Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Natal-Tahun Baru, Tol Solo–Jogja segmen Klaten-Prambanan difungsikan

    Natal-Tahun Baru, Tol Solo–Jogja segmen Klaten-Prambanan difungsikan

    Jasa Marga melalui PT Jasamarga Jogja Solo (PT JMJ) siap fungsionalkan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Klaten–Prambanan dalam rangka mendukung libur Natal-Tahun Baru 2024/2025. ANTARA/Aji Cakti

    Natal-Tahun Baru, Tol Solo–Jogja segmen Klaten-Prambanan difungsikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 16:41 WIB

    Elshinta.com – Jasa Marga melalui PT Jasamarga Jogja Solo (PT JMJ) siap fungsionalkan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Klaten-Prambanan dalam rangka mendukung libur Natal-Tahun Baru 2024/2025.

    “Jadi yang kita siapkan untuk fungsional itu jalur Segmen Klaten sampai dengan Prambanan dengan panjang kurang lebih 8,6 km,” ujar Direktur Utama PT Jasamarga Jogja-Solo Rudy Hardiansyah, di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Jalur segmen Klaten-Prambanan tersebut rencananya difungsikan hanya dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

    “Rencananya akan kami fungsikan dari tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 dengan pemberlakuannya dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB,” kata Rudy.

    Pembatasan waktu ini mempertimbangkan terdapat beberapa sarana dan pelengkap jalan yang mana Jasa Marga masih harus melengkapi perambuan, penerangan jalan umum (PJU), dan sebagian marka yang belum selesai.

    “Dengan keterbatasan itu pihak kepolisian tidak merekomendasikan untuk dibuka sampai 24 jam, jadi pemberlakuannya hanya siang hari,” ujar Rudy.

    Jalur segmen Klaten sampai dengan Prambanan ini difungsionalkan, baik dari arah Solo menuju Yogyakarta maupun sebaliknya. Fungsional Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo segmen Klaten sampai dengan Prambanan bersifat gratis selama periode Natal-Tahun Baru 2024/2025, namun pengguna jalan tol tetap harus melakukan taping kartu e-toll dan memastikan kecukupan saldo kartunya.

    Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan jaringan jalan nasional (non-tol) di Indonesia sepanjang 47.603 km dengan kondisi mantap 93,88 persen, dan jalan tol yang sudah operasional sepanjang 3.020,5 km dalam rangka mendukung libur Natal-Tahun Baru 2024/2025.

    Di samping itu terdapat beberapa ruas tol fungsional sementara yang dibuka untuk umum guna mendukung arus mudik Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian Pulau Jawa 29,98 ​​​km dan Pulau Sumatera 90,42 km.

    Adapun ruas tol fungsional sementara di Pulau Jawa adalah Tol Jakarta Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara-Sadang sepanjang 8,5 km, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending-Krakasan sepanjang 12,9 km.

    Sementara untuk ruas tol fungsional di Pulau Sumatera adalah Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 24,6 km, Tol Binjai-Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura sepanjang 10,1 km, dan Tol Pekanbaru-Padang Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km.

    Sumber : Antara

  • Wamenkomdigi Tegaskan Komitmen Pemerintah Penuhi Akses Informasi Warga

    Wamenkomdigi Tegaskan Komitmen Pemerintah Penuhi Akses Informasi Warga

    ERA.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memenuhi hak mengakses informasi bagi warga negara.

    “Saya kira hak untuk mendapatkan informasi kan bagian dari hak asasi, kita tahu itu bagian dari hak sipil dan politiknya,” katanya di Yogyakarta, Selasa (11/12/2024), bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dikutip dari Antara.

    “Nah tentu saja di sini Komdigi berkomitmen dengan program yang mendukung hak sosial dan politik (masyarakat) seperti yang digariskan oleh pemerintah,” kata Nezar.

    Dalam hal ini, Kemkomdigi antara lain berusaha menjaga ruang digital supaya menjadi ruang yang aman bagi warga untuk mengakses beragam informasi.

