Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Bikin Penasaran! Begini Proses Sintesis Protein yang Perlu Kamu Tahu

    Bikin Penasaran! Begini Proses Sintesis Protein yang Perlu Kamu Tahu

    YOGYAKARTA – Protein adalah salah satu makromolekul penting yang berperan besar dalam kehidupan. Hampir semua aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pertumbuhan, melibatkan protein. Tubuh manusia tidak bisa bertahan tanpa protein, karena enzim, hormon, dan sebagian besar struktur sel tersusun dari senyawa ini. Oleh karena itu, memahami proses sintesis protein sangat penting, terutama bagi pelajar, mahasiswa, atau siapa saja yang tertarik dengan ilmu biologi.

    Apa Itu Sintesis Protein?

    Sintesis protein adalah rangkaian proses biologis di dalam sel untuk menghasilkan protein baru berdasarkan instruksi genetik yang terdapat dalam DNA. Proses ini berlangsung di dalam inti sel (nukleus) dan sitoplasma dengan bantuan ribosom.

    DNA berperan sebagai cetak biru yang menyimpan informasi genetik. Informasi tersebut diterjemahkan melalui dua tahapan utama dalam proses sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi.

    Tahapan Proses Sintesis Protein

    Transkripsi

    Tahap pertama proses sintesis protein adalah transkripsi, yang terjadi di dalam inti sel. Pada tahap ini, informasi genetik dalam DNA ditransfer ke RNA duta (mRNA).

    Enzim RNA polimerase membuka untaian DNA pada bagian tertentu yang disebut gen.Basa nitrogen DNA kemudian dipasangkan dengan basa RNA komplementernya (A dengan U, T dengan A, G dengan C, C dengan G).Hasilnya adalah mRNA yang membawa salinan informasi genetik dari DNA keluar dari inti sel menuju ribosom di sitoplasma.

    Translasi

    Tahap kedua dalam proses sintesis protein adalah translasi. Proses ini berlangsung di ribosom dengan bantuan RNA transfer (tRNA) dan asam amino.

    mRNA yang sudah terbentuk menempel pada ribosom.tRNA membawa asam amino sesuai dengan kode yang dibawa mRNA (disebut kodon).Ribosom membaca kodon mRNA, lalu menyusun asam amino satu per satu sesuai urutan.Rangkaian asam amino tersebut kemudian membentuk rantai polipeptida, yang akhirnya melipat menjadi protein fungsional.

    Peran Ribosom dalam Sintesis Protein

    Ribosom adalah organel utama dalam proses sintesis protein. Ia berfungsi seperti mesin pabrik yang merakit asam amino menjadi protein. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit kecil bertugas membaca kode genetik pada mRNA, sedangkan subunit besar berfungsi menghubungkan asam amino.

    Faktor yang Mempengaruhi Sintesis Protein

    Beberapa faktor dapat mempengaruhi kelancaran proses sintesis protein, di antaranya:

    Ketersediaan asam amino – Jika tubuh kekurangan asam amino esensial dari makanan, sintesis protein akan terganggu.Energi sel – Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP dan GTP.Enzim dan ribosom – Tanpa enzim pendukung dan ribosom, sintesis tidak dapat berjalan.Kondisi genetik – Mutasi pada DNA bisa mengubah hasil protein yang terbentuk, bahkan menyebabkan penyakit.

    Fungsi Protein dalam Tubuh

    Hasil dari proses sintesis protein sangat vital karena protein berperan dalam banyak fungsi tubuh, seperti:

    Enzim: mempercepat reaksi biokimia.Hormon: mengatur proses fisiologis, misalnya insulin.Struktur: menyusun bagian tubuh seperti otot, rambut, dan kulit.Transportasi: membawa oksigen melalui hemoglobin.Pertahanan tubuh: antibodi merupakan protein yang melawan infeksi.

    Pentingnya Memahami Sintesis Protein

    Pengetahuan tentang proses sintesis protein tidak hanya bermanfaat di bidang pendidikan, tetapi juga dalam dunia medis dan bioteknologi. Misalnya, penelitian tentang sintesis protein membantu dalam penemuan obat, terapi gen, dan rekayasa genetika. Bahkan, pemahaman ini digunakan dalam produksi vaksin dan pengembangan tanaman transgenik.

