Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Bocah Perempuan Usia 8 Tahun di Bantul Jadi Korban Percobaan Penjambretan – Halaman all

    Bocah Perempuan Usia 8 Tahun di Bantul Jadi Korban Percobaan Penjambretan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Jogja  Neti Istimewa Rukmana

    TRIBUNNEWS.COM, BANTUL – Bocah perempuan berinisial AKR (8), menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan di Nglarang Kalurahan Triharjo, Kabupaten Bantul.

    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widyana mengatakan, insiden terjadi saat korban sedang asyik bermain di lokasi kejadian.

    Tiba-tiba, seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AB 2703 TL mendekat dan melakukan aksi penjambretan.

    “Saat pelaku melintas dari arah selatan ke utara, ia merampas kalung yang dikenakan oleh korban,” kata Nengah Jeffry 

    Kalung tersebut berbobot dua gram.

    “Beruntung, aksi tersebut tidak sepenuhnya berhasil, karena kalung jatuh di pundak korban sebelum pelaku sempat melarikan diri,” jelas Jeffry dalam penjelasannya kepada awak media.

    Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke arah utara atau Jalan Srandakan.

    Meskipun kalung tersebut berhasil dipertahankan oleh korban, ia mengalami luka lecet pada bagian leher akibat percobaan pencurian itu.

    Setelah mengetahui kejadian tersebut, orangtua korban segera melapor ke Polsek Pandak.

    Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku.

     

  • Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melaksanakan amanat Undang-undang dalam kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025.

    “Prinsipnya begini, presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya,” kata Bahlil ditemui di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Sleman, DIY, Minggu (29/12).

    Bahlil berkata kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR dan pemerintah sejak 2021 silam.

    “Khusus PPN, memang undang-undang itu tahun 2021 dibuat,” tegas Menteri ESDM tersebut.

    Bahlil bilang melalui UU HPP telah disepakati bahwa tarif PPN naik secara bertahap naik mulai 2022 menjadi 11 persen dan dalam menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    Bahlil menegaskan Prabowo menyadari pengaruh kenaikan PPN terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mencari jalan tengah. Alhasil, lanjut dia, PPN 12 persen ini hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah saja.

    “Maka yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen,” katanya.

    “Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen,” pungkas Bahlil.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir.

    Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu, berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu (28/12) kemarin.

    Kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai buah dari pengesahan UU HPP yang disahkan pada masa pemerintahan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden RI saat ini.

    Adapun kalimat Bahlil soal PPN 12 persen mengincar barang mewah ini tak sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” tegasnya.

    Meski begitu, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. DJP Kementerian Keuangan menyebut barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.

    (kum/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Awas Jadi Bumerang!

    Presiden Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Awas Jadi Bumerang!

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian public usai ide kontroversialnya mencuat dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir pada Senin (18/12) lalu. Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan pengampunan bagi koruptor dengan syarat mereka mengembalikan aset negara yang telah dirampas.

    Menanggapi pidato kontroversial ini, Yuris Rezha Darmawan, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas menyatakan gagasan pengampunan dapat menjadi bumerang jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

    “Alih-alih memberikan pengampunan, negara seharusnya fokus menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulanginya,” ujar Yuris, dalam siaran pers.

    Yuris menjelaskan bahwa motif utama di balik tindakan korupsi biasanya adalah keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan harus menekankan pada pemiskinan pelaku korupsi serta perampasan aset yang diperoleh secara ilegal.

    “Negara harus memastikan aset-aset hasil korupsi benar-benar kembali menjadi milik publik,” tambahnya.

    Strategi Alternatif untuk Pemberantasan Korupsi

    Sebagai alternatif dari kebijakan pengampunan, Yuris mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah di antaranya penelusuran aliran ana, optimalisasi penagihan uang pengganti, segera dilakukan pengesahan RUU Perampasan Aset serta reformasi KPK dan penegakan hukum secara benar.

    Yuris menegaskan Presiden perlu mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus pada pelacakan aset hasil korupsi daripada sekadar menghukum pelaku. Menurut Yuris, aset korupsi sering kali tidak disimpan dalam bentuk uang tunai, melainkan diinvestasikan atau diatasnamakan pihak lain.

    “Pendekatan ini bisa diperkuat dengan penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama dengan undang-undang tindak pidana korupsi,” jelasnya.

    Yuris juga mengkritik lemahnya upaya pemerintah dalam menagih uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan.

    “Puluhan triliun rupiah piutang negara masih belum tertagih. Presiden harus mendorong KPK dan kejaksaan untuk lebih tegas dalam memastikan pembayaran ini,” tegas Yuris.

