Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

    BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.

    Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

    “Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis. Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

    Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

    “Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

    “Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional,” ujarnya.

    BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja. Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi. Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global. 

  • Jokowi Blak-blakan Soal ‘Orang Besar’ dan Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Palsu: Gampang Ditebak

    Jokowi Blak-blakan Soal ‘Orang Besar’ dan Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Palsu: Gampang Ditebak

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.

    Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya. 

    Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim. 

    “Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?,” katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025). 

    Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil. 

    “Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?,” kata Jokowi sambil tersenyum. 

    Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.

    Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.

    “Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum. 

    Kenapa harus diturunkan reputasinya? 

    Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.

    “Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya. 

    Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. 

    “Saya pastikan. Iya,” katanya.

    Siapa orang besar itu? 

    “Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya. 

    Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.

    “Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya. 

    Tolak Mediasi

    Masih dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi juga menutup pintu mediasi di kasus tudingan ijazah palsu yang kini sudah menyeret Roy Suryo Cs sebagai tersangka.

    Menurut Jokowi untuk pembelajaran bersama, kasus ini lebih baik diputuskan di ranah hukum. 

    “Iya, untuk pembelajaran kita semuanya. Bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” kata Jokowi dikutip dari wawancara Eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025). 

    Jokowi berharap demi penegakan hukum kasus ini bisa diputus di pengadilan.

    “Akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya,” katanya. 

    Jokowi juga berjanji akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan.

    “Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya akan saya bawa,” tegasnya. 

    Jokowi khawatir jika isu ijazah palsu ini terus bergulir, maka akan merembet yang lainnya seperti menteri, presiden, gubernur, bupati, walikota, dengan semuanya dengan tuduhan asal-asalan.

    “Ini untuk pembelajaran kita semuanya,” tegasnya. 

    Digugat di PN Solo

    Sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) tentang ijazah Jokowi kini bergulir di Pengadilan Negeri Solo. 

    Gugatan ini diajukan dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.

    Citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga.

    Sebelumnya, Top Taufan dan Bangun Sutoto menggugat Jokowi (tergugat 1).  Rektor UGM Prof. Ova Emilia (tergugat II), Wakil Rektor UGM Prof Wening (tergugat III), dan  Kepolisian Republik Indonesia (tergugat IV).

    Mediasi perkara ini buntu sehingga dilanjutkan dengan sidang pokok perkata. 

    Dalam sidang itu, para tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan dua alumnus UGM tersebut. 

    Namun, dalam putusan sela yang dibacakan di persidangan pada Selasa (9/12/2025), eksepsi para tergugat itu ditolak majelis hakim. 

    Dengan penolakan ini akhirnya PN Solo akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

    Sidang ini digelar secara e-litigasi sehingga para pihak tidak hadir secara langsung.

    Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat.

    “Para penggugat diminta mengunggah bukti surat bermeterai sebelum tanggal persidangan. Pada sidang 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, bukti harus dibawa lengkap dengan pembanding,” jelas Subagyo, setelah persidangan.

    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyatakan putusan sela ini sebagai kemajuan signifikan dalam membuka ruang transparansi bagi publik.

    “Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Penolakan eksepsi menunjukkan perkara ini layak diuji secara terbuka,” ujar Taufiq.

    Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.

    “Kami menghormati putusan sela yang menyatakan PN Surakarta berwenang memeriksa perkara ini, dan kami akan mengikuti proses selanjutnya,” kata Irpan.

    Siapakah majelis hakim yang menolak eksepsi Jokowi? 

    Ternyata hakim ini adalah pengganti dari majelis yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

    PN Solo sebelumnya menunjuk Putu Gde Hariadi, Sutikna, dan Fatarony, sebagai majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut.

    Kemudian pihak penggugat mengajukan pergantian majelis hakim.

    Para penggugat beralasan ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim yang memimpin persidangan gugatan soal ijazah Jokowi sebelumnya.

    Akhirnya majelis pun diganti menjadi Achmad Satibi sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota yakni Aris Gunawan dan Lulik Djatikumoro.

