Puluhan Warga Gunungkidul Dicatut Pegawai Bank untuk Pinjaman, Kerugian hingga Rp 3,4 Miliar
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Polres
Gunungkidul
, DI Yogyakarta, menerima laporan dugaan penggunaan nama warga untuk meminjam di sebuah bank.
Sementara itu, ada sekitar 80 nama warga Kapanewon Patuk yang digunakan untuk meminjam dengan kerugian sekitar Rp 3,4 miliar.
“Tanggal 23 (Oktober 2024) kemarin, kami Polres Gunungkidul menerima laporan dari pimpinan cabang, adanya penyalahgunaan yang dilakukan salah satu karyawan,” kata Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini, saat ditemui di Polres Gunungkidul, Rabu (30/10/2024).
Pihaknya belum bisa menyampaikan dugaan pelanggaran kasus ini.
Namun, laporan yang diterimanya menunjukkan kerugian akibat peristiwa ini mencapai Rp 3,4 miliar.
Hingga kini, pihaknya masih melakukan penyidikan, sehingga belum bisa berbicara banyak.
“Laporan puluhan masyarakat ini seolah meminjam, tetapi ternyata mereka tidak meminjam sama sekali,” kata dia.
Penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Gunungkidul Aiptu Pardi Dinata mengatakan, sampai saat ini laporan yang masuk mencapai 80 nasabah.
Hingga saat ini, pihaknya sedang memeriksa 50 warga di Kapanewon Patuk.
“Laporan masuk dari 80 nasabah. Laporan bermula dari warga yang tidak merasa meminjam tetapi mendapatkan tagihan. Karena tidak merasa meminjam, akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke pihak Kalurahan,” kata Pardi.
Pihak kalurahan langsung melaporkan kejadian ini ke bank tersebut, dilanjutkan ke polisi.
“Plafon pinjaman berbeda-beda, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta,” kata dia.
Pardi mengatakan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi secara maraton di sekitar Kapanewon Patuk.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: DI YOGYAKARTA
-
/data/photo/2024/10/30/6721ab0d725da.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Puluhan Warga Gunungkidul Dicatut Pegawai Bank untuk Pinjaman, Kerugian hingga Rp 3,4 Miliar Yogyakarta
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2915182/original/082276500_1568806065-20190918-KPK-Tetapkan-Menpora-Tersangka-Baru-Kasus-Dugaan-Suap-Dana-Hibah-KONI6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi Periksa 29 Saksi Terkait Pertemuan Wakil Ketua KPK Alex Marwata dengan Tersangka Gratifikasi – Page 3
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, berlangsung sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Bahkan, kata dia, pertemuan tersebut terjadi sebelum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dikeluarkan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menyatakan pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenaran klaim yang disampaikan oleh Alexander Marwata terkait pertemuan tersebut.
“Itu pasti semua hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi dalam penanganan perkara aquo di tahap penyelidikan ini sedang dicari,” kaya Ade Safri saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2024).
Penyidik saat ini masih mengumpulkan apakah adanya bukti tindak pidana yang terjadi terkait pertemuan Alex dengan Eko yang saat ini sudah divonis 6 tahun pejara dalam kasus gratifikasi Rp23,5 miliar.
“Dikumpulkan oleh tim penyelidik guna menentukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak,” Ade menandaskan.
Dalam pernyataan sebelumnya, Alexander mengakui pernah bertemu dengan Eko. Bahkan pertemuan itu diketahui oleh pimpinan KPK lain. Tapi dia membantah hasil pertemuannya dengan Eko ada unsur kepentingan yang didapatkan. Hal itu disampaikan Alex pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2024).
“Semua diskusi pimpinan, saya ada di situ. Artinya apa? terkait pertemuan tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan. Apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Saya tidak kenal,” kata Alex di Polda Metro Jaya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4983441/original/093822000_1730113962-IMG_20241028_101656.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamenkeu: Kurikulum Pendidikan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Dunia Kerja
Liputan6.com, Yogyakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu munculnya kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sektor pendidikan diminta melakukan transformasi agar bisa menghasilkan lulusan siap pakai.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah semakin masifnya pemanfaatan Akal Imitasi (Artificial intelligence/AI) di semua sektor. Namun hal itu tidak dibarengi dengan tersediannya mata kuliah penyeimbang pemanfaatan AI. “Presiden Prabowo menerima banyak sekali keluhan. Memang program terapan dan vokasi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang banyak sekali,” terangnya di Sekolah Vokasi UGM, Senin (28/10/2024).
Hadir sebagai pembicara kunci di Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta. Meskipun banyak, namun tenaga kerja yang tersedia mengalami mismatch antara keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan industri.
