Xcloud.id

provinsi: JAMBI

  • Gempa M 5,2 Guncang Mukomuko Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami

    Gempa M 5,2 Guncang Mukomuko Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami

    Mukomuko –

    Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 5,2 terjadi di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Gempa ada pada kedalaman 18 kilometer.

    “Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG melalui akun X-nya, Minggu (14/9/2025).

    Gempa terjadi pada pukul 21.49 WIB. Gempa ada pada titik koordinat2,84 lintang selatan dan 100,93 bujur timur.

    “Pusat gempa berada di laut 35 km barat daya Mukomuko,” sambungnya.

    Gempa terjadi dengan skala modified mercalli intensity (MMI) II hingga IV. “Dirasakan (MMI) III Sungai Penuh, III Kerinci, III Padang, III Pesisir Selatan, III Solok, III Solok Selatan, IV Mukomuko, II Ipuh,” tulis BMKG.

    Skala II MMI artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara skala III artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

    Kemudian, skala IV artinya oada siang hari gempa dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi.

    Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan dampak kerusakan akibat gempa ini.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 3 Beroperasi Gratis Mulai Hari Ini

    Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 3 Beroperasi Gratis Mulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan tol Betung – Tempino – Jambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) resmi beroperasi tanpa tarif mulai hari ini, Minggu (14/9/2025).

    Pengoperasian tersebut seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum Nomor 813/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness.

    Executive Vice President EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa pengoperasian tanpa tarif tol Betejam Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness telah dilakukan sejak pukul 07.00 WIB.

    “Hutama Karya mengoperasikan tanpa tarif Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness sepanjang 18,49 km mulai tanggal 14 September 2025 Pukul 07.00 WIB,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Lebih lanjut, Tol Betejam sebelumnya telah dilakukan Uji Laik Fungsi (ULF) pada 6–8 Agustus 2025 dengan hasil memenuhi seluruh aspek teknis dan administrasi, serta memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) predikat bintang 5 pada 22 Agustus 2025 dari Kementerian PU.  

    “Hasil tersebut menandakan kesiapan penuh untuk melayani pengguna tol dimana segmen ini merupakan lanjutan dari Tol Betejam Seksi 3 Segmen Bayung Lencir – Tempino yang sebelumnya telah dioperasikan tanpa tarif sejak akhir tahun lalu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Adjib menambahkan bahwa ruas ini dilengkapi dengan satu Gerbang Tol, enam gardu (3 gardu masuk, 3 gardu keluar termasuk 2 reversible), 58 personel siaga, serta enam armada siaga. 

    Kehadiran segmen Tempino – Simpang Ness ini memangkas waktu tempuh secara signifikan, di antaranya yaitu perjalanan dari Bayung Lencir menuju Simpang Ness kini hanya sekitar 45 menit dari sebelumnya hampir 3 jam, sementara dari Jambi menuju Betung dipangkas dari lebih 4 jam menjadi sekitar 2 jam. 

    “Selama masa sosialisasi, pengguna jalan tol belum dikenakan tarif, agar dapat mengedukasi mengenai tata tertib berkendara serta sekaligus mensosialisasikan penggunaan Kartu Uang Elektronik (UE) melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari media sosial, media konvensional, media luar ruang, maupun melalui radio,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengebut sejumlah penyelesaian konstruksi jalan tol yang sedang berlangsung. Mengutip laporan yang dibagikan Kementerian PU, sepanjang tahun ini saja pemerintah membidik 143,73 kilometer (km) jalan tol baru akan beroperasi.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Roy Rozali Anwar menjelaskan pada 2026 total panjang tol baru yang akan dioperasikan bahkan mencapai 308,7 km. Dengan demikian, portofolio tol di Republik Indonesia tembus 1.385,03 km tahun depan.

    “Sehingga secara kumulatif total jalan tol yang beroperasi dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2026 ditargetkan 1.385,03 km,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

  • 23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan September 2025 ini. Catat 23 provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

    Program pemutihan pajak kendaraan ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk menunaikan kewajibannya meregistrasikan kendaraannya. Beban pemilik kendaraan untuk membayar pajak jadi lebih ringan jika ada pemutihan.