    Terkait RUU Perampasan Aset, Pukat UGM mendorong penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk mempermudah negara menyita hasil kejahatan. Selain itu, ia mengusulkan revisi UU Tipikor agar memasukkan pasal tentang “illicit enrichment” atau kekayaan yang tidak sah.

    “Dengan pasal ini, pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dapat kehilangan aset tersebut,” paparnya.

    Selain kebijakan, Yuris menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia mengkritik lemahnya peran lembaga seperti KPK yang dinilai kehilangan efektivitas dalam beberapa tahun terakhir.

    “KPK, kepolisian, dan kejaksaan membutuhkan reformasi besar-besaran. Presiden harus memastikan integritas aparat penegak hukum terjaga dan sistemnya diperbaiki,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Yuris mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berupa retorika.

    “Negara kita adalah negara hukum. Semua tindakan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, bukan sekadar janji lisan,” pungkasnya. [aje]

  • Pentingnya Skrining Kesehatan Untuk Deteksi Penyakit Kronis pada Tubuh – Halaman all

    Pentingnya Skrining Kesehatan Untuk Deteksi Penyakit Kronis pada Tubuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Skrining kesehatan penting dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan pada tubuh secara dini.

    Dengan melakukan skrining secara rutin, berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi dapat dideteksi sebelum menimbulkan gejala yang lebih serius.

    Menyadari itu, PT Dexa Medica hadir dengan menawarkan program Cek Segitiga. Tujuannya  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit kronis.

    Program Cek Segitiga menawarkan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, meliputi pemeriksaan gula darah untuk mendeteksi risiko diabetes melitus, pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi risiko hipertensi, serta pemeriksaan kolesterol untuk mendeteksi risiko penyakit jantung. Selain itu, program ini juga menawarkan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis profesional. 

    Dexa Medica telah melakukan Program Cek Segitiga di berbagai kota. Terbaru, diadakan di Kota Yogyakarta, setelah sebelumnya sukses diadakan di Jakarta, Tangerang Selatan, Palembang, Surabaya, dan Bandung.

    President Director Dexa Medica V Hery Sutanto mengatakan bahwa Dexa Medica terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi di bidang kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

    Rangkaian program Cek Segitiga di 6 kota diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta sehingga melampaui target 2.000 peserta. “Program Cek Segitiga juga sejalan dengan salah satu program Quick Win pemerintah yakni skrining kesehatan gratis,” kata Hery dałam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Dexa juga  menghadirkan pakar kesehatan yang memberikan konsultasi dan edukasi kesehatan secara gratis dalam program tersebut.

    Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti program ini. Menurutnya, hal itu pertanda bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya cek kesehatan untuk mencegah penyakit kronis.

    Penyelenggaraan Cek Segitiga Yogyakarta bekerja sama dengan RS Ludira Husada Tama dan Bethesda Hospital. Para dokter dari kedua rumah sakit tersebut memberikan konsultasi kesehatan gratis kepada warga yang telah melakukan cek kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah.

    General Practitioner RS Ludira Husada Tama Hospital Yogyakarta, Reza Setyono Ashari, memaparkan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap risiko penyakit. 

    “Pemeriksaan kesehatan seperti ini sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Dengan deteksi dini, kita dapat mengetahui faktor risiko penyakit yang mungkin ada, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Reza.

    Sementara General Practitioner dari Bethesda Hospital Yogyakarta, Praptana yang menekankan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan cek kesehatan secara berkala merupakan salah satu langkah preventif terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.(Kontan) 

  • Keseruan Lomba Gantangan Burung di Kendal, Harga Burung Pemenang Bisa Naik hingga 150 juta

    Keseruan Lomba Gantangan Burung di Kendal, Harga Burung Pemenang Bisa Naik hingga 150 juta

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Perlombaan burung atau lebih populer sebagai gantangan burung menjadi salah satu hiburan menuju akhir tahun 2024 di Kabupaten Kendal.

    Acara yang berlangsung di halaman Stadion Kebondalem Kendal itu, cukup memikat para peserta maupun penonton dari daerah.

    Ada yang dari Batang, Yogyakarta, Solo, Pemalang, Tegal, dan daerah lain di Jawa Tengah.

    Kicauan indah burung milik peserta membuat suasana sekitar stadion riuh.

    Ketua panitia, Asep mengatakan terdapat sekitar 1.500 peserta yang datang membawa burung gantangan terbaiknya.

    Tercatat ada berbagai jenis burung yang diikutkan dalam perlombaan kali ini, di antaranya Murai Batu, Kacer, Cucak Ijo, Kenari dan Cendet.

