Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

    Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

    Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

    Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).

    Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

    Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

    Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

    Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

    Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso MonoarfaJakarta (ANTARA) – Akademisi Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Profesor Dr. Insinyur Rachmat Pambudy M.S. (sebagai) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa.

    Rencananya, Presiden akan melantik secara resmi pada Senin (21/10) pagi. Setelah itu, Kementerian PPN/Bappenas bakal menggelar serah terima jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas perode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode selanjutnya.

    Pada Senin (14/10), Rachmat bersama 49 orang lainnya dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rachmat menyatakan bahwa kehadirannya di Kertanegara berkaitan dengan penugasan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan posisi yang akan diembannya.

    Rachmat Pambudy adalah seorang akademisi yang lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan dari universitas yang sama.

    Pada tahun 1999, Rachmat memperoleh gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari IPB.

    Baca juga: Dody Hanggodo terpilih sebagai Menteri Pekerjaan Umum
    Baca juga: Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya jadi Menkes usai tangani pandemi

    Rachmat Pambudy dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.

    Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU). Sejak 1988, dia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation mengingat concern dirinya terhadap bidang pertanian.

    Di tahun 2004, Rachmat kemudian menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007.

    Memasuki tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

    Memasuki tahun 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Setahun kemudian, ia mendirikan dan menjadi Dewan Pakar di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

    Rachmat turut terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak tahun 2018. NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
    Baca juga: Prabowo umumkan daftar nama wakil menteri Kabinet Merah Putih

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen menjaga konstitusi usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    “Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Minggu.

    Dia juga mengapresiasi komitmen tegas Prabowo terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumberdaya alam yang bertanggungjawab, serta menegakkan kedaulatan Indonesia.

    “Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Haedar mengapresiasi pula keterbukaan dan ajakan Presiden Prabowo untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

    “Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah ‘ikan busuk dimulai dari kepala’,” ucap Haedar.

    Haedar menilai penghargaan Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan.

    “Ini menunjukkan jiwa kenegarawanan beliau yang memiliki tradisi besar untuk saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” tutur Haedar.

    Haedar berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan visi “Asta Cita”.

    Menurut dia, perhatian Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya mencerminkan wawasan sekaligus sikap kesatria, berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI.

    Demikian pula tercermin dalam sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan mengganggu pihak luar.

    “Kami berharap pula agar pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat,” ujar dia.

    Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia, tegas Haedar, benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia.

    Ketum PP Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakan sistem politik Indonesia.

    Dengan begitu, menurut dia, terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggung jawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara serta menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.

    “Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” kata Haedar.

    Haedar meminta pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

    Dunia perguruan tinggi, lanjut dia, mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiat dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.

    “Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional,” kata dia.

    Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri,” kata dia.

    Haedar meminta kabinet terpilih dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

    “Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” tutup Haedar.

    Baca juga: PP Muhammadiyah doakan Presiden Prabowo bisa jalankan mandat rakyat

    Baca juga: Pengamat: Rakyat menjadi fokus utama pidato Presiden Prabowo

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKP Bantul sarankan petani ikan kurangi kepadatan tebar bibit ikan

    DKP Bantul sarankan petani ikan kurangi kepadatan tebar bibit ikan

    misalnya tebaran bibit ikan lele yang biasanya di angka 200 ekor per meter kubik.agar jumlahnya setengah saja, atau sepertigaBantul (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyarankan petani ikan atau kelompok pembudidaya perikanan mengurangi kepadatan tebar bibit ikan sebagai antisipasi kekurangan suplai air karena kemarau.

    “Dari pengalaman yang sudah-sudah atau tahun lalu biasanya untuk dampak karena kurang hujan atau kurang air untuk perikanan budidaya kita menyarankan agar penebaran bibit ikan itu jangan terlalu padat tebar,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Bantul Kristanto Kurniawan di Bantul, Minggu.

    Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar dalam pemeliharaan atau pertumbuhan perikanan budidaya terutama pada kolam ikan yang mengandalkan suplai air dari saluran irigasi tidak terganggu karena debit air saluran yang terbatas.

