.
Keputusan ini diambil meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, tidak memberlakukan larangan serupa di tingkat nasional.
Menurutnya, pendidikan di Jawa Barat harus tetap fokus pada esensi substansial dan tidak boleh sekadar menjadi ajang jalan-jalan.
Apalagi, tidak memberikan dampak positif bagi pembelajaran siswa.
Untuk itu, jika ada sekolah yang nekat melakukan study tour, pihaknya meminta kepala sekolah (kepsek) untuk menghadapnya.
“Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar berfokus pada substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi.”
“Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” lanjut Dedi Mulyadi dengan tegas.
Dedi menyampaikan pandangan, study tour yang diadakan oleh sekolah sering kali hanya menjadi lahan bisnis bagi perusahaan travel.
Akibatnya, tujuan utama kegiatan sebagai bagian dari pembelajaran menjadi kabur.
Ia pun menyoroti dampak finansial yang cukup memberatkan bagi orangtua siswa.
“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat.”
“Banyak orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” ujar Dedi.
Dedi juga mengkhawatirkan dampak sosial dari kegiatan tersebut.
Terutama terhadap siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Study tour, kata Dedi, dapat menciptakan kesenjangan sosial di sekolah, yang pada akhirnya membuat siswa dari keluarga ekonomi lemah merasa minder dan terisolasi.
Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat soal larangan study tour antara Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.
Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.
Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.
Mu’ti juga meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.
“Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”
“Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.
Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.
Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.
“Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.
Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.
“Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polemik Larangan Study Tour di Jawa Barat: Antara Kesan Siswa, Beban Orangtua, dan Bisnis Travel
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Tribunabar.id/Muhammad Syari)(Kompas.com/irda Janati)
