provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenkeu mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu terkait mobil Maung yang akan digunakan untuk kendaraan dinas.

    Sebelumnya, Anggito menyebut jika Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito di Yogyakarta, Senin (28/10).

    Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    Meski demikian menurut Kemenkeu, masyarakat perlu tahu konteks dari pernyataan Wamankeu tersebut.

    Berikut adalah poin-poin klarifikasi Kemenkeu atas pernyataan Anggito Abimanyu:

    1. Konteks pernyataan

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).

    “Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan,” kata Deni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Dengan kata lain, Deni menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Anggito Abimanyu bukanlah hal final dan pasti.

    2. Penegasan penggunaan produk dalam negeri

    Menurut Deni, dalam pernyataan tersebut Anggito Abimanyu hanya ingin menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

    “Namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” lanjutnya.

    3. Penjabat tak harus pakai mobil buatan PT Pindad

    Dengan munculnya klarifikasi dari Kemenkeu tersebut, maka pemerintah tak melarang pejabat yang ingin menggunakan mobil impor.

    Sebagaimana diketahui, Maung sendiri merupakan kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit

  • Urai Macet ke Borobudur, Flyover Canguk Rampung Desember 2024 – Page 3

    Urai Macet ke Borobudur, Flyover Canguk Rampung Desember 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Canguk di Magelang, Jawa Tengah. 

    Keberadaan Flyover Canguk diharapkan dapat mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari arah Semarang, Yogyakarta, Salatiga, dan Kota Magelang. Sekaligus mendukung konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur.  

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pembangunan infrastruktur konektivitas diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

    “Pembangunan Flyover Canguk akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, di samping itu juga memberikan alternative bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Rachman Arief, Selasa (29/10/2024).

    Dengan dibangunnya Flyover Canguk, diharapkan dapat memperlancar konektivitas dan mengurai kemacetan pada segmen jalan nasional di perkotaan yang berada di Magelang. 

    Flyover Canguk dibangun pada simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari empat arah, yakni Jalan Nasional Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo dengan jalan provinsi ruas Magelang-Salatiga dan Jalan Telaga Warna yang merupakan jalan kabupaten menuju Kota Magelang. 

  • Timo Tjahjanto Siapkan Sekuel The Big 4, The Big 4: Badai Pasti Kembali

    Timo Tjahjanto Siapkan Sekuel The Big 4, The Big 4: Badai Pasti Kembali

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setelah kesuksesan film The Big 4, sutradara kondang Timo Tjahjanto telah menyiapkan sekuel terbaru. Sekuel film The Big 4 ini bakal tayang dengan judul The Big 4: Badai Pasti Kembali.

    Kabar ini diumumkan melalui unggahan Instagram Story @timobros. Ia membagikan sebuah draft dari naskah sekuel The Big 4, The Big 4: Badai Pasti Kembali.

    Selain sebagai sutradara, Timo Tjahjanto juga menjadi penulis skenario film ini. Sejauh ini, The Big 4: Badai Pasti Kembali masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga belum ada detail resmi terkait plot cerita serta tanggal rilisnya.

    Sebagai informasi, film The Big 4 tayang perdana di Netflix pada 2022. Film action-comedy ini meraih kesuksesan besar karena berhasil masuk dalam daftar Netflix Global Top 10 Non-English Films di minggu pertama penayangannya.

    Kesuksesan The Big 4 juga berhasil membawa pulang beberapa penghargaan bergengsi, di antanya Aktor Pendatang Baru Terpilih Piala Maya 2023 untuk Kristo Immanuel, Tata Efek Visual Terpilih Piala Maya 2023, serta Pemeran Pendukung Pria Terbaik FFI 2023 untuk Marthino Lio.

    The Big 4 berkisah tentang empat pembunuh bayaran yang memutuskan pensiun. Mereka memilih hidup lebih damai dengan menjauhi kekerasan.

    Namun, seorang detektif bernama Dina yang mulai menyelidiki kematian ayahnya yang misterius, membawa kembali nama para mantan pembunuh tersebut. Mereka kemudian bergabung bersama Dina untuk menyelidiki kasus rumit itu.

