provinsi: JAMBI

  • Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?

    Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?

    Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan hadiah berupa pembentukan
    Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
    kepada kaum buruh.
    Hadiah tersebut diumumkan Prabowo di tengah masifnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi serta persoalan rendahnya upah buruh di Tanah Air.
    Rencana ini diharapkan menjadi angin segar.
    Apalagi hadiah spesial ini langsung diumumkan Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk sebuah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo dalam pidatonya di perayaan May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    Apa itu Dewan Kesejahteraan Buruh?
    Soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dia wacanakan, Prabowo menjelaskan bahwa dewan itu adalah kelompok berisi pimpinan serikat buruh di Indonesia.
    Meski begitu, Prabowo belum merincikan organisasi buruh mana saja yang akan terlibat di dalamnya.
    Kepala Negara juga belum menjabarkan secara perinci soal perwakilan pemerintah yang akan masuk struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
    “Yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
    Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini juga akan ditugaskan Prabowo untuk mencari cara menghapus outsourcing.
    Sebab, Prabowo menginginkan agar sistem kerja outsourcing bisa dihapuskan.
    Adapun penghapusan outsourcing juga telah disuarakan massa serikat buruh selama bertahun-tahun.
    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan (Buruh) Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ucap dia.
    Selain itu, Prabowo juga akan menugaskan dewan tersebut untuk memantau dan mempelajari keadaan buruh.
    Menurut Prabowo, hasil pantauan terkait kondisi buruh itu akan disampaikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kepadanya.
    “Dan memberi nasihat kepada presiden, mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh, mana regulasi yang enggak bener,” ungkap Prabowo.
    Apabila dirasa ada aturan yang tak berpihak ke buruh, kata Prabowo, tentunya pemerintah akan memperbaikinya.
    “Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.
    Diharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini dapat betul-betul mensejahterakan kaum buruh karena diisi oleh para pimpinan serikat buruh.
    Sebab, sudah banyak korban PHK dan upah minimum yang rendah di Indonesia sejak awal tahun 2025.
    Setidaknya ada 18.610 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Februari 2025.
    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.
    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.
    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.
    Jumlah ini belum menghitung PHK yang tidak dilaporkan perusahaan ke Kemenaker.
    Angka PHK sampai dengan Februari 2025 ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan jumlah PHK yang dilaporkan pada sebulan sebelumnya, yaitu Januari 2025, dengan jumlah korban PHK sebanyak 3.325 orang.
    Dengan demikian, ada kenaikan jumlah PHK dalam sebulan, di mana jumlah korban PHK pada Februari 2025 sebanyak lebih dari empat kali lipat dari angka PHK pada Januari 2025.
    Bukan hanya dari jumlah PHK, tetapi upah minimum bagi para buruh di Indonesia cukup memprihatinkan.
    Jika merujuk negara lain, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025.
    Hal ini berdasarkan data Velocity Global, yang merupakan platform kerja global yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut, membayar, dan mengelola kemampuan pekerja di 185 negara.
    Indonesia menempati urutan ke-10 sebagai negara dengan upah minimum terendah.
    Disebutkan, upah minimum bulanan di Indonesia bervariasi menurut provinsi, berkisar dari 133 dollar AS atau Rp 2.164.575 di Jawa Tengah hingga 331 dollar AS atau Rp 5.387.025 di DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 18 bandara dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025. Bandara tersebut termasuk bandara embarkasi haji dan bandara embarkasi haji antara. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, sebanyak 13 bandara ditetapkan sebagai embarkasi haji atau titik keberangkatan jemaah haji dari Indonesia langsung menuju Arab Saudi. Sementara itu, lima bandara InJourney Airports ditetapkan sebagai embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jemaah dari kota asal menuju bandara embarkasi haji. 

    “Mulai 2 Mei 2025, 13 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji siap melayani keberangkatan 204.882 jemaah haji yang tergabung di dalam 435 kloter. Dari sisi operasional dipastikan pengaturan slot time penerbangan haji, dan di sisi pelayanan dipastikan ketersediaan fasilitas serta alur keberangkatan jemaah haji,” kata Faik dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan hasil koordinasi antara para pemangku kepentingan, jemaah haji yang diberangkatkan melalui 10 bandara embarkasi akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan pemeriksaan keamanan di asrama haji.

