Xcloud.id

provinsi: JAMBI

  • Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) 2025 belum juga ditetapkan dan diumumkan. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama stakeholder terkait sedang merampungkan regulasi baru terkait pengupahan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan yang bakal jadi pedoman penetapan upah minimum 2025 itu dapat terbit pada akhir November 2024.

    “Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan. “Jadi, kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya. 

    Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto, usai Kepala Negara tiba di Tanah Air/

    Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

    “Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

    Dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.  

    “Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, UMP 2024 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, termasuk upah minimum bagi provinsi baru di Indonesia.

    “Nilai rata-rata UMP 2024 adalah Rp3,11 juta,” demikian melansir Satu Data Kemnaker, Sabtu (23/11/2024).

    Berikut daftar lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi:

    Aceh – Rp3,460,672.00
    Sumatera Utara – Rp2,809,915.00
    Sumatera Barat – Rp2,811,449.27
    Riau – Rp3,294,625.56
    Jambi – Rp3,037,121.85
    Sumatera Selatan – Rp3,456,874.00
    Bengkulu – Rp2,507,079.24
    Lampung – Rp2,716,497.00
    Bangka Belitung – Rp3,640,000.00
    Kepulauan Riau – Rp3,402,492.00
    DKI Jakarta – Rp5,067,381.00
    Jawa Barat – Rp2,057,495.00
    Jawa Tengah – Rp2,036,947.00
    DI. Yogyakarta – Rp2,125,897.61
    Jawa Timur – Rp2,165,244.30
    Banten – Rp2,727,812.11
    Bali – Rp2,813,672.00
    Nusa Tenggara Barat – Rp2,444,067.00
    Nusa Tenggara Timur – Rp2,186,826.00
    Kalimantan Barat – Rp2,702,616.00
    Kalimantan Tengah – Rp3,261,616.00
    Kalimantan Selatan – Rp3,282,812.21
    Kalimantan Timur – Rp3,360,858.00
    Kalimantan Utara – Rp3,361,653.00
    Sulawesi Utara – Rp3,545,000.00
    Sulawesi Tengah – Rp2,736,698.00
    Sulawesi Selatan – Rp3,434,298.00
    Sulawesi Tenggara – Rp2,885,964.04
    Gorontalo – Rp3,025,100.00
    Sulawesi Barat – Rp2,914,958.08
    Maluku – Rp2,949,953.00
    Maluku Utara – Rp3,200,000.00
    Papua Barat – Rp3,393,500.00
    Papua – Rp4,024,270.00
    Papua Tengah – Rp4,024,270.00
    Papua Pegunungan – Rp4,024,270.00
    Papua Selatan – Rp4,024,270.00
    Papua Barat Daya – Rp3,393,500.00

  • Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Jakarta (ANTARA) – Jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan laporan Knight Frank Wealth Report 2023, jumlah individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 171.740 orang. Jumlah ini mencakup individu yang memiliki kekayaan berupa aset minimal 1 juta dolar AS atau sekitar Rp15,9 miliar, tidak termasuk tempat tinggal utama mereka

    Bukan itu saja, Indonesia juga memiliki sejumlah individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) atau yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 30 juta dolar AS. Jumlah crazy rich ini di Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang.

    Pertumbuhan jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan muncul dan berkembangnya family office di negeri ini.

    Family office merupakan entitas yang mengelola kekayaan para individu tersebut, dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.

    Entitas tersebut memainkan peran penting dalam membantu individu dan keluarga kaya mematuhi peraturan pajak domestik maupun internasional, dengan cara yang sah dan efisien. Sehingga dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, seperti pelaporan kekayaan lintas negara, menjadi kebutuhan utama yang dipenuhi bagi family office.

    Untuk itu penting bagi pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengembangan regulasi khusus yang mampu membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, serta menyediakan insentif pajak yang mendorong transparansi dan kepatuhan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pengelolaan kekayaan yang efektif, tetapi juga mencegah risiko penghindaran pajak yang bisa merugikan pendapatan negara.

    Pajak family office

    Pengenaan pajak pada family office ini terkait dengan beberapa teori dan prinsip pengenaan perpajakan.

    Konsep keadilan dalam pengenaan pajak (justice in taxation) menegaskan bahwa entitas atau individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak yang proporsional dengan kekayaan mereka, sehingga apabila dikaitkan dengan konsep family office, aturan pajak yang adil dapat mendorong pembayaran pajak sesuai kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial keluarga dengan kekayaan tinggi.

    Kemudian prinsip efisiensi pajak, menitikberatkan pada optimalisasi pengenaan pajak tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dalam operasional family office, strategi pengurangan beban pajak seringkali diterapkan untuk menjaga efisiensi modal dan mengurangi kebocoran keuangan, meski praktik ini memerlukan batasan yang jelas agar tidak merugikan negara.

    Family office biasanya memiliki struktur keuangan yang kompleks, melibatkan aset internasional, investasi, hingga trust fund. Oleh karenanya, strategi perpajakan berbasis risiko bertujuan memastikan bahwa praktik pengelolaan kekayaan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai regulasi.

