Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Pameran Tanah Kasultanan 2024, Menelusuri Warisan Budaya Yogyakarta

    Pameran Tanah Kasultanan 2024, Menelusuri Warisan Budaya Yogyakarta

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pameran Tanah Kasultanan 2024 hadir sebagai jendela pengetahuan bagi masyarakat Yogyakarta untuk memahami lebih dalam tentang sistem pertanahan warisan Kasultanan yang masih bertahan hingga kini. Bertajuk “Tales of The Land We Live in: Sultanaatground Exhibition”.

    Mengutip dari akun Instagram @kominfodiy, pameran ini berlangsung pada 14-16 November 2024 di Sasono Hinggil Dwi Abad. Acara ini juga membawa pengunjung dalam perjalanan memahami kompleksitas dan keunikan sistem tanah Kasultanan.

    Dalam ruang pameran yang dirancang dengan cermat, pengunjung dapat menelusuri enam zona tematik yang saling berkaitan. Dimulai dari zona sejarah yang menghadirkan narasi kronologis tentang evolusi sistem pertanahan Kasultanan, pengunjung dibawa untuk memahami akar historis yang membentuk sistem yang ada saat ini.

    Peta-peta interaktif di zona persebaran pemanfaatan tanah memberikan gambaran visual yang komprehensif tentang bagaimana tanah Kasultanan dimanfaatkan di berbagai wilayah Yogyakarta. Aspek praktis dari sistem pertanahan Kasultanan dibahas secara mendalam melalui zona-zona yang membahas jenis pemanfaatan, perhitungan pisungsung, dan prosedur permohonan.

    Informasi ini disajikan melalui infografis yang mudah dipahami, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna tanah Kasultanan. Keunikan pameran ini terletak pada pendekatan interaktifnya.

    Booth klinik konsultasi yang beroperasi sepanjang pameran memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli. Sistem nomor antrian yang terorganisir memastikan setiap pengunjung mendapat kesempatan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

    Kotak saran yang disediakan menjadi sarana dialog dua arah antara masyarakat dan pengelola tanah Kasultanan. Pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan dijawab pada hari terakhir pameran tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan klarifikasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pengelola untuk tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pameran ini adalah bukti bahwa sistem tanah kasultanan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem yang terus hidup dan beradaptasi dengan kebutuhan masa kini. Melalui pameran ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga dan mengelola warisan budaya ini dengan bijak untuk generasi mendatang.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • 3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono
    X turut berkomentar atas gugatan
    Keraton Yogyakarta
    ke PT KAI sebesar Rp 1.000.
    Sultan mengatakan bahwa tanah yang berstatus Sultan Ground (SG) dicatat sebagai milik BUMN yakni PT KAI.
    Dia juga menyebut bahwa Keraton dan BUMN dalam hal ini PT KAI telah bersepakat untuk mengembalikan status kepemilikan tanah, yang mulanya tercatat sebagai milik PT KAI menjadi milik Keraton Yogyakarta.
    Namun, dalam melakukan pembatalan tidak serta merta bisa dilakukan dan harus melalui jalur meja hijau.
    “Kami sepakat, mereka tidak bisa mengeluarkan itu. Harus dibatalkan lewat pengadilan. Makanya hanya Rp 1.000 rupiah. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Sudah itu saja,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11/2024).
    Dalam menempuh jalur hukum ini Sultan mengklaim bahwa Keraton Yogyakarta sudah melalui komunikasi dengan berbagai pihak seperti PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Kementerian Keuangan.
    “Tidak hanya PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, keuangan semua sudah. Tapi tidak berani membatalin,” kata dia.

