provinsi: JAMBI

  • Dispar Riau menggencarkan hilirisasi industri pariwisata 

    Dispar Riau menggencarkan hilirisasi industri pariwisata 

    Melalui Riauphoria 2024 ini, maka para pelaku industri industri ekonomi kreatif dapat mengembangkan ide-ide inovatif dan mengimplementasikan dalam bisnis yang berkelanjutan.Pekanbaru (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau Roni Rakhmat mengatakan pihaknya bersama pengelola subsektor Riau Creative Hub (RCH) terus berupaya menggencarkan hilirisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui Riauphoria 2024.

    Riauphoria adalah agenda tahunan digelar di Gedung Riau Creative Hub (RCH), di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru pada 15-17 November 2024, melibatkan para pelaku industri ekonomi kreatif.

    “Melalui Riauphoria 2024 ini, maka para pelaku industri industri ekonomi kreatif dapat mengembangkan ide-ide inovatif dan mengimplementasikan dalam bisnis yang berkelanjutan,” kata Roni Rakhmat, di Pekanbaru, Rabu.

    Menurut dia, dalam agenda itu Pemprov Riau juga menampilkan berbagai pertunjukan seni, pementasan karya seni, dan pameran karya dengan beragama hiburan dan tontonan untuk meningkatkan minat masyarakat lebih mengenal sektor ekonomi kreatif.

    Pada acara ini, katanya menyebutkan, panitia juga memberikan edukasi mengenai pengembangan bisnis kreatif, manajemen pemasaran dan penggunaan teknologi digital, guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha.

    “Selain pertunjukan seni bertema ‘Kreativitas Sebati Dalam Serumpun Kreasi’ ini, panitia juga menggelar lokakarya agar peserta mampu meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional,” katanya pula.

    Riauphoria akan memberikan edukasi mengenai pengembangan bisnis kreatif, manajemen pemasaran, dan penggunaan teknologi digital, para peserta dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

    Riauphoria akan menawarkan pengalaman visual yang menarik, edukatif dan inspiratif, seperti Mural Show Off dirancang oleh seniman lokal yang menyampaikan pesan sosial melalui karya mereka.

    Sejumlah rangkaian acara Riauphoria 2024, yakni mulai 15 November 2024 opening sequence Wan Dance Studio, HARUBISU, Al Faith & fashion show, LIMUNO, dan berbagai penampilan seni lain serta kelas lokakarya.

    Pada 16 November 2024 adalah skate board performance, pertunjukan kesenian dari Tanjung Jabung Timur, Seduh Band, Wannabe Pro, Rakis Dawai, Sabi Band, After Two Band, dan berbagai penampilan seni lainnya serta kelas lokakarya.

    “17 November 2024 adalah Cosplay Competition, penampilan musik Edge Siders Hiphop Bertuah, scapes project, Norman Berry, RDP Syndicate, dan berbagai penampilan seni lain serta kelas lokakarya,” demikian Roni Rakhmat.
    Baca juga: Menparekraf: Keselamatan wisatawan prioritas pariwisata Indonesia
    Baca juga: Disbudpar Batam optimismis target wisatawan tercapai akhir tahun

    Pewarta: Frislidia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Sebagian Besar Kota di Indonesia Hujan

    Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Sebagian Besar Kota di Indonesia Hujan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar kota di Indonesia hujan ringan pada hari ini Rabu (13/11/2024).

    Prakirawan BMKG Eriska Febriati menyampaikan, cuaca hujan dengan intensitas ringan hari ini meliputi Banda Aceh, Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. “Pekanbaru diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” katanya dilansir Antara.

    Masih di wilayah Sumatera, cuaca hujan ringan akan terjadi di Lampung, sedangkan Bengkulu diprakirakan hujan dengan intensitas sedang. “Waspadai hujan disertai kilat di Jambi dan Palembang,” ujar dia.

    Beralih ke Pulau Jawa, prakiraan cuaca BMKG hari ini adalah hujan ringan di Jakarta, Serang, dan Yogyakarta. “Sementara hujan sedang diprakirakan terjadi di Bandung,” ucapnya.

    Kemudian beralih ke Bali serta Nusa Tenggara, cuaca Denpasar dan Kupang diprakirakan berawan, sedangkan Mataram diprakirakan hujan ringan.

