Xcloud.id

provinsi: JAMBI

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Jambi di Ambang Bencana, Pemerintah Didesak Segera Bertindak Sebelum Terlambat

    Jambi di Ambang Bencana, Pemerintah Didesak Segera Bertindak Sebelum Terlambat

    Penyumbang deforestasi atau kerusakan hutan di Jambi berdasarkan data yang diolah Walhi, adalah sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memegang izin pemanfaatan hutan seluas 530.000 hektare. Jika dipersentasekan, 53,35% dari total kerusakan tutupan lahan, diakibatkan oleh PBPH.

    “Ratusan ribu hektare lahan kritis di hulu DAS telah menjadi milik perizinan ini, menjamin bahwa risiko banjir di hilir akan terus meningkat,” kata Oscar menjelaskan.

    Kontribusi deforestasi lainnya datang dari pertambangan emas tanpa izin (peti) yang menghancurkan lebih dari 44.387 hektare hutan. Di Kabupaten Sarolangun, zona terparah dengan area deforestasi akibat pertambangan ilegal seluas 14.900 hektare.

    Yang lebih ironis, wilayah yang dijanjikan sebagai harapan terakhir seperti kawasan Taman Nasional, juga menjadi korban. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kehilangan 39.000 hektare dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) kehilangan 890 hektare.

    “Transaksi kerusakan lingkungan ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat saat ini terdapat 3 perusahaan yang telah mengajukan perizinan PBPH baru di Provinsi Jambi dengan total luasan 32.661,95 hektare,” ungkapnya.

    Menilik data tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi harus berpihak pada kelestarian. Oscar menuntut pertanggungjawaban dan langkah pemulihan secepatnya kepada pihak pemerintah.

  • Tim SAR Cari 2 Korban Hilang dalam Mobil Masuk Jurang di Jambi

    Tim SAR Cari 2 Korban Hilang dalam Mobil Masuk Jurang di Jambi

    Jambi, Beritasatu.com – Dua penumpang mobil Mazda yang jatuh ke jurang di perbatasan Merangin-Kerinci, Jambi masih dicari Tim SAR gabungan. Satu penumpang berhasil diselamatkan setelah insiden Minggu (7/12/2025).

    Humas Basarnas Jambi Luthfi membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, dari tiga penumpang, hanya satu orang bernama Udin yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dua korban lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.

    Tim Pos SAR Kerinci dan personel tambahan dari Kantor Basarnas Jambi yang terdiri dari 10 orang segera bergerak menuju lokasi pada Minggu (7/12/2025) pukul 16.16 WIB. Medan di lokasi pencarian, yang didominasi tebing curam, menjadi tantangan utama bagi tim.

    “Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang di dalam jurang,” kata Luthfi di Jambi, Senin (8/12/2025).

    Setibanya di lokasi, tim langsung memetakan area jatuhnya kendaraan dan melakukan penyisiran. Operasi pencarian ini melibatkan personel Pos SAR Kerinci, BPBD Kerinci, Babinsa TNI, dan masyarakat setempat. Identitas dua korban hilang masih dalam proses pendataan.

    Menurut Luthfi, seluruh unsur bekerja dengan mengutamakan ketelitian dan keselamatan. Tim menggunakan berbagai peralatan, termasuk drone thermal, perahu karet, dan perlengkapan navigasi untuk menyisir jurang tersebut. “Prioritas kami adalah menemukan dua korban hilang secepat mungkin,” tegasnya.

  • Mayoritas Daerah Masih Berpotensi Hujan

    Mayoritas Daerah Masih Berpotensi Hujan

     

    Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini, Senin (8/12/2025), sebagian besar wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan akan turun dengan intensitas ringan, sedang, hingga hujan petir.

    Prakirawan BMKG Medayu Bestari, dalam keterangannya Senin pagi menyampaikan, beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.

    Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    “Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata dia.

    Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Lalu untuk kategori hujan ringan, cuaca diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

     

  • BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Nasional 8 Desember 2025

    BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Nasional 8 Desember 2025

    BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas beragam pada Senin (8/12/2025), mulai dari hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.
    Melansir
    Antara
    , prakirawan
    BMKG
    Medayu Bestari menyampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.
    Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
    “Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata Medayu, Senin (8/12/2025).
    Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
    Lalu untuk kategori hujan ringan,
    cuaca
    diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
    Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Denpasar, Bali; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Manado, Sulawesi Utara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Nabire, Papua Tengah; Jayapura, Papua; serta Jayawijaya, Papua Pegunungan.
    Selain hujan, sejumlah kota juga diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal, seperti Banda Aceh, Aceh; Serang, Banten; Jakarta; Yogyakarta; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat.
    BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui situs www.bmkg.go.id dan aplikasi Info BMKG.
    “Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di aplikasi Info BMKG,” kata Medayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen Viva Yoga Janji Perbaiki Jalan untuk Warga Transmigrasi di Bungo Jambi: Akan Dibantu APBN 2026

    Wamen Viva Yoga Janji Perbaiki Jalan untuk Warga Transmigrasi di Bungo Jambi: Akan Dibantu APBN 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk memperkuat kawasan transmigrasi dengan memperbaiki fasilitas dasar dan meningkatkan produktivitas kebun masyarakat.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri Tabligh Akbar Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMMK) yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-240 Dusun Karya Harapan Mukti dan peringatan 40 Tahun Transmigrasi Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, Jambi Minggu (7/12/2025).

    Dalam kesempatan itu juga, Viva juga mendengarkan aspirasi warga, di mana soal kondisi jalan rusak, layanan kesehatan, dan pengangkutan hasil panen sawitnya.