    “Jadi misalnya tebaran bibit ikan lele yang biasanya di angka 200 ekor per meter kubik, agar jumlahnya setengah saja, atau sepertiga supaya mengurangi kepadatan ikannya di kolam, untuk antisipasi jumlah air yang semakin menyusut,” katanya.

    Baca juga: DKP Bantul kenalkan potensi laut bagi pemuda untuk regenerasi nelayan

    Baca juga: DKP Bantul: Sesuaikan jenis ikan dengan debit air saat kemarau

    Meski demikian, kata dia, sejauh ini dampak musim kemarau panjang di Bantul belum berdampak pada gangguan kegiatan budidaya perikanan yang menjadi perhatian utama pemerintah, karena para kelompok petani ikan sudah antisipasi.

    “Sementara ini belum ada laporan yang signifikan, karena kalau dirasa airnya sudah agak susut atau yang menggunakan saluran irigasi kelompok sudah mengurangi, karena kalau di saluran irigasi itu airnya untuk kepentingan bersama,” katanya.

    Selain itu, kata dia, kelompok pembudidaya perikanan sudah menyadari, kalau musim kemarau mereka mengurangi untuk tidak mengambil di air saluran irigasi yang juga dimanfaatkan petani untuk budidaya tanaman pertanian.

    Dia mengatakan jumlah kelompok pembudidaya perikanan di Bantul yang terdata di DKP saat ini sebanyak 417 kelompok, dengan setiap kelompok menggarap beberapa kolam ikan baik menggunakan terpal maupun kolam tanah

    Sedangkan produksi perikanan budidaya di Bantul pada 2024 sampai dengan triwulan tiga atau akhir September sebanyak 9.995,5 ton, sementara sepanjang tahun 2023 produksi perikanan budidaya di Bantul sebanyak 13.281,7 ton.

    “Kami laporkan data produksi perikanan budidaya per triwulan sekali. Produksi ikan di Bantul tersebut di antaranya berupa lele, nila, gurame, bawal dan patin,” katanya.

    Baca juga: DKPP Bantul: Kekeringan berdampak pada lahan pertanian di Dlingo

    Baca juga: Pemkab Bantul pastikan pembangunan jalan Wojo-Barongan lancar

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil,Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar bedah buku Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM di lingkungan perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan literasi perkoperasian bagi generasi muda serta mempromosikan program-program inovatif yang digagas Kementerian.

    Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Eka Pan Lestari mengatakan kegiatan yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, itu menjadi salah satu upaya menguatkan kembali jenama (rebranding) koperasi agar lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    “Apalagi koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas skala ekonomi mereka agar bisa bersaing dan terhubung dengan industri besar,” ujar Eka dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Di hadapan 250 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER), Universitas Ahmad Dahlan, hingga Universitas Negeri Yogyakarta, Eka menuturkan bahwa koperasi harus bisa menjadi bagian integral dari rantai pasok industri.

    Untuk itu, salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kemenkop UKM menurut Eka adalah dengan mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi, yang melibatkan petani sawit dalam seluruh rantai nilai bisnis dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp1,46 triliun pada 2024

    “Dengan program ini, petani sawit yang tergabung dalam koperasi tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS), tetapi juga berperan dalam hilirisasi kelapa sawit yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan,” kata Eka.

    Selain program hilirisasi komoditas sawit, Kemenkop UKM juga sedang menggenjot program pembangunan SPBU Nelayan (SPBUN) berbasis koperasi, dengan mendekatkan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada para nelayan, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

    Tidak hanya itu, Eka menyebut Kemenkop UKM juga mendorong pengembangan Koperasi Multi Pihak (KMP), yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. KMP memungkinkan koperasi kecil untuk bergabung menjadi konsorsium, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbesar skala usaha mereka.

    Baca juga: Smesco memfasilitasi akses pasar lebih dari 13.000 UMKM

    “Ini adalah bagian dari strategi modernisasi koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, serta menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam koperasi,” ucap Eka.

    Pada kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM Prof Sri Raharjo menyoroti bahwa produk minyak makan merah pernah diperkenalkan dalam bentuk minyak sawit merah, tetapi kurang diterima oleh masyarakat karena persepsi yang kurang tepat.

    “Oleh karena itu, rekayasa sosial dan edukasi mengenai manfaat kesehatan dari minyak makan merah sangat penting agar produk ini lebih diterima oleh masyarakat,” kata Sri Raharjo.