    Di Kalimantan, prakiraan cuaca BMKG hari ini adalah hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, dan Samarinda. “Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir di wilayah Palangkaraya dan Banjarmasin,” katanya.

    Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, diprakirakan terjadi hujan ringan untuk Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar. Beralih di wilayah Maluku dan Papua, prarkiraan cuaca BMKG hari ini adalah berawan tebal untuk Ambon, dan Jayapura. “Hujan ringan diprakirakan terjadi di Ternate, Sorong, Manokwari,

  • Nestapa Hutan Harapan Dihantam Pengeboran Minyak Ilegal

    Nestapa Hutan Harapan Dihantam Pengeboran Minyak Ilegal

    Liputan6.com, Jambi – Seperti jamur pada musim hujan, sumur-sumur minyak ilegal itu menyebar di banyak titik di kawasan Hutan Harapan yang berada di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Hutan restorasi pertama di Indonesia ini porak-poranda dihantam aktivitas pengeboran minyak ilegal.

    Dengan jarak hanya sepelemparan batu alat-alat rig menyebar di banyak tempat. Rig itu menjulang belasan meter dari permukaan bumi. Siang-malam di bawah pondok terpal lusuh, para pekerja molot–mengoperasikan penggerak motor untuk menarik minyak dari dalam perut bumi dengan kedalaman 130-150 meter.

    “Satu drum minyak diupah Rp50.000. Siang malam kerjanya molot,” kata Ari (24) yang saat itu tengah molot ketika ditemui Liputan6.com, Senin (4/11/2024).

    Ari sendiri merupakan satu diantara puluhan pekerja. Dia mengaku hanya bekerja untuk tauke atau pemodal. Sumur-sumur minyak ilegal terus bertambah di kawasan hutan restorasi. Setelah dicek, sumur minyak ilegal itu berada di wilayah administratif Desa Sako Suban, Musi Banyuasin, Sumsel.

    Lokasi penjarahan minyak di kawasan hutan negara tersebut bisa diakses melalui Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.  Di lokasi penjarahan minyak itu suasananya bak pasar. Ketika malam, suasananya semakin ramai.

    Saban hari ada saja pedagang datang yang menjual bahan makanan seperti sayur. Bahkan, tukang es cendol sampai ke pedalaman untuk menjajakan jualannya kepada petambang liar.

    Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sumur minyak ilegal makin banyak. Diperkirakan lebih dari 100 sumur beroperasi setiap hari. Pohon-pohon besar ditumbangkan oleh petambang liar. Sumur-sumur itu merangsek di bibir sungai dan tebing.

    Aktivitas penjarahan minyak ilegal makin masif di zona inti kawasan Hutan Harapan itu. Awalnya tambang liar tersebut beroperasi di konsesi hutan tanaman industri yang lokasinya bersebelahan dengan Hutan Harapan. Bahkan, aktivitas sebelumnya sudah berulang menyebabkan kebakaran parah.

    Hasil minyak ilegal dari kawasan Hutan Harapan dibawa ke tempat penampungan sementara. Para pekerja melangsir minyak mentah menggunakan jeriken. Dalam satu kali angkut, mereka bisa membawa 10 jeriken.

    Setelah dikumpulkan di tempat penampungan sementara, minyak kemudian dimuat ke dalam bak penampungan di dalam truk. Informasi di tempat penampungan sementara itu, perputaran aliran duit dari hasil minyak ilegal mencapai Rp50 juta per hari.

    Minyak itu kemudian diangkut ke tempat industri liar penyulingan di wilayah Mandiangin, Sarolangun, untuk disuling menjadi minyak sejenis solar dan bensin. Jalur distribusi pengangkutan minyak ke penyulingan liar hanya memakan waktu 2 jam dengan melewati jalur belakang.

    Berdasarkan kronologi yang dipaparkan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) selaku pemegang izin restorasi Hutan Harapan di wilayah Jambi dan Sumsel, perambahan dan aktivitas ilegal drilling di kawasan Hutan Harapan semakin intensif sejak tahun 2021.