    Oleh sebab itu, lanjut Sultan, untuk membatalkan status kepemilikan harus melalui pengadilan.
    “Nah kan gitu (Harus dengan putusan pengadilan untuk pembatalan itu). Prosesnya sudah lama, kalau mereka
    ndak
    sepakat saya
    ndak
    ke pengadilan,” beber dia.
    “Prosesnya itu kan dinyatakan tanah negara, tapi itu sudah dipisahkan bukan digunakan negara tapi BUMN. Karena itu dipisahkan ya sudah, saya minta ya dikembalikan (SG),” beber Sultan.
    Saat disinggung soal tuntutan Rp 1.000, Sultan mengatakan bahwa jumlah tersebut hanya untuk bentuk formalitas.
    “Ya harus ada kerugian, kalau tidak gimana, itu kan aspek hukumnya,” kata dia.
    Sebelumnya, Kuasa hukum Keraton Yogyakarta Markus Hadi Tanoto mengungkapkan mengapa Keraton Yogyakarta hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000 kepada PT KAI.
    Markus mengatakan, sebenarnya Keraton Yogyakarta memikirkan kepentingan masyarakat.
    “Seribu itu kan sewu, permisi. Kami sempat diskusi, Keraton masih mementingkan masyarakat. Ini memang untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta, makanya kita tidak menggugat materiil yang besar,” ujar Markus saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucu Sri Sultan HB X: Sleman Perlu Pemimpin dengan Integritas dan Komitmen

    Cucu Sri Sultan HB X: Sleman Perlu Pemimpin dengan Integritas dan Komitmen

    Sleman, Beritasatu.com – Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, RM Gustilantika Marrel Suryokusumo atau Mas Marrel menilai, Kabupaten Sleman memerlukan pemimpin dengan integritas dan komitmen.

    Hal tersebut disampaikan Mas Marrel dalam acara deklarasi dan konsolidasi relawan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Harda Kiswaya-Danang Maharsa di Padukuhan Pojok, Harjobinangun, Pakem, Kamis (14/11/2024) malam.

    “Belakangan ini banyak kasus yang mencuat di Sleman, mulai dari masalah tanah kas desa hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat pemerintahan. Sleman membutuhkan pemimpin seperti Harda Kiswaya yang bisa memimpin dengan benar, bukan asal-asalan,” tegasnya.

    Sebagai kepala Bebadan Pangreksa Loka (Dinas Lingkungan Hidup) Kraton Yogyakarta, Mas Marrel juga memuji kontribusi Harda dan Danang dalam upaya pelestarian lingkungan di kawasan lereng Gunung Merapi.

    “Selama ini, dalam berbagai persoalan lingkungan, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa selalu siap bergerak dan mendukung langkah-langkah konkret,” katanya.

    Mas Marrel, yang juga menjabat sebagai komandan Timsus Pemenangan Pilkada Kota Kabupaten se-DIY dari Partai Gerindra, menekankan pentingnya menghindari politik uang dalam Pilkada 2024 ini.

    “Jangan tergiur iming-iming sesaat, karena yang ditawarkan Pak Harda Kiswaya bersifat jangka panjang dan substansial, seperti program bantuan Rp 50 juta per padukuhan,” ujarnya saat deklarasi penolakan politik uang.

    Dalam acara tersebut sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi mereka. Dwi Hastutingsih, warga Kaliurang, mengeluhkan kondisi jalan di kawasan wisata Kaliurang yang kian buruk.

    “Setiap kali melintas rasanya seperti naik kereta gethek,” ungkapnya.

    Herman, warga Pakembinangun, Pakem, juga mengeluhkan kenaikan harga sewa Sultan Ground (SG) yang terus meningkat.

    Menanggapi keluhan warga, Harda Kiswaya menjanjikan program perbaikan jalan di Sleman agar semua ruas jalan dalam kondisi baik.

    Mas Marrel meminta Herman untuk berkoordinasi dengan stafnya terkait persoalan harga sewa tanah Sultan Ground.

    “Sampaikan detailnya kepada staf saya agar bisa dipelajari dan ditangani dengan baik,” ujar Mas Marrel.
     

  • Indeks Pembangunan Manusia di Sulbar dan Papua Tengah pada 2024 Naik Level

    Indeks Pembangunan Manusia di Sulbar dan Papua Tengah pada 2024 Naik Level

    Jakarta, Beritasatu.com – Dua provinsi di Indonesia berhasil naik level dalam indeks pembangunan manusia (IPM) 2024. IPM di di Sulawesi Barat (Sulbar) meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi dengan capaian IPM sebesar 70,46. Sementara itu, IPM di Papua Tengah meningkat dari status rendah menjadi sedang, dengan capaian IPM sebesar 60,25.

    Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan IPM tinggi (70 ≤ IPM

    Sementara itu, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta berstatus sangat tinggi (IPM ≥ 80). Sedangkan IPM terendah ada di Papua Pegunungan sebesar 54,43.

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, indeks pembangunan manusia Indonesia diukur berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

    “Seluruh dimensi pembentuk IPM pada 2024 mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan,” kata Amalia Adininggar, Jumat (15/11/2024).

    IPM Indonesia selama 2020-2024 rata-rata meningkat 0,75% per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024.

  • Ulat Trembesi, Sensasi Kuliner Ekstrem dari Gunungkidul

    Ulat Trembesi, Sensasi Kuliner Ekstrem dari Gunungkidul

    Liputan6.com, Yogyakarta – Di tengah beragamnya kuliner Indonesia, Gunungkidul menyimpan hidangan unik yang mungkin membuat sebagian orang bergidik: ulat trembesi. Meski termasuk kuliner ekstrem, makanan ini sudah menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal yang patut dieksplorasi setidaknya sekali seumur hidup.

    Ulat trembesi, seperti namanya, merupakan ulat yang hidup di pohon trembesi. Pohon rindang yang banyak tumbuh di Gunungkidul ini menjadi habitat alami bagi ulat-ulat yang oleh masyarakat setempat diolah menjadi hidangan penuh protein.

    Menariknya, tidak semua ulat trembesi bisa dikonsumsi. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan khusus untuk memilih ulat yang aman dan layak dikonsumsi.

    Mengutip dari postingan @wonderfulljogja di Instagram, proses pengolahan ulat trembesi cukup sederhana namun membutuhkan ketelitian. Langkah pertama dan paling penting adalah pencucian.

    Ulat-ulat ini harus dibersihkan dengan sangat teliti untuk memastikan kebersihannya. Setelah pencucian yang menyeluruh, ulat direbus selama kurang lebih 30 menit.

    Proses perebusan ini tidak hanya bertujuan untuk mematangkan ulat, tetapi juga untuk memastikan keamanannya untuk dikonsumsi. Setelah proses perebusan selesai, ulat trembesi bisa diolah dengan berbagai cara.

    Cara yang paling populer adalah ditumis dengan bumbu-bumbu tradisional. Bumbu yang biasa digunakan antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah-rempah lainnya yang memberikan cita rasa khas.

    Selain ditumis, beberapa variasi pengolahan lain juga bisa dicoba, seperti digoreng crispy atau dicampur dalam masakan berkuah. Dari segi nutrisi, ulat trembesi ternyata menyimpan berbagai manfaat.

    Mencicipi ulat trembesi memang membutuhkan keberanian tersendiri. Teksturnya yang unik – kenyal di luar dan lembut di dalam – mungkin akan terasa asing bagi lidah yang belum terbiasa. Namun, bagi mereka yang berani mencoba, sensasi kuliner ini bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

    Meski tergolong kuliner ekstrem, keberadaan ulat trembesi sebagai makanan tradisional menunjukkan kecerdasan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ini juga menjadi bukti bahwa kuliner Indonesia tidak pernah berhenti mengejutkan dengan keunikannya.

    Bagi yang ingin mencoba, pastikan untuk mengonsumsi ulat trembesi yang diolah oleh pedagang atau rumah makan yang terpercaya. Pengolahan yang benar dan higienis sangat penting untuk menghindari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan penghapusan tagih kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diatur khusus untuk piutang macet pada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.

    Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyatakan bahwa penghapusan kredit macet bukan hal baru bagi BRI. Sebelumnya, BRI telah menerapkan kebijakan hapus tagih terhadap sejumlah debitur yang terdampak bencana alam besar.

    “Contohnya, setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, kami menghapus tagih sebesar Rp 173 miliar. Begitu pula pada bencana seperti gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh. Jika sesuai dengan kriteria stakeholder, kami menghapus piutang yang terdampak,” ungkap Supari di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Supari menambahkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan hapus tagih di masa lalu, ia tidak mengingat total nominalnya. “Angkanya saya lupa. Namun, kebijakan hapus tagih BRI umumnya dilaksanakan pada kondisi bencana alam,” tambahnya.