    “Ini merupakan lomba yang diadakan oleh Kodim 0715/Kendal, kami mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini,” katanya, Minggu (29/12/2024).

    Dia menjelaskan, perlombaan ini bisa menjadi ajang pemilik untuk menjual burung peliharaannya dengan harga fantastis. 

    Menurut Asep, harga burung yang diikutkan dalam lomba gantangan bisa mencapai Rp 150 juta per ekor.

    “Iya kalau menang bisa tembus segitu, awalnya mungkin harganya hanya 1,5 juta saja. Tetapi kalau menang bisa dihargai sampai 150 juta,” terangnya.

    Diterangkan lebih lanjut, penentuan pemenang dipilih berdasarkan hasil keputusan dewan juri dengan berbagai kriteria dan penilaian selama perlombaan berlangsung.

    “Untuk penilaian sepenuhnya dilakukan dewan juri sesuai dengan irama lagu saat berkicau, gaya dan durasi berkicau,” papar Asep.

    Dandim Kendal, Letkol Inf Ely Purwadi mengatakan lomba gantangan burung digelar sebagai wadah untuk mempersatukan kembali visi misi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kendal.

    “Kemarin kita kan habis Pilkada ya, tentunya masyarakat ada yang berbeda pilihan. Nah hari ini kita pererat kembali sebagai satu kesatuan untuk membangun Kendal,” tuturnya.

    Ia berpesan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai simbol bangsa yang kuat.

    “Perbedaan pilihan di Pilkada harus kita lupakan, mari kita kembali fokus dan berbenah,” sambungnya.

    Bupati Kendal, Dico M Ganinduto meminta lomba gantangan burung digelar rutin sebagai sarana pendukung perekonomian warga.

    Menurut Dico, lomba gantangan burung di Kendal cukup digemari dan banyak diminati masyarakat.

    “Lomba seperti ini bisa berdampak pada perekonomian UMKM warga, apalagi di Kendal ini kan banyak pecinta burung. Jadi bisalah kalau event ini digelar rutin,” bebernya. (ags)

  • BMKG Prediksi Mayoritas Wilayah Pesisir Banjir Rob Sepekan Mendatang

    BMKG Prediksi Mayoritas Wilayah Pesisir Banjir Rob Sepekan Mendatang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia berpotensi banjir rob dalam sepekan ke depan. Ketinggian muka air diperkirakan lebih kurang mencapai 1-1,5 meter.

    “Potensi banjir rob itu terjadi akibat peningkatan ketinggian air laut maksimum yang dipengaruhi oleh fenomena Bulan Baru pada 31 Desember 2024,” kata Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (29/12).

    Tim meteorologi BMKG mendapati berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut pada periode tersebut maka banjir rob dapat berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir yang antara lain; Provinsi Aceh (Meulaboh 31 Desember-3 Januari 2025), Sumatera Utara (Kecamatan Medan Belauan, Medan Merelan dan Medan Pelabuhan), Kepulauan Riau (Batam, Dabo Singkep, Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang 31 Desember-4 Januari 2025).

    Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pantai Pariaman, Padang Painan 31 Desember – 3 Januari 2025), Jambi (selat Berhala 31 Desember-5 Januari 2025), Kepulauan Bangka Belitung (pesisir Pangkal Pinang 31 Desember 2024-1 Januari 2025).

    Provinsi Lampung (Bandar Lampung 31 Desember-3 Januari 2025), Banten (perairan utara Tangerang, Selat Sunda barat Pandeglang, utara Serang, selatan Pandeglang, selatan Lebak pada 31 Desember-5 Januari 2024)

    Kemudian Provinsi Daerah Khusus Jakarta (pesisir utara Jakarta 31 Desember-3 Januari 2025), pesisir utara Jawa Tengah (Kota Semarang, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes pada 31 Desember-8 Januari 2025), selatan Jawa Tengah (Cilacap, Kebumen, Purworejo, Daerah Istimewa Yogyakarta 30-31 Desember 2024), selatan Jawa Barat (selatan Sukabumi dan Cianjur 30-31 Desember 2024), pesisir Jawa Timur (Surabaya Pelabuhan, Surabaya Timur, Kalianget hingga Madura pada 28-31 Desember 2024).

    Pesisir Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Bima pada 29-31 Desember 2024), Nusa Tenggara Timur (utara dan selatan Flores, Pulau Sumba, Pulau Sabu, Raijua, Rote, Pulau Timor).