    Awalnya, aktivitas ini terkonsentrasi di wilayah perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Namun, pada tahun 2023, luas area yang terdampak mencapai 380 hektare. Pelaku perambahan diduga kuat berasal dari warga Desa Sungai Bahar dan Sako Suban. Bahkan, pemodal memanfaatkan Orang Rimba untuk memuluskan kegiatan terlarang yang mereka lakukan.

    Manajer Perlindungan Hutan Harapan T.P Damanik mengatakan, aktivitas penjarahan sumur minyak ilegal itu merambah di kawasan inti hutan restorasi. Hutan inti ini semestinya terlarang untuk aktivitas pembukaan apa pun.

    Pihak Hutan Harapan mengaku telah melakukan upaya persuasif untuk mengusir petambang dari lokasi. Alih-alih pergi, para petambang malah semakin banyak. “Kami sudah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Harapannya ada upaya tegas supaya aktivitas ilegal di hutan negara ini bisa dihentikan,” kata TP Damanik.

     

  • Kilang Plaju optimistis capai target produksi polytam 49.000 ton

    Kilang Plaju optimistis capai target produksi polytam 49.000 ton

    Palembang (ANTARA) – PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan optimistis mencapai target produksi polytam (biji plastik) 49.000 ton pada akhir 2024 ini melihat kondisi operasional kilang yang cukup andal.

    “Hingga Oktober 2024, produksi polytam telah mencapai 41.000 ton, dengan kondisi kilang dan sumber daya manusia yang semakin baik, serta rata-rata produksi 4.000 ton per bulan, target produksi itu akan tercapai,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Plaju Siti Rachmi Indahsari di Palembang, Selasa.

    Dia menjelaskan, Kilang Plaju yang dibangun sejak 1904 hingga kini mampu memproduksi polytam (biji plastik) selain bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG.

    “Kilang tua Pertamina Plaju merupakan satu-satunya kilang Refinery Unit (RU) jajaran PT KPI yang memproduksi petrokimia khususnya polytam yang menjadi bahan baku kantong plastik,” ujarnya.

    Menurut dia, polytam merupakan bahan baku untuk pembuatan kantong plastik yang umumnya digunakan dalam industri kemasan makanan dan minuman.

    “Plastik menjadi salah satu produk industri petrokimia, pasca pemeliharaan kilang pada Desember 2023. Kami optimistis pada 2024 ini dapat meningkatkan kapasitas produksi polytam,” ujarnya.

    Selain polytam, Kilang Pertamina Plaju juga berupaya meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dari yang telah dicapai pada tahun lalu.

    Selama tahun 2023, Kilang Pertamina Plaju telah menghasilkan BBM jenis bensin 636,85 juta liter, solar 1.396,016 juta liter, sedangkan elpiji 92.000 metrik ton.

    “Setelah selesai melakukan pemeliharaan kilang (turn around) pada akhir 2023, diharapkan kinerja produksi kilang akan meningkat menjadi 667,96 juta liter bensin dan 1.564,719 juta liter solar pada tahun ini,” ujarnya.

    Berdasarkan data hingga Oktober 2024, Kilang Plaju telah memenuhi permintaan (demand) BBM jenis gasoline untuk mesin bensin sebanyak 3,9 juta barel atau mencapai 84,2 persen dari target 4,6 juta barel.

    Sementara produk gasoil atau BBM untuk mesin diesel berhasil memenuhi permintaan sebanyak 11,8 juta barel atau setara 85,4 persen dari target 13,9 juta barel.

    Mengenai bahan baku yang diolah di kedua Kilang RU III yakni Kilang Plaju dan Kilang Sungai Gerong, sebagian besar berasal dari pipa domestik di wilayah Sumsel dan perbatasan Jambi, sementara sisanya diambil dari kapal besar di Selat Muntok, Pulau Bangka.

    Minyak mentah yang diangkut oleh kapal besar tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, jelas Siti Rachmi.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat dengan sejumlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direaliasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

    Laporan Pertambangan Tanpa Izin

    Tri pun mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batu bara per 2023. Pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB). 

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri.

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI. 

    Lebih terperinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan. 

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

  • ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batubara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberiana izin tambanga kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal di sektor mineral dan batu bara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” kata Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu mengacu pada laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatra Selatan 26 laporan, dan Sumatra Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberian izin tambang kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Cuaca Hari Ini, Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Cuaca Hari Ini, Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Jakarta, Beritasastu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, cuaca hari ini Selasa (12/11/2024) di sebagian besar kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan. 