    Bandara-bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adisumarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin, dan Kertajati Majalengka.

    Sementara itu, jemaah haji yang berangkat melalui tiga bandara embarkasi lainnya, yaitu Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, akan menjalani proses keimigrasian, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan terhadap barang bawaan kabin di asrama haji. Adapun, proses kepabeanan dilakukan di bandara.

    Faik Fahmi menyampaikan bahwa di asrama haji, InJourney Airports menyiagakan personel aviation security, serta menyediakan mesin x-ray dan handheld metal detector (HHMD) guna mendukung proses pemeriksaan keamanan sebelum jemaah menuju bandara embarkasi.

    Selain itu, terdapat lima bandara lain yang dikelola InJourney Airports yang juga menjadi lokasi embarkasi haji, yaitu Radin Inten II Lampung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkalpinang, dan Pattimura Ambon.

    Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, pada musim haji tahun ini melayani keberangkatan 51.227 jemaah yang tergabung dalam 123 kelompok terbang (kloter). InJourney Airports menyediakan terminal khusus untuk mendukung pelayanan bagi jemaah haji di bandara tersebut.

    Faik menjelaskan bahwa Terminal 2F yang telah direvitalisasi disiapkan untuk melayani proses keberangkatan dan kedatangan jemaah. Terminal ini dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk area tunggu berkapasitas hingga 2.000 orang, konter imigrasi, autogate, tujuh ruang tunggu (boarding lounge), masjid seluas 3.000 meter persegi, serta area wudu seluas 2.025 meter persegi.

    Desain interior terminal memadukan unsur modern dan alami, yang terlihat pada konter check-in, area tunggu, dan fasilitas lainnya. Terminal ini juga menyediakan layanan Makkah Route, yaitu proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia, menggantikan proses yang biasanya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi.

    Selain Soekarno-Hatta, layanan Makkah Route juga tersedia di Bandara Adisumarmo Solo yang melayani 33.806 jemaah dalam 94 kloter, serta di Bandara Juanda Surabaya yang melayani 36.809 jemaah dalam 97 kloter.

  • Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    SENIPAH – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan akan melakukan penertiban terhadap sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Nantinya sumur minyak ilegal ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurut Djoko, penertiban ini akan menyasar sejumlah daerah terutama Sumatera Selatan yang memiliki WK migas terbesar seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina. Tak hanya Sumatera Selatan, penertiban juga akan dilakukan hingga wilayah Aceh dan wilayah Jawa.ar.

    “Ada (target). Sumatera Selatan terutama. Ada Aceh, ada Jawa,” ujar Djoko singkat kepada awak media saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Saat ini Djoko menyebut pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi pengelolaan sumur minyak ilegal oleh BUMD yang ditargetkan akan rampung bulan Mei.

    “Kita sedang proses regulasinya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan depan ya,” tandas Djoko.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang akan memberantas ilegal drilling dengan pembentukan regulasi baru. Bahlil bilang, perbaikan regulasi ini dimaksudkan agar sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat dapat diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang kemudian akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang lebih baik.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 28 April.

    Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima dari berbagai instansi, sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di Sumsel, yaitu Musi Banyuasin Sumatra Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” uajr Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 28 April.

    Menurutnya, pengeboran terhadap 7.700 sumur tersebut melibatkan 230.000 orang dengan rerata 30 orang per sumur. Sementara untuk produksi minyak per hari dari sumur ilegal ini mencapai 6000 hingga 10.000 barel per hari.

    “Produksi antara 6.000 sampai dengan 10.000 barrel oil per day, ini tergantung hari dan situasi, tapi in average antara 6.000-an sampai 10.000,” tandas Tri.

  • Kopi Sumatera Unjuk Gigi di AS, Bawa Harum Nama Indonesia – Page 3

    Kopi Sumatera Unjuk Gigi di AS, Bawa Harum Nama Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, melalui Program Xpora menampilkan keunggulan kopi nusantara di ajang Specialty Coffee Expo (SCE) 2025 di Houston, Texas, Amerika Serikat. PT Alko Sumatra Kopi menjadi salah satu peserta yang dibawa BNI Xpora pada ajang bergengsi tersebut.

