Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Penenun di Kupang Dapat Pendampingan Kurator asal Jepang untuk Tembus Pasar Internasional – Halaman all

    Penenun di Kupang Dapat Pendampingan Kurator asal Jepang untuk Tembus Pasar Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Relawan Incorporated atau Relawan Inc menggelar pelatihan mendesain kain tenun di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pencetus sekaligus pendiri Relawan Inc, Utje Gustaaf Patty mengatakan pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempromosikan dan memasarkan kain tenun Kupang ke pasar internasional, khususnya di kawasan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea.

    “Dengan pelatihan ini diharapkan penenun kain di Kupang dapat menghasilkan kain tenun dengan beragam corak dan model, sehingga konsumen mancanegara tertarik untuk memilikinya,” kata Utje Gustaaf Patty di Jakarta, Kamis (8/1/2025).

    Kepada penenun, tidak hanya dari segi corak, kuraktor asal Jepang menekankan kualitas kain tenun agar dapat bersaing di pasar internasional.

    Pembinaan terhadap penenun di Kupang ini akan dilakukan secara berkelanjutan.

    Bahkan, Relawan Inc akan menjembatani dan turut mempromosikan kain tenun Kupang ke berbagai negara.

    “Anggota kami yang mayoritas adalah pelaku usaha akan memperkenalkan dan mempromosikan kain tenun Kupang ini ke berbagai negara,. Selain itu, Relawan Inc akan bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara sahabat akan mempromosikan juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana,” tutur Utje.

    Ke depannya, lanjut Utje Gustaaf Patty, tak hanya kain tenun asal Kupang saja yang akan dipasarkan ke pasar global, tapi juga ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.

    “Setiap daerah di Indonesia memiliki wastra (kain) tradisional. Sebut saja beberapa di antaranya seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan dengan ciri khas masing-masing batiknya. Sumatera Utara dengan ulosnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel) ada kain tenun Sengkang, kain tenun Bugis, dan kain tenun Toraja,” jelas Utje.

    “Masih banyak wastra-wastra lainnya. Setiap daerah punya wastra tradisional,” katanya.

  • 14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa 

    Dalam daftar ada Ajudan Jenderal Soedirman, ada Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Eks Wali Kota Solo hingga ada sosok yang membuat kebijakan kontroversial.

    Diberitakan sebelumnya, next DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru.

    Di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah dinyatakan menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Dan menurut jadwal keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Lantas berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.

    1. Soemarno Sosroatmodjo

    Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertama DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Jakarta dipimpin oleh wali kota. 

    Soemarno menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode. Ia pertama kali menjabat pada 29 Januari 1960 sampai 26 Agustus 1964.

    Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan posisi gubernur Jakarta digantikan wakilnya, Henk Ngantung, mengutip Kompas.com. 

    Soemarno kembali menjadi gubernur Jakarta setelah Henk Ngantung dicopot dari jabatannya pada 15 Juli 1965. 

    Saat itu, Soemarno merangkap jabatan sebagai gubernur Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

    2. Henk Ngantung

    Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta untuk periode 1964–1965.

    Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa (Sulawesi Utara) tersebut lebih dulu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960–1964 dengan gubernurnya Soemarno Sosroatmodjo.

    Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.

    Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.

    3. Ali Sadikin

    Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.

    Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.

    Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.

    Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.

    Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.

    Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.

    “Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.

    4. Tjokropranolo

    Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor. 

    Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.

    Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.

    Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.

    Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.

    Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden. 

    5. R Soeprapto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden Suprapto adalah seorang mantan perwira militer, birokrat, dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur kepala daerah kesembilan DKI Jakarta masa bakti 1982 sampai 1987.

    Semasa menjabat, ia dikenal mempelopori Rencana Umum Tata Ruang periode 1985 hingga 2005, sebuah cetak biru terkait tata kota di Jakarta. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masa jabatan 1 Oktober 1987 hingga 1 Oktober 1992, mengutip Wikipedia.

