Xcloud.id

provinsi: GORONTALO

  • Kejari Gorontalo Utara selidiki dugaan penyelewengan dana desa

    Kejari Gorontalo Utara selidiki dugaan penyelewengan dana desa

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Bagas Prasetyo Utomo selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. ANTARA/HO-dokumentasi pribadi

    Kejari Gorontalo Utara selidiki dugaan penyelewengan dana desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 24 Mei 2025 – 08:57 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menyelidiki dugaan penyelewengan dana desa dan pungutan liar di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya.

    “Kita sudah terbitkan surat perintah penyelidikan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Bagas Prasetyo Utomo selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Gorontalo, Jumat.

    Sebelumnya Kepala Desa Gentuma sudah diberikan kesempatan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menyelesaikan kerugian negara selama enam puluh hari secara administratif, namun hingga saat ini belum diselesaikan.

    Menurutnya dalam penanganan perkara terkait pengelolaan keuangan desa, terdapat nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian di antaranya menjelaskan bahwa setelah enam puluh hari temuan kerugian negara tidak diselesaikan maka dapat diselesaikan secara pidana.

    Ia pun mengatakan ada dugaan pungutan liar (pungli) di desa tersebut, namun belum dapat dirinci sebab masih dalam tahap penyelidikan.

    Pihaknya berharap dukungan dan peran serta masyarakat di daerah tersebut, untuk memantau proses penanganan perkara yang sedang dilakukan.

    Penyelidikan tersebut dilakukan karena adanya dugaan indikasi kerugian awal dana Desa Gentuma berdasarkan laporan pihak Inspektorat setempat, mencapai ratusan juta rupiah.

    Menurutnya keseriusan memberantas tindak pidana korupsi di daerah tersebut terus dilakukan.

    Meski masih terkendala pada keterbatasan jumlah personel jaksa, namun kondisi itu diyakini tidak menghalangi eksistensi pihaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Sumber : Antara

  • Festival Pesona Tameto Tawarkan Solusi Nyata Ekonomi Inklusif di Gorontalo

    Festival Pesona Tameto Tawarkan Solusi Nyata Ekonomi Inklusif di Gorontalo

    Liputan6.com, Gorontalo – Provinsi Gorontalo memanfaatkan momentum Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo & Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Gorontalo atau disingkat Pesona Tameto 2025.

    Ajang ini sebagai penerapan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus memperluas digitalisasi transaksi masyarakat.

    Selama tiga hari pelaksanaan (23–25 Mei), kegiatan ini menjadi ruang edukasi terbuka bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam pentingnya halal lifestyle, literasi keuangan, serta adopsi sistem pembayaran non-tunai berbasis teknologi.

    Berlangsung di Taman Budaya Limboto, Kabupaten Gorontalo, festival ini merupakan kolaborasi lintas lembaga antara Bank Indonesia, Pemprov Gorontalo, KDEKS, Kemenag, Dekranasda, dan TP2DD, hingga berbagai komunitas dan pelaku ekonomi lokal.

    Alih-alih berfokus pada seremoni pembukaan, Festival Pesona Tameto menampilkan program-program yang membumi dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menggandeng BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan. Inisiatif ini ditujukan untuk meredam dampak inflasi sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.

    Sejumlah agenda edukatif dan kompetitif juga digelar, termasuk kampanye Gerakan Sadar Halal, talkshow tentang halalpreneurship, lomba bertema QRIS dan ekonomi syariah, bedah buku bersama Tere Liye, hingga modest fashion show yang mengangkat potensi desainer lokal.

    Seluruh kegiatan dirancang agar menarik bagi generasi muda, khususnya generasi Z, yang menjadi target utama penerapan gaya hidup digital dan halal.

     

    Geger Buaya-Buaya Jumbo Berkeliaran Gara-Gara Tembok Penangkaran Roboh di Cianjur

  • Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    logo BMKG

    BMKG: Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Senin.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Nurul Izzah menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Samudra Hindia barat Sumatera, dari Lampung hingga ke Jawa bagian barat, dari perairan selatan Jawa Barat, perairan selatan Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat, dari Laut Sulu hingga ke Laut Cina Selatan, di Maluku Utara dan juga di wilayah Maluku.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Palembang, Bengkulu, Jambi, Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Kupang, Denpasar, Tanjung Selor, Mamuju, Jayawijaya, Nabire, Merauke.