    Proses sintesis protein adalah mekanisme penting di dalam sel yang menghasilkan protein berdasarkan informasi genetik dalam DNA. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi, dengan ribosom sebagai pusat produksinya. Hasil dari proses ini adalah protein yang berperan vital dalam hampir semua aspek kehidupan manusia.

    Dengan memahami tahapan dan fungsi sintesis protein, kita bisa lebih menghargai betapa kompleksnya sistem kehidupan. Tidak hanya penting bagi pelajar, pengetahuan ini juga bermanfaat dalam riset medis dan bioteknologi.

    Selain itu, cari tahu kapan Waktu Terbaik Konsumsi Suplemen Protein

    Jadi setelah mengetahui proses sintesis protein, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Jumlah Turis Asing Naik Kereta Api Makin Meningkat, Tembus 546.989 Orang

    Jumlah Turis Asing Naik Kereta Api Makin Meningkat, Tembus 546.989 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wisatawan mancanegara alias wisman terpantau memilih menyusuri Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menggunakan moda transportasi umum kereta api (KA) jarak jauh.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat adanya peningkatan jumlah wisman yang menggunakan layanan kereta api jarak jauh. Sepanjang Januari hingga September 2025, sebanyak 546.989 warga negara asing (WNA) menikmati perjalanan bersama KAI, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 517.528 WNA.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tren positif ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan wisatawan internasional terhadap transportasi berbasis rel di Indonesia. 

    “Peningkatan ini membuktikan bahwa kereta api jarak jauh kini semakin dipercaya wisatawan asing sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan ramah lingkungan untuk menjelajahi keindahan Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2025). 

    Capaian ini turut menandai posisi KAI sebagai wajah baru transportasi modern Indonesia yang berperan aktif dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah. 

    Berdasarkan data KAI, Stasiun Yogyakarta menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan 103.620 WNA, disusul Stasiun Gambir (90.102 WNA) dan Stasiun Bandung (55.459 WNA). 

    Ketiga stasiun tersebut merupakan gerbang utama menuju destinasi wisata unggulan seperti Candi Borobudur, Malioboro, dan kawasan wisata Lembang.

    Sebaran data tersebut menunjukkan bahwa jaringan rel KAI selain menghubungkan kota besar, juga menjadi penggerak konektivitas wisata antarwilayah. Stasiun Probolinggo, misalnya kini menjadi salah satu titik paling diminati wisatawan asing dengan 17.449 WNA berangkat dari stasiun ini, menjadi gerbang efisien menuju Gunung Bromo, ikon wisata alam utama Jawa Timur. 

    “Banyak wisatawan asing memilih kereta api dari dan menuju Bromo karena perjalanan lebih nyaman, bebas macet, dan terintegrasi dengan transportasi lanjutan,” jelas Anne.

    Selain Probolinggo, stasiun-stasiun seperti Surabaya Gubeng, Malang, Semarang Tawang, dan Solo Balapan juga ramai dikunjungi wisatawan asing yang ingin menikmati pesona heritage, kuliner, dan budaya khas daerah. 

    Setiap stasiun kini bertransformasi menjadi simbiosis antara mobilitas modern dan pengalaman budaya lokal, yang sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

    Peningkatan kunjungan tertinggi terjadi pada Juli 2025 dengan 89.526 WNA menggunakan KA JJ, bertepatan dengan musim liburan global serta berbagai agenda pariwisata nasional seperti festival budaya dan musik yang semakin mempopulerkan perjalanan dengan kereta api.

    Tren positif ini konsisten meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2022, KA jarak jauh mengangkut 300.708 wisman, kemudian pada 2023 sebanyak 580.995 wisman, dan pada tahun lalu mencapai 669.226 wisman. 

    Anne menuturkan bahwa KAI menjadi salah satu katalis utama peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. 

    Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa meningkatnya kepercayaan wisatawan mancanegara terhadap layanan KAI menjadi simbol bahwa transportasi rel Indonesia telah diakui dunia sebagai sistem transportasi publik yang andal, modern, dan berkelas internasional.