    6. Wiyogo Atmodarminto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto,  atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Wi adalah tokoh militer dan politisi Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1987–1992.

    Sebelumnya, ia bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II (1981–1983).

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad (1978–1981).

    Tak hanya itu Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    7. Soerjadi Soedirdja

    Surjadi Soedirdja adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.

    Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997, mengutip Wartakotalive.com.

    Pada masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air.

    Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud.

    Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak, suatu program yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi).

    Di bidang transportasi misalnya, selain menuntaskan program gubernur sebelumnya dengan aturan larangan becak beroperasi di Ibu Kota karena menyebabkan kekumuhan dan keruwetan lalu lintas, ia mencetuskan subway sebagai transportasi kota modern dan membangun banyak fly over.

    Tak hanya sektor transportasi, ia juga memberikan ide pembangunan hunian secara vertikal yaitu rumah susun (rusun) mengantisipasi keterbatasan lahan.

    8. Sutiyoso

    Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau yang populer dengan nama Bang Yos, lahir pada 6 Desember 1944.

    Sutiyoso merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang pada 1968.

    Sutiyoso sempat beberapa kali menduduki jabatan penting di TNI.

    Pada 1988-1992, Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Berkat prestasinya, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Kariernya terus melesat hingga menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Pada 1997 hingga 2002, Sutiyoso lantas terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sutiyoso memimpin DKI Jakarta sebanyak dua periode hingga 2002-2007.

    9. Fauzi Bowo

    Fauzi Bowo adalah Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman antara 24 Desember 2013 dan 20 Februari 2018.

    Ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.

    Ia terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2007 berpasangan dengan Prijanto.

    Pasangan ini mengalahkan pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar, yang pada waktu itu didukung oleh satu partai saja.

    Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur selama lima tahun mendampingi Sutiyoso.

    Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012.

    10. Joko Widodo

    Joko Widodo  lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh sejak tahun 2014 sampai 2024.

    Sebelumnya ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer.

    Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014.

    Dan juga Wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012. 

    11. Basuki Tjahaja Purnama

    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta para periode 2014-2017.

    Ia merupakan merupakan seorang pejabat Wakil Gubernur sekaligus Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014.

    Ahok juga sempat menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024.

    Sebelumnya, Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006, dan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengutip dispusip.jakarta.go.id.

    12. Djarot Saiful Hidayat

    Djarot Saiful Hidayat adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017.

    Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Ahok yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

    Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

    Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000, mengutip Wikipedia.

    13. Anies Baswedan

    H. Anies Rasyid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. 

    Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center serra Rektor Universitas Paramadina.

    Sementara dalam dunia politik, dirinya pernah menjadi Juru Bicara Pasangan Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla

    Dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Oktober 2014. 

    Pramono Anung menang Pilkada serentak 2024 di Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

    Pramono anung melenggang ke kursi Gubernur Jakarta dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memperoleh 50,07 persen suara.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut disahkan dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dengan total 2.183.239 suara

    Diketahui dirinya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Profil Surjadi Soedirja, Gubernur DKI yang Terkenal dengan Motto Jakarta Teguh Beriman

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Jayanti TriUtami/Ika Wahyuningsih) (Wartakotalive.com/Dian Anditya Mutiara) (Kompas.com/Nursita Sari)

  • Usung Tema Satyam Eva Jayate, Peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung 10 Januari – Halaman all

    Usung Tema Satyam Eva Jayate, Peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung 10 Januari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 Partai pada Jumat (10/1/2025) besok.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Adapaun, tema HUT ke-52 PDIP ini adalah ‘Satyam Eva Jayate’ dengan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’.

    Hasto juga menjelaskan, bahwa acara akan dibuka di Sekolah Partai PDIP, pukul 13.30 WIB oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu disampaikan Hasto pada konferensi pers persiapan peringatan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “PDIP selalu menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan kejujuran dengan penuh ketegaran, dengan penuh keyakinan. Karena itulah pada momentum awal tahun baru ini, kami mengadakan konferensi pers dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-52,” kata Hasto di lokasi.

