Xcloud.id

provinsi: JAMBI

  • Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

    Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

    “Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter,” kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

    Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

    “Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar,” ujarnya.

    Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

    “Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • Kalsel Ditargetkan Cetak Sawah Seluas 500.000 Hektar untuk Swasembada Pangan Nasional Regional 5 November 2024

    Kalsel Ditargetkan Cetak Sawah Seluas 500.000 Hektar untuk Swasembada Pangan Nasional Regional 5 November 2024

    Kalsel Ditargetkan Cetak Sawah Seluas 500.000 Hektar untuk Swasembada Pangan Nasional
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (
    Kalsel
    ) ditargetkan menyiapkan 500.000 hektar sawah dalam rangka memenuhi target
    swasembada pangan
    nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian telah memetakan ketersedian lahan di Kalsel.
    Hal itu dikatakan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kalsel dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Program
    Cetak Sawah
    Rakyat, Senin (4/11/2024) di Banjarbaru.
    “Dan kalau ini bisa direalisasikan akan menjadi kekuatan pangan negara. Bahkan permasalahan pangan nasional bisa diselesaikan hanya di Kalsel dan yang lainnya menjadi cadangan,” ujar Amran dalam rilisnya yang diterima, Selasa (5/11/2024).
    Selain Kalsel, ada tujuh daerah lainnya di Indonesia yang juga ditargetkan untuk Program Cetak Sawah Rakyat, di antaranya, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Lampung, dan Jambi.

    Amran mengatakan, target
    cetak sawah
    secara nasional adalah 4 juta hektar dengan estimasi setiap tahun tercetak 1 juta hektar sawah.
    “Target swasembada Presiden secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya 4 tahun, tapi kami perintahkan dirjen mudah-mudahan lebih cepat daripada 4 tahun,” jelas Amran.
    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, Program Cetak Sawah Rakyat di Kalsel akan dilakukan secara bertahap.
    Pada tahun pertama kata Syamsir, pihaknya akan membuka 150.000 hektar sawah, kemudian di tahun kedua dan ketiga juga sebanyak 150.000 hektar.
    “Dan terakhir 50.000 hektar. Tapi, tidak menutup kemungkinan apabila tercapai dalam setahun 150.000 hektar ada tambahan menjadi 200.000 hektar,” ujar Syamsir.
    Dengan ketersediaan lahan di Kalsel yang cukup luas, Syamsir optimistis target 500.000 hektar sawah yang dicanangkan Kementerian Pertanian bisa tercapai.
    “Untuk rakyat dan untuk petani pasti kita bantu maksimal,” pungkas Syamsir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • La Nina Sudah Hantam Wilayah RI, BMKG Beri Peringatan Waspada!

    La Nina Sudah Hantam Wilayah RI, BMKG Beri Peringatan Waspada!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena El Nino sudah berakhir di Indonesia. Kini, muncul fenomena La Nina.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi La Nina telah terjadi di Indonesia selama 2 dasarian atau 20-an hari.

    Fenomena La Nina merupakan anomali iklim yang ditandai dengan suhu permukaan laut (SPL) atau sea surface temperatur (SST) di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya.

    Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker (sirkulasi atmosfer arah timur barat yang terjadi di sekitar ekuator) di atmosfer yang berada di atasnya dan dapat memengaruhi pola iklim dan cuaca global.

    Menurut laman BMKG, La Nina dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadian dapat bertahan sekitar beberapa bulan hingga dua tahun.

    Dampak La Nina di Indonesia

    Menurut Deputi bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, La Nina ini akan berdampak bagi kondisi musim hujan di Indonesia.

    “Musim hujan yang akan datang, dengan la Nina lemah, akan memiliki kategori normal hingga atas normal,” katanya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

    Kondisi normal dimaksud adalah kondisi klimatologi jangka panjang, yaitu 30 tahun.

    “Akan lebih basah atau di atas normal dibandingkan rata-rata musim hujan 1991-2020,” jelas Ardhasena.

    Sebagai informasi, BMKG mencatat, sebanyak 28% ZOM (zona musim) di wilayah Indonesia telah masuk musim hujan.

    Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung bagian Barat, sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

    Lalu, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.

    Secara umum, dampak La Nina tergantung pada periode waktunya. Pada bulan Juni-Juli-Agustus (JJA), La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Sementara jika terjadi pada bulan September-Oktober-November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia.