    Program pemutihan di sejumlah provinsi beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, di bulan September ini ada 23 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan di Riau antara lain pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    Sumatera Barat

    Pemutihan pajak di Sumatera Barat juga diperpanjang. Masyarakat Sumatera Barat bisa memanfaatkan program ini sampai dengan 30 September 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat meliputi pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100%, kecuali masa Pajak tahun berjalan; pembebasan denda pajak kendaraan bermotor; pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II), pembebasan pajak progresif, serta pembebasan denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja. Pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor tidak termasuk atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) dan mutasi keluar luar provinsi.

    Jambi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut Syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing.

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Pangkal Pinang, Pemprov Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor jilid 2. Program ini berlangsung pada 1 September sampai 30 November 2025. Cukup bayar pajak kendaraan bermotor satu tahun saja, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    Sumatera Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumsel, Pemprov Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Pemutihan ini berlangsung dari 17 Agustus hingga 17 Desember 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Cukup Bayar PKB 1 Tahun, Bebas Tunggakan dan Sanksi Administratif Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya.Bebas BBN KB ke II.Bebas biaya pajak progresif.Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku. Program pemutihan pajak di Banten berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga masih berlaku. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat masih ada sampai 30 September 2025. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak bertahun-tahun diampuni. Tunggakan pokok pajak dan dendanya dihapuskan, cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Utara

    Pemprov Sulawesi Utara juga menggelar pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sulut, program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Diskon 50 persen PKB masa pajak 2024 ke bawahDiskon 12,5 persen PKB dan 35% opsen PKB masa pajak mulai 5 Januari 2025 yang tidak memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnyaBebas denda PKB 100 persenBebas tarif PKB progresifBebas Denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

    Pemutihan pajak di Sulawesi Utara berlaku sampai 30 September 2025.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Maluku Utara

    Pemprov Maluku Utara kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sampai 30 November 2025. Seperti dikutip Instagram Jasa Raharja Ternate, Pemutihan di Maluku Utara antara lain bebas pokok dan denda PKB mutasi masuk luar provinsi, bebas pokok dan denda semua tunggakan dengan hanya membayar 1 tahun, bebas denda pajak tahun berjalan, dan penghapusan denda SWDKLLJ.

    Papua

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Papua, program keringanan pajak kendaraan di Papua diperpanjang. Program itu berlaku sampai dengan 30 September 2025. Program keringanan di Papua antara lain diskon 30 persen pokok pajak tunggakan 2 tahun atau lebih, diskon 40 persen pokok pajak mutasi masuk luar Papua, bebas denda PKB dan denda SWDKLLJ tahun lewat, serta diskon 40 persen pokok pajak pendaftaran balik nama.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    (rgr/mhg)

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • Tolak Pembangunan Stockpile Batu Bara, Warga Jambi Blokir Jalan Lintas Timur Sumatera

    Tolak Pembangunan Stockpile Batu Bara, Warga Jambi Blokir Jalan Lintas Timur Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Protes terhadap pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS)-RMKE Group di Aur Kenali, Kota Jambi, terus berlanjut. Pada Sabtu pagi (13/9/2025), seratusan warga demonstrasi hingga memblokir jalan lintas timur Sumatera Jambi-Riau dan berakibat lumpuhnya jalan tersebut.

    Dalam aksinya itu, mereka mendirikan tenda di tengah jalan, tepatnya di depan kantor Balai Wilayah Sungai. Dalam aksinya itu, mereka sempat ditemui Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Jambi, Johansyah.

    “Kami menunggu Gubernur Jambi. Kami meminta kejelasan soal pemerintah untuk penolakan stockpile,” kata orator.

    “Kami tetap konsisten melakukan aksi, sampai pembangunan stockpile batubara ini dihentikan,” sambung orator aksi di lokasi.

    Sementara itu, terkait pemblokiran jalan ini mengakibatkan jalan nasional rute Jambi-Riau ini, mengalami lumpuh total. Petugas melakukan pengalihan arus.

    Petugas kepolisian pun sedari pagi telah berjibaku mengatur lalu lintas. Namun, kemacetan kendaraan tetap terjadi sepanjang 5 kilometer. Hingga Sabtu sore kemacetan belum terurai.