    Humas PN Solo, Subagyo menjelaskan alasan PN Solo mengganti ketiga hakim tersebut karena salah satu hakim sebelumnya, yaitu Sutikna, mendapatkan promosi di Pengadilan Tinggi Kupang

  • Politik-Hukum Terkini: DPR Tunda RUU ASN hingga Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: DPR Tunda RUU ASN hingga Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum mewarnai 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Selasa (9/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025) pagi.

    Beberapa isu yang menarik perhatian pembaca, di antaranya yaitu DPR yang menunda pembahasan revisi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), hingga laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. DPR Tunda Pembahasan Revisi UU ASN

    Komisi II DPR memastikan tidak akan terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, saat ini fokus utama ada pada pengkajian mendalam mengenai nasib pegawai honorer, PPPK, dan pelaksanaan sistem meritokrasi.

    “Kami tidak ingin terlalu cepat membahas RUU ASN,” ujar Rifqinizamy.

    DPR meminta Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang, sementara Kemenpan RB turut melakukan pendalaman materi. Selama proses revisi berjalan, DPR dan pemerintah sepakat melarang perekrutan honorer baru demi mencegah munculnya beban berulang.

    “Kita harus memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pengangkatan terhadap honorer,” tegasnya.

    Rifqinizamy juga mengungkapkan kemungkinan PPPK tetap berstatus pegawai paruh waktu sebagai bagian dari penguatan meritokrasi ASN.

    2. Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan. Sanksi diberikan karena Mirwan bepergian ke luar negeri untuk beribadah umrah tanpa izin, padahal wilayahnya sedang mengalami banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember 2025, tanpa ada surat izin,” kata Tito.

    Mirwan sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui unggahan di media sosial.

    3. Rapat Pleno Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU

    Rapat pleno PBNU kelompok Sultan di Hotel Sultan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Keputusan ini disampaikan Rais Syuriyah PBNU, Prof M Nuh.

    “Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU, beliau KH Zulfa Mustofa,” ujar M Nuh.

    Zulfa Mustofa menegaskan dirinya tidak ingin terseret dalam konflik masa lalu dan mengajak seluruh pengurus kembali bersatu. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar juga menyampaikan apresiasi kepada KH Yahya Cholil Staquf atas pengabdiannya selama empat tahun terakhir.

    4. Kendala Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

    DPR merespons laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera, terutama keterbatasan alat evakuasi serta medan yang sulit dijangkau. Pemerintah disebut segera memaksimalkan sumber daya dalam negeri, termasuk mempertimbangkan tawaran bantuan internasional.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong pemerintah pusat agar proaktif dalam menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat pemulihan.

    “Saya mengobrol dengan teman-teman PU, Basarnas bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri,” ujar Lasarus di kompleks DPR/MPR, Jakarta.

    Ia menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional, mengingat bencana yang terjadi berskala besar.

    Selain peralatan evakuasi yang minim, DPR juga menyoroti kondisi geografis yang menyulitkan tim penyelamat. Banyak akses utama terputus sehingga kendaraan berat tidak bisa menjangkau sejumlah titik terdampak.

    Saat ini, proses evakuasi masih bergantung pada kendaraan pribadi.

    5. Heboh OTT Lampung Tengah, KPK Belum Dapat Informasi

    Kabar adanya OTT terhadap pejabat Kabupaten Lampung Tengah mencuat sejak Senin (8/12/2025) malam. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi terkait dugaan operasi tersebut.

    “Oh, belum terinformasi, pimpinan masih sibuk di Yogyakarta,” ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025.

    Setyo juga membantah ramainya polisi di Gedung KPK berkaitan dengan OTT. Menurutnya, keberadaan aparat biasanya terkait pengamanan aksi penyampaian aspirasi.

    Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status hukum atau kebenaran penangkapan tersebut.

  • Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Jakarta –

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Usut punya usut, ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mencoba mengakali perolehan skor SPI namun ketahuan oleh KPK.

    Dirangkum detikcom, Rabu (10/12/2025), hal itu diungkap Ketua KPK Setyo Budyanto dalam peluncuran hasil SPI yang bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Yogyakarta. Setyo menyebut ada pemkab yang pernah melakukan manipulasi terkait skor SPI.

    “Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional,” kata Setyo, Selasa (9/12).

    Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

    “Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak,” ujarnya.

    Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

    “Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

    Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

    “Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari,” kata dia.

    “Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan,” tambahnya.