    Pada pada Desember-Januari-Februari dan Maret-April-Mei, fenomena La Nina berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    “Peningkatan curah hujan saat La Nina umumnya berkisar 20-40% lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat tahun Netral. Namun, terdapat juga beberapa wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan lebih dari 40%,” tulis BMKG.

    “Pada periode puncak musim hujan Desember-Januari-Februari), La Nina tidak memberikan dampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat sebagai akibat interaksinya dengan sistem monsun,” demikian penjelasan BMKG.

    Peringatan Curah Hujan Tinggi

    BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi, yang berlaku untuk Dasarian I November 2024, untuk status ‘Waspada’, ‘Siaga’, dan ‘Awas’.

    Waspada:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan

    Siaga:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Selatan

    Awas:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat.

    (fab/fab)

  • Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia

    Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia

    Ilustasi – Warga menerobos guyuran hujan di Jakarta (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

    BMKG: Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga lebat dan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada Selasa, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya.

    Prakirawati BMKG, Hasalika Nurjanah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjabarkan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Gorontalo, Palu, Kendari, Ternate, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya.

    Hujan intensitas deras dengan curah lebih dari 50 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Mamuju dengan suhu berkisar 20-28 derajat Celcius. Prakiraan hujan disertai petir akan terjadi di Kota Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Pangkal Pinang, Bandung, Tanjung Selor, Palangka Raya, Manado, Manokwari, Jayapura, dan Merauke.

    Sementara untuk Kota Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon diprakirakan berawan dan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 25-30 Celcius.

    Iai BMKG memaparkan Siklon Tropis Yinxing berada di Laut Filipina yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di laut Filipina hingga samudera pasifik timur laut Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan disepanjang jalur konvergensi itu.

    Kemudian, sirkulasi siklonik juga terpantau di Teluk Benggala, Samudera Hindia barat Lampung, Samudera Pasifik Utara Papua Nugini, membentuk daerah konfluensi di wilayah samudera Hindia barat Bengkulu dan samudera pasifik timur laut Papua.

    Konvergensi angin juga memanjang dari Sumatera Utara – Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur- dan Papua bagian tengah. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan disepanjang wilayah itu. Dalam hal ini angin permukaan di Indonesia umumnya di dominasi angin yang bertiup dari arah tenggara dan barat laut dengan kecepatan 14-44 kilometer per jam.

    Waspadai potensi banjir rob pada 5 November 2024 di pesisir Kota Bandar Lampung, pesisir Banten, pesisir utara Jakarta, pesisir Surabaya Pelabuhan, pesisir Surabaya Barat, pesisir Balikpapan barat dan pesisir Balikpapan timur.

    Sumber : Antara

  • Melestarikan Bahasa Daerah Kerinci Lewat Festival Tunas Bahasa Ibu

    Melestarikan Bahasa Daerah Kerinci Lewat Festival Tunas Bahasa Ibu

    Bahasa daerah Kerinci di ujung barat Provinsi Jambi kini terancam punah, menurut penelitian Balai Bahasa Jambi. Bahasa daerah Kerinci rentan terhadap kepunahan karena penuturnya (suku Kerinci) yang sedikit. 

    Penelitian yang dilakukan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Kerinci tergolong bahasa daerah yang terancam punah karena hanya kalangan orang tua yang menjadi penuturnya.

    Disamping itu sekarang ini banyak anggota masyarakat Kerinci di Sungai Penuh yang lebih memilih menggunakan bahasa dari daerah lain alih-alih menggunakan bahasa Kerinci.

    Revitalisasi Bahasa Kerinci menjadi sangat penting supaya bahasa ini terus lestari ditengah gempuran arus globalisasi dan generasi muda enggan menggunakannya dalam sehari-hari.

    Revitalisasi itu juga sebagai upaya untuk mempertahankan atau memperluas penggunaan bahasa Kerinci. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam revitalisasi bahasa Kerinci, di antaranya: Bimbingan teknis revitalisasi bahasa Kerinci, Pengimbasan materi bahan ajar cerpen bahasa Kerinci. 

    Tujuan revitalisasi bahasa pada umumnya adalah untuk memperluas jumlah penutur bahasa; mempertahankan tingkat penggunaan bahasa; melindungi bahasa dari kepunahan. 