    Kalimantan Utara (Nunukan, Tarakan, Tanjung Selor 31 Desember 2024-1 Januari 2025), Kalimantan Timur (Balikpapan timur dan Balikpapan Barat pada 31 Desember-6 Januari 2025), Kalimantan Selatan (pesisir Sungai Barito, Kotabatu, Tanah Bumbu, Tanah Laut pada 29 Desember-4 Januari 2025), Kalimantan Barat (pesisir Kalimantan Barat 31 Desember-4 Januari 2025), Kalimantan Tengah (selatan Kota Waringin Barat meliputi Kubu, Keraya, Kumai 31 Desember-4 Januari 2025).

    Provinsi Sulawesi Selatan (Pare-pare, Sparemonde Makassar bagian barat, Makassar, Pangkep, Selayar, Bonerate, Kalatoa bagian utara 30 Desember-2 Januari 2025), Sulawesi Tengah (Perairan Palu – Donggala pada 31 Desember-1 Januari 2025), Sulawesi Utara (pesisir Sulawesi Utara, Bitung, Kepulauan Sangihe, barat Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud pasa 31 Desember-6 Januari 2025).

    Provinsi Maluku (Kota Ambon, Saumlaki, Kai, Aru dan Kabupaten Seram bagian timur pada 1-3 Januari 2025), Maluku Utara (Lolonda, Morotai, Tobelo, Ternate dan Taliabu pada 31 Desember-1 Januari 2025) hingga Papua (utara Jayapura, Kabupaten Sarmi, Biak, Serui, Waropen pada 30 Desember-1 Januari 2025).

    Menurut Eko, banjir rob selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, juga berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kelancaran aktivitas pelaku usaha tambak garam hingga ikan air tawar/laut pada wilayah pesisir.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Soal
    kenaikan PPN
    12 persen pada Januari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menyebut kebijakan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
    “Prinsipnya Presiden itu disumpah untuk menjalankan undang-undang. Terkait apapun yang dilakukan dan diperintahkan undang-undang, saya pikir kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya,” katanya di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (29/12/2024) sore.
    “Khusus PPN memang dalam undang-undang tahun 2021 dibuat. Bahwa kenaikan itu dilakukan bertahap 11 persen dan paling lambat 2025 12 persen,” imbuh dia.
    Namun lanjut Bahlil, Presiden Prabowo mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga diambil jalan tengah.
    Jalan tengah yang diambil yakni PPN 12 persen dikenakan pada barang-
    barang mewah
    , sedangkan untuk barang kebutuhan masyarakat yang sifatnya produk lokal, PPN tetap 11 persen.
    “Kalau beli mobil, barang-barang mahal itu dikenakan 12 persen,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah menegaskan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hanya naik 1 persen pada tahun 2025 dan berlaku tidak hanya untuk barang mewah.
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (
    Kemenkeu
    ) Dwi Astuti mengatakan, tarif PPN hanya naik 1 persen pada 1 Januari 2024, yaitu dari yang saat ini sebesar 11 persen menjadi 12 persen.
    “Terkait dengan mungkin perbincangan di media sosial, ini ada kesan seolah-olah naiknya tuh 12 persen dari tadinya nol. Nah ini yang mungkin perlu saya luruskan. Naiknya itu 1 persen dari 11 persen jadi 12 persen nanti di tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen juga tidak dilakukan pemerintah secara mendadak.
    Dalam Pasal 7 UU HPP disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022 dan tarif PPN 12 persen berlaku mulai paling lambat 1 Januari 2025.
    “Jadi sebenarnya pengenaan per 1 Januari itu kan bukan pengenaan tiba-tiba jadi 12 persen. Pengenaannya kan hanya naik dari 11 persen ke 12 persen,” jelas Susi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Tinjau Pos Pengamatan Merapi Sambil Berlibur Bersama Keluarga Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Tinjau Pos Pengamatan Merapi Sambil Berlibur Bersama Keluarga
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil
    Lahadalia berkunjung ke Pos Pengamatan Gunung Api Merapi di Kaliurang, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Bahlil tiba di lokasi sekitar pukul 14.12 WIB bersama rombongan dan keluarganya.
    Bahlil menggunakan dua kendaraan roda empat jenis minibus saat berkunjung.
    “Liburan sama anak sambil
    ngecek
    kerjaan,” ucap Bahlil di sela-sela kunjungannya, Minggu (29/12/2024).
    Bahlil juga menyebut kedatangannya ke Yogyakarta turut didampingi anggota Komisi 12 DPR RI, Gandung Pardiman.
    Ia memastikan bahwa situasi di sekitar
    Gunung Merapi
    aman bagi wisatawan yang berkunjung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    “Saya ke Jogja, statusnya (Gunung Merapi) level 3. Baik lah untuk wisata di pegunungan,” ujarnya.
    Bahlil menambahkan, selama libur Nataru, pemantauan tidak hanya dilakukan di Gunung Merapi.
    Aktivitas gunung api di berbagai daerah juga terus diawasi, termasuk di Cilegon dan Krakatau.
    “Semua kita pantau terus, seperti di Cilegon dan Krakatau. Tiap daerah mengecek di pos-pos yang ada. Ini bagian dari perintah Presiden Prabowo untuk keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan Asmara Kandas, Mahasiswa S2 di Yogyakarta Bayar Orang untuk Siramkan Air Keras ke Mantan – Halaman all