    Di beberapa negara, pengenaan pajak untuk Family Office ini bisa dijadikan pembelajaran. Di Amerika Serikat misalnya, Family Office diatur dengan baik dalam sistem perpajakan. Mereka dikenakan pajak korporasi atau sebagai entitas passthrough dengan keuntungan investasi yang dikenakan pajak berlapis (baik pada tingkat perusahaan dan tingkat pribadi). Namun, ada juga sejumlah insentif yang ditujukan untuk menstimulasi pengelolaan kekayaan secara transparan.

    Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil menarik family office dengan memberikan perlakuan pajak yang ramah. Terdapat skema pajak yang mendorong pendirian family office melalui berbagai insentif, termasuk pengecualian pajak atas penghasilan investasi yang dikelola oleh family office, dengan syarat bahwa mereka berinvestasi di negara tersebut dan mematuhi ketentuan investasi lokal.

    Contoh lain adalah Swiss. Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam manajemen kekayaan pribadi, Swiss memiliki aturan pajak yang memungkinkan fleksibilitas dan kerahasiaan bagi family office. Meskipun pajak relatif rendah, pengelolaan dana tetap mematuhi standar transparansi keuangan global.

    Berdasarkan hasil riset oleh Asosiasi Family Office Asia pada 2022, pengelolaan family office yang diatur dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 15 hingga 20 persen di negara-negara berkembang. Lebih lanjut, studi lainnya yang pernah yang dilakukan oleh Price waterhouse Cooper (PwC) menunjukkan bahwa negara-negara dengan insentif pajak family office berhasil menarik investasi asing yang signifikan.

    Tantangan dan strategi

    Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menentukan kebijakan perpajakan bagi family office, termasuk ketiadaan kerangka hukum yang spesifik. Dalam hal ini belum ada aturan jelas yang membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, sehingga mereka cenderung diperlakukan seperti badan usaha biasa.

    Seharusnya ketika kekayaan bertambah besar, kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi lebih rumit.

    Tantangan berikutnya adalah potensi risiko penghindaran pajak, yaitu dalam hal ini family office dapat menjadi sarana untuk penghindaran pajak, terutama jika tidak diatur dengan baik. Hal ini juga tidak lepas dari layanan investasi yang disediakan oleh family office yang sifatnya menyeluruh, mulai dari investasi tradisional hingga alternatif seperti venture capital, properti, dan filantropi.

    Untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan family office, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan.

    Pertama, adanya pengembangan regulasi khusus. Pemerintah Indonesia dapat menyusun kerangka hukum yang membedakan family office dari entitas lainnya, serupa dengan negara-negara seperti Singapura. Regulasi ini dapat mencakup batasan modal minimal, syarat investasi, dan insentif pajak.

    Kedua, dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah, berupa keringanan pajak bagi family office yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas atau mengadopsi prinsip tata kelola keuangan yang transparan.

    Langkah ketiga, adalah dengan mewujudkan peningkatan kepatuhan pajak dengan mengupayakan peningkatan sistem pelaporan pajak, penerapan teknologi pajak, dan edukasi terhadap pemilik kekayaan tinggi mengenai kepatuhan, sehingga itu semua dapat menjadi solusi untuk mengurangi penghindaran pajak.

    Strategi implementasi yang tepat diharapkan dapat menjadi sarana penting dalam pengelolaan kekayaan yang transparan dan kontribusi kekayaan keluarga terhadap perekonomian nasional di Indonesia.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap jika diminta melakukan suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.

    Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024) lalu. Prabowo optimis Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050. 

    Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan sebelumnya, yaitu emisi nol pada 2060. Menurut Prabowo, pensiun dini PLTU tenaga batu bara bisa terealisasi dalam 15 tahun ke depan lantaran RI memiliki cadangan geothermal atau panas bumi yang melimpah.

    Terkait hal itu, Bahlil menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk komitmen Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060. Oleh karena itu, dirinya pun siap mengejar target tersebut.

    “Sudah barang tentu dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Dia pun segera melakukan kajian untuk pensiun dini sejumlah PLTU. Sebab, transisi menuju energi baru terbaru (EBT) menjadi keniscayaan.

    Di sisi lain, Bahlil memastikan proses transisi energi itu tak membebani keuangan negara.

    “Jadi kita mau [transisi energi], tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu pasti harganya mahal,” ucap Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil bersama para pemangku kepentingan harus memutar otak untuk menemukan skema terbaik. Ini khususnya terkait pembiayaan.

    “Ini yang kita lagi ada exercise tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan, orang pemerintah presiden, ya kita harus lakukan,” tuturnya.

    Bahlil menambahkan bahwa dirinya bakal segera bertemu Prabowo untuk meminta arahan lebih teknis terkait suntik mati PLTU tersebut.

    “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan meminta arahan-arahan lebih teknis,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. PLTU itu tersebar di berbagai provinsi. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit.

    PLTU juga banyak tersebar Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat.

    Sementara, Papua Barat hanya memiliki satu PLTU di wilayahnya. Posisinya diikuti oleh enam provinsi yang sama-sama memiliki enam PLTU, yaitu Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

    Adapun, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Yogyakarta dan Maluku. Sementara, PLTU yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia adalah PLTU Jawa 7. PLTU yang terletak di Kabupaten Serang, Banten tersebut berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dari dua unit.

  • Prabowo undang Raja Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia

    Prabowo undang Raja Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers mengenai kunjungan kerja di London, Inggris, Kamis (21/11/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo undang Raja Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 22 November 2024 – 09:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Inggris mengatakan dirinya secara khusus mengundang Raja Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia.

    “Beliau sudah ke Indonesia dua kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi,” kata Presiden memberikan pernyataan pers mengenai kunjungan kerja di Inggris dalam YouTube Sekretariat Presiden dikutip di Jakarta, Jumat.

    Undangan tersebut disampaikan Prabowo di sela pertemuan dengan Raja Charles III yang juga membahas topik lain, seperti isu lingkungan dan pelestarian alam.

    Apabila Raja Charles III memenuhi undangan tersebut, kunjungan ke Indonesia akan bermakna karena itu akan menjadi pertama kalinya ia berkunjung sebagai raja. Sebelumnya, Raja Charles III mengunjungi Indonesia dalam dua kesempatan dan kala itu masih menyandang status sebagai Pangeran.

    Kunjungan pertamanya dilakukan pada 1989 saat ia didampingi istrinya kala itu Putri Diana. Sementara untuk kunjungan keduanya dilakukan pada 2008 berlangsung sekitar satu pekan. Kunjungan itu diisi dengan banyak dialog membahas isu lingkungan dan humanitarian.

    Kunjungan kedua Charles itu dimulai dengan pertemuan dan dialog bersama para tokoh agama Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ia juga sempat meninjau kerja sama Proyek Hutan Harapan di Jambi dan membahas isu perubahan iklim hingga pemanasan global.

    Ia juga melakukan pertemuan dengan Kepala Negara yang saat itu ialah Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Charles kemudian melakukan presidential lecture. Dalam kunjungan di lain hari, ia juga mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah dan menikmati kawasan wisata bersejarah di Indonesia.

    Sumber : Elshinta.Com

  • RI Siaga Hujan Lebat-Cuaca Ekstrem, Ini 4 Penyebabnya Menurut BMKG

    RI Siaga Hujan Lebat-Cuaca Ekstrem, Ini 4 Penyebabnya Menurut BMKG

    Daftar Isi

    Berikut 4 dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan menurut BMKG:

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, ada potensi cuaca ekstrem yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan ini berlaku untuk periode 22-28 November 2024.

    Disebutkan, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat telah terjadi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Selatan.

    Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena atmosfer, termasuk perlambatan angin yang berperan meningkatkan intensitas curah hujan di beberapa daerah.

    “Menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan periode 22-28 November 2024, dikutip dari situs resmi, Jumat (22/11/2024).

    BMKG juga meminta masyarakat membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir. Selain it, agar menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana serta mempersiapkan perlengkapan darurat. Serta, memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, baik situs resmi maupun media sosial, juga aplikasi infoBMKG.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru,” tegas BMKG.

    Dalam sepekan ke depan, BMKG mengingatkan pola cuaca Indonesia yang masih akan mengalami peningkatan hujan.

    1. Bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu

    – memberikan dampak tidak langsung maupun tidak langsung terhadap cuaca dan perairan di wilayah Indonesia bagian barat

    2. Dipole Mode Negatif

    – berlangsung konsisten
    – fenomena ini meningkatkan pasokan uap air yang memperkuat curah hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia

    3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

    – diprediksi akan aktif di wilayah barat Indonesia
    – mendukung pembentukan awan hujan di Sumatra, Kalimantan bagian barat, dan sebagian Jawa

    4. Gelombang Rossby dan Kelvin

    – memperkuat peluang pembentukan awan hujan signifikan di wilayah barat dan timur Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini diperkirakan akan meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, meliputi wilayah dari Barat hingga Timur Indonesia,” sebut BMKG.

    “BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, akan terjadi selama periode 22-28 November 2024,” ungkap BMKG.

    Berikut wilayah masuk yang diperingatkan BMKG akan mengalami hujan disertai kilat, dan angin kencang, periode 22-28 November 2024:

    Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

    Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara

    Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    “Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah pesisir barat Sumatra Utara hingga Bengkulu selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” tulis BMKG.

    Foto: Cuaca di Indonesia Kamis (21/11/2024). (Dok: BMKG)
    Cuaca di Indonesia Kamis (21/11/2024). (Dok: BMKG)

    (dce/dce)

  • Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dampak perubahan iklim belum pernah senyata saat ini, mulai dari rekor suhu panas di beberapa daerah di Indonesia karena meningkatnya temperatur planet, sampai banjir rob di pesisir akibat kenaikan tinggi muka air laut. Semua fakta ini memperlihatkan urgensi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

    Langkah mitigasi dan adaptasi sendiri sudah menjadi fokus pemerintah Indonesia, jauh sebelum meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, salah satunya melalui Program Kampung Iklim yang dimulai sejak 2012, sebagai bukti nyata upaya langsung di tingkat tapak untuk menyiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

    Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Foresty and other land uses/FOLU) yang merupakan faktor penyumbang emisi terbesar untuk Indonesia, bersama dengan sektor energi. Salah satu langkah yang didorong adalah pemberdayaan masyarakat, tanpa mengkonversi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan, baik oleh perusahaan pemilik izin maupun oleh pemerintah.

    Dari beberapa contoh program yang dilakukan pemerintah tersebut memerlukan pendanaan yang besar, tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini juga memerlukan dana dari sumber lain, termasuk dari kerja sama dengan komunitas internasional dan perdagangan karbon.

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Laksmi Dhewanthi mengatakan pendanaan perubahan iklim sendiri merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Pemerintah terus melakukan pengembangan berbagai inovasi pendanaan lingkungan yang diperuntukkan bagi penanganan perubahan iklim dan isu lingkungan lain.

    Untuk dana hibah dari komunitas internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk skema pembayaran berdasarkan kinerja (result based payment/RBP) dari keberhasilan menekan deforestasi di Tanah Air.

    Indonesia sendiri menjadi salah satu penerima RBP terbesar karena kinerjanya dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut data pada awal 2024, Indonesia sudah menerima pembayaran untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 dari Green Climate Fund (GFC) sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).

    Selain itu, dari kerja sama dengan Norwegia telah diterima juga RBP untuk pengurangan emisi 11,7 juta ton CO2e pada 2016-2017 dan 20 juta ton CO2e pada 2017-2019.

    Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia telah menyalurkan pendanaan berbasis kinerja sebesar 56 juta dolar AS atau sekitar Rp876 miliar. Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.

    Tidak hanya melalui pemerintah pusat, pendanaan juga diberikan kepada pihak regional, yaitu lewat JAMBI BioCarbon Fund atas pengurangan 14 juta ton CO2e dalam periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024, senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.

    Data yang terbaru, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp1 triliun dari GCF atas upaya pelestarian lingkungan dan hutan pada awal November 2024 ini.

    Pemerintah juga terus mengembangkan beragam skema nilai ekonomi karbon dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim. Hal itu terus didorong mengingat Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen per tahun, didukung dengan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam pidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada Rabu (13/11), Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, sekaligus Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, menyatakan negara kita tengah fokus kepada pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari aksi iklim, sekaligus mendukung pendanaan.

    Potensi karbon Indonesia sendiri, saat ini berada dalam bentuk 557 juta ton kredit karbon yang telah terverifikasi.

    Untuk itu, Indonesia terus mencari negara mitra melaksanakan kerja sama bilateral terkait karbon. Kemitraan itu, salah satunya, yang telah diresmikan adalah kesepakatan penerapan mutual recognition arrangement (MRA) dengan Jepang sebagai model kerja sama bilateral antarnegara pertama di dunia dalam kerangka Perjanjian Paris, khususnya Pasal 6.2.

    MRA sendiri dijalankan atas prinsip kesetaraan antara sistem kredit karbon Indonesia dan negara mitra. Komponen sistem kredit karbon yang saling diakui itu mencakup metodologi aksi mitigasi, penghitungan pengurangan emisi, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta sertifikasi kredit karbon.

    Di Indonesia, sertifikasi karbon itu dikenal dengan nama Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan sementara Jepang memiliki Joint Crediting Mechanism (JCM).

    Untuk masyarakat

    Seluruh dana, baik hibah maupun sumber lain, dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang selain mengelola berbagai dana dari sumber-sumber internasional, juga mengelola yang bersumber dari dalam negeri. Total terdapat Rp24,96 triliun yang dikelola BPDLH.

    Penyaluran dana itu sendiri tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan aksi iklim, upaya konservasi dan penataan lingkungan di tingkat nasional dan provinsi, tapi juga dapat diterima oleh masyarakat langsung lewat Program Layanan Dana Masyarakat Untuk Lingkungan yang diluncurkan pada tahun ini.

    Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto memastikan dukungan pemerintah untuk program aksi iklim di masyarakat, mulai dari komunitas dan kelompok sipil, sampai dengan akademisi yang melakukan penelitian terapan.

    Dana iklim dan dana karbon tersebut, kini dapat diberikan dalam bentuk hibah skala kecil untuk sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam operasinya atau dikenal dengan istilah Adiwiyata. Dana tersebut juga dapat diberikan kepada pejuang lingkungan, seperti penerima Penghargaan Kalptaru, bank sampah induk, pengelola sampah berkelanjutan, dan kelompok masyarakat lain yang melakukan aksi iklim.

    BPDLH juga mengelola beberapa dana filantropi yang dapat dipergunakan untuk mendukung riset terapan dilakukan oleh perguruan tinggi, yang saat ini sudah diberikan kepada 15 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

    Khusus untuk pendanaan langsung ke tingkat tapak, melalui BPDLH, lewat Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, terdapat skala nilai 2.000-50.000 dolar AS.

    Melalui implementasi tersebut, maka isu iklim dan karbon yang terkadang lebih sering dibahas dalam diskusi pemerintahan dan di konferensi internasional, kini menjadi lebih memiliki dampak nyata kepada masyarakat.

    Dengan demikian, inovasi pendanaan iklim dan lingkungan tersebut akan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendukung upaya aksi iklim Indonesia, sekaligus memastikan terjadinya pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PR Besar Ketua KPK Setyo Budiyanto: Pastikan Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi

    PR Besar Ketua KPK Setyo Budiyanto: Pastikan Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Setyo Budiyanto akhirnya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode jabatan 2024-2029.

    Keputusan tersebut ditetapkan langsung oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui rapat pleno yang berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

    Dalam rapat pleno tersebut, Setyo meraih 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu, untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memeroleh 46 dari 48 suara.

    Saat menjabat nanti, Setyo akan didampingi oleh empat wakil ketua KPK, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    Dengan demikian, formasi Pimpinan KPK terdiri dari anggota Polri sebagai ketua, kemudian dua orang jaksa, satu hakim, dan satu orang berlatar belakang auditor.

    Setyo merupakan perwira tinggi Polri bintang 3 yang berpengalaman di bidang reserse. Dia adalah petinggi Polri ketiga yang akan menjadi pimpinan di lembaga antikorupsi tersebut.

    Sebelum Setyo, ada sosok Firli Bajuri dan Taufeiqurachman Ruki. Seperti diketahui, Firli telah mengundurkan diri karena terseret kasus suap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, Taufiequrachman merupakan Ketua KPK Pertama yang berpangkat Irjen.

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Setyo Budiyanto dipilih menjadi Ketua KPK masa jabatan 2024-2029 karena sosok itu memiliki rekam jejak yang matang dalam penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi.

    Menurut dia, mantan Direktur Penyidikan KPK tersebut memiliki penilaian yang baik dari setiap fraksi di DPR RI, sehingga hampir semua Anggota Komisi III DPR RI memilih dirinya untuk menjadi ketua.

    “Jadi pengalaman ini, kematangan yang dia miliki, kemudian jaringan juga, membuat mayoritas memilih dia untuk menjadi ketua KPK lima tahun mendatang,” kata Nasir dilansir dari Antara, Jumat (22/11/2024). 

    Perbesar

    Ambisi Prabowo Berantas Korupsi 

    Banyak pihak menanti gebrakan Setyo Budiyanto untuk menjadi nahkoda KPK serta memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto secara lantang menyatakan komitmennya untuk menjaga jalannya pemerintah tetap bersih dari praktik korupsi dan kolusi.

    Dalam pidato perdananya usai dilantik pada Minggu (20/10/2024), Prabowo mengatakan bangsa Indonesia harus menghadi kenyataan tentang maraknya kebocoran-kebocoran anggaran yang ditimbulkan akibat korupsi. Menurut Prabowo, hal itu menjadi masalah yang membahayakan bagi penerus bangsa jika tidak segera diberantas.

    “Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, jangan takut melihat realita ini,” ujar Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu bahkan menyatakan pemerintahannya harus berani menghadapi dan memberantas korupsi. Dia menyebut praktik rasuah di Tanah Air harus dikurangi secara signifikan. Dia menjelaskan pemerintahannya bakal berupaya menekan potensi korupsi melalui perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan juga dengan digitilasi.

    Saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8), Prabowo Subianto begitu semangat menyinggung pemberantasan korupsi. Ketua Umum Gerindra secara lantang bakal menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
     
    Prabowo, dengan suara tinggi khas jenderal TNI, menegaskan akan mengejar koruptor dengan pasukan khusus hingga ke Antartika.
     
    “Kalaupun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” kata Prabowo disambut riuh tepuk tangan kader Partai Gerindra. 

    Perbesar

    Profil Pimpinan KPK 2024-2029

    Berikut lima nama pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029 beserta rekam jejaknya. 

    1. Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budianto (ketua)

    Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budianto didapuk menjadi Ketua KPK setelah mengantongi mayoritas suara dalam pemilihan di Komisi III. Perwira tinggi Polri itu meraih 46 suara dan 45 suara di antaranya memilih dirinya untuk menjadi ketua.

    Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 ini telah malang melintang di dunia reserse dan satuan tindak pidana korupsi selama berkarir di Polri

    Beberapa jabatan yang pernah dipegang yakni Kepala Satuan Tipikor Polda Lampung, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Penyidik Utama Biro Wassidik Bareskrim Polri, Penyidik Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, dan terakhir Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK.

    Dia juga sempat menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertanian sebelum terpilih menjadi calon pimpinan KPK.

    2. Fitroh Rohcahyanto (wakil ketua)

    Fitroh selaku tokoh yang mengantongi suara terbanyak kedua resmi dicalonkan sebagai Wakil Ketua KPK.

    Dia merupakan praktisi hukum yang memulai karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Agung RI. Setelah malang melintang menjadi pengacara negara, dia mengemban tugas baru di KPK sebagai jaksa.

    Beberapa kasus besar pun pernah dia tangani selama berkarir sebagai jaksa KPK.

    3. Johanis Tanak (wakil ketua)

    Johanis Tanak kembali terpilih sebagai pimpinan KPK.
      
    Dia memiliki latar belakang yang panjang di bidang penegakan hukum, terutama sejak dia bertugas di Kejaksaan Agung RI pada 1989.

    Johanis pernah menempati beberapa posisi strategis di Kejaksaan Agung seperti sebagai Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2020 dan menjadi pejabat fungsional Kejaksaan Agung pada 2021.

    Dia kemudian terpilih untuk pertama kali sebagai pimpinan KPK pada periode 2019-2024.

    4. Ibnu Basuki Widodo (wakil ketua)

    Hakim senior Ibnu Basuki Widodo meraih 33 suara yang menjadikan dia sebagai Wakil Ketua KPK pilihan Komisi III DPR RI.

    Ibnu merupakan sosok yang telah malang melintang di dunia hukum. Dia merupakan hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus di Mahkamah Agung.

    Sebelum mengemban tugas di Mahkamah Agung, Ibnu juga pernah mengemban tugas di lingkungan Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado.

    5. Agus Joko Pramono (wakil ketua)

    Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR RI.

    Pria kelahiran Palembang Sumatera Selatan pada 1 Agustus 1972 ini menjadi calon pimpinan KPK setelah mengantongi 38 suara anggota DPR. Dia mengawali karirnya sebagai dosen ini mulai memasuki lingkungan BPK pada periode 2013-2018.

    Agus masuk menjadi anggota III menggantikan Taufiequrachman Ruki yang saat itu menjabat di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

    Karirnya pun semakin menanjak hingga akhirnya dia didapuk sebagai Wakil Ketua BPK pada periode 2018 hingga Agustus 2023.

  • Orang Tua Protes Isi Menu Makanan Rp10 Ribu di SMA Anaknya, Pihak Katering Lapor Polisi: Dirugikan

    Orang Tua Protes Isi Menu Makanan Rp10 Ribu di SMA Anaknya, Pihak Katering Lapor Polisi: Dirugikan

    TRIBUNJATIM.COM – Protes atas makanan yang disajikan di asrama, puluhan orang tua siswa SMA Titian Teras Jambi mendatangi sekolah, Sabtu (16/11/2024).

    Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak mereka yang tinggal di asrama.

    Mereka merasa kecewa dengan kondisi makanan yang disediakan oleh pihak sekolah.

    Aksi para orang tua yang menggeruduk sekolah inipun viral di media sosial.

    Dari keterangan yang beredar, orang tua siswa, Melan, menyampaikan bahwa keluhan utama yang diterima adalah masalah makanan asrama.

    Menurutnya, menu yang disajikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

    Lalu kualitas makanan dianggap kurang baik serta tidak memenuhi standar kebersihan yang diharapkan.

    “Keluhan ini sudah ada sejak lima bulan lalu. Sampai sekarang, yang paling sering dikeluhkan oleh siswa adalah masalah katering dan kualitas makanan yang buruk,” kata Melan.

    “Banyak menu yang tidak sesuai, dan kebersihan makanan juga menjadi perhatian kami,” imbuh Melan saat ditemui di sekolah.

    Para orang tua berharap agar pihak sekolah segera menanggapi keluhan ini dan memperbaiki kondisi yang dirasakan anak-anak mereka.

    Terutama terkait dengan kualitas makanan di asrama yang menjadi salah satu fasilitas penting bagi para siswa yang tinggal di sana.

    Kepala SMA Titian Teras H Abdul Rahman Sayuti, Karnama pun membantah tuduhan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa dalam kondisi tidak layak.

    Ia memastikan bahwa pihak sekolah selalu mengontrol makanan yang disajikan untuk siswa setiap hari, termasuk mengkonsumsi makanan yang sama dengan para siswa.

    Ilustrasi puluhan orang tua siswa SMA Titian Teras Jambi protes kualitas makanan di asrama (ISTIMEWA)

    “Kami memastikan tidak ada masalah dalam pemberian makanan kepada siswa.”

    “Karena kami juga melakukan kontrol dan ikut makan makanan yang sama,” ujar Karnama, Senin (18/11/2024).

    Karnama menjelaskan bahwa proses pemilihan pihak ketiga (katering) dilakukan melalui lelang terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah. 

    Selain itu, evaluasi dan kontrol terhadap kualitas makanan dilakukan secara berkala.

    “Proses menentukan pihak ketiga dilakukan secara transparan, dengan melibatkan banyak pihak.”

    “Kontrol terhadap makanan juga dilakukan secara berkala,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa jumlah siswa Titian Teras saat ini lebih dari 700 orang.

    Namun hanya segelintir yang menyuarakan protes terkait kualitas makanan.

    Untuk satu menu, anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp10.000 per porsi, dengan total Rp30.000 per hari untuk tiga kali makan.

    “Dengan anggaran tersebut, tentu kami tidak bisa menyajikan menu mewah, tetapi kami memastikan kandungan gizi setiap menu seimbang,” ungkap Karnama.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihak katering yang dipilih sudah dilengkapi dengan ahli gizi untuk memastikan menu makanan yang disajikan sesuai kebutuhan nutrisi siswa.

    “Dengan adanya ahli gizi, kami memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi siswa,” tutup Karnama.

    CV Global Prima selaku perusahaan penyedia makanan untuk siswa SMA Titian Teras H Abdurahman Sayuti pun merasa dirugikan.

    Pihak katering menyayangkan viralnya video yang menyebut makanan di sekolah tersebut tidak layak konsumsi.  

    Pengawas lapangan CV Global Prima, Aldiyansah menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan dan memulihkan nama baik perusahaan.  

    “Kami sudah sangat dirugikan. Nama baik perusahaan rusak, maka kami akan menempuh jalur hukum untuk perkara ini,” ujar Aldiyansah saat dikonfirmasi Tribun Jambi, Senin (18/11/2024).  

    Menurut Aldiyansah, pihaknya tengah mengumpulkan bukti sebelum melaporkan kasus ini ke Polda Jambi.

    Ia meyakini bahwa semua makanan yang disediakan oleh CV Global Prima telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan pengawasan ketat yang dilakukan secara rutin.  

    “Kami memiliki petugas yang selalu standby di SMA Titian Teras untuk memastikan mutu makanan,” katanya.

    Aldiyansah, pengawas lapangan CV Global Prima (Tribun Jambi/yon rinaldi)

    Aldiyansah mempertanyakan, mengapa siswa yang mengeluhkan makanan tidak langsung melapor kepada petugas katering yang ada di lokasi atau ke pihak sekolah.  

    “Jika memang ada makanan basi atau tidak layak, kenapa tidak langsung dilaporkan?”

    “Selain itu, jika makanan itu benar-benar tidak layak, mestinya siswa yang memakannya akan mengalami sakit, seperti diare.”

    “Sampai saat ini, tidak ada laporan medis semacam itu,” ungkap Aldiyansah.  

    Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut tidak dapat menunjukkan bukti nyata terkait klaim makanan basi atau tidak layak konsumsi.  

    “Kami akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Aldiyansah.  

    CV Global Prima berharap langkah hukum ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain tanpa bukti.

    Laporan tersebut akhirnya dimediasi oleh pihak sekolah dan yang memberikan tuduhan meminta maaf.

    “Kemarin kita sudah melaporkan, namun terlapor menangis saat dimediasi dan meminta damai, makanya kami tarik laporan. Eh, sekarang malah diulang lagi,” ujar Aldiansyah.

    “Untuk itu kali ini, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

    Aldiansyah curiga bahwa isu tentang makanan yang tidak layak ini karena persaingan bisnis.

    Hal ini karena tuntutan mereka adalah mengganti katering.

    “Kami yakin makanan yang kami berikan tidak ada yang tidak layak, makanya kami curiga ke sana,” ungkap Aldiansyah.

    Sementara itu, kecurigaan yang sama disampaikan sang Kepsek, Karnama.

    Ia menceritakan, pihak wali murid yang protes pernah mengajukan permohonan untuk menjadi perusahaan penyedia makanan di SMA Titian Teras.

    “Kami menduga, ya, karena mereka itu pernah menyodorkan nama tertentu untuk menggantikan pihak katering saat ini,” ujarnya.

    Namun pihak sekolah tentu tidak bisa mengakomodir permintaan wali murid tersebut, karena sudah memiliki perjanjian dan kontrak dengan perusahaan saat ini.

    Selain itu Karnama menjelaskan, untuk menjadi vendor katering di SMA TT harus melalui lelang terbuka dan melibatkan banyak pihak, termasuk komite sekolah.

    Hal ini juga ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Samsurizal.

    Ia mengatakan, untuk masalah katering dilakukan secara lelang terbuka dan melibatkan banyak pihak.

    “Saya sebagai kepala dinas saja tidak bisa mengintervensi perusahaan yang akan bekerja sama dengan TT, karena mereka lelang terbuka,” pungkasnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembal menginformasikan harga terbaru setelah melakukan penyesuaian harga BBM atau Bahan Bakar Minyak terhitung mulai hari Jumat 1 November 2024.

    Sejumlah kenaikan harga berlaku pada beberapa jenis produk BBM non subsidi.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina, penyesuaian harga dikaji setiap bulannya sesuai dengan standar aturan yang telah berlaku.

    “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis Pertamina dalam laman resminya dikutip Tribun Jateng pada Kamis (31/10/2024) malam. 

    Terkait kebijakan tersebut berikut sejumlah harga BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian diantaranya Pertamax Turbo (RON 95) di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari harga Rp 13.250 per liternya menjadi Rp 13.500 per liternya atau sebesar Rp 250.

    Begitu juga dengan Pertamax Green 95 yang semula seharga Rp 12.800 per liternya menjadi Rp 13.150 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 450.

    Dexlite mengalami kenaikan dari harga semula Rp 12.700 per liternya menjadi Rp 13.050 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 350.

    Lantas, bagaimana dengan harga BBM jenis lainnya?

    Berikut Daftar Harga BBM Lengkap yang Berlaku di Seluruh Wilayah di Indonesia:

    1. Provinsi Aceh
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440

    2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    – Harga Pertalite: Rp 0.000 
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Pertamax: Rp11.100
    – Harga Dexlite: Rp11.900
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    3. Provinsi Sumatra Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.650
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    4. Provinsi Sumatra Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp 13.800
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    5. Provinsi Sumatra Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.730

    6. Provinsi Riau
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    7. Provinsi Kepulauan Riau
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    8. Free Trade Zone (FTZ) Batam
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp11.500
    – Harga Pertamax Turbo: Rp12.500
    – Harga Dexlite: Rp12.100
    – Harga Pertamina Dex: Rp12.500

    9. Provinsi Jambi
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    10. Provinsi Bengkulu
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.500
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    11. Provinsi Bangka Belitung
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    12. Provinsi Lampung
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    13. Provinsi Banten
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    14. Provinsi DKI Jakarta
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    15. Provinsi Jawa Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    16. Provinsi Jawa Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    17. Provinsi Jawa Timur
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp 13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    18. Provinsi DI Yogyakarta
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    19. Provinsi Bali
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    20. Provinsi NTB
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp 12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    21. Provinsi NTT
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    22. Provinsi Kalimantan Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    23. Provinsi Kalimantan Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    24. Provinsi Kalimantan Timur
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    25. Provinsi Kalimantan Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    26. Provinsi Kalimantan Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.500
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    27. Provinsi Sulawesi Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    28. Provinsi Gorontalo
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    29. Provinsi Sulawesi Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    30. Provinsi Sulawesi Tenggara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    31. Provinsi Sulawesi Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    32. Provinsi Sulawesi Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    33. Provinsi Maluku 
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    34. Provinsi Maluku Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    35. Provinsi Papua
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    36. Provinsi Papua Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    37. Provinsi Papua Barat Daya
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    38. Provinsi Papua Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    39. Provinsi Papua Pegunungan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    40. Provinsi Papua Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000 
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Pertamax Rp12.400
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-).

    (*)

  • Tiga dari Lima Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Berstatus Orang Dalam

    Tiga dari Lima Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Berstatus Orang Dalam

    Jakarta: Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Dari kelima nama yang terpilih, tiga di antaranya memiliki latar belakang sebagai orang dalam atau pernah menjabat di KPK, yaitu Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Johanis Tanak. 

    Berikut profil singkat mereka:

    1. Setyo Budiyanto

    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapoldo bua Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.

    Baca juga: Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    2. Fitroh Rohcahyanto
    Fitroh adalah mantan Direktur Penuntutan KPK. Ia pernah terlibat dalam penanganan kasus besar seperti korupsi e-KTP dan suap proyek di Mandailing Natal pada 2013. Selama 11 tahun, ia mengabdi di KPK sebelum kembali ke Kejaksaan Agung. Sosoknya dikenal kuat dalam bidang penuntutan korupsi.

    3. Johanis Tanak
    Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ia sebelumnya adalah seorang jaksa yang pernah memegang jabatan Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia bergabung ke KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 2022.

    Berikut 5 nama capim KPK terpilih:

    1. Johanis Tanak 48 suara 
    2. Fitroh Rohcahyanto 48 suara
    2. Setyo Budiyanto 46 suara
    4. Agus Joko Pramono 39 suara
    5. Ibnu Basuki Widodo 33 suara.

    Jakarta: Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Dari kelima nama yang terpilih, tiga di antaranya memiliki latar belakang sebagai orang dalam atau pernah menjabat di KPK, yaitu Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Johanis Tanak. 
     
    Berikut profil singkat mereka:

    1. Setyo Budiyanto

    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapoldo bua Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
     
    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
    Baca juga: Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    2. Fitroh Rohcahyanto

    Fitroh adalah mantan Direktur Penuntutan KPK. Ia pernah terlibat dalam penanganan kasus besar seperti korupsi e-KTP dan suap proyek di Mandailing Natal pada 2013. Selama 11 tahun, ia mengabdi di KPK sebelum kembali ke Kejaksaan Agung. Sosoknya dikenal kuat dalam bidang penuntutan korupsi.

    3. Johanis Tanak

    Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ia sebelumnya adalah seorang jaksa yang pernah memegang jabatan Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia bergabung ke KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 2022.

    Berikut 5 nama capim KPK terpilih:

    1. Johanis Tanak 48 suara 
    2. Fitroh Rohcahyanto 48 suara
    2. Setyo Budiyanto 46 suara
    4. Agus Joko Pramono 39 suara
    5. Ibnu Basuki Widodo 33 suara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)