    Prakirawan BMKG Yohanes menyampaikan, sejumlah kota yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, antara lain Tanjung Pinang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Pontianak.

    “Hujan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur Gorontalo, Kendari, Makassar, Ambon, Sorong, dan Jayapura,” kata dia dalam di Jakarta, Selasa dilansir Antara.

    Yohanes menyampaikan, cuaca hari ini di beberapa wilayah juga akan dilanda hujan intensitas sedang, seperti Medan, Padang, Yogyakarta, Manado, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

    Selain hujan dengan intensitas ringan dan sedang, cuaca hari ini di sejumlah wilayah akan hujan disertai petir, seperti Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Mamuju, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    Selain hujan, BMKG memprediksi, cuaca hari ini akan berawan, seperti di Banda Aceh, Kupang, Mataram, Ternate, dan Manokwari.

  • Jarang yang Tahu! Ini Penguasa 16 Ruas Tol Trans Sumatera

    Jarang yang Tahu! Ini Penguasa 16 Ruas Tol Trans Sumatera

    Jakarta

    Setiap jalan tol di Indonesia dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang berbeda. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat ada 59 BUJT di Indonesia.

    Khusus tol di provinsi-provinsi Pulau Sumatera dikelola oleh 5 BUJT yang mencakup PT Hutama Karya, PT Waskita Sriwijaya Tol, PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road, PT Jasa Marga, dan PT Hutama Marga Waskita.

    “Total BUJT di Indonesia ada 59. Di Pulau Sumatera ada 16 ruas Jalan Tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya, PT Waskita Sriwijaya Tol, PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road, PT Jasa Marga, dan PT Hutama Marga Waskita,” jelas BPJT melalui unggahan di X @pupr_bpjt, Senin (11/11/2024).

    BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha.

    Berikut rincian ruas tol di Pulau Sumatera beserta BUJT-nya.

    Aceh
    1. Tol Sigli-Banda Aceh (PT Hutama Karya)

    Sumatera Utara
    2. Tol Medan-Binjai (PT Hutama Karya)
    3. Binjai-Langsa (PT Hutama Karya)
    4. Belawan-Medan-Tanjung Morawa (PT Jasa Marga)
    5. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi/MKTT (PT Jasamarga Kualanamu)
    6.Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Prapat (PT Hutama Marga Waskita)
    7. Indrapura-Kisaran (PT Hutama Karya)

    Riau
    8. Pekan Baru-Dumai (PT Hutama Karya)
    9. Pekanbaru-Padang (PT Hutama Karya)

    Jambi
    10. Betung-Tampino-Jambi (PT Hutama Karya)

    Bengkulu
    11. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu (PT Hutama Karya)

    Sumatera Selatan
    12. Indralaya-Muara Enim (PT Hutama Karya)
    13. Palembang-Indralaya (PT Hutama Karya)
    14. Kayu Agung-Palembang-Betung (PT Waskita Sriwijaya Tol)

    Lampung
    15. Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (PT Hutama Karya)
    16. Bakauheni-Terbanggi Besar (PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road).

    Lihat juga video: Situasi H-2 Lebaran di Pintu Tol Kisaran Trans Sumatera

    (ily/rrd)

  • Anomali Cuaca di Berbagai Negara, Bagaimana Indonesia di 2025?

    Anomali Cuaca di Berbagai Negara, Bagaimana Indonesia di 2025?

    Jakarta

    Berbagai anomali cuaca di berbagai negara sedang terjadi. Mulai dari Gunung Fuji yang ‘telat’bersalju di bulan Oktober hingga terjadi hujan salju pertama kalinya di Gurun Al Jawf di Arab Saudi.

    Di Indonesia, sepanjang 2024, suhu panas yang membara memecahkan rekor. Suhu harian di Indonesia menembus 38,4 derajat Celcius. Sepanjang tahun ini, suhu bulanan di Indonesia rata-rata lebih panas hampiur satu derajat Celcius dibandingkan 30 tahun terakhir. Bagaimana di tahun depan?

    Berdasarkan Climate Outlook 2025 atau Pandangan Iklim 2025 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bulan ini, sepanjang 2025 diprediksi tidak akan terjadi anomali iklim.