    Kementerian mengatasi disinformasi serta penyebaran hoaks dan berita bohong di ruang digital supaya warga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

    “Kita coba dorong terus hadirnya informasi sehat kepada publik, kita mencoba memerangi yang namanya disinformasi itu. Kita coba bangun informasi yang berintegritas atau information integrity ya, yang kira-kira bermanfaat buat publik,” kata Nezar.

    Kemkomdigi menggerakkan penyuluh informasi publik untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau jaringan konektivitas digital.

    Para penyuluh informasi publik sebelumnya berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang sekarang disebut Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Ketentuan mengenai hak warga untuk mengakses informasi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

    Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

    Menurut Pasal 14 ayat 2 dalam UU tersebut, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

     

      

  • Gus Miftah Penuhi Janji, Penjual Es Teh Sunhaji dan Keluarga Sampai di Tanah Suci

    Gus Miftah Penuhi Janji, Penjual Es Teh Sunhaji dan Keluarga Sampai di Tanah Suci

    Jakarta, Beritasatu.com – Gus Miftah benar-benar memenuhi janji memberangkatkan penjual es teh Sunhaji dan keluarganya ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah. Hal itu diketahui melalui unggahan foto yang ada di akun X @kegblgnunfaedah yang dikutip Beritasatu.com, Rabu (11/12/2024). 

    Dalam foto itu Sunhaji bersama orang tua, istri, dan kedua anaknya berfoto di Masjid Nabawi, Madinah. Foto itu mendapat respons positif dari netizen.

    Banyak dari mereka bahagia karena Sunhaji akhirnya bisa berangkat umrah. Apalagi ia menjalankan ibadah tersebut bersama keluarganya.

    “Merinding gue lihatnya. Ini yang harus jadi catatan buat kita semua, kalau setiap orang pasti punya rezeki dari mana pun. Jangan khawatir, Allah sudah kasih sesuai porsi masing-masing,” tulis pemilik akun X @Zenius14.

    “Masyaallah alhamdulillah, semoga rezekinya nular ke kita ya Pak,” harap pemilik akun X @whensa***.

    “Masyaallah Pak rezekimu,” tulis pemilik akun X @dibalikmi***.

    Gus Miftah mendatangi langsung rumah Sunhaji, pedagang es keliling. – (Beritasatu.com/Priyo Budi Santoso)

    Kepastian Sunhaji diberangkatkan umrah oleh Gus Miftah diketahui dari unggahan akun Instagram resmi @pengajiangusmiftah. Akun tersebut mengunggah video keberangkatan Sunhaji bersama keluarga dari Bandara Adistujipto, DI Yogyakarta.

    “Alhamdulillah diberangkatkan oleh Gus Miftah,” ujar perekam video tersebut.

    Sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, pengasuh Ponpes Ora Aji yang juga Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, memang menawarkan Sunhaji (untuk berangkat umrah. Tak hanya Sunhaji, Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan anggota keluarga lainnya.

    Gus Miftah bersama Sunhaji, pedagang es teh yang viral karena dihina saat berjualan di acara ceramah di Magelang. – (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

    Hal itu diungkapkan Gus Miftah saat pertemuan dengan Sunhaji di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, Rabu (4/12/2024).

    “Ya tadi saya tanya kalau soal umrah. Pak Sun mau umrah kan katanya mau ngumrahin banyak. Mau diumrahin sama orang lain apa diumrahin sama Abah? Lha, beliau ngersake (menghendaki) diumrahin sama Abah saja,” kata Gus Miftah ditemui wartawan usai pertemuan.

  • Komisi II DPR RI sebut penataan pegawai non-ASN selesai akhir 2024

    Komisi II DPR RI sebut penataan pegawai non-ASN selesai akhir 2024

    Setelah tes selesai, tidak ada usaha lagi, tidak usah keluar dari sini cari dukun

    Solo (ANTARA) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mohammad Toha mengatakan penataan pegawai non-aparatur sipil negara dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2024.

    Di sela meninjau pelaksanaan tes berbasis komputer (computer assisted test/CAT) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kampus Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, Mohammad Toha mengatakan tes tersebut bagian dari melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Pada pasal 66, bahwa non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada akhir Desember 2024. Nah, ini sebetulnya pelaksanaan tadi dalam rangka melaksanakan undang-undang itu, kalau tidak melaksanakan undang-undang itu kan salah,” katanya.

