provinsi: JAWA BARAT

  • H-2 Lebaran, 56 ribu kendaraan pemudik padati jalur Nagreg

    H-2 Lebaran, 56 ribu kendaraan pemudik padati jalur Nagreg

    ANTARA – H-2 Lebaran, puluhan ribu kendaraan pemudik memadati jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/3). Petugas memberlakukan sistem satu arah atau One Way di Limbangan dan mengalihkan sebagian arus kendaraan ke arah Kadungora dan Leles Garut. (Dian Hardiana/Satrio Giri Marwanto/Roy Rosa Bachtiar)

  • Rano Karno Imbau Pendatang Baru ke Jakarta Miliki Ketrampilan – Page 3

    Rano Karno Imbau Pendatang Baru ke Jakarta Miliki Ketrampilan – Page 3

    Sementara salah seorang warga, Ricky mengakui, setiap arus balik hari raya Idul Fitri, menjadi ajang mencari peruntungan baru bagi para pendatang untuk tinggal di Depok. Para pendatang akan memasuki babak baru untuk mencari pekerjaan di Depok.

    “Biasanya mereka datang karena melihat saudaranya sudah sukses dan hidup berkecukupan di Depok, jadi mereka ingin mencoba peruntungan itu,” ujar Ricky.

    Ricky menuturkan, Depok menjadi salah satu daya tarik warga pendatang untuk mencoba peruntungannya. Diketahui, sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, upah minimal kota masih berada di bawah Kota Depok.

    “Kan gaji mereka di kota asal contohnya Pacitan akan berbeda dengan Depok,” tutur Ricky.

    Selain itu, lanjut Ricky, Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Apalagi akses menuju Jakarta lebih mudah dilalui dari Kota Depok karena terdapat sejumlah transportasi umum.

    “Jadi wajar saja kalau banyak warga pendatang ingin merasakan pertarungan mencari nafkah di Kota Depok atau sekedar numpang tinggal karena harus bekerja di Jakarta,” ungkap Ricky.

    Keterbukaan Pemerintah Kota Depok kepada para pendatang luar Depok yang mempersilahkan pendatang datang ke Depok, turut disetujuinya. Namun dengan catatan para pendatang sudah memiliki pekerjaan yang jelas sehingga tidak menjadi beban Pemerintah Kota Depok.

    “Kalau mereka datang ke Depok sudah memiliki pekerjaan, saya setuju dengan keterbukaan Pemerintah Kota Depok,” pungkas Ricky.

  • KDM Sidak Proyek Eiger Camp Gunung Tangkuban Parahu, Bakal Telusuri Perizinan

    KDM Sidak Proyek Eiger Camp Gunung Tangkuban Parahu, Bakal Telusuri Perizinan

    JABAR EKSPRES  – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meninjau langsung proyek Eiger Camp di lereng Gunung Tangkuban Parahu, Sabtu (29/3). Pihaknya bakal menelusuri perizinan proyek tersebut.

    Pria yang akrab disapa KDM itu menuturkan, di kawasan itu sudah nampak berdiri bangunan rangka baja. “Ini area dikelola PT Eiger, mungkin KSO PTPN, ” katanya dalam video yang juga dibagikan dalam akun medsosnya itu.

    KDM melanjutkan, kawasan itu juga telah ditutup oleh Satpol PP Jabar. Menurutnya perizinan dari proyek itu juga mencurigakan. Sehingga patut untuk ditelusuri.

    “Yang jadi masalah karena perizinan telah keluar. Ini akan saya teliti. Dan kenapa juga Pemkab KBB bisa berikan izin,” ujarnya.

    KDM melanjutkan, kawasan itu mestinya jadi area sakral yang biasa digunakan Kopasus untuk berlatih. Karena itu seharusnya kawasan itu tetap dalam bentuk hutan lebat.

    “Kebijakan tata ruang yang salah telah akibatkan pola pengembangan wisata yang tidak baik. Ini bisa ancam ekosistem dan lingkungan,” cetusnya.

    Menurut KDM, kondisi itu sebenarnya juga bakal merugikan pelaku usaha. “Mereka sudah dapat izin namun pada akhirnya harus ditutup. Karena tidak diteliti dengan baik perizinannya,” tutupnya.