    “Di mana pembukaan seluruh rangkaian peringatan HUT partai tersebut, akan dipusatkan di sekolah partai,” sambung dia.

    Hasto pun mengungkapkan, kegiatan HUT ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai memiliki makna sebagai tempat proses pendidikan politik dan membangun kesadaran rakyat.

    Politisi asal Yogyakarta ini juga menyebut, jika kegiatan HUT ini menjadi salah satu cara bagi pertai mengorganisir kekuatan rakyat untuk semakin kokoh.

    Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kegiatan HUT ke-52 ini akan dilakukan secara sederhana namun tetap menampilkan wajah kebudayaan.

    “Dilakukan secara sederhana, khidmat, penuh semangat nasionalisme, patriotisme, dan mengakar kuat di dalam sejarah perjuangan bangsa serta wajah kebudayaan yang terus ditampilkan oleh PDI Perjuangan,” terang Hasto.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai. 

    Dimana, acara akan diikuti secara daring oleh seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan partai dan Satgas Partai, Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, seluruh calon anggota legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Hal ini mengingat ketebatasan tempat di Sekolah Partai,” terang Djarot.

    Djarot juga menyebut, acara akan dibuka dengan pemampilan kebudayaan di halaman Sekolah Partai.

    Lalu, acara dilanjutkan dengan mendengarkan pidato politik dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Acara akan dilanjutkan dengan membagikan 150 tumpeng sederhana kepada masyakat sekitar Lenteng Agung,” ujar Djarot.

    Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy serta Jubir PDIP Guntur Romli.

  • Bus Pariwisata Rombongan SMK TI Badung Bali Rem Blong di Batu, 4 Orang Tewas

    Bus Pariwisata Rombongan SMK TI Badung Bali Rem Blong di Batu, 4 Orang Tewas

    KOTA BATU – Sebanyak empat orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan lalu lintas bus pariwisata yang terjadi di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

    “Sementara ada empat korban yang meninggal dunia, untuk luka-luka masih kami data,” kata Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata dilansir ANTARA, Rabu, 9 Januari.

    Berdasarkan keterangan awal dari pihak kepolisian, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Kejadian itu diduga karena bus pariwisata asal Bali tersebut mengalami rem blong ketika melintas di Jalan Raya Beji.

    “Busnya dari Bali, sementara penyebabnya diduga rem blong tapi kami masih mempelajari atau mendalami lagi,” ujarnya.

    Diketahui, bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB itu mengangkut penumpang asal SMK TI Bali Global Badung dalam rangka kunjungan industri ke beberapa daerah, yakni Semarang, Yogyakarta, dan Malang.

    Pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan upaya evakuasi, sekaligus melakukan pendataan guna mengetahui jumlah pasti korban pada kejadian nahas itu.

    Sementara itu, salah seorang warga sekitar Kusnari menuturkan bus tersebut melaju dari jalur bagian atas.

    Namun karena jalan memiliki kontur menurun bus pariwisata tersebut secara tiba-tiba menghantam beberapa kendaraan di depannya.

    “Tiba-tiba menabrak beberapa kendaraan di depannya, kayak remnya blong. Yang saya lihat itu empat mobil yang ditabrak, dua motor yang kena,” ujar dia.

  • Muhammadiyah Bikin Ojol Pesaing Gojek, Grab Cs

    Muhammadiyah Bikin Ojol Pesaing Gojek, Grab Cs

    Jakarta –

    Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) menghadirkan layanan berbasis On-Demand Service (ODS) seperti Gojek, Grab dan kawan-kawan. SUMU berkolaborasi dengan Zendo yang sudah merintis usahanya sejak 2015.

