provinsi: JAWA BARAT

Ridwan Kamil Dapat Dukungan Golkar di Tengah Dugaan Korupsi dan Perselingkuhan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan keprihatinan atas situasi yang dihadapi oleh Ridwan Kamil.

Diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat itu kini tengah terjerat dalam dugaan kasus korupsi dana CSR, sekaligus dihadapkan pada isu perselingkuhan.

Pernyataan Partai Golkar

Ace menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

“Tentu kami tidak bisa menduga atas kasus yang dialami oleh beliau dan ya kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Ace Hasan, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (31/3/2025).

Hingga saat ini, Ridwan Kamil belum memiliki status hukum apapun terkait kasus yang menimpanya.

Ace menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh sebelum ada kejelasan hukum.

“Sejauh ini kan sebetulnya Pak RK belum memiliki status apapun,” jelasnya.

Ace juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, termasuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai kebenaran berita.

“Persoalan pribadi salah satu kader partainya itu sebaiknya tidak dijadikan konsumsi publik,” tambahnya.

Dukungan Partai Golkar

Ace memastikan bahwa komunikasi antara Partai Golkar dan Ridwan Kamil tetap terjalin.

“Sekali lagi perlu kami tegaskan hingga saat ini status yang dimiliki oleh Pak RK kan belum ada.”

“Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu,” jelas Ace.

Golkar mengaku tetap menjaga solidaritas bersama.

“Partai Golkar tetap mengutamakan solidaritas dan menghormati ranah privasi Ridwan Kamil,” tutup Ace Hasan Syadzily.

Dia juga menyatakan bahwa jika diperlukan, Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rifqah)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

01/04/2025 09:41
Anak Kereta Berburu Kuliner di Stasiun Megapolitan 1 April 2025

Anak Kereta Berburu Kuliner di Stasiun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penumpang kereta rel listrik (
KRL
) atau yang biasa disebut
Anak Kereta
(
Anker
) berburu kuliner di stasiun-stasiun.
Komunitas Anak Kereta
Twitter (@ankertwitter) yang terdiri atas Andre, Omos, Ani, dan Levi pernah membuat agenda khusus jalan-jalan naik kereta untuk menikmati kuliner di stasiun.
Seperti makan bakso di Stasiun Rangkasbitung, atau jajan makanan ringan di Stasiun Sudirman.
Sebagai pengelola komunitas, agenda berburu
kuliner stasiun
ini juga pernah diperluas dengan mengundang anggota
komunitas Anak Kereta
.
Agenda berjudul “
Tour de Culinaire
” ini mengajak para Anker untuk mengeksplorasi kuliner stasiun dan ditutup dengan nongkrong santai di restoran.
Sebelum berburu kuliner, terlebih dahulu sejumlah anggota mengambil sejumlah video dan gambar untuk keperluan kampanye anti-kekerasan seksual yang diinisiasi oleh Komunitas Anker Twitter.
“Dulu kita ada ini di Anker Twitter itu kita pernah bikin, bukan program ya, kayak Tour de Culinaire gitu. Jadi anak-
anak kereta
kita ngadain agenda makan ke mana yang area stasiun kayak gitu sih,” kata Ani kepada
Kompas.com
, Senin (31/3/2025).
Selain itu, Omos bercerita, meskipun keempatnya tinggal di daerah yang berbeda-beda di Jabodetabek, pernah mengadakan agenda hanya makan sate maranggi di Purwakarta.
“Itu cuma buat makan Sate Maranggi. Terus udah, kita balik lagi ke Stasiun Purwakarta, nunggu kereta pulangnya datang, pulang lagi. Udah, ke tempat masing-masing,” ujar Omos.
Informasi agenda kulineran ini biasanya disampaikan melalui grup komunitas yang ada di aplikasi Telegram. Saat ini, anggota Komunitas Anak Kereta Twitter telah mencapai angka 784 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/04/2025 09:36
Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP AKR per 1 April 2025, Siapa Paling Mahal? – Page 3

Tak mau kalah, Shell Indonesia juga diskon harga BBM untuk seluruh produknya di H+2 lebaran. Mulai dari Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), Shell V-Power Nitro+ (RON 98), hingga Shell V-Power Diesel (CN 51).

Harga BBM Shell Super terpangkas Rp 670, dari Rp 13.590 per liter menjadi Rp 12.920 per liter.