    Sekuel The Big 4: Badai Pasti Kembali bakal kembali diperankan oleh deretan pemain di versi filmnya, yakni Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, Kristo Immanuel, Donny Damara, dan Marsha Timothy. Informasi detail terkait sekuel film The Big 4 bakal diumumkan segera.

     

    Penulis: Resla

  • Ribuan Santri Geruduk Polda DIY Desak Pelaku Penusukan Santri Ponpes Krapyak Dihukum Seadil-adilnya

    Ribuan Santri Geruduk Polda DIY Desak Pelaku Penusukan Santri Ponpes Krapyak Dihukum Seadil-adilnya

    GELORA.CO  – Ribuan santri menggeruduk Polda DIY untuk menuntut semua pelaku penusukan terhadap santri Pondok Pesantren (Ponpes) Krapyak di Prawirotaman, Kota Yogyakarta ditangkap. Mereka juga menuntut para pelaku dihukum seadil-adilnya. 

    “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum dan menyeretnya ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. 

    Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya,” tegas Abdul Muiz, Koordinator Aksi Solidaritas Santri Yogyakarta ditemui usai aksi, Selasa (29/10/2024). 

    Selain itu, pihaknya menuntut pemerintah, aparat keamanan dan lembaga terkait untuk meningkatkan keamanan di semua sektor. Setiap tempat, kata Abdul, harus bebas dari ancaman kekerasan dan setiap individu yang berada di dalamnya berhak merasa aman. 

    Serta, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian pengawasan miras. Serta pelarangan miras oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindak pidana kriminal yang disebabkan oleh konsumsi miras tersebut. 

    “Kami menyerukan peningkatan pengawasan di wilayah Yogyakarta untuk mencegah tindakan kekerasan di masa depan.

     Termasuk dalam hal ini mengevaluasi dan mengendalikan peredaran miras yang kian marak karena satu botol miras dapat memicu seribu kriminalitas,” kata Abdul.

     Ia berharap keluarga besar pesantren dan seluruh elemen masyarakat dapat bersatu menolak segala bentuk kekerasan dan mendukung setiap langkah menuju terciptanya keamanan dan ketertiban. 

    Bagi korban dan keluarganya, pihaknya meminta adanya dukungan penuh dalam proses pemulihan baik fisik maupun mental. 

    Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan. “Kami tidak akan tinggal diam hingga semua pelaku menerima hukuman yang setimpal. 

    Kami tegaskan jangan sampai hilangnya kepercayaan terhadap aparatur negara sehingga kami bertindak sendiri di luar koridor hukum,” pungkasnya

  • Dunia RANS BTV: Cipung Belanja Buah Titipan Mama Gigi ke Supermarket

    Dunia RANS BTV: Cipung Belanja Buah Titipan Mama Gigi ke Supermarket

    Jakarta, Beritasatu.com – Momen liburan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Gigi) ke luar negeri yang terkadang cukup lama, membuat Gigi harus memasak sendiri menu makanan untuk buah hati mereka yang masih balita, yaitu Rayyanza atau akrab disapa Cipung.

    Pada episode “Dunia RANS” kali ini, Cipung berbelanja ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan buah-buahan yang diperlukan Gigi bersama pengasuhnya, Sus Rini.

    Cipung yang semakin pintar dan tingkahnya menggemaskan, kini dapat memilih sendiri buah-buahan yang disukainya dan langsung memasukkannya ke dalam keranjang belanja.

    Nah, penasaran buah apa saja yang diborong Cipung? Saksikan “Dunia RANS” siang ini, pada Selasa (29/10/2024) pukul 13.15 WIB hanya di BTV.

    BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

    Ayo follow akun media sosial BTV @btvidofficial (IG, TikTok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel YouTubenya di @BeritaSatuChannel.

  • Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Liputan6.com, DIY – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan perusahaan negara yang mengurusi energi demi membangun kedaulatan energi. Pucuk pimpinan Pertamina dan PLN akan diberikan perlindungan agar mereka bisa bekerja tanpa gangguan.

    Hal ini ditegaskan Anggito saat menjadi pembicara kunci dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (28/10/2024).