    SCE 2025 berlangsung di Brown Convention Center, Houston, Texas, Amerika Serikat pada 25–27 April 2025. Sebanyak 649 peserta hadir, termasuk petani kopi, roaster, eksportir, importir, barista, peneliti, hingga pelaku usaha ritel.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BNI membawa Alko Sumatra Kopi di ajang internasional tersebut menjadi bagian dari komitmen BNI mendukung pelaku usaha lokal meraih pasar global.

    “Momentum ini menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat citra dan daya saing kopi lokal di pasar premium Amerika Utara dan global,” kata Okki dalam keterangan tertulis.

    PT Alko Sumatra Kopi berdiri sejak 2014 dan berkantor pusat di Gunung Tujuh, Kerinci, Jambi. Alko telah membina ratusan petani di lebih dari 20 desa.

    Pada ajang tersebut, Alko berhasil meraih beberapa kesepakatan ekspor, di antaranya konsumen dari Dubai yang menyatakan minat untuk membeli kopi robusta. Sementara itu, salah satu roastery di Houston, Texas, sepakat akan membeli kopi Alko. Selain itu, ada juga pembeli eksisting yang meminta tambahan pasokan hingga Desember 2025. Estimasi nilai transaksi mencapai USD 4 juta.

    CEO Alko Suryono mengatakan, budidaya kopinya tidak merambah kawasan hutan lindung. Selain itu, Alko juga mengadopsi teknologi keterlacakan berbasis blockchain untuk transparansi rantai pasok, memungkinkan konsumen menelusuri asal-usul kopi melalui pemindaian QR code.

    “Inovasi ini meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap kopi Indonesia,” kata dia.

    BNI Xpora melalui pilar Go Global memberikan akses kepada UMKM lokal meraih pasar internasional. Langkah ini sekaligus mempertegas peran BNI bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan tumbuh di kancah global. 

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Mei 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 1 Mei 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Sosok Komjen Djoko Poerwanto, Eks Kapolda Kalteng, Kini Resmi Bertugas di Kementerian Kehutanan – Halaman all

    Sosok Komjen Djoko Poerwanto, Eks Kapolda Kalteng, Kini Resmi Bertugas di Kementerian Kehutanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melaksanakan upacara kenaikan pangkat untuk sejumlah perwira tinggi (Pati) pada Rabu (30/4/2025).

    Terdapat sebanyak 13 Pati yang menerima kenaikan pangkat, terdiri dari dua Pati kini menyandang pangkat Komisaris Jenderal, lima Pati menyandang pangkat Inspektur Jenderal, dan enam Pati naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal.

    Salah satu Pati yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal yakni Djoko Poerwanto.

    Komjen Pol Djoko Poerwanto kini akan ditugaskan di Kementerian Kehutanan RI.

    Lantas, siapakah sosok Komjen Pol Djoko Poerwanto ?

    Sosok Komjen Pol Djoko Poerwanto

    Komisaris Jenderal Polisi Drs. Djoko Poerwanto merupakan Perwira Tinggi Polri yang kini resmi menyandang tiga bintang di pundaknya.

    Komjen Pol Djoko Poerwanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989.

    Jenderal Polisi bintang tiga itu kini akan bertugas sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Kehutanan.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sejumlah posisi penting di Polri.

    Beberapa posisi penting itu di antaranya, Kapolsek Tambelang Polres Bekasi Polda Metro Jaya, Wakapolres Kerinci, Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2018), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2021), dan Kapolda Kalimantan Tengah (2023).

    Mutasi Polri

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps raport kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Adapun sebanyak 13 Pati Polri menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, mulai dari Kombes menjadi Brigjen (jenderal bintang satu), Brigjen Pol menjadi Irjen Pol (jenderal bintan dua), hingga Irjen Pol naik ke pangkat Komjen Pol (jenderal bintang tiga).

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi kepada Korps Bhayangkara.