  • BMKG Prakirakan Hujan di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini

    BMKG Prakirakan Hujan di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan pada Jumat (15/11/2024).

    “Di wilayah Jawa, seperti Jakarta, Serang, dan Yogyakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga sedang. Semarang dan Surabaya diprakirakan berawan tebal, sementara Bandung berpotensi hujan lebat disertai kilat,” kata Prakirawan BMK  Nurul Izzah Fitria dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Untuk wilayah Sumatera, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Sedangkan Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Lampung diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang. Medan diperkirakan berawan tebal.

    “Di wilayah Denpasar diprediksi berawan, sementara Mataram berpotensi hujan lebat, dan Kupang diperkirakan mengalami hujan ringan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, di wilayah Kalimantan, hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Banjarmasin. Sementara itu, Pontianak, Palangka Raya, Tanjung Selor, dan Samarinda diprediksi akan diguyur hujan ringan hingga sedang.

    Untuk wilayah Sulawesi, BMKG memprakirakan Gorontalo, Mamuju, Makassar, Manado, Palu, dan Kendari berpotensi hujan ringan hingga sedang.

    Di Indonesia bagian timur, seperti Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga sedang, sementara Ambon dan Manokwari diperkirakan berawan tebal. Merauke berpotensi hujan lebat disertai kilat.

    “Bagi masyarakat yang ingin memantau prakiraan cuaca yang diperbarui setiap tiga jam dapat mengaksesnya melalui aplikasi BMKG,” tutup Nurul.

  • Pertamina Patra Niaga tindak tegas SPBU curang di Yogyakarta

    Pertamina Patra Niaga tindak tegas SPBU curang di Yogyakarta

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga tindak tegas SPBU curang di Yogyakarta
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang terbukti melanggar aturan. Hal tersebut dibuktikan dengan sanksi pada salah satu SPBU di wilayah Yogyakarta yang terbukti melakukan kecurangan. Temuan ini didapat pada sidak yang dilakukan Tim Pertamina Patra Niaga pada Selasa (12/11).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak dapat mentolerir SPBU – SPBU yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

    “Di Yogyakarta ada 1 SPBU yang sudah kami kenakan sanksi penghentian operasi dan terus kami evaluasi sanksinya karena terbukti melakukan kecurangan, paralel ada 3 SPBU di wilayah Yogyakarta yang juga sedang dilakukan investigasi,” ujar Heppy.

    Heppy menambahkan pada sidak tersebut, tim Pertamina Patra Niaga didampingi oleh tim dari Direktorat Metrologi Kementrian Perdagangan atau Dinas setempat melakukan berbagai uji dan pemeriksaan seperti uji tera dan uji density untuk melihat kualitas dan kuantitas produk BBM telah sesuai dengan standar Pertamina Patra Niaga. 

    Upaya penertiban ini merupakan inisiasi Pertamina Patra Niaga dan menjadi bagian dari persiapan Satuan Tugas (Satgas) Nataru. Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi SPBU di seluruh wilayah. 

    “Sidak telah dilakukan di Yogyakarta dan akan diperluas ke seluruh wikayah di Indonesia khususnya yang berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan pada Nataru nanti,” imbuhnya.

    Selama SPBU tersebut sedang diberikan sanksi atau investigasi, Pertamina Patra Niaga akan memaksimalkan agar SPBU pendukung di sekitar SPBU tersebut bisa mengcover kebutuhan BBM di lapangan. 

    “Apabila masyarakat menemukan bukti kecurangan atau keluhan terkait produk dan layanan, dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” pungkas Heppy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (14/11).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ombudsman Beri Penghargaan Layanan Publik ke Kementerian-Pemda, Ini Peraihnya

    Ombudsman Beri Penghargaan Layanan Publik ke Kementerian-Pemda, Ini Peraihnya

    Jakarta –

    Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Ombudsman mengatakan ada peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau atau memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi di 2024 dibandingkan dengan 2023.