    “Banyak kebocoran terjadi di sana. Kita butuh Pertamina dan PLN yang kuat, karena kuatnya kedua institusi ini akan memberikan jaminan kepada 40 persen warga negara ini,” katanya.

    Dengan kebutuhan bahan bakar per hari sebanyak 1,5 juta barel lebih dan produksi hanya 600 ribu barel per hari. Pertamina disebut Anggito masih mengimpor kekurangan sebanyak 1 juta barel per hari.

    Terlebih saat ini, ladang minyak dan gas yang sebenarnya banyak sudah tidak lagi berproduksi atau bahkan berhenti sama sekali seperti di Andaman, Andalas dan banyak lainnya.

    “Saat ini, Pertamina sudah 70 persen menggarap industri migas setelah sebelumnya dikuasai orang asing. Kita targetkan meningkat 80 persen penguasaan dari hulu sampai hilir,” terangnya.

    Penguatan terhadap Pertamina dan PLN menurut Anggito akan dilakukan pada penyediaan sumber daya manusia (SDM)-nya, agar tidak lagi tergantung pada tenaga kerja asing. Kedua perusahaan ini diminta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada lulusan terbaik universitas di negeri ini.

    Tak hanya itu, untuk menjamin kerja pucuk pimpinan di kedua perusahaan itu. Anggito mengatakan negara akan memberikan perlindungan lebih agar tidak menjadi sasaran terus mereka yang terganggu atau tersingkirkan dari bisnis energi.

    “Kita tidak ingin kasus yang menimpa mantan Dirut Pertamina terulang, meski kita akan protect agar mereka bisa bekerja dan mengelola perusahaan ini dengan baik,” jelasnya.

    Presiden Prabowo juga mencanangkan kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada pangan di lima tahun ke depan. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada embrio penguatan pangan di Maluku dengan penyediaan satu juta hektare sawah, termasuk juga di Kalimantan Tengah.

    “Sudah dikerjakan dan kita akan membangun Indonesia sebagai penghasil beras terbesar di dunia. Step by step, satu juta ton dulu swasembada beras dan ini kita siapkan anggarannya. Kita akan mencukupi kehidupan rakyat dengan pangan,” kata Anggito.

    Berbicara hampir satu jam lebih, Anggito turut menerangkan bagaimana nanti koneksi di Jawa akan ditingkatkan melalui jaringan tol ke berbagai daerah dan memantau kemungkinan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    Anggito juga menyoroti tentang besarnya perputaran uang di judi dan permainan online yang dikategorikan underground economy. Meski perputaran uang sangat besar, tetapi karena tidak terdaftar dan terekam, akhirnya transaksi di judi dan permainan online tidak terkena pajak.

    Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian mendalam untuk mengenakan pajak transaksi keuangan pada judi dan permainan online untuk meningkatkan penerimaan negara.

  • Selesai diperiksa, Pahala Nainggolan sebut dicecar 20 pertanyaan

    Selesai diperiksa, Pahala Nainggolan sebut dicecar 20 pertanyaan

    Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku dicecar sebanyak 20 pertanyaan saat diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    “Pertanyaan sekitar 20 tapi umum. Pertanyaannya sekitar kenapa surat tugas Eko (Darmanto) diterbitkan, kita menerangkan, kan ada prosedur, ada standar. Itu semua seputar pertanyaannya, ” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin.

    Kemudian Pahala menjelaskan pemeriksaannya hari ini juga seputar prosedur pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    “Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit, kalau ada hasilnya sampai paparan ke pimpinan dan diputuskan ke penyelidik, ” ucapnya.

    Saat dikonfirmasi soal Alex Marwata yang menyebut Pahala Nainggolan adalah salah satu orang yang sempat tahu soal pertemuan Alex Marwata dengan Eko Darmanto, Pahala menyebutkan dirinya lupa.

    “Wah saya lupa, tapi yang resmi kita kan sampai nota dinas, bahwa ini loh progres pemeriksaannya minta izin untuk dipaparkan, ” ucapnya.

    Pahala Nainggolan sendiri selesai diperiksa selama delapan jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alex Marwata dan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

    Saat dikonfirmasi persiapan menjalani pemeriksaan hari ini, Pahala menyebutkan nanti akan disampaikan usai pemeriksaan.