    “Kepercayaan wisatawan global menjadi salah satu modal reputasi yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan, keselamatan, dan efisiensi KAI sudah berada di level yang diakui dunia,” ujar Bobby.

    “Ke depan, melalui sinergi dengan sektor pariwisata, investasi, dan industri kreatif, KAI siap berperan sebagai duta kemajuan Indonesia di dunia transportasi global,” lanjutnya.

    Ia menegaskan bahwa transformasi KAI selain pada pengembangan digitalisasi dan infrastruktur, juga menghadirkan pengalaman mobilitas yang merepresentasikan kualitas bangsa yang bersih, disiplin, ramah, dan berdaya saing.

    Berikut 10 stasiun dengan keberangkatan tertinggi wisman periode Januari–September 2025

    1. Stasiun Yogyakarta: 103.620 WNA

    2. Stasiun Gambir: 90.102 WNA

    3. Stasiun Bandung: 55.459 WNA

    4. Stasiun Pasar Senen: 30.420 WNA

    5. Stasiun Surabaya Gubeng: 24.164 WNA

    6. Stasiun Malang: 21.403 WNA

    7. Stasiun Semarang Tawang: 17.941 WNA

    8. Stasiun Probolinggo: 17.449 WNA

    9. Stasiun Surabaya Pasar Turi: 10.974 WNA

    10. Stasiun Solo Balapan: 10.297 WNA

  • Musim Hujan Mundur, Warga Perbukitan Kulon Progo Sulit Air Bersih Regional 9 Oktober 2025

    Musim Hujan Mundur, Warga Perbukitan Kulon Progo Sulit Air Bersih Regional 9 Oktober 2025