Sementara harga Shell V-Power turun Rp 690, dari sebelumnya Rp 14.060 per liter menjadi Rp 13.370 per liter. Besaran potongan serupa juga dikenakan untuk produk V-Power Nitro+, dari Rp 14.240 per liter menjadi Rp 13.550 per liter.

Sedangkan untuk produk bahan bakar diesel, Shell V-Power Diesel terpotong Rp 700, dari sebelumnya dipatok Rp 14.760 per liter menjadi Rp 14.060 per liter.

Berikut rincian harga BBM terbaru di SPBU Shell Indonesia:

1. Shell Super: Rp 12.920 per liter (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur)

2. Shell V-Power: Rp 13.370 per liter (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur)

3. Shell V-Power Diesel: Rp 14.060 per liter (Jakarta, Banten, Jawa Barat)

4. Shell V-Power Nitro+: Rp 13.550 per liter (Jakarta, Banten, Jawa Barat)

01/04/2025 09:30
Puncak Bogor Terapkan Ganjil Genap dan One Way, Simak Skemanya Agar Tidak Terjebak Macet – Halaman all

Puncak Bogor Terapkan Ganjil-Genap dan One Way Mulai Hari Ini, Simak Skema Agar Tak Terjebak Macet

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Polisi menerapkan ganjil genap dan one way mulai hari ini H+1 Lebaran 1 April 2025. Bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan ke Puncak, maka harus memperhatikan skema pengaturan lalu lintas dari polisi agar tidak terjebak macet.

Skema Ganjil Genap Puncak Bogor

Polisi menerapkan ganjil genap.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, skema ganjil genap akan diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB dan direncanakan berakhir pukul 09.00 WIB.

Untuk tanggal 1 April 2025, hanya kendaraan bernomor ganjil yang bisa melintas.

Skema ganjil-genap adalah sebuah sistem pengaturan lalu lintas yang diterapkan untuk membatasi jumlah kendaraan yang melintas di suatu area tertentu, berdasarkan nomor polisi kendaraan.

Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Skema ganjil-genap umumnya diterapkan pada hari-hari tertentu, dan penerapannya berbeda untuk kendaraan dengan nomor polisi ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dan genap (0, 2, 4, 6, 8).

Skema ganjil-genap sering digunakan di berbagai kota besar di Indonesia untuk meningkatkan kualitas lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Gerbang Tol Ciawi. (Tribunnews Bogor/Yudhi Maulana)

Skema One Way Puncak Bogor

Sistem rekayasa lalu lintas satu arah (one way) mulai diterapkan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 April 2025, bertepatan dengan H+1 Lebaran.

Kebijakan ini diterapkan guna mengatasi potensi kemacetan yang dipicu oleh lonjakan volume kendaraan selama libur Lebaran, khususnya di jalur menuju Puncak dan sekitarnya.

Rekayasa lalu lintas one way di Puncak akan berlaku dari Kilometer 48+200 Gerbang Tol (GT) Ciawi hingga Simpang Gadog, dan terus menuju Puncak Pass, Cianjur.

Penerapan sistem satu arah ini bersifat bergantian, baik untuk kendaraan yang menuju Puncak maupun yang turun ke arah Jakarta, tergantung pada kondisi arus lalu lintas yang ada.

Jika terjadi kepadatan yang tinggi, waktu penerapan one way bisa diperpanjang untuk mengurai antrean kendaraan yang menumpuk.

Selama pemberlakuan sistem one way, akses masuk ke kawasan Puncak akan ditutup sementara di sekitar Pos 1B dan SPBU Patung Ayam.

Kendaraan yang menuju Puncak atau Jakarta tidak akan diperbolehkan melintas di jalur utama selama sistem rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan.

Bagi pengendara yang hendak menuju Puncak, disarankan untuk menunggu di sekitar Exit GT Ciawi atau Simpang Gadoghingga sistem one way dibuka kembali.

Pihak berwenang juga mengimbau wisatawan yang hendak berlibur ke Puncak untuk berangkat lebih awal guna menghindari keterlambatan akibat penutupan sementara jalan.

Penerapan skema one way ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mempermudah pengaturan arus lalu lintas, terutama saat terjadi lonjakan volume kendaraan yang signifikan pada hari-hari pasca Lebaran.