    Sementara itu beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Serang, Surabaya, Mataram, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate,  Ambon, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Tanjung Pinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Padang, Kendari, Sorong, dan Manokwari

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar perairan Samudra Hindia selatan Lampung dan Samudra Hindia selatan dari Nusa Tenggara Timur.

    Sumber : Antara

  • Gugatan Ditolak MK! Thariq-Nurjana Segera Ditetapkan Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara

    Gugatan Ditolak MK! Thariq-Nurjana Segera Ditetapkan Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Gorontalo Utara.

    Keputusan tersebut dibacakan melalui sidang putusan dismisal untuk perkara hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo Utara di Jakarta, Senin.

    Sidang tersebut merupakan perkara PSU yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Imran dan Ramdhan Mapiliey, dengan nomor perkara 320/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Sidang tersebut merupakan lanjutan dari sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan sebelumnya.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo selaku Ketua Hakim Konstitusi merangkap anggota yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.

    Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar mengatakan segera menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut.

    “Saat ini kami sementara menunggu surat dari KPU RI, karena salinan putusan akan diserahkan ke KPU, pemohon dan termohon. Kemudian KPU, baru akan menindaklanjuti putusan tersebut dalam 3×24 jam,” kata Sofyan.

    Selanjutnya, pihaknya pun segera mengadakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

    “Rencananya, rapat pleno tersebut akan digelar pada Rabu malam (lusa) di kantor KPU,” katanya.

    Pihaknya berencana mengadakan rapat pleno pada Rabu malam (28/5) sebab masih harus merampungkan persiapan pelaksanaan rapat pleno yang akan digelar terbuka untuk umum tersebut.

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri…,

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Bank Mega menyalurkan pinjaman kepada PT Bumi Resources Minerals Tbk (kode saham: BRMS) dengan total nilai Rp2 triliun atau sekitar 121 juta dolar Amerika Serikat (AS) (dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS).

    Fasilitas pendanaan ini memiliki jangka waktu 12 bulan dan suku bunga 9,75 persen per tahun. Sebagian besar dari pinjaman tersebut, yakni senilai 46 juta dolar AS, akan digunakan untuk mendanai konstruksi proyek tambang emas bawah tanah di Palu serta aktivitas pengeboran di Gorontalo.

    Corporate Syndication Head Bank Mega Antonius Prabowo Argo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Bank Mega selaku Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB) menyambut baik dengan adanya penandatanganan pembiayaan bersama ini.

    “Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri sehingga memberikan kontribusi positif bagi kemandirian bangsa dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Antonius.

    Direktur Utama & Chief Executive Officer BRMS Agus Projosasmito mengatakan, pihaknya menargetkan produksi emas dengan kadar yang lebih tinggi dari tambang bawah tanah di Palu dapat dimulai pada 2027.

    Sebagian dari fasilitas pinjaman juga diperlukan untuk mendanai kegiatan pengeboran eksplorasi di proyek tembaga di Gorontalo.

    “Kami berharap untuk dapat menambah jumlah cadangan dan sumberdaya mineral yang ada dari kegiatan pengeboran tersebut,” ujar Agus.

    Sementara itu, Direktur & Chief Financial Officer BRMS Charles Gobel menambahkan bahwa fasilitas pinjaman dari konsorsium Bank Mega ini merupakan langkah awal dalam pendanaan proyek-proyek mineral BRMS di Palu, Gorontalo, Banten, dan Aceh.

    “Saat ini kami juga dalam proses untuk mendapatkan fasilitas pendanaan lanjutan untuk pengembangan proyek-proyek mineral tersebut sampai selesai,” kata Charles.

    Selain digunakan untuk mendanai proyek tambang emas, sebesar 75 juta dolar AS dari total pinjaman yang didapatkan BRMS juga akan digunakan untuk melunasi pinjaman sejumlah 75 juta dolar AS.