    Musim Hujan Mundur, Warga Perbukitan Kulon Progo Sulit Air Bersih
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mengalami krisis air bersih akibat belum turunnya hujan seperti yang diperkirakan pada awal musim hujan.
    Kondisi ini mulai dirasakan sejak beberapa pekan terakhir, terutama di wilayah perbukitan.
    Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, menyampaikan bahwa warga terdampak tersebar di beberapa dusun pada Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh.
    “Saat ini ada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Kondisi ini merupakan dampak dari kemarau panjang serta mundurnya awal musim hujan,” ujar Budi saat ditemui di kantornya, Rabu (9/10/2025).
    Sejumlah fasilitas umum juga turut terdampak, seperti SD Negeri di Girimulyo, gereja, masjid, musala, serta pemukiman warga di Pedukuhan Sumber Sari dan Banjarasri, Kalibawang.
    Warga kini mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah maupun inisiatif masyarakat.
    BPBD Kulon Progo bersama sejumlah instansi terus melakukan pemantauan dan pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.
    Dari total 24 tangki air bersih yang disiapkan, sekitar 10 tangki telah didistribusikan.
    Selain itu, Dinas Sosial menyiapkan 30 tangki tambahan, dan ada pihak ketiga yang siap menyumbangkan puluhan tangki air bersih lainnya.
    Sebelumnya, BPBD memperkirakan tidak akan ada permintaan air bersih tahun ini, karena hujan diprediksi mulai turun sejak akhir Agustus.
    Namun kenyataannya, sejak awal September hingga Oktober, hujan justru semakin jarang turun.
    Di samping faktor cuaca, beberapa wilayah juga mengalami kesulitan air karena faktor lain.
    Misalnya, wilayah Nanggulan terdampak pemeliharaan saluran irigasi, sementara rusaknya ground shield Jembatan Serandakan turut menurunkan debit Sungai Progo.
    Hal ini berdampak langsung pada kedalaman sumur warga di sekitarnya.
    “Muka air sumur itu mengikuti muka air Sungai Progo. Jadi ketika debit sungai turun, sumur warga juga ikut surut. Masyarakat masih bisa mencukupi kebutuhan air, meski volumenya tidak sebanyak biasanya,” jelas Budi.
    BPBD saat ini tengah menyusun rencana distribusi tambahan untuk daerah-daerah yang mulai mengajukan permintaan bantuan air.
    Pihaknya memperkirakan curah hujan akan mulai meningkat pada pertengahan hingga akhir Oktober.
    Jika hujan turun secara konsisten mulai November, diharapkan permintaan bantuan air bersih dapat segera berakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka peluang untuk menerapkan uji coba Malioboro full pedestrian selama 24 jam secara berkala.
    Kebijakan ini pertama kali diuji coba bertepatan dengan HUT ke-269 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2025. Setelah uji coba perdana tersebut, Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
    “Masih perlu tindakan ulang, dievaluasi ulang. Warga pendatang atau tamu dari luar senang dan happy,” ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, Kamis (9/10/2025).
    Wawan mengungkapkan, Pemkot menerima berbagai masukan dari warga maupun pemilik toko terkait pelaksanaan Malioboro full pedestrian.
    Menurutnya, penerapan pedestrian penuh pada siang hari kurang efektif karena cuaca panas membuat jumlah pengunjung menurun.
    “Makanya, kita juga lihat di siang hari kan belum efektif juga karena panas. Tapi, ketika pagi, kemudian begitu masuk sore, masyarakat sangat fun sekali, happy,” ucapnya.
    Saat ini, kawasan Malioboro baru menerapkan car free day pada pukul 18.00–21.00 WIB.
    Wawan menjelaskan, penerapan pedestrian penuh selama 24 jam memerlukan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas yang matang.
    “Kesiapan untuk jadi pedestrian itu tidak gampang karena jalur-jalur, sirip-siripnya, itu kan perlu kita persiapkan juga. Misalnya, untuk U-turn-nya mobil, kan harus dua arah,” ujarnya.
    Ia menambahkan, kepadatan lalu lintas di area sekitar Malioboro saat uji coba menjadi perhatian utama dalam evaluasi.
    Setelah evaluasi dan pembenahan terhadap kekurangan yang ditemukan, Pemkot berencana melakukan uji coba kembali bulan depan.
    “Kita insyaallah akan coba kembali untuk bulan depan, setelah hasil yang kemarin kita evaluasi dulu, kita benahi dulu apa-apanya, kemudian kita coba tes lagi,” kata Wawan.
    Menurutnya, evaluasi bertujuan menentukan skema paling ideal bagi Malioboro, apakah akan menjadi kawasan pedestrian penuh setiap hari atau hanya pada waktu tertentu.
    “Bisa saja full (pedestrian) terus, ataupun full pada hari-hari tertentu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa uji coba car free day 24 jam dilakukan untuk melihat potensi masalah jika kebijakan tersebut diterapkan secara permanen.
    “Saya yakin di balik ini ada masalah, seperti minta akses, ada masalah logistik atau warga yang harus pulang ke rumahnya tapi tidak dapat akses. Kan kelihatan di titik-titik mana yang kemudian menjadi masalah,” kata Hasto.
    Ia menyebut kondisi saat uji coba sudah cukup menggambarkan situasi riil apabila Malioboro benar-benar ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan selama 24 jam.
    “Kondisi riil ini sudah agak mendekati kenyataan seandainya kita laksanakan car free day,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyebut pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan semestinya tidak diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua.

    Pigai, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan dana otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian maupun lembaga.

    Menurut dia, dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah, hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ucapnya.

    Anggaran otsus, imbuh Pigai, merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional.

    Ia memandang, melalui kebijakan otsus, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keberagaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerah.

    “Pemotongan terhadap dana otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” ucap Menham.

    Oleh sebab itu, Pigai meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak memperlakukan dana otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam dengan pemerintah daerah lainnya karena berbeda posisinya secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer ke daerah (TKD) benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menkeu menyampaikan hal itu seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10).

    Menurut dia, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.

    Namun, Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.

    Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.