    Berdasarkan Peta Bahasa Kemendikbud disebutkan bahwa bahasa Kerinci dituturkan di Desa Pengasih Lama, Kecamatan Bukitkerman; Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci; Desa Hiang tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut; Desa Koto Lebu dan Desa Koto Lolo, Kecamatan Pondong Tinggi; Desa Sungaiabu, Kecamatan Kerinci; Desa Belui, Kecamatan Air Hangat Timur; serta Desa Mukai Tinggi dan Desa Sung Betung Ilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci.

    Bahasa Kerinci terdiri atas tujuh dialek, yaitu (1) dialek Gunung Raya, (2) dialek Danau Kerinci, (3) dialek Sitinjau Laut, (4) dialek Sungai Penuh, (5) dialek Pembantu Sungai Tutung, (6) dialek Belui Air Hangat, dan (7) dialek Gunung Kerinci. 

    Berdasarkan penghitungan dialektometri, persentase perbedaan ketujuh dialek tersebut berkisar 51% -65,50%. Isolek Kerinci merupakan sebuah bahasa dengan persentase perbedaan berkisar 81%-100% jika dibandingkan dengan bahasa Bengkulu dan Minangkabau.

  • Ditjen Bina Pemdes: Kapasitas Aparatur Desa Meningkat Usai Ikut P3PD – Page 3

    Ditjen Bina Pemdes: Kapasitas Aparatur Desa Meningkat Usai Ikut P3PD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengaku senang dengan perkembangan kapasitas aparatur desa usai mendapatkan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Perkembangan tersebut bisa dilihat dari meningkatnya wawasan dan semakin inovatifnya aparatur desa dalam urusan desa.

    “Karena, tujuan awal dari pelatihan ini adalah untuk menghasilkan kepemimpinan dari tingkat desa yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya sendiri. Kalau desa itu menyala (berhasil) maka daerah itu akan menyala,” ungkap La Ode melalui siaran pers Ditjen Bina Pemdes, Minggu (03/11/2024).

    Ia menjelaskan, selama ini, pemerintah desa masih belum menyadari kalau mereka adalah bagian dari pemerintah secara nasional. Akibatnya, aparat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan program kerja nasional yang dibuat oleh pemerintah.

    Ia meyakini, bila pemerintahan desa berhasil membangun dirinya seperti pemerintahan daerah, maka setiap desa akan mampu menghadapi pembangunan bersistem digital.

    Sebagaimana diketahui, sejauh ini sudah banyak sejumlah desa yang membuat terobosan untuk urusan desanya usai mengikuti pelatihan P3PD. Desa Sambirejo, di Yogyakarta misalnya saja, mulai melibatkan masyarakat dalam mendesain tata ruang. Dengan demikian, masyarakat di Sambirejo tidak lagi hanya menjadi penonton ketika investor masuk. Desa Sambirejo juga mulai mendesai tata ruang yang ramah lingkungan.

    Di Desa Lubuk Lawas, Jambi, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pelatihan P3PD telah berhasil membuat aparaturnya lebih komunikatif dalam menyelesaikan batas desa.

     

  • DItjen Bina Pemdes: Pelatihan P3PD tingkatkan kapasitas aparatur desa

    DItjen Bina Pemdes: Pelatihan P3PD tingkatkan kapasitas aparatur desa

    Jakarta (ANTARA) – Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo mengapresiasi pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa.

    “Karena tujuan awal dari pelatihan ini adalah untuk menghasilkan kepemimpinan dari tingkat desa yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya sendiri. Kalau desa itu menyala (berhasil), daerah itu akan menyala,” kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, selama ini pemerintah desa masih belum menyadari bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah secara nasional. Akibatnya, aparat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan program kerja nasional yang dibuat oleh Pemerintah.

    Apabila pemerintahan desa berhasil membangun dirinya seperti pemerintahan daerah, dia optimistis setiap desa akan mampu menghadapi pembangunan bersistem digital.

    La Ode mengatakan bahwa sejauh ini sudah banyak desa yang membuat terobosan untuk urusan desanya usai mengikuti pelatihan P3PD. Salah satu contohnya adalah Desa Sambirejo di Yogyakarta yang mulai melibatkan masyarakat dalam mendesain tata ruang.

    Dengan demikian, masyarakat di Sambirejo tidak lagi hanya menjadi penonton ketika investor masuk. Desa Sambirejo juga mulai mendesain tata ruang yang ramah lingkungan.