     

  • Proyek Tol Rp 408 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya

    Proyek Tol Rp 408 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan lelang 19 proyek jalan tol pada tahun 2026, dengan total nilai investasi mencapai Rp 408,68 Triliun. Proyek ini akan dijalankan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU Rachman Arief dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Rachman mengatakan pihaknya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 27,55 miliar untuk pelaksanaan kegiatan mulai dari penyiapan hingga pelaksanaan lelang. Untuk persiapan proyek 19 tol tersebut, pihaknya menyiapkan sebesar Rp 23,33 miliar.

    “Untuk kegiatan tahap penyiapan 19 proyek tol KPBU di alokasi sebesar Rp 23,33 miliar dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 408,68 triliun,” kata Rachman, dikutip, Sabtu (13/9/2025).

    Rincian lebih lanjut, dari 19 proyek tol tersebut, sebanyak tujuh proyek tol prakarsa pemerintah (solicited) dengan anggaran sebesar Rp 20,66 miliar, tujuh proyek tol non-prakarsa pemerintah (unsolicited) senilai Rp 1,55 miliar, dan proyek penugasan pemerintah sebesar Rp 1,12 miliar.

    Ini 19 proyek tol KPBU yang akan dilelang pada 2026 mendatang:

    1. Proyek prakarsa pemerintah (solicited)
    Tol Bandung Intra Urban (BIUTR)
    Tol Pejagan-Cilacap
    Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik
    Tol Malang-Kepanjen
    Tol Gedebage-Tasikmalaya (Geta)
    Tol Gilimanuk-Mengwi
    Tol Bandara Supadio-Pelabuhan Kijing

    2. Proyek non-prakarsa pemerintah (unsolicited)
    Tol Pluit-Bandara Soekarno Hatta (Tol Tomang-Pluit-Bandara Elevated)
    Tol Cikunir-Karawaci Elevated
    Tol Semanan-Balaraja
    Tol Pelabuhan (Harbour Toll) Semarang
    Tol Bitung-Serpong
    Tol Caringin-Cisarua (Tol Puncak)
    Tol Akses Patimban Extend

    3. Proyek penugasan pemerintah
    Tol Rantau Prapat-Kisaran
    Tol Dumai-Simpang Sigandai-Rantau Prapat
    Tol Pelabuhan Panjang-Lematang
    Tol Rengat-JC Pekanbaru
    Tol Jambi-Rengat.

    Selain itu, dari anggaran sebesar Rp 27,55 miliar tersebut, Kementerian PU juga mengalokasikan untuk pelaksanaan lelang tiga proyek sebesar Rp 660 juta dengan potensi nilai investasnya mencapai Rp 49,89 triliun. Adapun Proyek tersebut antara lain Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, dan Flyover Sitinjau Lauik Sumatra Barat.

    Sebagai informasi, Kementerian PU menyiapkan skema baru untuk pembangunan proyek tol dengan skema KPBU. Untuk tahun depan, proyek jalan tol dengan skema KPBU tidak lagi mendapat dukungan konstruksi dari pemerintah.

    Dalam skema KPBU pada umumnya, pemerintah akan memberikan dukungan konstruksi sebagai salah satu bentuk kontribusi. Pelaksanaan dukungan konstruksi tersebut biasanya melibatkan dana APBN.

    Sebagai informasi, sebelumnya RI punya proyek calon tol terpanjang, yaitu Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Namun belakangan beredar kabar, proyek ini diperpendek jadi hanya sampai Gedebage-Tasikmalaya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    JAKARTA – Majunya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia dinilai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat dimanfaatkan petani untuk mempercepat masa tanam sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat malam, mengatakan bahwa sekitar 42 persen wilayah zona musim di Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan lebih cepat dari kondisi biasanya jika dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020.

    “Ini kesempatan baik untuk memajukan awal musim tanam berikutnya sehingga upaya ketahanan pangan bisa lebih kuat,” ujarnya, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 13 September.

    Musim hujan diperkirakan berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026. Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November–Desember 2025 di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

    BMKG mengumumkan ada sebanyak 79 zona musim atau 11,3 persen diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025, meliputi sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 zona musim atau 21,3 persen lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025, yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan dan Papua bagian tengah.

    Sementara itu, 15 persen zona musim lainnya akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025, yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kata lain mayoritas wilayah Indonesia diprediksikan menghadapi musim hujan lebih cepat dari biasanya dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020,” katanya.

    Ardhasena menambahkan bahwa sifat hujan pada musim hujan 2025/2026 secara umum diperkirakan normal, yakni berada pada kategori normal 69,5 persen, artinya curah hujan musiman tidak jauh berbeda dengan biasanya.