    “Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya, sudah enggak aku tambah. Tapi, kalau memang bagus dan memang pembangunannya bagus, tepat waktu, dan enggak ada temuan-temuan, ya, patut dipertimbangkan, harusnya, sih,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Hampir 5.000 Ayam di Bantul Terpanggang, Damkar Turun Tangan

    Kronologi Hampir 5.000 Ayam di Bantul Terpanggang, Damkar Turun Tangan

    Liputan6.com, Jakarta Kandang ayam milik warga Kelurahan Panjangrejo, Pundong, Kabupaten Bantul, terbakar, Rabu (08/10/2025). Tidak kurang dari 4.950 ayam terpanggang dalam peristiwa tersebut. Petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

    “Ada dua armada yang dilibatkan dalam pemadaman kebakaran kandang ayam dengan personel TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD Bantul,” kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Bantul Irawan Kurnianto saat dikonfirmasi. Dikutip dari Antara, Kamis (09/10/2025).

    Selain dari personel BPBD Bantul, pemadaman kebakaran kandang ayam seluas 6×6 meter tersebut juga melibatkan pihak dari Polsek Pundong, Koramil Pundong, dan relawan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Srihardono.

    Irawan mengatakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun kebakaran kandang ayam yang diduga dari pemanas ayam itu mengakibatkan kerugian materi sebesar Rp 13 juta.

    Dia mengatakan kronologi kejadian kebakaran kandang ayam bermula ketika pemilik kandang, Sugianto, sedang mengecek ayam namun melihat api yang kemudian membakar kandang itu sekitar pukul 18.50 WIB.

    “Ketika Pak Sugianto mengecek ayam di kandang, tiba-tiba melihat kandangnya terbakar, kemudian meminta tolong warga untuk datang ke sektor Kecamatan Pundong untuk melakukan pemadaman,” katanya.

    Dia mengatakan tidak ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pemadaman kebakaran, karena setelah info kebakaran masuk ke BPBD pada pukul 19.10 WIB, armada meluncur pada 19.12 WIB dan tiba di lokasi pukul 19.15 WIB, kemudian api bisa dipadamkan pukul 19.25 WIB.

    Sementara itu Kasi Humas Kepolisian Resor (Polres) Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kronologi kejadian kebakaran itu berawal ketika pukul 17.30 WIB pemilik usaha meninggalkan kandang ayam untuk pulang ke rumah melaksanakan Shalat Maghrib.

    “Kemudian sekira pukul 18.30 WIB kembali ke lokasi kandang dan sekitar pukul 19.00 WIB kandang ayam yang berisi DOC (anak ayam), yang berisi 5.000 ekor, tiba-tiba terjadi kebakaran,” katanya.

    Selanjutnya warga berdatangan dan memberikan pertolongan pertama, kata dia, namun karena kobaran api cukup besar kemudian menghubungi Damkar BPBD Bantul di Kecamatan Pundong dan Polsek Pundong, dan dalam kurun waktu kurang dari 15 menit api dapat dipadamkan.

    “Kalau kerugian yang dialami kurang lebih sebanyak 4.950 ekor anak ayam, genteng keripik kurang lebih 100 biji, usuk bambu sejumlah 20 potong, pagar bambu lima buah, terpal dua lembar, 20 tempat makan ayam, dua pemanas kandang,” pungkasnya.

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak semestinya diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua.

    Menurut Pigai, dana Otsus memiliki dasar historis, politis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan,” kata Pigai melaui keterangan tertilis, Kamis (9/10/2025).

    Pigai mengingatkan, anggaran Otsus merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional. Melalui kebijakan itu, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keragaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerahnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” tegas Pigai.

    Pigai meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memperlakukan dana Otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam, karena posisinya berbeda secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” dia menandasi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

  • PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menekankan masalah perlindungan pekerja lebih dari sekadar persoalan teknis, pelanggaran hukum atau hak asasi manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

    Hal itu disampaikannya menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran.

    “Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam workshop bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini turut diikuti oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai hingga perwakilan dari pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Komnas HAM.

    Hasto menambahkan berbagai tragedi kemanusiaan terkait pekerja menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

    Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara.

    Untuk memperkuat perlindungan, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

    “Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran,” jelas Hasto.

    Hasto pun mengingatkan kembali pada cita-cita pendirian Republik Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya Republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata Hasto.

    Langkah pembentukan taskforce perlindungan pekerja migran ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata PDIP dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, sekaligus mengingatkan pemerintah akan mandat konstitusionalnya.

    Workshop ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.