    Ia mengatakan secara nasional, non-ASN yang lolos verifikasi dan validasi ada sebanyak 1.700.038 orang.

    Menurut Toha, kriteria verifikasi dan validasi adalah mereka yang digaji atau honornya dibayar oleh APBN atau APBD.

    “Undang-undang mengatakan itu wajib dituntaskan penataannya, berarti kan harus selesai Desember tahun ini,” katanya menegaskan.

    Disinggung soal tes CAT yang sifatnya hanya formalitas, Toha tidak menampik hal itu.

    “Ya sebetulnya formalitas, tetapi betul-betul terlihat hasil tesnya. Kalau kebangetan banget ya masa mau diloloskan. Itu jadi verifikasi juga bagi BKN dan Kementerian PANRB. Kalau bisa di atas rata-rata,” katanya.

    Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta Paulus Dwi Laksono meminta para peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes.

    “Semoga perjuangan bapak ibu semua berhasil,” katanya.

    Ia mengatakan sistem CAT dibuat sedemikian rupa sehingga transparan dan hasilnya tidak dapat diintervensi pihak mana pun.

    “Kelulusan tergantung bapak ibu semua pada sesi ini. Setelah tes selesai, tidak ada usaha lagi, tidak usah keluar dari sini cari dukun, cari orang-orang yang menurut bapak ibu berpengaruh yang bisa meluluskan kalian, itu tidak ada. Selesai tes, itulah hasil kalian,” katanya.

    Oleh karena itu, Paulus meminta para peserta untuk fokus dengan tes tersebut.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bongkar-bongkar Jalan Tol Disetop 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Page 3

    Bongkar-bongkar Jalan Tol Disetop 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan tidak akan ada kegiatan bongkar-bongkar jalan tol alias perbaikan pada masa periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Jasa Marga akan penghentian semua pekerjaan konstruksi di tol mulai pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    “Penghentian kegiatan konstruksi di tol, termasuk kegiatan konstruksi di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo juga nanti akan berhenti selama dari 18 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025,” ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, dikutip dari Antara, Rabu (11/12/2024).

    Penghentikan semua kegiatan konstruksi di jalan tol ini untuk mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada 6 Desember 2024.

    Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur natal dan tahun baru mendatang.

    Adapun beberapa pengaturan lalu lintas lainnya yang termuat dalam SKB tersebut, yakni terkait pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas.

    Selain itu nantinya di beberapa wilayah Jakarta-Cikampek, Jagorawi, dan mungkin di titik-titik padat juga akan dilakukan rekayasa lalulintas lawan arah atau contraflow sesuai diskresi kepolisian.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementeriannya untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian PU untuk bersiap siaga dalam menghadapi situasi cuaca yang lebih ekstrem.

  • Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

    Pembangunan Flyover Madukoro  diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa.

    Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

    Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan.  M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam.

    Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

    “Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.

  • Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah diputuskan oleh sejumlah provinsi hingga Rabu (11/12/2024).

    Adapun keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 yang sudah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli tertanggal 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker tersebut, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Sementara menurut, Pasal 2 Permenaker tersebut, penetapan UMP 2025 menggunakan formula yaitu UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

    Kemudian, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib mengumumkan UMP 2025 serta upah minimum sektoral paling lambat pada Rabu (11/12/2024) atau hari ini.

    Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, baru ada 20 provinsi yang mengumumkan UMP 2025.

    Terbaru, ada DKI Jakarta serta DI Yogyakarta yang mengumumkan UMP 2025.