    Lalu ada sekitar 27,6 persen wilayah zona musim akan mengalami hujan di atas normal, termasuk sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    “Kalau jumlah hujan yang jatuh bisa dikelola dengan baik di wilayah sentra pangan, kondisi ini sebenarnya peluang yang mendukung kegiatan pertanian,” katanya.

    Sejumlah rekomendasi

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam kesempatan yang sama memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pelaku sektor pertanian – perkebunan untuk meminimalisasi risiko gagal panen dan tetap menjaga peluang yang ada dari musim hujan ini.

    Para pelaku pertanian disarankan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap genangan air dan menyesuaikan jadwal tanam sebagaimana waktu yang disarankan di daerah masing-masing.

    Di samping itu, kata dia, dukungan pemerintah juga sangat diperlukan di antaranya dalam bentuk penyediaan benih cadangan, asuransi pertanian dan menjaga sistem irigasi – drainase agar berfungsi maksimal mengingat potensi curah hujan ekstrem dapat turun sewaktu-waktu dan secara singkat.

    Untuk pelaku sektor perkebunan mesti intensif memperhatikan pengendalian hama dan penyakit untuk mengantisipasi kelembaban tinggi, lalu menyesuaikan pola pemupukan demi mengurangi pencucian nutrisi akibat curah hujan tinggi.

    Dengan langkah-langkah ini, Dwikorita berharap sektor pertanian dan perkebunan tetap dapat menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional selama musim penghujan ini.

  • Musim Hujan Maju di RI, Waspada Banjir Bandang Cek Peringatan BMKG

    Musim Hujan Maju di RI, Waspada Banjir Bandang Cek Peringatan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan perihal peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir bandang. Hal itu menyusul datangnya musim hujan yang lebih cepat dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025, dan secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa awal musim hujan tahun ini diprediksi maju dibandingkan rata-rata klimatologis periode 1991-2020.

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November-Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari-Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/9/2025).

    Dari total 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, 79 zona (11,3%) diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada September 2025, meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua.

    Sementara itu, gelombang musim hujan akan terus meluas dengan 149 ZOM lainnya diprediksi mulai hujan pada Oktober dan 105 ZOM pada November 2025.

    BMKG menyebut terdapat 193 zona (27,6%) yang diprediksi mengalami hujan di atas normal, termasuk:

    Sebagian besar Jawa Barat
    Wilayah di Jawa Tengah
    Beberapa kawasan Sulawesi
    Wilayah Maluku dan Papua

    Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir bandang, tanah longsor, dan gangguan aktivitas harian masyarakat.

    Dengan begitu, Dwikorita mengimbau semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ngeri Pria di Jambi Tewas Ditembak di Kepala, Pelaku Ditangkap

    Ngeri Pria di Jambi Tewas Ditembak di Kepala, Pelaku Ditangkap

    Tanjab Barat –

    Seorang pria di Tanjung Jabung Barat, Jambi bernama Dendy Sulistio Budi (42) tewas bersimbah darah usai ditembak di bagian kepala. Pelaku penembakan saat ini sudah ditangkap.

    “Iya meninggal karena luka tembak,” kata Kapolsek Tebing Tinggi Ipda Andi Ilham dilansir detikSumbagsel, Sabtu (13/9/2025).

    Peristiwa itu terjadi di Lorong Masjid Fatimah, Tebing Tinggi pada Jumat (12/9) pukul 08.30 WIB. Dalam rekaman CCTV, tampak korban dan pelaku datang menggunakan sepeda motor. Tak lama, pelaku meletuskan tembakan ke arah korban.

    “Dari rekaman CCTV, kami melihat seorang pria dengan sepeda motor Honda Mega Pro, mengenakan jaket hitam, topi, dan sepatu bot kuning, serta membawa senapan angin laras panjang,” jelasnya.

    Berbekal rekaman CCTV itu, polisi bergerak dan berhasil menangkap pelaku JM (56) di Kelurahan Tebing Tinggi. Polisi saat ini masih mendalami motif pasti penembakan tersebut.

    “Benar, untuk pelaku inisial JM (56) sudah ditangkap dan saat ini sedang pemeriksaan,” imbuhnya.

    (wnv/wnv)