Tim Gass Mudik 2024 Tribun Jabar melakukan Safari Journey melihat satwa-satwa liar dari dekat dari dalam mobil di Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2024). Taman Safari Bogor menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat saat momen libur, termasuk libur Lebaran 2024 ini yang tinggal beberapa hari lagi. Diprediksi jumlah kunjungan akan meningkat selama 10 hari sejak hari H Lebaran atau Idulfitri 1445 H. Sementara itu, harga tiket masuknya untuk dewasa Rp 275 ribu dan anak-anak Rp 245 ribu. Namun, jika membeli tiketnya melalui website resmi Taman Safari Bogor pengunjung bakal mendapatkan potongan harga sebesar Rp 10 ribu. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Puncak Bogor Jadi Tujuan Wisata Populer Selama Liburan Lebaran 2025

Puncak, Bogor, selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi banyak orang, terutama selama liburan Lebaran.

Keindahan alam yang sejuk, pemandangan pegunungan yang memukau, dan berbagai tempat wisata menarik menjadikan kawasan ini sangat diminati oleh wisatawan, baik yang berasal dari Jakarta maupun kota lainnya.

Selama libur Lebaran 2025, Puncak Bogor diperkirakan akan menjadi tujuan utama wisatawan, mengingat daerah ini menawarkan berbagai kegiatan menarik dan pemandangan yang asri.

Tempat wisata seperti Taman Safari Indonesia, Kebun Raya Cibodas, dan berbagai destinasi alam lainnya menjadi daya tarik utama bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama di tengah udara segar pegunungan.

Namun, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, kemacetan lalu lintas sering kali menjadi masalah yang harus dihadapi oleh para wisatawan yang ingin menuju Puncak.

Oleh karena itu, pihak berwenang di kawasan ini telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran perjalanan selama liburan Lebaran, termasuk penerapan sistem one way di beberapa titik seperti Ciawi dan Simpang Gadog.

01/04/2025 09:26
Apa Saja Topik Pembicaraan Saat Silaturahmi Lebaran 2025? Megapolitan 1 April 2025

Apa Saja Topik Pembicaraan Saat Silaturahmi Lebaran 2025?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Momen silaturahmi saat
Hari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah Senin (31/3/2025), diisi beragam
topik pembicaraan
.
Kompas.com
memotret suasana Lebaran dalam percakapan keluarga saat silaturahmi, kemarin.
Salah satunya Nuri (24), perantau asal Jawa Barat baru saja pulang ke kampung halaman setelah bekerja setengah hari pada Senin (31/3/2025). Sesampainya di kampung, ia harus berkeliling mengunjungi tujuh rumah keluarganya dalam satu hari untuk mempererat tali silaturahmi.
“Bayangin jam 16.00 WIB sampai maghrib itu tuh aku sudah (mengunjungi) tujuh rumah,” ujar Nuri saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (1/4/2025).
Namun dalam hampir setiap kunjungan, Nuri mendapati pertanyaan yang hampir sama berulang kali ditanyakan oleh keluarganya mengenai kapan nikah.
“Tiga dari tujuh rumah yang aku kunjungi nanya, ‘Kapan bawa calon suami ke rumah?’ padahal gue aja belum punya calon,” tuturnya sambil tertawa.
Meski sudah menduga pertanyaan itu bakal disampaikan keluarganya, Nuri tetap merasa tertekan. Sebab dalam keluarganya, menikah setelah lulus kuliah merupakan hal yang normal.
“Ke-pressure jujur iya karena orangtuaku tuh kayak hope gitu loh. Kayak benar-benar berharap. Nah aku enggak bisa tuh karena orangtuaku udah berharap gitu,” tambahnya.
Sementara itu, Luthfa (22) yang baru saja lulus kuliah merasakan hal serupa. Bagi Luthfa, pembicaraan pada Lebaran tahun ini lebih banyak berbicara pekerjaan.
Topik pembicaraan
yang selalu menghampiri dirinya mengingat ekspektasi keluarganya yang ingin bekerja di kantor.
“Tadi kalau sama tante-tante gue yang rada tua, sempat ditanya kerjaan karena mungkin gue baru lulus juga kan tahun lalu,” katanya.
Seperti Nuri, Luthfa mengaku sudah bisa menebak pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan keluarganya. Namun pertanyaan itu tetap membuatnya merasa tidak nyaman, terutama ketika suasana hati sedang tidak baik.
“Gue cuma bilang, gue lagi magang aja sih. Menerima pertanyaan itu ya gue mood-mood an juga sih. Ada beberapa kali kadang pas ditanyain gitu, mood gue lagi enggak enak, jadi penerimaan gue tuh enggak enak juga,” ungkapnya.
Berbeda dengan Luthfa dan Nuri, Riski (26) mendengar lebih banyak pembicaraan mengenai politik di meja makan rumahnya saat Lebaran 2025.
Adapun persoalan politik yang dibicarakan mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ngomongin Presiden aja, kebijakannya, terus soal menteri-menteri yang katanya mau di-reshuffle gitu,” kata dia.
Setiap tahunnya, pembicaraan mengenai politik selalu santer terdengar di meja makan Riski. Tidak banyak ada pertanyaan-pertanyaan personal yang diajukan sebab keluarga mereka hampir setiap hari bertemu satu sama lain.
“Kakek gue nyeletuk soal politik dulu, soal kebijakannya Prabowo, bahkan soal RUU TNI,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/04/2025 09:01
Mudik Lebaran 2025 Anjlok! Daya Beli Merosot, PHK Massal Biang Kerok?