    Dalam website resminya, layanan ODS dari Zendo sudah hadir di 70 kota lebih di Indonesia. Menariknya Zendo juga mengklaim punya 2 ribu mitra layanan, 700 mitra ojek, dan 100 ribu pengguna aktif.

    Sebagaimana Gojek-Grab dan kawan-kawan, Zendo juga menghadirkan beragam layanan, mulai ojek online, pesan antar makanan, pengiriman barang, belanja, hingga pembersihan rumah.

    Aplikasi ini disebut sudah melakukan ekspansi di Tulungagung, Sleman, Bantul, Wonosobo, Kudus, Kulon Progo, Gunung Kidul, Yogyakarta, Malang, Kediri, Sidoarjo, Yogyakarta, Indramayu, Garut, Cirebon, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Pekanbaru, Batam, hingga Banjarmasin.

    Apa yang bikin Zendo berbeda dari aplikasi serupa? Selain bisa dipesan melalui aplikasi Zendo, layanan on-demand bisa diakses melalui WhatsApp. Konsumen bisa menghubungi costumer services untuk melakukan pemesanan tanpa mengunduh aplikasi tambahan.

    Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu) Ghufron Mustaqim menjelaskan Zendo dimiliki oleh jaringan pengusaha Muhammadiyah. Bisnis ini awalnya dirintis oleh kader Muhammadiyah bernama Lutfy Azizah sejak 2015.

    “Lalu karena Mba Lutfy ini anggota serikat usaha Muhammadiyah nah per tahun ini kita duplikasi Zendo di puluhan kota kabupaten Indonesia dengan para anggota serikat usaha Muhammadiyah yang lain,” kata Ghufron kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/1).

    Ia mengatakan Zendo telah diduplikasi oleh Serikat Usaha Muhammadiyah untuk diperluas hadir di puluhan kota di Indonesia

    “Jadi ini milik jaringan pengusaha Muhammadiyah. Kerja sama ini diwadahi dan dikatalisasi oleh serikat usaha Muhammadiyah,” tambahnya.

    (riar/rgr)

  • Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    GELORA.CO  – Ketua tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, meragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi. 

    Kekhawatirannya itu disampaikan saat menanggapi penetapan tersangka dan penggeledahan rumah Hasto dalam kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    Termasuk terkait narasi permintaan mundur Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.  

    “Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, beberapa hari setelah bertemu mantan Presiden Jokowi juga meminta Bu Mega mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP,  buntut penetapan HK sebagai tersangka di KPK,” kata Todung, Kamis (9/1/2025) .

    Todung menilai, pernyataan Effendi semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati, dan mengaitkannya dengan kasus Hasto.

    “Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” ucap Todung.

    Meski demikian, Todung berharap KPK benar-benar bekerja secara profesional, tanpa ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

    Lantas. siapakah sosok Todung Mulya Lubis ini? Berikut profilnya.

    Profil Todung Mulya Lubis

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia. 

    Pria berusia 75 tahun ini diketahui merupakan seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dilansir Tribun-Medan.com, Todung merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990.

    Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud 

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ketua Tim Hukum Pramono-Rano 

    Todung juga ditunjuk sebagai pasangan Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    Todung Mulya Lubis berada di kubu yang melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Selengkapnya, berikut jejak karier Todung Mulya Lubis yang dirangkum Tribunnews: 

    Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    International Bar Association (IBA);

    Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023

  • Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Siklus karir Heru Tjahjono benar-benar berwarna. Dia pernah jadi aparat birokrasi. Jabatan politik sebagai bupati pun pernah diemban dan ditunaikan dengan paripurna.

    Setelah itu, Heru kembali lagi ke birokrasi sebagai Sekdaprov Jawa Timur (Jatim). Kini dia masuk kembali ke lembaga politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

    “Apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang pasti mesti kita syukuri,” kata Heru Tjahjono pada satu kesempatan kepada beritajatim.com.

    Lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 6 Maret 1961, karir birokrasi Dr Ir Heru Tjahjono merangkak dari bawah sebelum memegang jabatan Sekdaprov Jatim periode 25 September 2018 hingga 12 Januari 2022.

    Heru, yang akrab dipanggil ‘Pak Carik’ di lingkungan Pemprov Jatim ini, kali pertama masuk ranah birokrasi sebagai staf Bappeda Kabupaten Tulungagung pada 1989-1991. Kemudian dia percaya sebagai Kasi Tata Guna Tanah Ruang pada Bappeda Kabupaten Tulungagung di tahun 1991 hingga 2001. Pada tahun 1996 jabatan Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung dipercayakan kepadanya.

    Awal karirnya sebagai birokrasi memang lebih banyak dihabiskan di Pemkab Tulungagung. Pada 1997, setahun menjelang Reformasi 1998, Heru, alumni Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Solo ini, dipercaya sebagai Pj Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Tulungagung. Pada tahun yang sama dia dimutasi dan menjabat sebagai Pj Kepala DPUD Tulungagung. Pada 2001-2003, suami Dra. Gardjati menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum PPW Tulungagung.

    Heru Tjahjono

    Memiliki gaya komunikasi egaliter, pola pergaulan supel, dan passion personal yang gampang dekat dengan banyak kalangan, pada 2003 Heru diberikan amanah dan kepercayaan besar. Dia bertransformasi jadi politikus dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung. Berpasangan dengan Mohammad Athiyah, duet cabup dan cawabup ini mampu memenangkan kontestasi politik di Tulungagung.

    Jabatan Bupati Tulungagung digenggamnya pada 2003-2008. Pada Pilkada 2008, dia kembali menjagokan diri dan menang. Sehingga dia menyempurnakan masa jabatannya sebagai orang pertama Tulungagung dua periode: 2003-2008 dan 2008-2013. “Saya emban amanah itu sebaik mungkin,” tambahnya.

    Regulasi tentang ASN saat itu masih memberi peluang bahwa birokrat yang memegang jabatan politik, seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan lainnya, bisa kembali ke ranah birokrasi, menjadi ASN lagi, ketika periode jabatan politiknya selesai. Tahun 2013, Heru tuntas menyelesaikan jabatan Bupati Tulungagung secara paripurna.

    Dia kembali ke birokrasi. “Apa yang ditugaskan pimpinan mesti kita kerjakan dengan baik,” katanya mengingatkan. Di tahun yang sama, 2013, Pemprov Jatim dipimpin Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Heru ditarik ke Pemprov Jatim sebagai ASN. Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim baru diembannya pada 2014–2018. Pada tahun 2019 sampai 2022, Heru juga dipercaya sebagai salah satu komisaris Bank Jatim.

    Beberapa bulan sebelum masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo habis, Heru yang menyandang gelar doktor (S-3) dari Universitas Brawijaya Malang ini, dipercaya sebagai Sekdaprov Jatim. Dia menggantikan Akhmad Sukardi, seorang birokrat Pemprov Jatim berasal dari Madura.

    Jabatan Sekdaprov Jatim itu diemban Heru menjelang fase transisi pemerintahan Jatim dari Gubernur Soekarwo kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada Februari 2019, Khofifah mulai memangku jabatan Gubernur Jatim. Fase ini tak mudah. Butuh soft skill bagus agar mampu mengendalikan birokrasi Pemprov Jatim tetap stabil, konsisten, dan efektif memberikan public service secara maksimal.

    Hampir empat tahun jabatan di ranah birokrasi Pemprov Jatim digawangi Heru. Dia kembali dan tampil sebagai pejabat puncak birokrasi Pemprov Jatim. Heru kembali ke rumah lamanya: birokrasi.