    Contoh lain yang sukses berkat pelatihan P3PD adalah Desa Lubuk Lawas di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pelatihan P3PD telah berhasil membuat aparaturnya lebih komunikatif dalam menyelesaikan batas desa.

    Kepala Desa Lubuk Lawas Wiwin Ardiansyah mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menyelesaikan persoalan batas desa usai mengikuti pelatihan P3PD. Padahal, persoalan batas desanya itu tidak pernah mampu selesai selama menjabat kepala desa bertahun-tahun.

    “Desa kami desa baru. Jadi, peralihan dari desa lama ke desa baru otomatis batas desanya belum jelas. Akan tetapi, lewat pelatihan P3PD jadi tahu caranya menyelesaikan persoalan batas desa,” katanya.

    Baca juga: Kemendagri siapkan 69 rancangan permen pada masa 100 hari kerja kabinet
    Baca juga: Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Membangun masa depan hutan lestari di Taman Nasional Bukit Dua Belas

    Membangun masa depan hutan lestari di Taman Nasional Bukit Dua Belas

    Jambi (ANTARA) – Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) di Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi rumah bagi komunitas Suku Anak Dalam, juga dikenal sebagai Orang Rimba.

    Hutan ini tidak hanya menyediakan habitat bagi flora dan fauna, tetapi juga menjadi ruang hidup dan penghidupan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Namun, TNBD menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem. Aktivitas seperti perburuan satwa liar oleh oknum tak bertanggung jawab, penebangan liar, perambahan hutan, dan konversi lahan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hutan ini.

    Selain itu, tekanan modernisasi dan perubahan sosial mengancam keberlangsungan budaya dan mata pencaharian tradisional Suku Anak Dalam.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai inisiatif konservasi dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan. Salah satunya adalah pengenalan teknik agroforestri, yang mengintegrasikan praktik pertanian dengan konservasi hutan.

    Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk menanam tanaman bernilai ekonomi seperti karet, kopi, dan tanaman obat di bawah naungan pohon hutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem hutan.

    Bagi masyarakat Suku Anak Dalam juga diberikan bantuan bibit multipurpose tree species (MPTS) dan buah-buahan termasuk petai, jengkol, kabau sebagai bagian dari program pemulihan ekosistem.

    Selain itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis hasil hutan nonkayu telah dikembangkan. Masyarakat didorong untuk mengelola dan memasarkan produk seperti madu hutan, rotan, dan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi.

    Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong pelestarian hutan karena masyarakat memiliki insentif langsung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam mereka.

    Peran Suku Anak Dalam dalam konservasi hutan sangat krusial. Mereka memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang ekosistem hutan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

    Namun, marginalisasi dan tekanan eksternal telah mengancam keberlangsungan budaya dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal Suku Anak Dalam.

    Salah satu contoh inisiatif yang melibatkan Suku Anak Dalam adalah program pendidikan berbasis budaya. Program ini mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan kurikulum formal sehingga generasi muda dapat memahami pentingnya konservasi hutan dan budaya mereka.

    Selain itu, pelatihan keterampilan seperti pembuatan kerajinan tangan dan pengolahan hasil hutan nonkayu diberikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

    Kolaborasi antara Pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya konservasi TNBD.

    Copyright © ANTARA 2024

  • BMKG Prakirakan Mayoritas Wilayah di Indonesia Hujan pada Minggu 3 November 2024

    BMKG Prakirakan Mayoritas Wilayah di Indonesia Hujan pada Minggu 3 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan pada Minggu (3/11/2024).

    Prakirawan BMKG Bagas Briliano menyampaikan, terdapat 17 daerah yang berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan. Daerah itu, meliputi Medan, Padang, Pekanbaru, Riau, Palembang, Mataram, Tanjung Selor, Samarinda, dan Manado, 

    “Hujan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Gorontalo, Palu, Kendari, Ternate, Sorong, Nabire, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya,” kata dia di Jakarta, Minggu, dilansir Antara.

    Selanjutnya Denpasar diprediksi dilanda hujan intensitas sedang dan Lampung akan dilanda hujan intensitas lebat.

    Sementara hujan yang disertai kilat atau petir diprediksi melanda Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, dan Makassar.

    BMKG juga memprediksi kondisi cuaca berawan dapat terjadi di sejumlah daerah, yakni Aceh, Kupang, Ambon, dan Merauke.