    Skor SPI 2025

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Indeks integritas nasional Indonesia tahun 2025 berada di angka 72,32 atau kategori rentan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan skor tersebut masih masuk kategori rentan. SPI, menurut dia, merupakan pelengkap indeks persepsi korupsi.

    “Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi,” kata Setyo dalam paparannya.

    “Secara rata-rata, skor ini masih rentan,” tambahnya.

    Setyo menjelaskan skor tersebut menunjukkan perilaku korupsi masih ada di berbagai instansi. Setyo mengatakan survei dilakukan dengan jujur.

    “Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada,” ucapnya.

    Peluncuran tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Memahami Pesan Keperempuanan dalam Teater Sinema ‘Selamat Pagi Donna’

    Memahami Pesan Keperempuanan dalam Teater Sinema ‘Selamat Pagi Donna’

    Liputan6.com, Jakarta – Luka kehidupan sering harus disembunyikan. Pun bencana banjir akibat ketidakmampuan mengelola alam.

    Sebuah renungan untuk memaknai kesia-siaan menjadi sebuah kebahagiaan mencoba ditampilkan oleh Teater Srikandi Pendopo nDalem melalui sinema teater bertajuk “Selamat Pagi Donna”. Naskah sinema teater ini adalah karya Ina Sita Nur’aina dan disutradarai Inung Nuramin.

    Menurut Mahmoud Elqadrie, Stage Manager dan Desain Produksi, pementasan akan digelar Rabu, 10 Desember 2025 mulai pukul 19.00 WIB di Sociëtet Militair, Taman Budaya Yogyakarta.

    “Lakon ini menggali tema elegi kemanusiaan, di mana manusia sebagai subjek dan objek takdir harus bergulat dengan duka yang tak terhindarkan,” kata Mahmoud.

    Apa yang disampaikan Mahmoud linear dengan yang pernah diungkapkan oleh filsuf Friedrich Nietzsche. Saat itu Nietzsche mengatakan bahwa sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat.

    Cerita “Selamat Pagi Donna” berpusat pada sosok Donna, seorang perempuan yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan. Sejak kecil, ia menjadi korban asusila Muryoto ayah kandungnya. Muryoto adalah seorang tukang becak yang dimainkan oleh Daniel Godan.

    Tragedi asusila ini tidak hanya merenggut masa depan Donna, tapi juga nyawa ibunya, Surti (Ningsih Maharani), yang tak kuat menghadapi cibiran masyarakat. Didorong oleh keputusasaan, Donna memilih jalan sebagai pekerja seks di sebuah rumah bordil yang dikelola Mami, seorang mucikari yang diperankan BRAy Irianiparamastuti.

    Saat ayahnya terus mengganggu, akhirnya Donna bertekad membunuhnya sebagai bentuk pembalasan atas kehancuran yang ditimbulkan. Pembunuhan itulah yang mengharuskan Donna mendekam di penjara.

    Setelah menjalani hukuman penjara, Donna kembali ke rumah bordil dan naik pangkat menjadi mucikari. Ia bahkan menyediakan perawatan kesehatan bagi para pekerja. Saat itulah ia bertemu seorang dokter (Wahyu Widodo), yang menjadi mitra kerja sekaligus benih cinta.

    Menurut Mahmoud, ending cerita dibuat terbuka untuk memberi renungan kepada penonton.

    “Ada pesan, benarkah penebusan mungkin terjadi di tengah absurditas kehidupan?” kata Mahmoud.

    Menyimak jalan ceritanya, mengingatkan pada pemikiran Albert Camus dalam “The Myth of Sisyphus”. Penonton bisa membayangkan Sisyphus yang ternyata bahagia meski terus mendorong batu dengan sia-sia. Kesia-siaan mendorong batu ke atas untuk kemudian menggelundungkan ke bawah adalah sebuah metafor atas perjuangan Donna yang tak henti melawan nasib buruk. Saat ia menikmati kesia-siaan ini, ia justru menemukan kebebasan dalam pemberontakan terhadap penderitaannya.