     

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Proyeksi iklim investasi di bawah pemerintahan Prabowo

    Proyeksi iklim investasi di bawah pemerintahan Prabowo

    ANTARA – Pengamat perbankan, keuangan dan investasi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta I Wayan Nuka Lantara menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Prabowo Subianto mampu tercapai. Namun dengan catatan, Prabowo harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi kelas menengah yang saat ini, menurun. (Imam Prasetyo Nugroho/Andi Bagasela/Feny Aprianti)

  • BPH Migas ajak generasi muda pahami sektor hilir migas

    BPH Migas ajak generasi muda pahami sektor hilir migas

    Pemerintah telah membuat berbagai program bagi masyarakat, salah satunya program BBM Satu HargaJakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda memahami sektor usaha hilir minyak dan gas bumi dengan menggelar acara BPH Migas Goes to Campus.

    Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan mahasiswa perlu mengetahui informasi mengenai energi, khususnya dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi melalui pipa.

    “Acara ini sangat baik, bagi BPH Migas, juga kalangan civitas academica UGM serta masyarakat yang hadir di Gedung Grha Sabha Pramana UGM ini, karena BPH Migas menyampaikan informasi, pengetahuan serta hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa. BPH Migas memberikan gambaran secara riil mengenai tugas dan fungsi BPH Migas dalam rangka penyediaan, pendistribusian, serta melakukan pengawasan BBM dan gas bumi melalui pipa ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya di hadapan sekitar 150 mahasiswa saat acara BPH Migas Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, DIY, Jumat (18/10/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko ini menambahkan, negara senantiasa hadir untuk memastikan terwujudnya keadilan energi bagi masyarakat.

    Tantangan dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tidak menyurutkan niat pemerintah.

    Sejak 2017, pemerintah telah melaksanakan program BBM Satu Harga agar harga BBM di pelosok negeri sama dengan harga di kota besar lainnya di Indonesia.

    “Pemerintah telah membuat berbagai program bagi masyarakat, salah satunya program BBM Satu Harga. Ini menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan energi berkeadilan bagi seluruh saudara-saudara yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Tiko.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengajak mahasiswa untuk membantu mengawasi pendistribusian BBM subsidi, agar BBM tepat sasaran dan tepat volume.

    “BPH Migas mengajak agar rekan-rekan mahasiswa dapat membantu supaya BBM subsidi dan kompensasi ini tepat sasaran dan tepat volume, sehingga BBM dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak dan sesuai peruntukannya,” katanya.

    Yapit juga berharap mahasiswa dapat ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ke helpdesk BPH Migas di nomor WhatsApp 081230000136.

    “Jika melihat adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. Jangan ragu untuk melapor ke helpdesk kami. Generasi muda dapat melaporkan melalui media sosial atau Instagram kami,” lanjutnya.
     

    Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra berbicara saat acara BPH Migas Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, DIY, Jumat (18/10/2024). ANTARA/HO-BPH Migas

    Selain itu, Yapit juga memberikan penjelasan bagaimana gas bumi dimanfaatkan sampai pengguna akhir, seperti jaringan gas bumi rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri, petrokimia, ketenagalistrikan, hingga stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

    “Jika kita bicara gas, kegiatannya hampir sama dengan BBM. Dimulai dari sumber pasok, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. Gas bumi yang berasal dari lapangan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) disalurkan melalui pipa transmisi dan distribusi gas bumi,” jelasnya.

    Dalam kegiatan tersebut, BPH Migas juga berpartisipasi dalam pameran bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM.

    Secara bergantian, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (KEBTKE), dan PPSDM Geominerba memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait tugas, fungsi serta kemampuan yang perlu dimiliki untuk berkiprah di sektor ESDM.

    Yapit menjelaskan bahwa antusiasme generasi muda terhadap sektor migas sangat tinggi.

    “Kita bisa lihat di booth BPH Migas banyak sekali peserta yang antusias, mencari informasi mengenai hilir migas dan ada juga informasi lain yang disampaikan oleh PPSDM Migas. Harapannya mereka mendapatkan pengetahuan sebagai bekal untuk terjun di dunia kerja,” sebutnya.