Ada kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Sehingga pendidikan harus menyesuaikan diri untuk memastikan pekerja siap menghadapi perkembangan teknologi. Anggito lalu mencontohkan bagaimana disrupsi yang diakibatkan pemanfaatan teknologi AI memudahkan pengerjaan, tidak terkecuali di ranah akademik. Banyak tugas-tugas mahasiswa yang sekarang ini menggunakan Akal Imitasi sebagai rujukan. “Dengan AI kita bisa membikin musik yang lebih bagus dari Kahitna. AI bisa dimanfaatkan untuk menulis rencana bisnis hingga proyeksi keuntungan dengan sangat baik. Namun penggunanya tidak bisa mempresentasikan dengan baik,” katanya.
Karena perkembangan teknologi sudah tidak diprediksi, Anggito yang juga Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM meminta perguruan tinggi menghadirkan mata kuliah penyeimbang AI. “Dunia pendidikan harus adaptasi dalam perkembangan AI. Distrupsinya jangan dianggap enteng. Mohon dikuatkan dengan membuat peta jalan program di semua jurusan tentang AI, machine learning dan robotic,” ucapnya.
Tak hanya itu, terkhusus pada pendidikan vokasi, Anggito terus meningkatkan kolaborasi dengan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar dan mempersiapkan mahasiswa berkontribusi secara nyata. “Sekolah vokasi bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga pusat inovasi dan kreativitas. Pendidikan vokasi, inovasi dan terapan sangat dibutuhkan dalam bidang pangan, energi, investasi dan proyek strategis nasional,” terangnya.
Langkah-langkah ini menurutnya sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan zaman dimana unggul dalam penguasaan teknologi, keterampilan abad ke-21, dan nilai-nilai karakter. Karenanya pendidikan yang berbasis kompetensi dinilai akan membantu mahasiswa menghadapi tantangan masa depan dan memastikan fasilitas pendidikan memadai. Infrastruktur yang baik mendukung proses belajar mengajar yang efektif.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4436283/original/083875000_1684745316-Stock_photography_-_close_up_of_a_wind_turbine.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Turbin Antasena Buatan UGM Cocok untuk Daerah 3T dengan Kecepatan Rendah
Liputan6.com, Yogyakarta – Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI) Fakultas Teknik yang terdiri dari Indarto, Deendarlianto, dan Agung Bramantya tengah mengembangkan turbin yang cocok di daerah dengan kecepatan angin rendah dengan nama Antasena. Deendarlianto mengatakan kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin namun Antasena tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik. “Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, Senin 28 Oktober 2024.
Deen mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) menjadi salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT. Selain itu juga mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional. Ia mengatakan di beberapa daerah 3T kecepatan anginnya masih cukup rendah. Maka teknologi energi angin dengan kecepatan rendah bisa menjadi solusi. “Saya kira inovasi dari turbin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.
PLN sangat membutuhkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini untuk membantu daerah 3T. Maka Antasena menjadi solusi yang tepat dari teknologi yang dibuat tim dari UGM. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.
Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU. Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.
-

Prabowo Ingin Indonesia Swasembada Pangan, Ini Saran Pakar Pertanian UGM
Yogyakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan memperluas lahan panen hingga empat juta hektare. Namun, menurut Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, target ini tidak mudah dicapai.
“Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo pada Selasa (29/10/2024).
Subejo menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah konversi lahan pertanian yang masif menjadi lahan nonpertanian. Hal ini menjadi tantangan besar di tengah isu perubahan iklim yang semakin meningkat. Kebutuhan cetak lahan sawah diperkirakan akan terus naik, terutama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan permintaan pangan pokok.
Untuk mencapai swasembada, Subejo menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, hingga diversifikasi yang melibatkan lembaga dan kementerian pusat serta daerah.
“Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala terbatas supaya manageable,” ungkapnya, menekankan pentingnya pemilihan lokasi dengan kesesuaian tinggi untuk pengembangan pertanian.
Tantangan lainnya adalah meningkatkan intensifikasi di daerah produksi pangan utama. Menurutnya, saat ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen atau baru ditanami kurang dari dua kali per tahun. Dengan dukungan sistem irigasi yang memadai, Subejo yakin intensitas tanam bisa ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali di daerah tertentu.
Subejo juga menyoroti masalah klasik pascapanen, yaitu harga hasil pertanian yang anjlok saat panen raya akibat distribusi logistik yang belum merata. Ia menyarankan pengembangan sistem informasi yang melibatkan multi-stakeholders untuk mencatat produksi dan distribusi pangan secara rinci.
“Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujarnya.
Selain distribusi, Subejo menilai pengolahan hasil panen menjadi langkah penting. Dengan adanya industri pengolahan, produk mentah dapat diawetkan dan tetap bernilai ekonomi tinggi saat pasokan melimpah.
Di sisi lain, rendahnya literasi finansial dan pemahaman teknologi di kalangan petani juga menghambat produksi. Kendati pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemanfaatannya masih rendah di kalangan petani.
“Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani,” jelas Subejo. Dia juga mengusulkan integrasi pembiayaan dari berbagai sumber dengan insentif bunga rendah.
Kendala lain terkait efisiensi produksi, biaya produksi beras di Indonesia hampir dua kali lipat dari Vietnam. Subejo menekankan perlunya langkah strategis, seperti peningkatan skala usaha, konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, serta edukasi efisiensi sumber daya.
“Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” tambahnya.
Terakhir, Subejo menyoroti krisis manajemen petani yang kerap menggunakan hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari tanpa perencanaan musim tanam berikutnya. Penguatan kelembagaan petani dianggap penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, termasuk diversifikasi produk pertanian.
“Akan lebih baik lagi jika dikombinasi dengan jasa seperti agrowisata sebagai produk tersier,” tandasnya.
Meski pemerintah rutin mengimpor beras untuk kebutuhan dalam negeri, Subejo menilai kebijakan tersebut hanya solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan krisis pangan.
-

Promosi investasi, Pemkot Magelang gelar MASSIF ke-11 Tahun 2024
Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.
Promosi investasi, Pemkot Magelang gelar MASSIF ke-11 Tahun 2024
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Senin, 28 Oktober 2024 – 18:55 WIBElshinta.com – Magelang Investment and Business Forum (MASSIF) diadakan kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang di Hotel Atria Magelang, Minggu (27/10/2024).
MASSIF merupakan kegiatan Promosi Investasi yang mempertemukan calon investor potensial baik investor lokal maupun nasional dengan pemerintah dan stakeholder di wilayah ini.
MASSIF tahun 2024 adalah kegiatan yang ke-11 dengan tema “Peran Strategis Pemerintah sebagai Garda Terdepan Dalam Mendorong Investasi Berkelanjutan”. Kegiatan dibalut dalam forum dialog antara investor (pelaku usaha) dengan Pemkot Magelang terkait peningkatan investasi.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi. Selanjutnya, acara diisi oleh dua narasumber yaitu Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ST Khasanaturodhiyah dan Kepala DPUPR Kota Magelang Muhammad Syarifudin Kurniawan.
Kepala DPMPTSP Kota Magelang Susilowati menjelaskan, MASSIF bertujuan untuk mempromosikan kebijakan terkait investasi kepada investor bahwa berinvestasi di Kota Magelang sangat menguntungkan dan prospektif.
Kegiatan ini membuka peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor/pelaku usaha luar daerah dalam berbagai sektor, serta mempromosikan potensi investasi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Pemkot Magelang kepada investor baik investor dalam daerah dan luar daerah.
“Sasaran kegiatan ini adalah untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang, pengembangan usaha bagi investor baru dan investor lama,” papar Susilowati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Senin (28/10).
Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan 3 Letter of Intent (LOI) oleh PT Mitra Migas Sejati, Hotel Ardiva dan Tony Purnama Sidi.
Selain itu juga ada pemberian penghargaan kepada 4 pelaku usaha terbaik Kota Magelang tahun 2024. Para pelaku usaha tersebut adalah Dona Yuan Giovina (Danayu Aesthetic Clinic), PT Sumber Baru Central (Perdagangan Besar Mobil Baru), PT Indo Transport Abdimas (Angkutan Bus AKAP) dan PT Mitra Migas Sejati (Perdagangan eceran BBM, Gas dan LPG).
Kemudian penyerahan penghargaan dari Kementrian Investasi/BKPM kepada TKL Ekopark dan DPMPTSP Kota Magelang sebagai peluang investasi daerah terpilih dalam penyusunan memo info peluang investasi daerah berbasis spasial.
Sementara itu, Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menjelaskan, Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai driving force setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya yang dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya.
Beberapa kebijakan pro-investasi diciptakan Pemerintah Kota Magelang untuk memberikan daya tarik berusaha di Kota Magelang, antara lain fasilitasi informasi terkait potensi dan peluang usaha dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Kota Magelang (Sipoint) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep “one stop service”.
Hamzah menambahkan, Kota Magelang berada di posisi strategis pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa serta salah satu daerah pendukung KSPN kawasan candi Borobudur.
Kota Magelang juga mempunyai titik Kawasan strategis daerah yakni Kawasan Sidotopo, Kawasan Sport Center, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Gunung Tidar, Kawasan Soekarno Hatta, pengembangan TKL Ekopark, dan pengembangan kawasan Alun-alun.
“Dalam tahun-tahun kedepan, keberadaan dan posisi Kota Magelang akan menjadi lebih strategis mengingat adanya berbagai kebijakan pengembangan wilayah dalam skala nasional,” paparnya.
Kebijakan-kebijakan itu, antara lain KSPN Borobudur; Pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dimana salah satu pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) di wilayah Kecamatan Magelang Selatan, pembangunan fly over, hingga rencana reaktivasi jalur kereta api Ambarawa-Yogyakarta yang salah satu stasiunnya akan berlokasi di Kota Magelang.
Secara regulasi, Pemkot Magelang juga telah membuat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031 dalam Perda No 2 tahun 2020 dimana di beberapa kawasan diberi peluang untuk pengembangan sektor jasa.
Sumber : Radio Elshinta

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4276142/original/088604600_1672298961-pexels-tom-fisk-2126390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