    Selamat Pagi Donna juga menyoroti perspektif feminis Simone de Beauvoir dalam “The Second Sex” yang menyatakan bahwa perempuan sering kali didefinisikan sebagai “yang lain” oleh masyarakat patriarkal. Donna sebagai korban kekerasan rumah tangga dan eksploitasi seksual, mewakili perempuan yang terperangkap dalam struktur sosial yang menindas, namun akhirnya merebut kendali atas nasibnya sendiri.

    Mahmoud Elqadrie menyebut visi pertunjukan ini adalah ritual ekstra kurikuler kehidupan, di mana penderitaan bukan akhir, tapi katalisator perubahan.

    “Lakon ini mengedukasi penonton tentang siklus kekerasan. Kami memilih konsep sinema teater yang memadukan elemen visual dan dramaturgi untuk membuat penonton seolah-olah mereka ikut mendorong batu Sisyphus bersama Donna,” kata Mahmoud.

    Sementara itu, Rina Nikandaru, Pimpro sekaligus Ketua GRK Asdrafi, yang juga membidani proyek Teater Srikandi Pendopo nDalem, menyebutkan bahwa ada sangat banyak perempuan yang tak bisa diam.

    “Kami melihat teater sebagai ruang merdeka untuk mengeksplorasi takdir manusia yang mampu mengubah duka menjadi kekuatan,” kata Rina.

    Ia menjelaskan lakon Selamat Pagi Donna bukan sekadar cerita tragis melainkan doa kolektif agar masyarakat bangun dari ketidakadilan.

    Didukung pemain seperti Kayla Merry S. sebagai Donna dewasa, Cinta Laras sebagai Donna muda, serta tim produksi termasuk narator Ina Sita Nur’aina, tata musik Memet Chairul Slamet, dan koreografi Deddy Ratmoyo, pertunjukan ini menjanjikan pengalaman dinamis yang menggabungkan elemen sinematik dengan teater hidup.

    Teater Srikandi Pendopo nDalem, berakar dari eks Akademi Seni Drama dan Film Yogyakarta untuk terus membangun tradisi teater merdeka tanpa beban sponsor dan fokus pada dramaturgi sebagai landasan utama. Masyarakat diajak merenungkan bahwa ada cerita duka yang menunggu ditebus. Tiket tersedia di lokasi.

  • Peringatan Hakordia 2025, Puan Ajak Perempuan Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi

    Peringatan Hakordia 2025, Puan Ajak Perempuan Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar acara tahunan yang seremonial.

    Menurut dia, pelaksanaan Hakordia selama ini lebih banyak dipusatkan di Jakarta. Namun berbeda pada tahun ini saat lokasi diselenggarakan di Yogyakarta yang diharapkan memberi semangat dan suasana berbeda dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

    “Mudah-mudahan dengan suasana berbeda ini bisa menunjukkan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi di negara tercinta,” ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dia mengajak seluruh pihak tanpa kecuali, baik yang hadir langsung maupun tidak ke peringatan Hakordia 2025, untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat peran masing-masing dalam melawan korupsi. Caranya, dengan berkomitmen dalam tindakan nyata.

    Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyoroti penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang masih sering dimaknai hanya sebagai simbol. Ia mengingatkan, keberadaan tulisan WBK tidak boleh dianggap sekadar penanda semu.

    “Jangan dikonotasikan kalau ada tulisan WBK, berarti di situ tidak boleh korupsi sehingga cari tempat lain. Itu keliru!,” ucap Setyo.

    Karena itu, ia meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar lebih substansial dan menyentuh aspek integritas aparatur.

    “WBK harus menjadi pengingat yang masuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya plang yang dipasang,” terang Setyo.

    Dia menyerukan, kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membasmi korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

    “Mari satukan aksi basmi korupsi, salam antikorupsi!,” tukas Setyo.

  • Filisida Marak, Sistem Perlindungan Anak Belum Bekerja

    Filisida Marak, Sistem Perlindungan Anak Belum Bekerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya kasus filisida kembali menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi setiap anak Indonesia. Tragedi yang menimpa banyak anak yang menjadi korban kebrutalan orang tua bukan hanya persoalan keluarga, tetapi bukti nyata negara masih absen dalam memastikan sistem perlindungan anak bekerja dari hulu hingga hilir.