    Sementara, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum menetapkan UMP 2025.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    1. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560
    2. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776
    3. UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286
    4. UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193
    5. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160
    6. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194
    7. UMP Nusa Tenggara Barat 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931
    8. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527
    9. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000
    10. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621
    11. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000
    12. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850
    13. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616
    14. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070
    15. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571
    16. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000
    17. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731
    18. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.
    19. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080
    20. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bali dengan judul “UMP Bali 2025 Jadi 2.996.560,68, Dewan Pengupahan dan Disnaker Rekomendasi Kenaikan Upah 6,5 Persen”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Widya)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)(Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgio)(Tribun Pontianak/Faiz Iqbal Maulid)(Tribun Padang/Wahyu Bahar)(Tribun Kaltara/Desi Kartika Ayu)(Tribun Kalsel/Muhammad Syaiful Riki)(Tribun Lombok/Robby Firmansyah)(Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz)(Tribun Papua Barat/Fransiskus Irianto Tiwan)

    Artikel lain terkait Upah Minimum Pekerja 

  • Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa persetujuan atau penolakan pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak,” kata Muzani usai menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Rabu.

    Apabila pada akhirnya pengajuan itu disetujui, menurut Muzani, penentu sosok pengganti posisi Miftah juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Kalau disetujui, siapa penggantinya, hak prerogatif beliau sepenuhnya,” ucap dia.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi ihwal kabar Miftah bertemu Prabowo pada Senin lalu di Jakarta, Muzani mengaku belum memperoleh informasi.

    “Saya belum dapat ‘update’. Yang pasti kan beliau (Miftah) sudah memberikan pernyataan, beliau mengajukan pengunduran diri,” ujar Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Miftah Maulana Habiburrahman yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, dan menyebut sikap itu sebagai sikap kesatria.

    “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Prabowo di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (6/12).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi Beroperasi Saat Nataru 2024/2025, Waktu Tempuh Tol Klaten-Prambanan Hanya 30 Menit – Halaman all

    Resmi Beroperasi Saat Nataru 2024/2025, Waktu Tempuh Tol Klaten-Prambanan Hanya 30 Menit – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI – Direktur Utama PT Jasamarga Jogja-Solo Rudy Hardiansyah mengungkapkan, waktu tempuh jalan Tol Solo-Yogyakarta segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 kilometer (Km) hanya 30 menit atau lebih singkat dibandingkan melalui jalur arteri.

    Menurutnya, hal tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang akan melewati tol fungsional itu, selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Keuntungan dengan memfungsikan segmen ini, kami bisa mengurangi kepadatan di Klaten dan waktu tempuh yang bisa diperoleh oleh pengguna jalan dari Solo sampai Prambanan butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit,” kata Rudy di Gerbang Tol Prambanan, Rabu (11/12/2024).

    “Jadi mungkin itu cukup menghemat waktu dibanding melalui jalan arteri nasional yang dalam kondisi sehari-hari pun waktu tempuhnya bisa lebih dari 1,5 jam,” sambungnya.

    Rudy mengatakan, tol fungsional segmen Klaten-Prambanan ini akan dibuka mulai 20 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. Adapun waktu operasionalnya mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB.

    Meskipun demikian, jam operasional tol fungsional ini nantinya bisa berubah secara kondisional sejalan dengan diskresi dari kepolisian setempat. Sebab, segmen Klaten-Prambanan masih dalam proses penyelesaian.

    “Sebagaimana yang tadi dilihat di lapangan, mau arah ke Jogja maupun ke Solo sudah terhubung semua. Saat ini lagi sedang perapihan dan juga mungkin ada beberapa pekerjaan pengaspalan yang masih harus dilakukan di beberapa titik. Semua masih kita kejar untuk bisa selesai sebelum tanggal 18 Desember,” papar dia.

    Adapun selama operasional secara fungsional, tol Klaten-Prambanan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Namun, Rudy mengingatkan bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik atau balik periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini agar tetap menyediakan kartu elektronik.

    “Perlu diketahui juga oleh teman-teman pengguna jalan nantinya bahwa meskipun ruas dari Klaten sampai Prambanan ini gratis, tapi kami perlu mengamankan transaksi di ruas yang sebelumnya,” ucap dia.

    “Jadi karena nanti pengguna jalan yang melalui Trans Jawa atau yang segmen dari Klaten sampai, dari Solo sampai Klaten ini kan sudah beroperasional bertarif. Jadi tetap akan ada transaksi di Prambanan untuk tarif di ruas non-fungsional,” sambungnya.