    Selain itu, BPH Migas juga mengadakan workshop bertajuk “Ready to work” yang disampaikan oleh psikolog and CEO of Analisa Personality Development Center (APDC) Indonesia Analisa Widyaningrum.

    Baca juga: BPH Migas ajak generasi muda sebarkan informasi positif hilir migas
    Baca juga: BPH Migas optimis program BBM Satu Harga berjalan sesuai rencana
    Baca juga: Pastikan pasokan BBM aman, BPH Migas pantau Integrated Terminal Bitung

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Yogyakarta minta masyarakat tak percaya janji lulus CPNS

    Pemkot Yogyakarta minta masyarakat tak percaya janji lulus CPNS

    Jangan pernah percaya kalau ada orang yang menjanjikan diterima sebagai CPNS.Yogyakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Yogyakarta meminta masyarakat tak tergiur dengan tawaran orang atau oknum tak bertanggung jawab yang menjanjikan bisa meloloskan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan membayar sejumlah uang.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Yogyakarta Dedi Budiono dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, menegaskan bahwa seleksi CPNS tidak dipungut biaya atau membayar sejumlah uang.

    “Seleksi CPNS ini bukan hanya masalah tidak bayar. Hasil ujian bisa langsung dipantau di lokasi. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang menjanjikan diterima sebagai CPNS. Ini sangat tidak mungkin,” kata Dedi.

    Dedi menuturkan bahwa pada tahun 2024 Pemkot Yogyakarta membuka lowongan CPNS untuk 10 formasi yang tersebar di dinas pariwisata, UPT logam, sekretariat daerah, dinas kebudayaan, dinas kesehatan, dan UPT pusat bisnis.

    BKPSDM Kota Yogyakarta mencatat jumlah pelamar yang mendaftar CPNS Pemkot Yogyakarta pada tahun 2024 sebanyak 797 orang, dan 607 orang di antaranya memenuhi syarat atau lolos seleksi administrasi.

    Ditegaskan pula bahwa seleksi CPNS secara transparan dan hasil tes bisa langsung dipantau.

    Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemkot Yogyakarta pada tahun 2024 mulai 24 Oktober hingga 13 November mendatang yang tersebar di sembilan lokasi di berbagai daerah.

    Selain CPNS, kata Dedi, Pemkot Yogyakarta juga membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk 140 formasi.

    Kepala BPKSDM Kota Yogyakarta ini mengatakan bahwa 10 formasi CPNS dan 140 formasi PPPK mampu menutup kebutuhan pegawai Pemkot Yogyakarta yang setiap tahun ada pensiun.

    “Yang pensiun tahun ini sebanyak 130 orang. Itu bisa ditutup dari CPNS 10 formasi plus PPPK 140 formasi. Jadi, menutup kekurangan pensiun itu,” ucap Dedi.

    Baca juga: 31.069 pelamar CPNS Kemenkumham ikuti SKD CAT di Surabaya
    Baca juga: Kemenkumham Sumbar mulai gelar tes SKD bagi 23.000 CPNS hari ini

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasar Sukawati raih juara ketiga Lomba Pasar Tingkat Nasional

    Pasar Sukawati raih juara ketiga Lomba Pasar Tingkat Nasional

    Gianyar, Bali (ANTARA) – Pasar Sukawati Blok AB di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berhasil meraih juara ketiga dalam Lomba Pasar Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM Yogyakarta.

    “Lomba pasar tingkat nasional tersebut diselenggarakan serangkaian Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) Tahun 2024 oleh Kementerian PUPR,” kata kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary, dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Jumat.

    Ia menjelaskan, mulanya Pasar Seni Sukawati Blok AB dan Blok C dipilih oleh Kementerian PUPR untuk ikut dalam lomba pasar rakyat tingkat nasional.
     

    “Mulanya dipilih oleh Kementerian PUPR Pasar Sukawati Blok AB dan C untuk lomba, namun yang lolos pada tahap I tahap penilaian lapangan hanya Blok AB yang masuk 5 nominasi terbaik. Sehingga kita mengikuti seleksi tahap dua dengan pemaparan dan inovasi,” terangnya.
     

    Pasar Sukawati Blok AB berhasil masuk nominasi 5 terbaik bersama empat pasar lainnya seperti Pasar Prawirotaman di Yogyakarta, Pasar Banyumas di Kabupaten Banyumas, Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo, dan Pasar Induk Among Tani di Kota Batu.

    Dalam penilaian tahap  dua Tanggal 11 Oktober 2024, Eka Suary memaparkan bagaimana pasar dikelola dengan inovasi, yang menjunjung kebermanfaatan pasar dan keberlanjutan pasar. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang yang ada.
     

    “Kita paparkan di sana bahwa Pasar Sukawati AB memiliki inovasi digitalisasi seperti E-Retribusi pelayanan pasar dan transaksi digital dengan Q-RIS yang bekerja sama dengan BPD Bali Cabang Gianyar,” terangnya.
     

    Di samping dengan digitalisasi, juga telah dilakukan kerjasama dengan OPD terkait dan desa adat setempat untuk menjaga pasar, keberlangsungan pasar serta terus berinovasi untuk perkembangan pasar ke depan sehingga semakin maju dan berkembang.
     

    “Kami juga mengedukasi pedagang lewat pengelola pasar tentang bagaimana menjaga pasar tetap bersih, asri, dan nyaman, serta membekali tata cara penggunaan fasilitas pasar dan memelihara agar situasi pasar tetap aman dan kondusif,” pungkas Eka Suary.
     

    Meraih peringkat ketiga secara nasional, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan langsung penghargaan serta alat-alat kebersihan senilai Rp9 Juta ke Disperindag Gianyar untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan di Pasar Sukawati.
     

    Melihat sukses itu, Penjabat Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa mengucapkan terimakasih ke Disperindag, Pengelola Pasar dan pedagang serta masyarakat yang telah ikut bersama-sama menjaga kebersihan dan keberlangsungan pasar.

    Dewa Tagel juga berkomitmen agar apa yang telah diraih oleh Pasar Sukawati dapat menjadi tauladan bagi pasar lainnya di Gianyar serta bisa meningkatkan lagi.
     

    “Ya, apa yang sudah kita capai bersama-sama hendaknya bisa kita tularkan ke pasar lainnya. Dan yang terpenting kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas layanan pasar, di samping kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya,” ucapnya.

    Pewarta: Adi Lazuardi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus Alexander Marwata, IPW: Jangan kriminalisasi pimpinan KPK

    Kasus Alexander Marwata, IPW: Jangan kriminalisasi pimpinan KPK

    Jakarta (ANTARA) –

    Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Polda Metro Jaya tidak terpengaruh desakan pihak tertentu untuk ​​​​​​mengkriminalisasi 
    pimpinan KPK dalam kasus Alexander Marwata.

     

    “Kecuali ada terdapat bukti lain adanya janji atau pemberian sesuatu yang diterima oleh pimpinan KPK Alexander Marwata,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, bila tidak ada bukti lain terkait pemberian janji atau pemberian sesuatu terkait jabatan sebagai pimpinan KPK perkara ini lemah.

     

    Teguh juga menyebutkan perkara Alexander 
    Marwata ini berbeda dengan perkara Firli Bahuri pada beberapa hal.

     

     

    Kemudian pertemuan di gedung KPK bukan dalam kapasitas pribadi Alexander Marwata tetapi sebagai pimpinan KPK.

     

    “Selanjutnya pertemuan tersebut sudah dilaporkan pada pimpinan lain dan dihadiri oleh dua staf pengaduan,” kata Sugeng.

     

    Sugeng juga menambahkan saat pertemuan terjadi, Eko Darmanto belum dalam status tersangka dan masih dalam klarifikasi oleh KPK terkait “flexing’.

     

     

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan selama 10 jam pada Selasa (15/10).

     

    “Lebih kurangnya terkait dengan kronologis pertemuan saya dengan Eko Darmanto, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Saya bilang, saya nggak kenal, sebelum yang bersangkutan datang ke KPK,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya usai pemeriksaan tersebut.

     

    Alex juga menjelaskan penyelidik menanyakan soal alasan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

     

    “Jadi sebetulnya pertemuan saya dengan Eko itu diketahui oleh pimpinan KPK yang lain, bukan hanya pimpinan pejabat struktural pun tahu kegiatan itu,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024