    Hubungan Asmara Kandas, Mahasiswa S2 di Yogyakarta Bayar Orang untuk Siramkan Air Keras ke Mantan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus penganiayaan brutal menimpa seorang mahasiswi di Yogyakarta, Natasya, yang disiram air keras di depan kosnya pada Selasa (24/12/2024).

    Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni B, mantan kekasih korban, dan S, eksekutor.

    Kapolresta Yogyakarta, melalui Kasatreskrim Kompol Probo Satrio, menyatakan aksi ini direncanakan oleh B, mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), karena sakit hati setelah hubungan asmara dengan korban berakhir.

    “Tersangka B menyuruh S untuk menyiram air keras ke korban dengan iming-iming uang Rp7 juta. Aksi ini direncanakan dengan matang,” ujar Probo, Jumat (27/12/2024).

    Pada malam kejadian, B memberikan informasi lokasi korban kepada S, yang sudah menyiapkan air keras. Dengan mengenakan jaket ojek online, S mendatangi kos korban dan langsung menyiramkan cairan tersebut ke wajah dan tubuh korban.

    “Pelaku langsung menyiram tanpa berkata apa-apa. Korban berteriak kesakitan, dan pelaku melarikan diri,” jelas Probo.

    Polisi mengungkapkan air keras tersebut dibeli S di sebuah toko kimia di Jalan Malioboro, menggunakan uang yang ditransfer oleh B.

    Barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi antara keduanya menjadi kunci dalam mengungkap kasus ini.

    B diduga dendam karena korban memutuskan hubungan asmara pada Agustus 2024.

    S yang membaca unggahan B di media sosial menawarkan diri untuk menjadi eksekutor.

    “Kami menemukan komunikasi intens antara keduanya melalui WhatsApp, termasuk detail rencana penganiayaan,” tambah Probo.

    Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

    Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menyatakan akan memberikan sanksi kepada B sesuai dengan kode etik kemahasiswaan.

    “UAJY sangat menyesalkan tindakan ini. Setelah keputusan hukum dari kepolisian, kami akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kepala Humas UAJY, Ike Devi Sulistyaningtyas.

    Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar serius di wajah dan tubuhnya. Polisi memastikan kasus ini menjadi prioritas untuk memberikan keadilan bagi korban.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Kampus Bersuara, Oknum Mahasiswa yang Jadi Otak Penyiraman Air Keras di Yogyakarta Bakal Ditindak

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin)

  • Program ‘Makan Bergizi Gratis’ Disalahgunakan Orang Jahat, Puluhan Pengusaha Katering Jadi Korban – Halaman all

    Program ‘Makan Bergizi Gratis’ Disalahgunakan Orang Jahat, Puluhan Pengusaha Katering Jadi Korban – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Gencarnya program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh pemerintah ternyata disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

    Mereka mengatasnamakan program tersebut untuk menipu sejumlah pengusaha katering.

    Kontan menulis ada puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur, yang tertipu. 

    Mereka kemudian melaporkan penipuan tersebut ke polisi.

    Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut tuntas adanya kasus penipuan program fiktif makan bergizi gratis. 

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyebut, modus penipuan tersebut mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat,” kata Lalu dalam keterangan diterima Kontan.co.id, Minggu (29/12). 

    Dalam upaya mempercepat pengusutan, Lalu meminta kepada korban untuk segera melapor kepada polisi. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa pada masa yang akan datang. 

    “Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” tutur Lalu. 

    BGN juga menekankan komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

    “Kami percaya, program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran,” kata Lalu. Adapun BGN telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis (26/12) hingga Sabtu (28/12). 

    Kegiatan itu dilakukan serentak di enam wilayah provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

    Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, turun langsung memantau pelaksanaan uji coba di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan. 

    Pihaknya memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. 

    “Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang,” ujar Dadang Jumat (27/12). (Lailatul Anisah/Wahyu Tri Rahmawati)

    Sumber: Kontan