    Kasus lahan di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, itu mencuat beberapa hari terakhir. Itu bermula dari foto yang dibagikan akun Instagram Ketua Asosiasi Profesi Pemandu Geowisata Indonesia (PGWI) Deni Sugandi.

    Ia mengambil foto tersebut melalui pesawat drone saat melaksanakan kegiatan pemanduan wisata Geourban Gunung Tangkuban Parahu bersama anggota komunitasnya, pada 23 Maret 2025. (son)

  • Sandi Butar Butar Dipecat dari Damkar Depok

    Sandi Butar Butar Dipecat dari Damkar Depok

    Sandi Butar Butar Dipecat dari Damkar Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Kontrak kerja
    Sandi Butar Butar
    sebagai petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok diputus pada Kamis (27/3/2025).
    Pemutusan kontrak Sandi tertuang dalam surat yang terbit pada 27 Maret 2025 dan bernomor 800/201-PO.Damkar perihal pemutusan perjanjian kerja.
    Surat ini ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
    Berdasarkan isi surat, pemutusan kontrak kerja ini dilakukan setelah mengkaji berita acara pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan pada 25 Maret 2025 terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan Sandi saat bekerja.

    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada nama Sandi Butar Butar, dilakukan Pemutusan Perjanjian atau Hubungan Kerja sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja 800/184/PO tentang Kontrak Kerja Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap Tahun Anggaran 2025 per tanggal surat ini dikeluarkan
    ,” demikian isi surat tersebut.
    Pada surat tertulis pihak kesatu, yaitu Dinas Damkar Depok diperbolehkan memutus perjanjian sepihak berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) huruf f Perjanjian Kerja 800/184/PO tentang Kontrak Kerja Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap Tahun Anggaran 2025.

    Pihak Kesatu berhak: Memutus perjanjian sepihak, apabila Pihak Kedua tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan/atau terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan Pihak Kesatu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
    ,” bunyi isi surat tersebut.
    Secara terpisah, Sandi mengaku baru menerima surat penghentian kerja terhadap dirinya hari ini, bertepatan dengan masuk piket.
    “Iya, saya baru menerima suratnya hari ini,” ucap Sandi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Sebelumnya diberitakan, Sandi diberi empat surat peringatan (SP) setelah mulai dipekerjakan kembali pada 10 Maret 2025.
    SP pertama terbit pada 13 Maret 2025 karena dianggap sudah melanggar lantaran tidak masuk kerja pada hari piketnya pada 12 Maret 2025.
    Sandi menjelaskan, absen hari itu telah ia laporkan kepada Tesy dan komandan regu (danru)-nya karena ada urusan keluarga.
    Ia menjanjikan untuk kembali masuk di waktu piket berikutnya, yaitu Jumat (14/3/2025).
    SP kedua terbit pada 17 Maret 2025 dengan nomor surat 800/28-BJS yang menilai Sandi telah lalai dan tidak mengikuti apel pagi.
    Sandi berdalih, sebelum terbitnya SP, ia sudah mencoba mengomunikasikan kondisinya yang tidak memiliki motor kepada Dinas Damkar terkait penempatan kerjanya di UPT Bojongsari.
    “Mereka sudah saya coba komunikasikan kalau jauh saya siap, tapi saya enggak ada kendaraan, dan mereka bilang iya,” terang Sandi.
    SP ketiga diterbitkan pada 18 Maret 2025 bernomor 800/30-BJS karena Sandi melanggar dalam pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin berupa pengoperasian unit tempur milik mako kembang.
    SP keempat terbit pada 20 Maret 2025 dengan nomor surat 800/31-BJS karena melakukan pelanggaran berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin atasan.
    “Saya enggak tahu. Saya bebas, mereka mau melakukan apa saja ke saya, saya enggak takut selama benar, bukan cari pembenaran. Tapi kalau orang lain jadi saya,
    gimana
    ? Melawan atau tidak. Padahal sudah diam, baik, tapi dicari kesalahan,” ujar Sandi.
    Pada akhir 2024, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi sebagai petugas Damkar Depok.
    Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan dinas Damkar dengan Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
    Di dalam surat tersebut yang diterima
    Kompas.com
    , petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun bekerja.

    Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak
    ,” dikutip dari isi surat, Senin (6/1/2025).
    Beberapa bulan berselang, Sandi dipekerjakan kembali sebagai petugas Damkar Depok setelah menandatangani kontrak baru dan mulai bekerja lagi sejak Senin (10/3/2025).
    “Jadi, Sandi per hari Senin kemarin itu sudah mengabarkan ke saya bahwasanya dia sudah diterima bekerja lagi di Damkar Kota Depok,” kata kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).
    Melalui kontrak kerja baru, status kepegawaian Sandi ditingkatkan dari honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) lama.
    Deolipa mengatakan, dipekerjakannya kembali Sandi salah satunya berkat campur tangan Wali Kota Depok Supian Suri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPPU sebut stok pangan aman meski mengalami kenaikan jelang Lebaran

    KPPU sebut stok pangan aman meski mengalami kenaikan jelang Lebaran

    Kenaikan harga bawang putih tersebut diduga disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, stok komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau aman, meski rata-rata mengalami kenaikan harga.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu menyebutkan, ketersediaan stok komoditas pangan tersebut sudah dipastikan melalui survei yang dilakukan pihaknya di pasar modern dan tradisional di tujuh Kantor Wilayah KPPU.

    Daerah tersebut antara lain yakni, Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasi dibandingkan harga di awal Ramadhan, “katanya.

    Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, diketahui bahwa cabai rawit mengalami kenaikan signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terutama di Bandung harga di pasar tradisional mencapai Rp115.000 per kilogram atau naik sebesar 53 persen.

    Sementara di pasar modern juga mengalami kenaikan dengan harga kenaikan tertinggi di wilayah Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kilogram, di susul Bandung dan Yogyakarta.

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadhan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kilogram, khususnya di wilayah Surabaya, Makassar dan Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 sampai Rp47.500 per kilogram.

    Untuk di pasar modern, kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar dan Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 sampai Rp 63.000 per kilogram.

    “Kenaikan harga bawang putih tersebut diduga disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor,” ujarnya.

    Dari sisi stok, tercatat mayoritas terpantau tersedia di pasar tradisional dan pasar modern di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan.

    Disampaikan, menindaklanjuti hasil survei tersebut, KPPU akan terus mendalami dan melakukan pengawasan untuk memastikan apakah kenaikan-kenaikan harga yang terjadi disebabkan mekanisme pasar atau perilaku anti persaingan usaha.

    Ia menyampaikan, selain melakukan
    pengawasan secara langsung, KPPU juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok komoditas pangan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        29 Maret 2025

    Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam Bandung 29 Maret 2025

    Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Pria berinisial HM (39) yang merupakan oknum anggota Kepolisian Polsek Cisaat Polres
    Sukabumi
    Kota harus berhadapan dengan Propam Polres
    Sukabumi Kota
    .
    Sebab, HM kedapatan berselingkuh dengan istri orang lain.
    Kasi Propam Polres Sukabumi Kota, AKP Sumarno, mengungkap bahwa HM kini telah diamankan oleh pihaknya.
    Pihaknya juga memeriksa HM sebagai tindakan awal.
    “Untuk oknum yang disangkakan dan dilaporkan oleh warga, hari ini sudah kami amankan dan dalam proses pemeriksaan sebagai langkah awal kami melakukan tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran,” kata AKP Sumarno dalam keterangan rilis yang diterima
    Kompas.com
    via WhatsApp, Sabtu (29/3/2025) siang.
    Terhadap HM kini telah diterapkan patsus atau penempatan khusus dan tengah menjalani proses pemeriksaan.
    “Sesuai dengan kewenangan yang diatur, kami mengamankan yang bersangkutan langsung dan secara otomatis jabatan dicopot. Selama belum ada proses sidang atau sambil menunggu sidang, status yang bersangkutan adalah pengawasan Propam dan itu melekat setiap hari di kami,” lanjut Sumarno.
    Sebelumnya, kasus dugaan perzinahan dan atau perbuatan cabul dilaporkan HRM ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukabumi Kota pada Kamis (13/3/2025).
    HRM mengaku menjadi korban usai istri sahnya diduga berselingkuh dengan salah seorang yang merupakan oknum anggota kepolisian.
    Kasus dugaan perzinahan dan atau pencabulan tersebut kini ditangani Unit Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peluang Momentum, Keindahan dan Geliat Pedagang Parcel di Kota Bandung