    Jumlah pinjaman yang akan dilunasi tersebut terdiri dari 26 juta dolar AS dari BNI, 28 juta dolar AS dari Bank Permata, dan 21 juta dolar AS dari Bank Mega.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    Manado (ANTARA) – Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Marsma TNI Antariksa Anondo mengatakan TNI AU saat ini gencar melakukan pengaman wilayah udara di utara Sulawesi Utara untuk mencegah pelanggaran wilayah udara.

    “TNI AU mengerahkan tiga pesawat tempur dari Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun,” kata Marsma Antariksa di Manado di sela-sela ‘Open Base’ Lanud Sam Ratulangi di Manado, Minggu.

    Dia mengatakan sesuai standar operasional yang ada, untuk pesawat tempur yang bergerak harus ada satu pesawat helikopter untuk SAR dan didukung oleh dua pesawat Hercules.

    “Nah, salah satu tugas daripada Lanud Sam Ratulangi adalah mendukung operasi udara,” ujarnya.

    Jenderal bintang satu tersebut mengatakan untuk pertahanan udara, salah satu mata TNI AU ada di Gorontalo yaitu Satuan Radar Kwandang, yang bekerja sesuai dengan perintah untuk mengawasi wilayah Sulawesi Utara di bagian utara, khususnya sampai ke Pulau Miangas.

    “Jadi dari sana bisa dilihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran pesawat asing yang masuk ke wilayah udara kita,” katanya.

    Seandainya memang ada pelanggaran, dirinya sebagai Komandan Lanud akan dilaporkan untuk menyiapkan dukungan.

    “Karena panglima akan menggerakkan pesawat tempur untuk standby di sini, kemudian mengamankan wilayah supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, ujarnya.

    Marsma Antariksa mengatakan penempatan skuadron tempur di Lanud Sam Ratulangi Manado, merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang sangat ideal kalau misal ada skuadron tempur sekelas F-16 di sini, karena di sini adalah perbatasan langsung dengan beberapa negara di utara. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa terealisasi,” katanya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

    Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

    Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

    Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

    “Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

    Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

    “Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

    “Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

    Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

    “Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

    Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

    “Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

    Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

    “Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

     

  • Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi antar-pemerintah kota (pemkot) untuk mempercepat kemajuan daerah. Kolaborasi ini dinilai penting agar kota-kota di seluruh Indonesia dapat maju bersama.

    “Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saling mendukung, tidak ada kota yang tertinggal, tidak ada kota yang terdepan. Saya mendukung hal itu,” kata Tomsi saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat.

    Upaya mempercepat kemajuan daerah dapat dilakukan melalui inovasi. Karena itu, dia berharap daerah-daerah yang menjadi bagian dari APEKSI dapat terus berinovasi agar nantinya dapat direplikasi oleh anggota lainnya.

    Ia pun mencontohkan praktik baik dari sejumlah pemkot yang dapat ditiru oleh daerah lain. Misalnya, inovasi Pemkot Gorontalo dalam menangani stunting.

    Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyalurkan satu butir telur rebus kepada anak-anak dan ibu hamil yang kekurangan gizi dengan melibatkan Karang Taruna. Program ini dinilai berhasil menurunkan angka stunting. “Modal sedikit, (tapi) stunting cepat berkurang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Tomsi juga membeberkan sejumlah program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh daerah, termasuk Pemkot, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengimbau pemerintah daerah (pemda) membangun dapur MBG dengan mengutamakan lokasi-lokasi yang menjadi kantong kemiskinan. Langkah ini dinilai akan membantu anak-anak miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

    “Otomatis mengurangi beban kemiskinan, beban hidup orang tuanya,” jelas Tomsi.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengukuhkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai Ketua APEKSI periode 2025–2030. Ia pun menyampaikan dukungan terhadap ketua yang baru dikukuhkan tersebut.

    “Mudah-mudahan pada masa bakti 2025–2030 ini, APEKSI akan semakin maju dan betul-betul membawa perubahan bagi negeri,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025