    Hal ini dikarenakan ENSO (El Nino-Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) berada dalam kondisi netral sepanjang tahun 2025. Adapun kondisi La Nina lemah diprediksi akan terus terjadi hingga awal 2025.

    Suhu Panas dan Curah Hujan

    Meski demikian, suhu udara permukaan rata-rata bulanan di wilayah Indonesia mulai Januari sampai dengan Desember 2025 diprediksi akan mengalami anomali berkisar antara +0,3 sampai dengan +0,6 °C pada Mei hingga Juli 2025 (dengan rata-rata sebesar 0,4°C) lebih hangat dibanding dengan normalnya. Wilayah yang perlu diwaspadai mengalami anomali suhu tinggi antara lain daerah-daerah yang terletak di Sumatera Bagian Selatan, Jawa, NTB dan NTT

    “Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer dan laut tersebut, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan pada kategori Normal dengan jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1000 – 5000 mm/tahun,” ungkap Dwikorita di Jakarta, Senin (4/11).

    Dwikorita memaparkan, dari angka tersebut, sebanyak 67% wilayah Indonesia akan berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan lebih dari 2.500 mm/tahun (kategori tinggi), yaitu meliputi sebagian besar Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian besar Sumatra Barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Jambi, sebagian besar Bengkulu, sebagian Sumatera Selatan, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Lampung bagian utara, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian barat, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi bagian tengah dan selatan, sebagian Bali, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kepulauan Maluku, dan sebagian besar Papua.

    Sementara itu, sebanyak 15% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan ‘Atas Normal’ yaitu yang meliputi sebagian kecil Pulau Sumatera, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian Sulawesi bagian tengah dan utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah.

    “Terdapat pula 1 % wilayah Indonesia yang diprediksi mengalami hujan tahunan di bawah normal yaitu meliputi sebagian kecil Sumatera Selatan bagian barat, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Maluku Utara, sebagian Papua Barat bagian utara,” imbuhnya.

    “Namun juga perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami kondisi hari tanpa hujan yang berkepanjangan terutama di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” tambah Dwikorita.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan dalam pandangan iklim tersebut BMKG juga menyertakan sejumlah rekomendasi umum untuk sektor-sektor terkait atau terdampak oleh fenomena iklim tersebut. Diantaranya terkait curah hujan tahun 2025 yang mayoritas diprediksi mengalami kondisi curah hujan normal hingga atas normal, sangat cocok untuk mendukung upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan di wilayah-wilayah sentra pangan.

    Untuk perkecualian daerah sentra produksi pangan yang diprediksi mengalami hujan bawah normal, kata Ardhasena, masih dapat melakukan tindakan antisipasi penyesuaian pengelolaan aktivitas pertanian dengan penyesuaian pola tanam dan ketersediaan air, serta disarankan untuk melakukan pemilihan bibit komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut.

    “Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik,” tuturnya.

    Waspada Bencana Hidrometeorologi

    Sedangkan untuk wilayah yang terdapat potensi jumlah curah hujan tahunan 2025 melebihi rata-ratanya atau di atas kondisi normalnya, lanjut Ardhasena, maka perlu diantisipasi potensi kejadian hidrometeorologi ekstrem basah dan dampak turunannya seperti banjir dan tanah longsor, khususnya pada puncak musim hujan.

    Langkah antisipatif juga diperlukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada puncak musim kemarau.

    “Perlu meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga perlu dipastikan kehandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya sumber daya air di saat musim kemarau,” paparnya.

    Terkait antisipasi potensi dampak La Nina lemah pada awal 2025, Ardhasena mengatakan bahwa terdapat potensi penambahan curah hujan hingga 20% di atas normalnya yang dapat menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi potensi bencana tersebut.

    Sementara itu, tambah Ardhasena, risiko kekeringan dan kebakaran hutan tetap harus diperhatikan pada musim kemarau, meskipun prediksi curah hujan cenderung di atas normal pada Juli-September 2025.

    “Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat data catatan bencana menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan juga diperlukan untuk antisipasi suhu udara yang mengalami kenaikan pada Mei-Juli 2025,” tutupnya.

    (rns/rns)