    Pakar pembangunan berkelanjutan dalam perspektif gender dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ane Permatasari menilai maraknya kasus filisida ini membongkar celah besar dalam fungsi negara, terutama dalam tiga tahapan krusial, yakni pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat.

    “Ini bukan sekadar kekerasan di tingkat keluarga. Ini kegagalan negara melindungi anak dari ancaman yang sebenarnya bisa dicegah. Respons lembaga negara sangat lambat, seperti menunggu kasus viral terlebih dahulu sebelum bergerak,” ujar Ane kepada Beritasatu.com, Kamis (4/12/2025).

    Sistem Ada, Negara Tidak Hadir

    Indonesia sejatinya memiliki perangkat hukum yang kuat, yakni UU Perlindungan Anak, UU TPKS, hingga sistem peradilan pidana anak yang semestinya menjadi landasan kokoh bagi perlindungan anak. Namun, Ane menilai kuatnya regulasi tidak diikuti dengan kehadiran negara di lapangan.

    Kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya atau filisida kembali terjadi di Indonesia pada 2025. Kejadian ini merupakan alarm pentingnya pencegahan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. – (Antara/Iqbal-Noropujadi)

    Banyak lembaga pemerintah yang bekerja sepotong-sepotong tanpa koordinasi. Sekolah, puskesmas, RT, maupun Dinas Sosial, sering tidak memiliki jalur komunikasi yang terhubung, sehingga tanda awal kekerasan anak berhenti tanpa tindak lanjut yang memadai.

    “Hukum kita rapi di atas kertas, tetapi tidak terimplementasi sebagai sistem. Negara seharusnya memastikan setiap lembaga bergerak dalam satu alur yang jelas ketika ada indikasi kekerasan,” tegas Ane.

  • Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ratusan dapur umum atau satuan pelaksana program gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami kerusakan karena banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dadan mengaku belum mengetahui jumlah pastinya karena masih dalam proses pendataan dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

    “Ada (yang rusak) cuma jumlahnya belum bisa kami identifikasi karena ada di Sumatera Utara 44 (SPPG) yang tidak aktif, di Aceh ada kurang lebih 180-an yang tidak aktif, tetapi kami belum identifikasi apakah itu karena gangguan sinyal atau SPPG hilang,” ujar Dadan seusai mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Meskipun demikian, kata Dadan, program MBG di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetap aktif atau berjalan. Khususnya, kata dia, daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau MBG tetap jalan kan. Untuk di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG normal yang jauh dari daerah bencana, tetapi  yang di daerah bencana semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” jelas Dadan.

    Dia mengungkapkan, pihaknya juga mengerahkan ratusan SPPG untuk melayani para pengungsi korban bencana Sumatera. SPPG tersebut akan melayani para pengungsi hingga situasi rekonstruksi dan pemulihan kembali normal.

    “Sampai semua pengungsi harus tetap dilayani, dan karena sekolah masih libur. Anak-anak juga semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, anak balita di pengungsian, jadi kami berikan makanan di pengungsian,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan terdapat relawan program MBG juga yang terdampak bencana. Hanya saja, dia mengaku jumlahnya belum diketahui pasti.

    “Ada cuma kami belum tahu jumlahnya berapa karena kan tersebar luas ya, dan kami mungkin setelah situasinya normal, kembali ke masalah pasca-rekonstruksi baru kami tahu,” pungkas Dadan.

  • eL Hotel Group Hadirkan Perayaan Pergantian Tahun di 6 Kota

    eL Hotel Group Hadirkan Perayaan Pergantian Tahun di 6 Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Musim liburan semakin dekat, dan saatnya menyiapkan momen paling dinanti sepanjang tahun. éL Hotel Group siap menyambut Anda dengan suasana yang hangat dalam kebersamaan, serta pengalaman akhir tahun yang dirancang untuk meninggalkan kesan tak terlupakan, baik untuk menutup tahun dengan cara istimewa maupun menyambut awal 2026 secara meriah dan bermakna, rangkaian perayaan ini menjanjikan momen yang bisa dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

    Di enam kota terbaik Indonesia—Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Batu, dan Banyuwangi, éL Hotel Group menghadirkan perayaan Tahun Baru dengan tema unik, hidangan istimewa, dan hiburan yang disiapkan secara khusus. Setiap hotel menawarkan nuansa berbeda, namun semuanya memiliki satu tujuan yaitu menjadikan liburan akhir tahun Anda lebih hangat, penuh warna, dan berkesan. Inilah rangkaian lengkap pengalaman seru yang telah kami siapkan di setiap kota.