    Peluang Momentum, Keindahan dan Geliat Pedagang Parcel di Kota Bandung

    JABAR EKSPRES – ANEKA ragam bentuk bingkisan atau paket makanan yang dibungkus rapi terpajang di toko Yuni Parcel. Dari yang ukuran paling kecil, sedang, hingga besar terlihat mejeng di toko yang sudah membuka usaha ‘buah tangan’ sejak 10 tahun lalu itu.

    Muhamad Nizar, Jabar Ekspres.

    Toko yang berlokasi di Jalan Buah Batu itu buka apabila bulan puasa dan menjelang lebaran saja. Pemilik toko, Yunita, menjadikan usaha parcel ini sebagai momentum. Sehari-sehari dirinya bekerja di lini usaha lain: bidang properti.

    Namun menurutnya, berjualan beli parcel bukan semata-mata lini usaha sampingan. Melainkan ada seni di dalamnya. Orang-orang masih banyak yang membeli parcel untuk keindahan.

     

    “Kadang tidak langsung dibuka, parcel dipajang terlebih dahulu,” ungkap Yunita kepada Jabar Ekspres di tokonya, beberapa waktu lalu.

    Dia menjelaskan, selain dari segi keindahan atau estetika sebuah parcel. Kualitas produk parcel itu sendiri merupakan kewajiban yang harus diperhatikan pedagang. Baik itu sisi kadaluarsa, serta bersih atau tidaknya parcel.

    “Kita (penjual parcel, red) harus lebih menunjukan kualitas produk. Jangan sampai ada barang expired (kadaluarsa). Atau kotor, kah? Atau semut masuk, itu harus dihindari,” jelasnya.

    Parcel yang dijual Yunita beragam. Dari harga mulai Rp75 ribu sampai paling tinggi Rp5 juta. Harga tersebut dipengaruhi dengan isi serta model parcel itu sendiri. Jadi, katanya, bukan sekadar besar dan kecil saja.

    “Kami buka dari awal puasa. Per hari kalau lagi bagus bisa 50 sampai 100 parcel. Toko tutup atau selesai berjualan sampai h+3 lebaran,” imbuhnya.

    Kendati demikian, laju geliat penjualan parcel tahun ini diakui Yunita alami penurunan. “Mungkin pengaruh kondisi perekonomian. Sedikit turun (daya beli masyarakat). Turun sekitar 25 persen. Akumulasi tetap nanti hari terakhir. Tapi tetap masih oke,” pungkasnya.

  • SOSOK Soleh Darmawan, Operator Judol yang Tewas di Kamboja: Semasa Kuliah, Aktif Jadi Senat

    SOSOK Soleh Darmawan, Operator Judol yang Tewas di Kamboja: Semasa Kuliah, Aktif Jadi Senat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI BARAT – Soleh Darmawan (24), pemuda asal Kota Bekasi diduga jadi korban perdagangan manusia setelah diajak kerja ke Kamboja. 

    Jenazah warga Jalan Swadaya Raya, RT 002 RW 021, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi itu telah tiba di rumah duka dan telah disemayamkan pada Sabtu, 15 Maret 2025. 

    Ibunda Soleh, Diana (43), mengatakan, putra sulungnya merupakan tulang punggung yang membantu perekonomian keluarga. 

    “Soleh anak pertama dari tujuh bersaudara, adik-adiknya masih banyak yang sekolah,” kata Diana, Jumat (28/3/2025). 

    Soleh merupakan pribadi yang ramah dan aktif bergaul, pemuda lulusan SMK Negeri 1 Kota Bekasi itu sudah aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah. 

    Setelah lulus sekolah, keinginannya untuk belajar tak pernah padam. Soleh berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari sebuah yayasan sosial untuk kaum duafa. 