    “Hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 secara nasional menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya jumlah pada Zona Hijau dan turunnya jumlah pada Zona Kuning dan Merah,” ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Dia mengatakan hasil penilaian tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengatakan hal itu terbukti dari lonjakan jumlah penyelenggara yang meningkat pada Zona Hijau, yakni dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024.

    “Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Najih.

    Najih menjelaskan terdapat 587 entitas yang dinilai pada tahun 2024. Hasilnya, yang masuk Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi sebanyak 337 entitas (57,41%), Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi sebanyak 157 (26,75%), Zona Kuning dengan kualitas sedang sebanyak 70 entitas (11,93%), Zona Merah dengan Kualitas Rendah sebanyak 14 entitas (2,39%), dan Kualitas Terendah sebanyak 9 entitas (1,53%).

    Penilaian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.

    Penganugrahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

    Tingkat Kementerian

    Tingkat Lembaga

    1. Badan Pusat Statistik: 94,99
    2. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 94,94
    3. Badan Narkotika Nasional: 93,22
    4. Lembaga Perpustakaan Nasional Indonesia: 90,09
    5. Lembaga Sensor Film Indoensia: 88,45

    Tingkat Pemerintah Provinsi

    1. Pemprov Sulawesi Utara: 98,63
    2. ⁠Pemprov Jawa Tengah: 98,21
    3. ⁠Pemprov DI Yogyakarta: 97,22
    4. ⁠Pemprov Bali: 96,94
    5. ⁠Pemprov Riau: 96,47

    Tingkat Pemerintah Kota

    1. Kota Magelang: 99,61
    2. ⁠Kota Surakarta: 99,14
    3. ⁠Kota Yogyakarta: 98,91
    4. ⁠Kota Surabaya: 98,59
    5. ⁠Kota Pasuruan: 98,22

    Tingkat Pemerintah Kabupaten

    1. Pemkab Wonogiri: 99,71
    2. ⁠Pemkab Sukoharjo: 99,36
    3. ⁠Pemkab Tuban: 99,03
    4. ⁠Pemkab Rembang: 98,90
    5. ⁠Pemkab Tulungagung: 98,73.

    (ond/haf)

  • Petani Serai Wangi di Bantul Berkembang Pesat, BPOM Beri Izin Pembuatan Sabun Herbal

    Petani Serai Wangi di Bantul Berkembang Pesat, BPOM Beri Izin Pembuatan Sabun Herbal

    Direktur CV Mahesosingat Giri Rempah, Setiyono menyatakan pengurusan izin ini bermula dari permintaan sabun herbal Serai Wangi dari industri perhotelan. Belum adanya izin menjadikan permintaan ini tertunda. “Turunnya izin menjadikan kami semakin percaya diri. Meskipun belum tahu berapa kapasitas produksinya, saya optimis produk sabun herbal Serai Wangi diminati pasar,” terangnya.

    Izin produksi ini disebutnya menjadi penanda utama bahwa produk yang dihasilkan sesuai standar yang dituntut pemerintah. Kemudian memiliki daya saing pasar karena sudah terdaftar dan tentunya aman dikonsumsi konsumen.

    Sekretaris Pengurus YDBA, Ema Poedjiwati Prasetio memaparkan pendampingan dengan Polbangtan YoMa kepada 19 petani di Shafaluna Atsiri berfokus pada pembuatan pupuk organik, pembudidayaan optimal dan pengolahan pasca panen. “Kami bersyukur dan bangga atas pencapaian positif yang terus ditunjukkan para petani binaan kami, mulai dari adanya perizinan usaha untuk produk turunan sabun serai wangi,” paparnya.

    Kemudian ada juga program pelatihan pemasaran yang dilakukan secara online hingga penerapan teknik budidaya serai wangi sesuai standar hasil pembinaan kolaborasi YDBA bersama Polbangtan YoMa. “Tahun depan kita akan menambah program penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Kita juga berharap Polbangtan YoMa mampu memuliakan bibit Serai Wangi dan mitigasi budidaya saat musim kemarau,” ucapnya.

    Ia berpesan petani Serai Wangi seperti pisau yang harus terus diasah, agar mereka bisa terus berkembang, maju dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut bisa dengan mudah tercapai apabila dilakukan bersama-sama atau berkolaborasi.