Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Cinemagenda Resmi Diluncurkan di JAFF Market 2025, Wujud Dukungan SSPACE untuk Industri Film Tanah Air

    Cinemagenda Resmi Diluncurkan di JAFF Market 2025, Wujud Dukungan SSPACE untuk Industri Film Tanah Air

    Yogyakarta, Beritasatu.com – PT Era Media Sejahtera Tbk (SSPACE/DOOH) resmi meluncurkan Cinemagenda, Intellectual Property (IP) terbaru yang didedikasikan untuk mendukung perkembangan film karya anak bangsa. Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian Jogja Asian Film Festival (JAFF) Market, salah satu festival film paling bergengsi di Indonesia yang menjadi ruang selebrasi sineas lokal maupun regional.

    Cinemagenda dihadirkan sebagai platform kurasi, edukasi, serta promosi film Indonesia yang memadukan insight kreatif dengan kekuatan jaringan media yang dimiliki SSPACE (DOOH). Sebagai perusahaan transit media dan periklanan digital, SSPACE akan memanfaatkan berbagai aset SSPACE (DOOH). Mulai dari TV Kereta di Jabodetabek, hingga kanal digital Instagram yang dimiliki oleh Cinemagenda dengan username @linikini_id untuk memperluas jangkauan informasi seputar film lokal kepada masyarakat.

    Direktur Kreatif SSPACE, Irfan Handoko, mengatakan bahwa Cinemagenda lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ruang independen yang objektif, segar, dan dekat dengan penonton.

    “Cinemagenda bukan hanya platform review, tetapi gerakan untuk mengangkat film Indonesia agar lebih diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan aset media yang kami miliki, kami ingin menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati dan menonton film,” ujar Irfan.

    Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, Cinemagenda juga memperkenalkan CIA Cinemagenda Agents, sebuah program pelatihan bagi komunitas muda untuk membangun kemampuan analisis film secara objektif. Para CIA akan berperan memberikan perspektif independen terhadap film-film Indonesia yang tayang di bioskop, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan apresiasi sinema nasional.

    Sementara itu, Sutradara dari Film Agak Laen 2: Menyala Pantiku, Muhadkly Acho menyambut baik kehadiran Cinemagenda di JAFF Market dan juga di industri film.

    “Cinemagenda harus lebih bisa berkontribusi lagi buat industri perfilman kita. Dan mudah-mudahan akan muncul banyak karya-karya baru yang di-support dengan kehadiran Cinemagenda yang ada di JAFF Market. Jadi semua bisa bersinergi antara insan-insan film dan Cinemagenda bisa menghadirkan kolaborasi-kolaborasi yang lebih menarik lagi kedepannya,” kata Acho.

    Dengan peluncuran ini, SSPACE (DOOH) menegaskan komitmennya dalam mendukung kreativitas anak bangsa dan memperkuat ekosistem industri kreatif melalui inovasi berbasis media digital dan komunitas.

  • BPJS Kesehatan Bakal Putus Kerjasama hingga Setahun Buat Faskes yang Fraud

    BPJS Kesehatan Bakal Putus Kerjasama hingga Setahun Buat Faskes yang Fraud

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan menegaskan pemutusan sementara kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang terbukti melakukan kecurangan (fraud) dalam layanan jaminan kesehatan nasional (JKN), setidaknya satu tahun. Langkah tegas ini dinilai penting untuk memberikan ‘deterrent effect’ atau efek jera.

    Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirpatuhal) BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan fraud tidak bisa ditoleransi, karena merugikan peserta, negara, bahkan membahayakan nyawa pasien.

    “Masa kita kerja sama dengan orang yang nyurangin kita? Ini nggak bisa ditoleransi,” ujarnya dalam temu media di Yogyakarta, Rabu (10/11/2025).

    Mundiharno memastikan pemutusan kerja sama tidak dilakukan secara tiba-tiba atau sepihak. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pelayanan kepada peserta tidak terganggu.

    Sebelum pemutusan, BPJS Kesehatan melakukan pengumuman dua minggu sebelumnya, memindahkan rujukan peserta ke fasilitas lain, mengatur layanan lifesaving, seperti cuci darah, ke rumah sakit yang mampu melanjutkan pelayanan.