    “Kuliah di AKPINDO (Akademi Pariwisata Indonesia), lulusan D3 jurusan Chef,” ungkap Diana. 

    Karirnya sebelum terjerumus kerja di Kamboja, Soleh pernah berkarir di sebuah hotel di daerah Tangerang sebagai juru masak. 

    Sejak Soleh bekerja, dia dapat membantu ekonomi keluarga bersama satu orang adiknya yang juga sudah bekerja. 

    Sementara itu, sang ayah Saifullah mengatakan, Soleh merupakan pribadi yang baik dan sangat peduli dengan lingkungannya. 

    “Dari jaman sekolah dia emang aktif orangnya, pas kuliah dia juga katanya di senat (organisasi mahasiswa), makanya yang bantuin marem temen-temannya dia di senat,” terang Saifullah. 

    Sebelumnya diberitakan, Nasib tragis dialami pemuda asal Bekasi bernama Soleh Darmawan (24), kerja jadi admin judi online (judol) di Kamboja pulang tinggal nama. 

    Soleh dikabarkan jadi korban perdagangan manusia, disiksa hingga ginjalnya diambil paksa. Hal ini berdasarkan informasi di akun X @FaktaHitsPlus62. 

    Unggahan akun X tersebut berisi foto kolase, terdiri dari gambar Soleh bersama sejumlah orang diduga penyalur kerja dan kondisi terakhir korban dalam keadaan meninggal dunia. 

    Diana mengatakan, putranya pamit kerja di luar negeri sejak Senin (17/2/2025). Soleh bilang ke keluarga bekerja di Thailand sebagai juru masak di sebuah hotel. 

    “Bilangnya ke Thailand, tapi pas udah meninggal adanya di Kamboja,” kata Diana kepada TribunJakarta.com, Jumat (28/3/2025). 

    Selama empat hari pertama di luar negeri, Soleh masih kerap menghubungi keluarga melalui video call. 

    Kejanggalan mulai terlihat saat Diana menerima sambungan telepon dari Soleh pada Minggu (2/3/2025) malam. 

    Kamera sambungan telepon video menampik kondisi Soleh yang terkulai di kasur, kondisi lemas tak berdaya. 

    Suara pada sambung telepon diduga teman sesama rekan kerja, menggambarkan ke Diana kondisi anaknya sakit. 

    Diana waktu itu tak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa melihat anaknya sakit melalui sambungan telepon tanpa bisa berbuat apa-apa. 

    Pagi datang, kabar duka dari luar negeri sampai ke keluarga. Soleh dinyatakan meninggal dunia pada Senin (3/3/2025). 

    “Saya diteleponnya malam. Pas malamnya nelfon. Besok pagi dia meninggal,” terang dia. 

    Diana dibantu teman kuliah anaknya berusaha mencari tahu keberadaan Soleh, sampai akhirnya diketahui berada di Kamboja. 

    Melalui Kedutaan Besar RI di Kamboja, jenazah Soleh berhasil dipulangkan ke tanah air untuk diserahkan ke pihak keluarga pada Sabtu (15/3/2025). 

    Setibanya di rumah duka, jenazah Soleh langsung dimandikan untuk selanjutnya disalatkan dan dikubur di pemakaman keluarga samping kediamannya. 

    Pada saat dimandikan, Diana melihat kejanggalan. Ada luka seperti jahitan di bagian dekat perut posisi ginjal. 

    Hal ini yang menimbulkan kecurigaan, Soleh meninggal bukan karena sakit dan diduga menjadi korban perdagangan manusia. 

    “Enggak ngerti deh saya. Pokoknya di bagian perut gitu dah (ada bekas luka) jahitan. Anak saya nggak pernah operasi-operasi,” terang Diana. 

    Belakangan, Diana baru mengetahui anaknya kerja di Kamboja diduga menjadi admin Judol. Saat ini, dia bingung harus berbuat apa untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. 

    “Penyebabnya itu (meninggal) nggak tahu dah, saya kemarin sih sempat ikhlas, cuma saya pengennya enggak ada lagi yang kejadian kayak anak saya,” ucap Diana.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya