Xcloud.id

provinsi: JAMBI

  • Tol Trans Sumatera Bakal Nambah 62,4 Km, Ini Ruasnya

    Tol Trans Sumatera Bakal Nambah 62,4 Km, Ini Ruasnya

    Jakarta –

    Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Betung-Tempino-Jambi Seksi 1 sepanjang 62,4 kilometer (km) dikebut. Ruas ini akan menjadi tambahan alternatif penghubung Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

    Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi akan tersambung sepanjang 170,73 km dan terbagi menjadi tiga seksi utama, yakni Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km, Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 54,32 km, dan Seksi 3 Bayung Lencir-Sp. Ness sepanjang 52,59 km.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengatakan, saat ini progres konstruksi telah mencapai 30,83%, sementara progres pembebasan lahan mencapai 43,35%. Seksi 1 ruas ini juga telah tersedia Interchange Betung, sementara pekerjaan perkerasan untuk Akses Betung telah rampung seluruhnya.

    “Paralel dengan pelaksanaan pekerjaan utama yang ditargetkan selesai pada Triwulan I Tahun 2027, juga dibagun Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang saat ini dalam tahap penyelesaian,” tutur kata Mardiansyah, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Selain jalan utama, ruas ini juga dilengkapi 5 (lima) interchange (IC), diantaranya yaitu IC Betung sepanjang 2,2 km, IC Tungkal Jaya sepanjang 3,31 km, IC Bayung Lencir sepanjang 2,98 km, IC Tempino sepanjang 1,87 km, dan IC Ness sepanjang 2,07 km. Lalu akan ada empat pasang TIP yang berlokasi di KM 24+600 Seksi 1 Jalur A & B, KM 73+550 Seksi 2 Jalur A & B, KM 125+600 Seksi 3 Jalur A & B, serta KM 158+000 Seksi 3.

    Lebih lanjut, Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi menghubungkan Kecamatan Betung di Kabupaten Banyuasin menuju Kecamatan Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin, dan selanjutnya akan tersambung hingga Kota Jambi. Ruas ini juga akan terintegrasi dengan jalur JTTS menuju Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung.

    Pembangunan Tol Trans Sumatera

    Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat di Sumatera Selatan. Dengan panjang 170,73 km, waktu tempuh dari Kota Jambi menuju Betung yang semula sekitar 6 jam dapat dipersingkat menjadi hanya 2 jam, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin hingga Kota Palembang.

    “Hutama Karya berkomitmen senantiasa berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan baik pusat atau daerah untuk memastikan pembangunan ruas tol ini berjalan tepat waktu serta memenuhi standar keamanan dan mutu terbaik. Kami berharap kehadiran jalan tol ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Mardiansyah.

    Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang kurang lebih 1.235 km, mencakup ruas yang beroperasi penuh maupun dalam tahap konstruksi. Ruas-ruas operasional di antaranya Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Indralaya-Prabumulih (64 km), dan Tol Betung-Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir-Tempino) (52,1 km).

    Kemudian ada Tol Bengkulu-Taba Penanjung (16,7 km), Tol Pekanbaru-Dumai (132 km), Tol Medan-Binjai (17 km), Tol Binjai-Pangkalan Brandan (58 km), Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar (55,4 km), Tol Padang-Sicincin (35,4 km), Tol Indrapura-Kisaran (48 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Sinaksak (91 km), serta Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2-6 (49 km).

    (shc/hns)

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

  • Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    JAKARTA – Sebanyak 264 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulanya akan dibangun pada tahun ini. Akan tetapi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut, pembangunan dapur MBG itu hanya akan dilakukan di 222 lokasi saja.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 November.

    “Beberapa tidak siap dilaksanakan pada 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan dalam proses pengalihan kepada pemerintah daerah yang masih belum terbit,” ungkap Bisma.

    Dengan demikian, jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian PU pada 2025 ini adalah sebanyak 222 lokasi tersebar di 29 provinsi Indonesia.

    Bisma menjelaskan, 152 dapur MBG akan dibangun dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Rinciannya, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket Gedung SPPG 1 itu akan dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp639,2 miliar dengan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,30 miliar.

    Kemudian, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Paket Gedung SPPG 2 tersebut akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp581,2 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan kontrak Rp6,30 miliar.

    “Memperhatikan jumlah sebaran lokasi tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2 dan 3,” katanya.

    Adapun acuan desain pembangunan SPPG yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Sesuai prototipe desain SPPG itu, nantinya bangunan gedung SPPG sudah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dapur higienis dengan menggunakan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur.

    Berikutnya, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai dilapisi epoxy aman terhadap jamur serta dilengkapi dengan sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan air limbah.

    Kemudian juga dilengkapi peralatan pemadam kebakaran dan menggunakan konstruksi modular, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat.

  • Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak pembangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi.

    Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor, dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto di Jakarta, Jumat, menjelaskan sebenarnya pihaknya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, namun tahun ini Kementerian PU hanya bisa membangun di 222 lokasi.

    Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung.

    “Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya,” katanya.

    Bisma mengatakan bahwa paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi.

    Pada penandatanganan kali ini, pemerintah meneken dua paket fisik dan dua paket supervisi.

    Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp639,23 miliar, sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp7,31 miliar.

    Sementara itu, Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar, sedangkan supervisinya dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp6,31 miliar.

    Adapun Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Bisma juga menyampaikan bahwa prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis.

    Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy, serta dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

    Sebelumnya, Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan SPPG.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Blok Jabung Masuki Tahap Penawaran PI ke Daerah, Tambah Produksi Migas Nasional

    Blok Jabung Masuki Tahap Penawaran PI ke Daerah, Tambah Produksi Migas Nasional

    Liputan6.com, Jakarta Proses penawaran Participating Interest (PI) maksimum 10% di Wilayah Kerja (WK) atau Blok Jabung berlanjut.

    Hal ini seiring dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pembukaan Data oleh PetroChina International Jabung Ltd, yang merupakan operator WK Jabung, bersama dengan BUMD Provinsi Jambi PT Jambi Indoguna Internasional, pada Rabu (12/11/2025).

    PT Jambi Indoguna Internasional telah ditunjuk sebagai calon investor alokasi Participating Interest maksimum 10%, sejalan dengan skema Participating Interest yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016.

    Penandatanganan ini merupakan capaian penting dalam proses penawaran PI WK Jabung yang telah berjalan sejak Maret 2023 dan merefleksikan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

    Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Pansus PI DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, Inspektur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Asep Herman dan perwakilan Kantor SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan turut hadir menyaksikan acara penandatanganan.

    PetroChina Jabung, bersama dengan seluruh pemegang PI WK Jabung lainnya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Jabung, PETRONAS Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung, menyatakan dukungan penuh mereka dalam keberlanjutan proses ini dan berharap proses Pembukaan Data dapat berjalan lancar dan transparan.

    Alokasi Participating Interest bagi BUMD diharapkan dapat meningkatkan peran daerah dalam pengembangan hulu minyak dan gas bumi serta peningkatan nilai tambah dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

    Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, PetroChina juga mendapat dukungan penuh SKK Migas untuk pelaksanaan penawaran PI di Wilayah Kerja Jabung.

     

     

     

  • Kasus Penculikan Bilqis Bongkar Sindikat TPPO Modus Adopsi Ilegal, Bakal Ada Tersangka Baru

    Kasus Penculikan Bilqis Bongkar Sindikat TPPO Modus Adopsi Ilegal, Bakal Ada Tersangka Baru

    Polisi menyebut bahwa penyelidikan kasus Bilqis turut membuka tabir praktik perdagangan anak yang dijalankan melalui skema adopsi ilegal. Salah satunya dilakukan oleh tersangka utama, Sri Yuliana, sebelum menculik Bilqis.

    “Tersangka SY ini punya lima anak dan mengakui telah menyerahkan tiga anaknya untuk diadopsi oleh orang yang tidak dikenal di Makassar, hanya dengan menerima uang Rp 300 ribu,” ujar Djuhandhani.

    Penyidik masih menelusuri siapa pihak yang mengadopsi ketiga anak tersebut dan bagaimana proses penyerahannya. Dua anak SY lainnya kini dititipkan di UPTD-PPA Kota Makassar.

    Sementara itu, tersangka Nadia Hutri dari Sukoharjo diduga aktif menjadi perantara adopsi ilegal melalui media sosial sejak Mei 2025. Ia memanfaatkan jaringan Facebook dan Instagram untuk mempertemukan ibu kandung dengan calon pembeli.

    “NH sejak Mei 2025 aktif menjadi perantara adopsi ilegal melalui Facebook dan Instagram. Pada Agustus, ia dua kali menjadi perantara adopsi bayi dari ibu kandung di Jakarta kepada MA dengan imbalan Rp 1 juta dan Rp 1,3 juta,” beber Kapolda.

    Peran lebih besar terungkap pada tersangka Meriana, yang disebut membeli dan menjual kembali bayi serta anak-anak melalui seorang anggota Suku Anak Dalam berinisial L.

    “MA telah melakukan sedikitnya tujuh transaksi jual-beli anak pada Agustus hingga September 2025. Ia membeli dari ibu kandung seharga Rp 16 juta hingga Rp 22 juta, lalu menjual kembali dengan harga Rp 26 juta sampai Rp 28 juta,” jelasnya.

    Dalam operasinya, Meriana dibantu suaminya, Adefrianto Saputra, serta seorang sopir untuk mengantar anak-anak ke Jambi dan menyerahkannya kepada L. Sedikitnya sembilan anak tercatat terlibat dalam transaksi tersebut.

    “Kemudian saudara AS dibantu oleh seorang sopir untuk mengantar anak ataupun korban di Jambi dan diserahkan kepada L, dengan total jumlah anak-anak sembilan kasus, sembilan anak,” pungkas Djuhandhani.

  • Cara Cek Oli Asli atau Palsu, Awas Ketipu!

    Cara Cek Oli Asli atau Palsu, Awas Ketipu!

    Jakarta –

    Banyak oli palsu beredar di pasaran. Bagaimana supaya tidak ketipu saat beli oli?

    Federal Oil, lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) membongkar peredaran oli tidak seusai spesifikasi atau palsu di Kalimantan Timur.

    Setelah sebelumnya mengungkap kasus serupa di Jambi, kali ini tim investigasi Federal Oil berhasil menemukan peredaran pelumas yang tidak sesuai spesifikasi di dua kota besar Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

    Pertama, Bengkel Puncak Motor, Balikpapan ditemukan 25 botol pelumas jenis Federal Ultratec yang tidak sesuai spesifikasi. Pemilik bengkel, Bong, telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf. Kedua, Bengkel VM Motor, Samarinda, ditemukan 5 karton dan 19 botol pelumas jenis Federal Ultratec dan Federal Matic Ultratec yang tidak sesuai spesifikasi. Pemilik, Victor, juga telah mengakui kesalahannya secara terbuka.

    Pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi oknum yang mencoba meraup untung dari produk palsu.

    Federal menemukan fakta kedua bengkel itu mendapatkan oli dari oknum pengedar dari Jakarta. Oknum ini dilaporkan mengirimkan barang secara langsung saat kunjungan pribadi, tanpa menggunakan jasa kurir, sehingga keberadaannya masih terus ditelusuri.

    “Kami terus melakukan berbagai upaya sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi konsumen. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, mitra bengkel, dan masyarakat,” ujar Alfin Kurniadi.

    Untuk menjamin kualitas dan kenyamanan maksimal, PT EMLI mengimbau konsumen untuk membeli produk Federal Oil di bengkel resmi, seperti Federal Oil Center, atau melalui official store di marketplace. Konsumen bisa memverifikasi keaslian produk dengan melakukan scan QR Code yang tertera di belakang label kemasan.

    Federal Oil menyatakan akan terus mendukung program pemerintah dalam memberantas pelumas tidak sesuai spesifikasi demi menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara di Indonesia.

    (riar/riar)

  • Eks Pegawai Bank Jambi yang Bobol Rp 7,1 Miliar Dana Nasabah Divonis 10 Tahun Penjara Regional 18 November 2025

    Eks Pegawai Bank Jambi yang Bobol Rp 7,1 Miliar Dana Nasabah Divonis 10 Tahun Penjara Regional 18 November 2025

    Eks Pegawai Bank Jambi yang Bobol Rp 7,1 Miliar Dana Nasabah Divonis 10 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh memvonis 10 tahun penjara kepada Rafina Salsabila, eks pegawai Bank 9 Jambi Kerinci, dalam perkara pencatatan palsu dalam pembukuan laporan transaksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Kerinci.
    Berdasarkan data SIPP PN Sungai Penuh, sidang pembacaan vonis tersebut berlangsung di PN Sungai Penuh, Kerinci, Jambi pada Senin (17/11/2025).
    Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, Aries Kata Ginting, menyatakan Rafina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja membuat adanya
    pencatatan palsu
    dalam pembukuan laporan transaksi suatu bank, sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU.
    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” kata Aries, dikutip dari SIPP PN Sungai Penuh, Selasa (18/11/2025).
    Selain itu, Rafina juga dijatuhkan sanksi denda sejumlah Rp 10.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
    Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Sungai Penuh, yang sebelumnya menuntut terdakwa 11 tahun penjara dan denda 10 miliar.
    Sementara itu, barang bukti berupa 33 slip penarikan dan 11 nota debit pemindahbukuan diserahkan kepada
    Bank 9 Jambi
    Cabang Kerinci.
    Rafina ditangkap setelah menguras uang dari rekening nasabah hingga mencapai Rp 7,1 miliar.
    Kala itu, dia bertugas sebagai analis kredit pada saat kasus ini berjalan.
    Berdasarkan keterangan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandiyah, aksi pembobolan rekening ini ia lakukan dengan memanfaatkan kepercayaan salah satu nasabah.
    “Awalnya ada nasabah yang percaya dan mewakilkan agar pelaku yang melakukan penarikan uang,” kata Taufik, saat konferensi pers di Mapolda Jambi, Senin (2/6/2025).
    Taufik menjelaskan, pelaku kemudian memanfaatkan situasi tersebut, dia mencoba mengaku dimintai nasabah lain untuk melakukan penarikan uang.
    Tidak hanya itu, pelaku juga memalsukan tanda tangan para nasabah yang akan dia kuras tabungannya.
    Sejauh ini, pelaku sudah menguras sebanyak 27 rekening bank nasabah, dan hal ini dia lakukan sejak September 2023 hingga September 2024.
    “Jadi, dia mengaku ke teller bank bahwa dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang, karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut,” kata Taufik.
    Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa kasus ini mulai terungkap setelah sejumlah nasabah merasa curiga bahwa pengajuan pinjaman ke Bank Jambi tak kunjung keluar.
    Sejumlah nasabah kemudian mempertanyakan hal tersebut.
    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengajuan pinjaman nasabah sebenarnya sudah cair, tetapi tidak diserahkan pelaku kepada nasabah, melainkan memalsukan tanda tangan dengan modus telah dipercaya oleh nasabah agar pihak Bank Jambi percaya dan mengeluarkan uang tersebut.
    “Setelah ada keributan itu, kami melakukan penyelidikan dan pengungkapan,” katanya.
    Uang yang dikuras pelaku dari setiap rekening nasabah bervariasi, mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 400 juta.
    Atas hal ini, Rafina dijerat dengan Pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Pembangunan Sektor Keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potensi Hujan Lebat 18-24 November 2025, Ini Tips Hadapi Cuaca Ekstrem

    Potensi Hujan Lebat 18-24 November 2025, Ini Tips Hadapi Cuaca Ekstrem

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem di berbagai daerah Indonesia. Selain memprediksi hujan lebat, BMKG juga memberikan tips dan langkah-langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Periode 18 – 20 November 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DK Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin kencang: Bengkulu, Lampung, Banten, Kep. Riau, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Pegunungan.

    Periode 21 – 24 November 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin kencang: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.

    Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media @infoBMKG.

    Tips Musim Hujan

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang.

    Masyarakat juga diminta siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Berikut sejumlah tips menghadapi cuaca ekstrem yang perlu diperhatikan, dikutip dari situs resmi BMKG:

    1. Pantau informasi resmi BMKG

    Perbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Informasi dari sumber resmi akan membantu mengetahui kondisi terkini, termasuk potensi hujan lebat, gelombang tinggi, atau angin kencang di wilayah sekitar, sehingga bisa merencanakan aktivitas harian secara lebih aman.

    2. Hindari aktivitas luar ruangan saat hujan deras

    Jika hujan lebat disertai petir, sebaiknya tunda aktivitas di luar rumah. Gunakan jas hujan jika harus bepergian dan hindari area genangan atau kawasan rawan longsor. Keselamatan pribadi lebih penting dibanding memaksakan kegiatan di tengah cuaca ekstrem.

    3. Periksa saluran air dan talang rumah

    Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat daun atau sampah. Talang air yang bersih membantu mengalirkan air hujan dengan lancar dan mencegah genangan yang bisa menyebabkan banjir kecil di halaman. Perawatan kecil ini bisa mencegah kerugian besar saat curah hujan tinggi.

    4. Amankan barang elektronik dan dokumen penting

    Simpan barang berharga di tempat tinggi agar tidak terkena air jika terjadi kebocoran atau banjir. Gunakan wadah kedap air untuk menyimpan dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, dan surat rumah. Langkah sederhana ini membantu melindungi aset penting dari kerusakan.

    5. Waspadai angin kencang dan petir

    Saat hujan deras disertai angin kencang atau petir, hindari berteduh di bawah pohon dan segera cabut peralatan listrik dari stopkontak. Petir dapat menyambar benda logam dan menimbulkan bahaya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui prosedur keselamatan ini.

    6. Jaga kesehatan

    Cuaca tidak menentu sering memicu penyakit seperti flu, batuk, dan demam. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap kuat. Gunakan pakaian hangat bila suhu udara turun drastis.

    7. Siapkan tas darurat

    Persiapkan tas berisi senter, obat-obatan, makanan ringan, air minum, power bank, dan dokumen penting. Simpan di tempat mudah dijangkau untuk menghadapi kondisi darurat seperti banjir mendadak atau listrik padam. Kesiapsiagaan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa saat bencana terjadi.

    Simak Video “Video: Perkiraan Puncak Musim Hujan Wilayah Sumatra sampai Papua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/fay)

  • Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti risiko serius dari rencana pengambilalihan lahan sawit negara, terutama terkait legalitas, produktivitas, hingga potensi konflik dengan masyarakat setempat.

    Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas kebun sawit yang masuk skema pengambilalihan sudah memiliki penggarap dan pemilik sah. Menurutnya, pengambilalihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berisiko memicu benturan dan konflik agraria.

    Sadino menegaskan lahan yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) atau status legal lainnya seharusnya diakui secara hukum.

    “Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? Sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum. Terus hanya dinyatakan tidak sah. Kalau yang sudah ditempatin? Apalagi misalnya sudah dibayar, kita malah kena masalah,” kata Sadino saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan urutan izin yang seharusnya ditempuh untuk membuka lahan sawit, yakni terdiri dari kajian studi kelayakan (FS), izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga mendapatkan hak atas tanah seperti HGU atau IPPKH jika kawasan hutan.

    Sadino menekankan banyak kasus ketidakjelasan, terutama lahan yang baru ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1982 di Sumatera Utara, padahal masyarakat sudah mengelola lahan jauh sebelumnya.

    Seiring proses pengambilalihan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Sadino menilai Satgas berpotensi menghadapi masalah besar di lapangan karena lahan yang diambil alih sering tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat atau perusahaan.

    Lebih lanjut, Gapki juga menyoroti produktivitas kebun sawit yang tidak hanya tergantung pada panen saat ini, melainkan juga perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang.

    Di samping itu, Sadino juga menyoroti potensi benturan kepentingan dan kasus nyata di lapangan. Adapun, daerah rawan konflik antara pengambilalihan lahan dan masyarakat antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, hingga kemungkinan Sumatera Utara.