PIKIRAN RAKYAT – Tradisi mudik Lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24,34 persen dibandingkan Lebaran 2024, yang tercatat mencapai 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan potensi pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini.

“Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut, mengingat aspek tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan pada Februari lalu. Selain itu, keputusan masyarakat untuk mudik juga bisa berubah bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang.

Data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) mencatat bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang. Jumlah ini turun 4,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti moda pesawat yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

Faktor Ekonomi Berperan dalam Penurunan Jumlah Pemudik

Penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa lesunya daya beli masyarakat disinyalir menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik tahun ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan jasa transportasi, seperti tiket bus, kereta, dan pesawat, turut membebani masyarakat.

Celios mencatat bahwa daya beli masyarakat sudah mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, ditandai dengan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September. Kondisi ini berlanjut pada Februari 2025, menjelang Ramadan, ketika biasanya tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

Selain itu, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga berkontribusi terhadap lemahnya daya beli. Sepanjang 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 pekerja mengalami PHK, meningkat dari 60.000 orang pada tahun sebelumnya. Banyak sektor terdampak, termasuk manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, dan ritel, dengan industri manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyumbang angka PHK.

“Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan upah yang stagnan. Banyak masyarakat yang memilih menahan pengeluaran mereka, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Askar.

Selain faktor ekonomi, penurunan bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Bantuan sosial yang sebelumnya mencapai Rp168 triliun pada 2024, mengalami penurunan sekitar 16 persen menjadi Rp140 triliun pada 2025. Bantuan ini kerap digunakan oleh masyarakat kelas bawah untuk kebutuhan dasar maupun modal usaha di daerah asal.

Dampak Ekonomi dari Turunnya Jumlah Pemudik

Sejumlah pemudik bersiap menaiki bus di Terminal leuwipanjang, Kota Bandung, Selasa (25/3/2025).

Anjloknya jumlah pemudik Lebaran tidak hanya menjadi indikasi lemahnya daya beli, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. Tradisi mudik biasanya membawa perputaran uang dari kota ke desa, yang berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik dapat memperbesar ketimpangan pendapatan, karena semakin sedikit uang yang beredar di daerah. “Saat pemudik kembali ke kampung halaman, mereka biasanya membelanjakan uang untuk oleh-oleh, belanja di warung, hingga menyewa jasa transportasi lokal. Jika jumlah pemudik berkurang, perputaran uang pun semakin kecil,” jelasnya.

Selain itu, momen Lebaran juga menjadi kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui usaha musiman. “Banyak orang yang biasanya menjual makanan, minuman, atau jasa selama Lebaran. Jika pemudik berkurang, maka potensi pemasukan mereka juga menurun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Askar menilai bahwa kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi ekonomi nasional. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. “Perlambatan ekonomi yang terjadi bisa semakin panjang jika tidak ada langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

01/04/2025 08:56
10 Kawasan Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, 9.000 Kendaraan Melintas hingga Pukul 8 Pagi Bandung