    éL Hotel Jakarta – éLoha Tropical Night

    Nuansa tropis yang ceria dengan gala dinner, live music & DJ, magician, kids corner, photobooth, fun games, doorprize, dan Best Costume Award, cocok untuk keluarga yang ingin menikmati tahun baru penuh aktivitas ramah bagi anak, dengan harga gala dinner Rp 450.000/pax dan room package Rp 1.488.000/kamar/malam.

    éL Hotel Bandung – Bandung Retrovibes

    Perayaan bertema retro ala 80–90an dengan bintang tamu ternama The Dance Company, live band, angklung, DJ, dan dekorasi tematik, cocok untuk pasangan dan teman yang ingin suasana glam dan nostalgia, dengan harga gala dinner Rp 1.250.000/pax dan room package mulai Rp 3.200.000/kamar/malam.

    éL Hotel Yogyakarta – Ngalanglang Jaman

    Perpaduan budaya Jawa modern dengan hiburan seperti traditional dance, photobooth tematik, dan permainan tradisional, cocok untuk wisatawan dan keluarga yang ingin perayaan bernuansa budaya, room package Rp 2.849.000,-/kamar/malam dan harga gala dinner Rp 299.000/pax.

    éL Hotel Malang – Tropical Jungle

    Jungle party interaktif dengan gala dinner, fireworks, face painting, animal performance, band, doorprize & games, cocok untuk keluarga dengan anak-anak, harga room package Rp 1.200.000/kamar/malam dan gala dinner Rp 200.000/pax.

    éL Hotel Kartika Wijaya Batu – Harmony of Batu

    Perayaan meriah dengan udara pegunungan sejuk, live band, contemporary dance, magic show, arcade game, dan fireworks, cocok untuk pasangan & keluarga yang ingin malam tahun baru nyaman dan menyenangkan, dengan harga room package Rp 1.275.000/kamar/malam termasuk breakfast + gala dinner untuk 2 orang, dan harga gala dinner Rp 350.000/pax.

    éL Hotel Banyuwangi – Festival Kebo Keboan

    Perayaan budaya Osing dengan ritual Kebo Keboan, cabaret, tari Barong & Gandrung, live music, dan fashion carnival, cocok untuk tamu yang ingin pengalaman unik penuh nilai budaya. Harga room package Rp 1.450.000/kamar/malam dan gala dinner  Rp 250.000/pax.

    Dengan tema dan pengalaman yang berbeda di setiap kota, éL Hotel Group siap menemani momen Anda menyambut tahun baru dengan suasana meriah dan penuh makna. Paket tersebut sudah bisa dipesan dengan menghubungi hotel di kota pilihan Anda atau melalui WhatsApp di nomor 0811 9644 400.

  • PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut Regional 9 Desember 2025

    PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut Regional 9 Desember 2025

    PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo menjatuhkan putusan sela dalam sidang gugatan terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit, Selasa (9/12/2025).
    Perkara Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.
    Dalam perkara tersebut,
    Jokowi
    ditetapkan sebagai Tergugat I. Tergugat II yakni Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Tergugat III Wakil Rektor UGM Prof. Wening, dan Tergugat IV adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    Majelis hakim memutuskan:
    Sidang digelar secara e-litigasi sehingga para pihak tidak hadir secara langsung.
    Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat.
    “Para penggugat diminta mengunggah bukti surat bermeterai sebelum tanggal persidangan. Pada sidang 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, bukti harus dibawa lengkap dengan pembanding,” jelas Subagyo, setelah persidangan.
    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyatakan putusan sela ini sebagai kemajuan signifikan dalam membuka ruang transparansi bagi publik.
    “Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Penolakan eksepsi menunjukkan perkara ini layak diuji secara terbuka,” ujar Taufiq.
    Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.
    “Kami menghormati putusan sela yang menyatakan PN Surakarta berwenang memeriksa perkara ini, dan kami akan mengikuti proses selanjutnya,” kata Irpan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.