    “Tadi saya bicara dengan Bapak Bupati Bungo, untuk jalan, Insyallah nanti akan dibantu APBN tahun anggaran 2026. Supaya ibu-ibu yang hamil tidak melahirkan sebelum waktunya karena kondisi jalan yang rusak,” kata dia di lokasi.

    Viva pun mengungkapkan akan ada program replanting sawit salah satunya tentu memperbaiki jalan.

     

  • Mobil Terjun ke Jurang Kerinci dan Hilang, 2 Orang Diduga Hanyut, 1 Selamat Regional 7 Desember 2025

    Mobil Terjun ke Jurang Kerinci dan Hilang, 2 Orang Diduga Hanyut, 1 Selamat Regional 7 Desember 2025

    Mobil Terjun ke Jurang Kerinci dan Hilang, 2 Orang Diduga Hanyut, 1 Selamat
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com 
    – Dua penumpang mobil hanyut, dan satu lainnya selamat setelah mobil yang mereka tumpangi terjun ke jurang di wilayah Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada Minggu (7/12/2025) dini hari.
    Peristiwa ini bermula ketika mobil yang berisi tiga orang melaju dari arah Kabupaten Merangin menuju ke Kabupaten Kerinci.
    Kemudian saat tiba di sebuah tikungan, dari arah berlawanan datang sebuah mobil. Naas. mobil berisi tiga orang yang berupaya menepi, malah terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter.
    “Infonya papasan dengan mobil, dan di jalan itu, memang tidak ada pembatas jalan sehingga terjatuh ke dalam jurang,” kata Bambang, warga di lokasi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu malam.
    Kecelakaan tersebut diketahui ketika sejumlah warga yang hendak memeriksa pancing, mendengar teriakan satu orang korban yang selamat.
    Saat itu, warga langsung mendatangi korban. Dari penjelasan korban yang selamat, mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam sungai, menyebabkan dua temannya diduga hilang karena hanyut.
    Menurut Bambang, mobil juga tidak ditemukan di lokasi, namun jejak mobil yang terguling dari ketinggian terlihat jelas.
    “Yang ada cuman korban selamat, mobilnya tidak terlihat di lokasi,” tambahnya.
    Sementara itu, tim Basarnas
    Jambi
    mengaku sudah menerima laporan orang hilang tersebut, dan sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi.
    “Baru dapat info malam ini, dan tim dalam perjalanan,” kata Lutfi, Humas Basarnas Jambi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Gerak Cepat Perkuat Layanan Medis Korban Banjir Sumatera

    Polri Gerak Cepat Perkuat Layanan Medis Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga medis, relawan, hingga pemerintah daerah untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan secepat mungkin.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan Polri akan hadir hingga lokasi terdampak terakhir, tanpa terhalang sulitnya akses. “Tidak peduli seberapa sulit medan, Polri berkomitmen menjangkau seluruh korban. Setiap menit sangat berarti dalam penyelamatan warga,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Polri telah mengirimkan Tim Kesehatan Pusdokkes bersama Biddokkes Polda Jambi dan RS Bhayangkara Jambi ke pos bencana di depan Mako Polres Aceh Tamiang. Minimnya komunikasi dan kondisi jalan yang rusak tak menghalangi langkah tim untuk mencapai lokasi dan memperkuat pelayanan kesehatan, terlebih rumah sakit setempat sempat lumpuh akibat banjir.

    Setibanya di lokasi, tim langsung menangani lonjakan korban luka serta mengantisipasi penyakit pascabencana, seperti diare, ISPA, infeksi kulit, gangguan lambung, dan keluhan lain yang banyak muncul di pengungsian.

    Tim medis dari Jambi diperkuat tiga dokter, enam paramedis, dan tiga pengemudi dengan tiga ambulans. Pada Sabtu (6/12/2025), mereka bergabung dengan dua dokter spesialis sebelum bergerak menuju wilayah Polda Aceh. Tim ini merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang disebar ke tiga provinsi terdampak.

    Hingga saat ini, 12.242 warga telah memperoleh layanan kesehatan dari operasi kemanusiaan Polri. Aceh menjadi wilayah dengan dampak korban paling tinggi, tercatat 2.481 jiwa terdampak dan 356 korban meninggal dunia. Kondisi ini menuntut respons cepat untuk mencegah memburuknya situasi.

    Di Sumatera Barat, posko kesehatan menangani 7.153 pasien, terbesar di antara wilayah lain, dengan keluhan mulai dari demam, flu, gatal-gatal, diare, hingga hipertensi. Lonjakan kebutuhan medis ini menjadi alasan Polri terus memperkuat pengiriman tenaga kesehatan.

    Selain tim medis, Polri juga mengerahkan 34 personel DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal serta 12 psikolog untuk layanan trauma healing. Sebanyak 86 ambulans disiagakan di tiga provinsi terdampak.

    Hingga Sabtu (6/12/2025s) pukul 16.30 WIB, 25 jenazah teridentifikasi di Aceh, sedangkan di Sumatera Utara ada 97 pengungsi yang sudah menerima layanan medis. Di Sumatera Barat, satu jenazah teridentifikasi dan 287 pengungsi berhasil dilayani.

    Secara keseluruhan, 1.243 personel Polri dikerahkan dalam operasi kemanusiaan, mencakup pengamanan, layanan medis, DVI, hingga distribusi logistik. Jumlah pengungsi di tiga provinsi mencapai 848.076 orang, memperlihatkan skala besar penanganan yang harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.

    Langkah agresif Polri ini menjadi kunci mempercepat pemulihan dan memastikan seluruh korban banjir di Sumatera mendapatkan layanan kesehatan yang layak.