Kawasan Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, 9.000 Kendaraan Melintas hingga Pukul 8 Pagi
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
–
Arus wisata
di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, mulai menunjukkan peningkatan signifikan di hari kedua Lebaran 2025 ini, Selasa (1/4/2025).
Pantauan
Kompas.com
pagi ini, sejumlah ruas jalan, terutama dari Exit GT Ciawi dan jalan arteri Simpang Gadog, dipadati kendaraan.
KBO Sat Lantas Polres Bogor, Iptu Ardian, saat ditemui di Posko pengamanan mudik dan wisata Simpang Gadog mengatakan sudah ada 9.000 kendaraan melintas hingga pukul 08.00 WIB pagi ini.
“Betul, sampai saat ini masih terjadi peningkatan arus dari pintu keluar gerbang Tol Ciawi sampai dengan Simpang Gadog, dengan jarak sekitar 100 kilometer,” katanya.
Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, motor, dan bus.
Lalu lintas sempat tersendat akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta, terutama setelah Exit GT Ciawi.
Untuk mengatasi
kemacetan
, pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa
contraflow
dan
sistem ganjil genap
(gage).
Skema
contraflow
diberlakukan dari Kilometer 46+400 hingga Gerbang Tol (GT) Ciawi, sedangkan sistem ganjil genap diterapkan di sekitar Simpang Gadog, yang merupakan pintu masuk menuju Puncak.
Sistem gage diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB dan direncanakan berakhir pukul 09.00 WIB, bersamaan dengan dimulainya
one way
dari arah Jakarta.
Artinya, hanya kendaraan bernomol ganjil yang bisa melintas.
Ketika sistem
one way
diberlakukan maka semua kendaraan, baik ganjil maupun genap, diperbolehkan melintas menuju Puncak.
Pengendara dari arah Jakarta akan diprioritaskan melintas di kedua lajur.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi antrean kendaraan di sekitar Exit GT Ciawi dan Simpang Gadog.
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas yang berkepanjangan, Iptu Ardian menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 340 personel gabungan dari Lantas, Brimob, dan Dishub Kabupaten Bogor.
“Sampai jam 6 (hanya satu jam) ini sudah mencapai 4.000 kendaraan ke Puncak, maka kami mempersiapkan rekayasa one way dan nanti dilaksanakan sambil menunggu pengurasan arus ke bawah sehingga bisa diberlakukan satu arah atas,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/04/2025 08:53
Siap-siap Supian Suri Disanksi Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik, KDM-Bima Arya Tegas

TRIBUNJAKARTA.COM – Wali Kota Depok Supian Suri siap-siap kena sanksi buntut kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mudik Lebaran 2025.

Supian Suri mengizinkan ASN Depok mudik ke kampung halaman menggunakan mobil dinas.

Kebijakan itu pun menuai polemik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara mengenai hal tersebut.

Bahkan KPK mengungkit potensi korupsi.

TribunJakarta.com merangkum pernyataan para pejabat terkait kebijakan Supian Suri.

Dedi Mulyadi Semprot

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memberikan teguran kepada Supian Suri.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM mengingatkan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Tadi malam sudah saya tegur, nanti ga boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).

Supian Suri dinilai abai dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Jawa Barat. Dedi menegaskan Supian Suri tidak mengikuti instruksi gubernur perihal larangan mobil dinas dipakai mudik.

Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan.

KLIK SELENGKAPNYA: Duduk Perkara Sandi Butar Butar Dipecat Dari Posisi Petugas Damkar Kota Depok, Kamis (27/3/2025). Dulu Sandi pernah dapat pesan dari Dedi Mulyadi.

“Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Gubernur juga mengkritik argumen Supian Suri yang menyatakan bahwa tidak semua ASN memiliki mobil pribadi.

Dedi menjelaskan bahwa ASN yang diberikan mobil dinas umumnya berpangkat Eselon III dan II, yang seharusnya memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan pribadi.

“Tunjangan (Eselon III dan II) cukup, kalau tunjangan ASN Eselon III dan II itu cukup, enggak mungkin enggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pake mobil dinas? Sederhana logikanya,” tuturnya.

Pernyataan Bima Arya

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut keliru dan merugikan negara.

Bima Arya menjelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk tugas dan pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi.

“Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik,” ujar Bima usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (31/3/2025),

Ia juga menekankan risiko kerusakan dan kerugian negara yang mungkin timbul akibat penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

“Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, dengan pelayanan publik, apalagi untuk kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” tegasnya.

Wamendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak mengikuti kebijakan serupa.

“Kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Supian Suri akan menerima teguran dan sanksi dari pembina kepegawaian.

“Ya kita akan tegur, sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” ujar Bima Arya.

Pernyataan KPK

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sejatinya, seorang kepala daerah harus bisa menjadi teladan agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

“KPK mengimbau kepala daerah seharusnya bisa menjadi teladan bagi jajarannya dalam pencegahan korupsi, khususnya pada moment saat ini, untuk pengendalian gratifikasi terkait hari raya, serta imbauan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik Hari Raya Idulfitri,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Senin (31/3/2025).

Budi menyebut kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dia mengatakan Kepala Daerah dan satuan pengawas atau Inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif.

“Kepala daerah atau inspektorat juga dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Mengingat penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan ataupun bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang ASN, tidak hanya melanggar peraturan dan kode etik, tapi juga membuka peluang potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Hal itu disebut Budi tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.

“Kendaraan dinas sebagai salah satu bentuk aset negara/daerah harus dikelola secara tertib, baik pencataan, perawatan, serta pemanfaatannya. Agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara/daerah, sekaligus pemanfaatannya betul-betul untuk kepentingan negara/daerah, bukan untuk kepentingan pribadi individu-individu tertentu,” jelasnya.

Untuk itu, Budi mengungkap pengelolaan aset daerah ini juga menjadi salah satu fokus area dalam monitoring centre for prevention (MCP) yang dilakukan KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah.

Kebijakan Supian Suri

Wali Kota Depok, Supian Suri, memperbolehkan pegawai ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik dalam rangka Lebaran Idul Fitri.

“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi pada Jumat (28/3/2025).

Supian menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk apresiasi untuk pegawai yang telah mengabdi di Pemerintah Kota Depok.

Ia menekankan bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat membantu mereka.

“Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ungkap Supian.

Peraturan Mobil Dinas

Pemerintah mengatur penggunaan mobil dinas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara.

Aturan dan Sanksi Penggunaan Mobil Dinas

Pelat merah pada mobil dinas merupakan tanda bahwa kendaraan tersebut milik pemerintah.

Plat nomor merah digunakan untuk kendaraan dinas yang dioperasikan oleh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Aturan Penggunaan Mobil Dinas

a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,

c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Hari kerja yang dimaksud merujuk pada Keppres Nomor 68 Tahun 1995, yaitu Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 dan ASN wajib menggunakan seragam.

Namun pengaturan hari kerja dapat disesuaikan instansi masing-masing.

ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelat nomor merah berlaku untuk satu kendaraan.

Pelat nomor merah tidak dapat dipindahkan.

Pelat nomor merah berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

Kendaraan dinas yang berhak menggunakan plat merah Menteri, Pejabat eselon I, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Kantor.

Sanksi Penggunaan Mobil Dinas

Mobil dinas tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi.

Bila melanggar, bisa dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian, sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Tribunnews.com/Wartakotalive)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

01/04/2025 08:16
Jangan Ngarep Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Ini Sebabnya

Jakarta –

Tak akan ada pemutihan pajak kendaraan di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasannya.

Sudah ada tiga provinsi yang mengumumkan memberi pemutihan pajak kendaraan. Pemilik kendaraan yang nunggak pajak hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun berjalan. Denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemutihan pajak kendaraan itu semula berlaku di Jawa Barat. Kemudian provinsi Jawa Tengah dan Banten ikut menerapkannya.

Sayangnya, pemutihan pajak kendaraan itu tak akan berlaku di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung tak menampik ada permintaan untuk melakukan pemutihan pajak kendaraan di Jakarta. Namun pihaknya tak akan menghapus denda sekaligus tunggakan pajak kendaraan tersebut. Menurut Pramono, di Jakarta mereka yang nunggak pajak banyak dari kalangan mampu.

“Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya akan mengejar, mau mobil berapa pun monggo, tetapi harus bayar pajak,” kata Pramono dilansir detikNews.

Kondisi ini, kata Pramono, berbeda dengan wilayah lain. Di wilayah lain, mereka yang menunggak kebanyakan terdaftar sebagai kendaraan pertama. Sementara di Jakarta kebanyakan menunggak untuk kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.