    “Yang disiapkan jiwa dan raga, nanti deh saya cerita semuanya, ” katanya saat ditemui di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA di lapangan, Pahala tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.22 WIB.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi Cecar Deputi KPK Pahala 20 Pertanyaan Terkait LHKPN

    Polisi Cecar Deputi KPK Pahala 20 Pertanyaan Terkait LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

    “Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit,” ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

    Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

    “Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua,” pungkasan.

    Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

    Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

    Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

    Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

    “Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN,” tutur Alexander.

  • Pahala Nainggolan tiba di Polda Metro Jaya terkait kasus Alex Marwata

    Pahala Nainggolan tiba di Polda Metro Jaya terkait kasus Alex Marwata

    Jakarta (ANTARA) –

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alex Marwata dan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

     

    “Yang disiapkan jiwa dan raga, nanti deh saya cerita semuanya, ” katanya saat ditemui di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, Pahala tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.22 WIB.

    Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebutkan pemanggilan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan masih sesuai jadwal.

     

     

    Namun, saat ditanya identitas satu orang pegawai KPK tersebut, Ade Safri belum bisa membeberkan siapa pegawai KPK yang dimaksud.

    “Sementara itu dulu, ” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemanggilan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI Pahala Nainggolan pada Senin ini terkait kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang bertemu dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

     

    “Pada Senin (28/10) pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap dua orang pegawai KPK RI di ruang riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai satu, dimana salah satu adalah Pahala Nainggolan,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10).

     

    Pemanggilan tersebut terkait pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Alex Marwata yang melakukan pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

     

    Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto masih sesuai dengan rambu-rambu kode etik KPK karena pertemuan tersebut dalam rangka tugas.

    Jika mengacu pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas telah diatur rambu-rambu kapan seseorang insan KPK masih dapat berhubungan dengan seseorang tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • JCW Dorong Kejagung Usut Aliran Dana Kasus Ronald Tannur Hingga Kasasi MA

    JCW Dorong Kejagung Usut Aliran Dana Kasus Ronald Tannur Hingga Kasasi MA

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong pihak penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) untuk menelusuri aliran dana atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur atas vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebatkan pacarnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

    Artinya, penelusuran aliran dana tidak hanya berhenti pada 3 hakim yakni Erintuah Damanik, Mangapu dan Heru Hanidyo saja tetapi perlu juga ditelusuri aliran dana hingga tingkat hakim majelis kasasi Mahkamah Agung (MA).

    Hal ini penting karena berdasarkan barang bukti yang diamankan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung berupa uang sejumlah Rp.20 miliar, dalam segepok uang dolar AS yang dibungkus dan dilabeli dengan tulisan ‘untuk kasasi’.

    “Hal itu patut ditelusuri oleh penyidik Kejaksan Agung. Apalagi kabarnya pihak penyidik Kejagung RI menangkap Zarof Ricar (ZR) yang merupakan eks pejabat MA yang diduga ada kaitannya terhadap 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Peran ZR harus didalami, aliran uang dugaan suap sudah mengalir ke siapa saja. Apakah uang dugaan suap sudah sampai ke hakim majelis tingkat kasasi MA atau belum.,” jelas Aktivis JCW Baharudin Kamba dalam siaran pers.

    JCW mengingatkan kepada para hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta khususnya agar tidak terlibat praktik suap dalam menangani perkara. Apalagi putusan majelis hakim yang janggal dan kontroversial harus diawasi oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial atau KY.

    Dalam catatan JCW pada November 2011 lalu ada oknum hakim PN Yogyakarta bernisial DJ yang diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat karena terbukti secara sah dan melanggar kode etik hakim karena meminta dipesankan penari striptease.

    Terkait dengan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan para hakim dan sudah dipenuhi oleh Presiden ke-7 Jokowi, perlu dievaluasi ulang.

    “Apakah layak atau tidak kenaikan gaji dan tunjangan diberikan kepada para hakim, sementara ada 3 hakim yang diduga menerima suap karena menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur,” tutup Kamba. [aje]