    “Kenaikan pangkat bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga amanah yang mencerminkan prestasi, integritas, dan pengabdian kepada institusi. Ini adalah motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus berkinerja dengan semangat Presisi,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Sosok Kapolda Termiskin Dimutasi Kapolri, Jenderal Bintang 2 Alumni Akpol 1989 Tak Lagi Pimpin Polda

    (Tribunnews.com/David Adi/Abdi Ryanda Sakti) (TribunTimur.com/Sakinah Sudin)

  • Kecelakaan Avanza Pengiring Ambulans Masuk Jurang di Sumut, Pencarian 2 Korban Resmi Dihentikan

    Kecelakaan Avanza Pengiring Ambulans Masuk Jurang di Sumut, Pencarian 2 Korban Resmi Dihentikan

    TRIBUNJATENG.COM, MEDAN – Mobil Avanza pengiring ambulans jatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 70 meter di jalan lintas Sidikalang–Subulussalam, Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara.

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu (23/4/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Proses pencarian dua penumpang resmi dihentikan.

    Kepala Kantor Basarnas Medan, Hery Marantika, menyatakan bahwa operasi pencarian telah dilakukan selama tujuh hari dan ditutup sesuai prosedur operasional standar (SOP).

    “Setelah 7 hari, operasi pencarian 2 penumpang Avanza resmi ditutup,” kata Hery dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

    Hery menjelaskan bahwa selama masa pencarian, tim gabungan telah berupaya maksimal.

    Proses pencarian dilakukan melalui penyisiran aliran sungai, scouting darat, hingga pemantauan dengan bantuan drone thermal.

    “Hingga hari ketujuh, hasil pencarian belum membuahkan hasil. Kami telah berupaya maksimal dengan melibatkan berbagai potensi SAR, menyisir aliran sungai, pencarian dengan scouting darat, dan melakukan pemantauan menggunakan drone thermal,” ujarnya.

    “Namun sampai hari terakhir, kedua korban belum ditemukan. Dengan berat hati, kami menyatakan operasi SAR ditutup, dan akan dilanjutkan dengan pemantauan,” tambahnya.

    Sebelumnya, diketahui terdapat tiga penumpang dalam mobil Avanza tersebut.

    Salah satu penumpang ditemukan meninggal dunia pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih. 

    “Jenazah korban ditemukan sekitar 10 kilometer dari lokasi kendaraan terjatuh menuju hilir,” ungkap Hery dalam keterangan tertanggal Senin (28/4/2025).

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu (23/4/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Mobil Avanza pengiring ambulans itu jatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 70 meter di jalan lintas Sidikalang–Subulussalam, Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat.

    Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Pebriandi Haloho, menjelaskan bahwa mobil tersebut berasal dari Aceh dan tengah mengiringi ambulans pembawa jenazah menuju Jambi.

    “Setibanya di lokasi, kondisi sedang hujan, sehingga membuat jalan menjadi licin. Mobil ini hilang kendali dan masuk ke dalam jurang,” kata Pebriandi dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

    “Jadi diduga penyebab kecelakaan karena selip ban. Di dalam mobil Avanza ini ada tiga orang dan masih dicari keberadaannya,” imbuhnya. (*)

     

  • Kronologi Pemuda dari Suku Anak Dalam Tewas, Diduga Dianiaya Security Perusahaan Sawit di Jambi – Halaman all

    Kronologi Pemuda dari Suku Anak Dalam Tewas, Diduga Dianiaya Security Perusahaan Sawit di Jambi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Jambi – Dua warga dari Suku Anak Dalam (SAD) dilaporkan menjadi korban penganiayaan di area perkebunan kelapa sawit PT PHK Makin Grup, yang terletak di Kabupaten Tebo, Jambi.

    Insiden ini terjadi pada siang hari Selasa, 29 April 2025.

    Menurut IPDA Maulana, Paur Penum Humas Polda Jambi, insiden tersebut berawal dari aktivitas patroli yang dilakukan oleh sekitar 200 petugas keamanan perusahaan, bersama warga Desa Betung Bedaro Timur.

    Ambil brondol sawit

    Patroli yang dilakukan oleh pihak keamanan dan warga tersebut ditujukan untuk menanggulangi dugaan pencurian brondol sawit yang dilakukan oleh sekelompok warga.

    Selama patroli, petugas menemukan beberapa anggota Suku Anak Dalam yang sedang memungut brondol sawit.

    “Mereka langsung diamankan oleh pihak keamanan dan warga,” ungkap Maulana.