Sekadar informasi tambahan, pemutihan pajak kendaraan itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas tunggakan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemutihan ini warga hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

Tunggakan pokok dan denda pajak tahun-tahun sebelumnya diampuni sekaligus dihapuskan. Biayanya yang harus dikeluarkan masyarakat pun jadi lebih murah. Sesuai Keputusan Gubernur, periode pelaksanaan pemutihan dimulai pada 20 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun ingin memberikan keringanan untuk warganya berupa pemutihan pajak kendaraan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan program itu berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Sasarannya, wajib pajak yang belum menyalurkan pembayaran PKB dalam periode sekian tahun ke belakang.

Baru-baru ini, Provinsi Banten juga mengumumkan adanya pemutihan pajak kendaraan. Warga hanya perlu membayar pajak berjalan mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Denda dan tunggakannya dihapuskan.

(dry/din)

01/04/2025 08:03
Puncak Mudik Lebaran 2025 via Kereta Sudah Terlalui, PT KA Bandung Sebut Hampir 18 RIbu Penumpang Berhasil Diangkut

Sementara itu, PT KAI Persero menyebutkan selama angkutan Lebaran 2025, total penjualan tikrt melampaui 3,3 Juta. Tercatat data hingga 28 Maret 2025 pukul 24.00 WIB PT KAI telah melayani 1.445.965 penumpang. Menurut Vice President Public Relations KAI Anne Purba, puncak arus mudik Lebaran terjadi pada 28 Maret 2025, dengan jumlah penjualan tiket mencapai 215.646 dalam sehari yang terdiri dari 184.008 tiket kereta api jarak jauh (KA JJ) dan 31.638 tiket KA Lokal yang dikelola KAI.

“Angka tersebut merupakan capaian penjualan tertinggi selama periode angkutan lebaran 21 Maret – 11 April 2025 dengan tingkat okupansi 115,56 persen untuk KA JJ dan 60,65 persen untuk KA Lokal,” ujar Anne dicuplik dari laman PT KAI.

Anne mengatakan tingkat okupansi yang melebihi 100 persen terjadi karena adanya pola perjalanan penumpang yang fleksibel. Pelanggan naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute perjalanan, bukan hanya dari stasiun awal hingga tujuan akhir. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, KAI menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk untuk perjalanan periode 21 Maret – 11 April 2025, yang terdiri dari 3.443.832 tempat duduk untuk KA J dan 1.147.678 tempat duduk untuk Kereta Api Lokal. “Hingga (Sabtu) 29 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, penjualan tiket menunjukkan tren positif dengan total 3.303.774 tiket telah terjual, atau sekitar 71,95 persen dari total kapasitas yang disediakan,” kata Anne.

Dari jumlah tersebut, Anne menjelaskan tiket KA JJ yang telah terjual mencapai 2.970.399 dengan tingkat okupansi 86,25 persen, sedangkan tiket KA Lokal terjual sebanyak 333.375 tiket atau 29,05 persen dari kapasitas yang tersedia.

“Kepadatan arus mudik masih terjadi hari ini (Sabtu, 30/3/2025) dengan penjualan tiket pada 29 Maret hingga pukul 07.00 WIB mencapai 186.074 dalam sehari yang terdiri dari 167.481 KA JJ dan 18.593 KA Lokal. Angka tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih berlangsung,” sebut Anne. Selama masa Angkutan Lebaran, PT KAI mengoperasikan 9.656 perjalanan kereta api, meningkat 8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Total kapasitasnya mencapai 4.591.510 kursi, KAI berupaya menghadirkan layanan transportasi yang andal, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. “Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, KAI juga menyediakan 1.080 perjalanan tambahan yang siap melayani berbagai rute favorit. Kami mengingatkan pelanggan untuk membawa dokumen identitas resmi serta tiket perjalanan agar proses boarding berjalan lancar,” jelas Anne. Sebagai solusi praktis, calon penumpang juga dapat memanfaatkan fasilitas face recognition yang tersedia di 21 stasiun KAI, termasuk Stasiun Gambir, Pasarsenen, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan lainnya.

Dengan teknologi ini, calon penumpang dapat melakukan boarding lebih mudah tanpa perlu menunjukkan tiket cetak atau kartu identitas. “KAI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik Lebaran. Kami akan terus meningkatkan layanan demi memastikan perjalanan yang selamat, nyaman, dan berkesan bagi setiap pelanggan,” sebut Anne.

01/04/2025 08:00