    Heru Tjahjono

    Tapi, Heru di 2018 berbeda dengan Heru di 1989, tempo pertama dia diterima dan berkarir sebagai ASN di Pemkab Tulungagung. Di tahun 2018 sebagai pejabat tertinggi di birokrasi Pemprov Jatim, Heru telah memiliki pengalaman praktis selama 10 tahun sebagai pejabat politik: Bupati Tulungagung.

    Jabatan Bupati mensyaratkan kapasitas teknis birokrasi yang mumpuni, kapabel, dan pemahaman teritorial secara paripurna dalam multiperspektif. Baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, religi, dan lainnya. Jabatan orang pertama Tulungagung dipangku Heru dengan torehan banyak prestasi dan minim kontroversi.

    Di 2024, kapasitas, akseptabilitas, dan jejaring sosial politik Heru kembali diuji. Dia terjun ke dunia politik praktis. Terlibat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dari Partai Golkar. Dia ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) VI Jatim: Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten serta Kota Kediri. Teritori politik yang selama ini identik dengan kandang kaum Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Dapil VI Jatim merupakan kandang banteng dan rumah komunitas Islam Tradisional (NU).

    Heru tampil sebagai salah satu caleg terpilih. Golkar meloloskan dua caleg: M Sarmudji (Ketua Golkar Jatim dan kini Sekjen DPP Golkar) dan Heru Tjahjono, mantan Bupati Tulungagung dan Sekdaprov Jatim.

    Tiga kali uji kontestasi politik yang dilakoni Heru berhasil diraih dengan hasil gemilang: Dua kali Pilkada Tulungagung dan menang, sekali Pileg DPR RI 2024 dan lolos. Realitas itu makin mengukuhkan track record, pengalaman, kinerja, dan reputasi Heru sebagai pejabat publik di ranah administrasi birokrasi dan lapangan politik praktis. Dia selalu lolos ujian, kompetisi, dan kontestasi yang dihelat secara fairplay dan berintegritas.

    Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jatim 2025, nama Heru kembali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ketua Golkar Jatim. Ada tujuh nama lain yang muncul ke permukaan. Semua jago yang tampil punya beragam pengalaman dan latar belakang bervariasi. Semuanya politikus berpengalaman. Semuanya punya nama tenar. Musda Partai Golkar Jatim bakal jadi ujian keempat bagi Heru. Apakah dia lolos dan menang?

    Ainur Rohim,
    Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com 

  • Dishub: Bus pariwisata nopol Bali nabrak di Batu tak masuk Pawiba

    Dishub: Bus pariwisata nopol Bali nabrak di Batu tak masuk Pawiba

    “Informasi bus pariwisata nopol DK kejadian di Kota Batu, Malang, pemilik bus Eko Wahyudi rekanan Purnayasa Trans (bus Bali) belum menjadi member di Pawiba,”

    Denpasar (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mengatakan bus pariwisata bernomor polisi DK yang mengangkut siswa kunjungan industri dan mengalami kecelakaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur tidak menjadi anggota Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba).

    “Informasi bus pariwisata nopol DK kejadian di Kota Batu, Malang, pemilik bus Eko Wahyudi rekanan Purnayasa Trans (bus Bali) belum menjadi member di Pawiba,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Bali Nyoman Sunarya.

    Ia di Denpasar, Kamis, mengatakan saat ini masih mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut, sebab bus yang menewaskan empat orang itu bertuliskan nama Bus Sakhindra Trans sedangkan dari data bus pariwisata Dishub Bali armada itu merupakan bekas Bus Purnayasa Trans Wisata.

    “Informasi sementara itu Bus Purnayasa Trans Wisata DK 7949 GB, lebih sering digunakan untuk bus AKAP yang berkedudukan di Jawa Timur,” ujar Sunarya.

    Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta menambahkan saat ini mereka sedang mencari tahu identitas bus berwarna merah putih itu, mengingat dengan nopol DK semestinya sudah mengikuti pengecekan bus pariwisata sebelum libur Nataru.