    Namun, saat proses pengamanan berlangsung, diduga terjadi perlawanan dari pihak SAD, yang mengarah pada aksi kekerasan.

    Korban tewas di RS

    Dua warga SAD mengalami luka-luka akibat insiden ini dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Tebo.

    Tragisnya, salah satu korban berinisial PL yang berusia 27 tahun meninggal dunia setelah menjalani penanganan medis.

    Sedangkan korban lainnya, B yang berusia 25 tahun, masih dalam perawatan.

    Kedua korban diketahui berasal dari wilayah Kabupaten Merangin.

    Maulana menambahkan bahwa kejadian ini kini sedang dalam penyelidikan oleh Satreskrim Polres Tebo, meskipun ia belum dapat menyebutkan identitas terduga pelaku penganiayaan.

    “Kasus ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Ada aksi penyerangan

    Insiden tersebut tidak berhenti di situ.

    Pada sore harinya, sekitar 25 orang dari kelompok SAD dilaporkan kembali ke lokasi dan melakukan penyerangan.

    Ketika itu, aparat TNI dan kepolisian sudah berada di lokasi.

    Akibat serangan ini, dua anggota Polsek Tebo Ilir mengalami luka karena dipukul, namun kondisi di lokasi saat ini sudah terkendali.

    Maulana mengimbau semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

    (TribunJambi.com/Rifani Halim)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    GELORA.CO – Kisah ini merupakan cerita di zaman pemerintahan Soeharto saat tindak pidana premanisme sedang liar-liarnya.

    Aksi premanisme di zaman pemerintahan Soeharto terbilang sangat mewabah dan mengerikan.

    Para pelaku premanisme di saat itu sudah kelewat batas sehingga pemerintah ambil sikap tegas dengan menurunkan penembak misterius alias petrus.

    Para preman di era 1980-an itu dikenal dengan sebutan GALI alias gerombolan anak liar yang menjadi perhatian khusus pemerintah Orba.

    Akibat aksi mereka roda perekonomian RI sebenarnya sering terganggu.

    Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar.

    Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian, banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan, dan lainnya.

    Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI/Polri (saat itu ABRI) untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marak dan merugikan.

    Dikutip Tribunmedan.com dari Tribun Jambi, hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan.

    Dilansir dari Surya.co.id, polri melancarkan Operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia serta berhasil menangkap 1.946 penjahat.

    Meski sudah banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut.

    Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodim) 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhamad Hasbi.

    Kolonel Hasbi saat itu (1983) menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta.

    Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian.

    Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus.

    Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan dimana para gali lain yang tidak mau melapor.

    Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati.

    Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera (shock therapy).

    OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat.

    Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius (petrus).

    Istilah ‘petrus’ kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan.

    Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Moerdani dan diapresiasi sebagai `kerja bagus dan lanjutkan!’.

    Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia dan korban `petrus’ pun bertumbangan di mana-mana.

    Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyrakat luas.

    Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya `petrus’ untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal.

    Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan `petrus’ memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat.

    “Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja.

    Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.

    Pada 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang petrus.

    Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal petrus terjadi pada kurun 1982-1985.

    Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.

    Uniknya, cara mereka tewas, dalam kondisi yang hampir sama.

    “Tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri, dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka.

    Ini agar tidak bergerak. Kan jempolnya terkunci,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012) lalu.

    Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban petrus pernah terjadi kala Vietkong melawan Amerika dalam perang Vietnam.

    Menurut Yosep yang juga Ketua Tim Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban petrus diletakkan depan umum dan di atas badannya diletakkan uang Rp 10 ribu.

    Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang dan ada juga yang dibuang ke Luweng Grubuk, Wonosari, Yogyakarta.

    Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban petrus mencapai 2 ribu orang.

    Temuan David Bourchier, dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman, mencapai angka 10 ribu.

    Pelaku petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih.

    Wajar jika eksekutor sangat terlatih, mengingat dari korban petrus ditemukan sejumlah timah panas, dan saat itu senjata api dipegang oleh aparat keamanan.

    Selain senpi, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban.

    “Selain senpi, mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya.

    Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan.

    Jenis ikatan ‘clove hitch’ menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengerti tali temali,” terangnya.

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.