    “Saya sedang cek, ini sudah ditangani Polda Jatim, saya akan koordinasikan dulu dengan teman-teman Dinas Perizinan untuk perusahaannya, sedangkan kendaraannya kami komunikasikan dengan BPTD yang merupakan pelaksana tugas Ditjen Perhubungan Darat yang ada di Bali,” kata Samsi.

    Diketahui bus yang mengalami kecelakaan pada Rabu (8/1) malam tersebut mengangkut siswa dari SMK TI Bali Global Badung yang sedang kunjungan industri di Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

    Sembari mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut Samsi menyebut apabila hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran maka dipastikan ada sanksi yang diberikan.

    “Jelas (ada sanksi), karena ini adalah kendaraan angkutan pariwisata, Kemenhub bersama KNKT akan melakukan investigasi,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta Krisis Air Tanah, Izin Baru Mau Disetop!

    Jakarta Krisis Air Tanah, Izin Baru Mau Disetop!

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut pemerintah akan melarang penerbitan izin baru pengambilan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan itu mempertimbangkan kondisi kritis ketersediaan air di Jakarta.

    “Jadi kalau melihat itu kondisi kritis yang ada sekarang, ya kami juga dengan Pak Kepala Badan (Badan Geologi), jadi juga dalam rangka pengendalian, itu izin baru untuk air tanah di Jakarta belum akan diterbitkan,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Meski begitu, Yuliot menyebut pihak yang sudah memiliki izin masih boleh memanfaatkan air tanah. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya tidak akan mengeluarkan izin baru.

    “Izin baru, kalau yang lama-lama itu kan sudah berjalan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini Kementerian ESDM juga akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yuliot menjelaskan, cadangan air di sejumlah wilayah Indonesia berstatus rawan, rusak atau kritis.

    “Beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan juga termasuk Semarang itu adalah termasuk cadangan air tanahnya rusak,” jelas Yuliot.

    Daerah lain seperti Karanganyar, Boyolali, hingga Yogyakarta berstatus rawan. Dalam hal ini ia mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan demi memastikan ketersediaan air cukup untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

    Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan pengganti air tanah di Jakarta. Keseluruhan sistem penyediaan air bersih ditargetkan beroperasi pada 2030 untuk melayani 4 juta warga.

    Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja mengatakan, penggunaan air tanah diatur ketat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di sinilah kontribusi Kementerian PU dalam menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat tidak menggunakan air tanah.

    “Kalau target kita (Kementerian PU), 2030 sistem (pengganti air tanah) sudah beroperasi,” kata Endra ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Endra mengatakan, penggunaan air tanah secara terus-menerus akan berdampak pada penurunan muka tanah (land subsidence). Oleh karena itu, Kementerian PU terus menggenjot pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) mulai dari bendungan hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai penggantinya.

    (acd/acd)

  • Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Cik di Tiro, menuntut pengadilan publik untuk Jokowi. Mereka menolak lupa dosa Presiden ke-7 RI itu.

    Itu diungkapkan dalam “Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo”. Digelar di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik,” kata inisiator Forum Cik Di Tiro, Prof Masduki dalam acara itu.

    Menurut Masduki, Jokowi adalah perusak demokrasi. Karenanya perlu diadili.

    “Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras bahwa Jokowi itu orang jahat, gitu. Jokowi itu adalah perusak demokrasi,” ucapnya.

    Masduki yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengatakan bentuk pengadilan publik ini adalah peradilan moral.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” katanya.

    Forum Cik Di Tiro sendiri wadah konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor di Yogyakarta. Di dalamnya ada akademisi seperti Masduki.

    Ia merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII). Menurutnya, saat ini Jokowi perlu diadili peradilan moral, melalui pengadilan publik.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” terangnya.

    Selama 10 tahun Jokowi menjabat. Ia melihat kerusakan dari Jokowi ke mana-mana, mulai dari ekonomi hingga politik,