    “Pemutusan kerja sama nggak boleh mengganggu pelayanan peserta. Itu prinsip,” tegasnya.

    Namun, pihak BPJS disebutnya mengakui ada situasi dilematis, terutama di daerah yang hanya memiliki satu rumah sakit.

    “Kalau ternyata di daerah itu cuma satu rumah sakit, terpaksa kita nggak putus. Pernah terjadi,” beber Mundiharno.

    Di sisi lain, rumah sakit yang tidak diputus karena alasan akses, justru masih melakukan fraud, meski sudah diberi peringatan.

    “Makanya kalau hanya peringatan susah. Harus putus kerja sama supaya ada deterrent effect,” ujarnya.

    Selain pemutusan kerja sama, BPJS Kesehatan juga memberi sanksi berupa denda administratif maksimal Rp250 juta, di luar kewajiban mengembalikan kerugian negara.

    Namun angka tersebut dianggap tidak proporsional.

    “Kalau fraud-nya Rp15 miliar, ya Rp15 miliarnya harus kembali. Tapi dendanya cuma Rp250 juta. Itu terlalu kecil,” kata Mundiharno.

    BPJS Kesehatan berencana mengusulkan revisi nilai denda agar efek jera lebih terasa. Bila berkaca pada China misalnya, denda bahkan diberikan lima kali lipat dari total kerugian akibat fraud.

    Mundiharno menegaskan fraud bukan sekadar persoalan administrasi atau kerugian keuangan. Pada titik tertentu, praktik curang di fasilitas kesehatan jelas membahayakan pasien.

    “Bahaya fraud itu mengancam keselamatan pasien. Ada kasus tindakan medis dilakukan berulang-ulang padahal belum indikasi, hanya untuk memperbesar klaim,” jelasnya.

    Ia mencontohkan kasus tindakan operasi mata berulang yang dilakukan meski kondisi pasien belum siap, sehingga meningkatkan risiko komplikasi.

    Modus-modus Kecurangan

    BPJS Kesehatan mengidentifikasi sejumlah pola fraud yang kerap terjadi di lapangan, seperti:

    Phantom claim: klaim atas tindakan yang tidak dilakukan, tagihan fiktif.Manipulasi dokumen medik.Tindakan medis yang tidak sesuai indikasi untuk meningkatkan nilai klaim.

    Salah satu temuan ekstrem adalah klaim kraniotomi hingga lebih dari 100 kasus dalam satu bulan oleh sebuah rumah sakit, yang belakangan terbukti tidak pernah dilakukan.

    Kecurangan yang selama ini ditemukan diyakininya hanya sebagian kecil dari gambaran fenomena ‘gunung es’, alias kasus jauh lebih banyak daari yang terlaporkan.

    “Ancaman terbesar JKN ke depan salah satunya fraud. Kalau ini tidak dikawal, finansial terganggu, reputasi terganggu. Dan yang paling dirugikan adalah peserta,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Pemprov DKI Raih Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi

    Pemprov DKI Raih Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih peringkat pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian ini merupakan bukti nyata kerja tim yang solid, kolaborasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta komitmen kuat pimpinan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

    Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak, kepada Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (9/12).

    Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya optimistis, karena Jakarta harus bebas korupsi,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (11/12).

    Wagub Rano menambahkan, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang konsisten menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, telah menjadi role model bagi seluruh jajaran. “Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” tegasnya.

    Selain kolaborasi solid antar-SKPD, peran aktif Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan dan penguatan integritas juga menjadi katalis utama dalam pencapaian ini.

    Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan bahwa Inspektorat terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.

    “Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi,” ujarnya.

  • Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman Yogyakarta 11 Desember 2025

    Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman Yogyakarta 11 Desember 2025

    Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pendataan ibu hamil dengan Hari Perkiraan Lahir (HPL) yang bertepatan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal meski sebagian tenaga kesehatan (nakes) menjalani cuti dan bertugas di posko siaga.
    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Gunungkidul, Dyah Mayun Hartanti, mengatakan bahwa pendataan dilakukan secara rutin oleh puskesmas, khususnya untuk ibu hamil dengan HPL tujuh hari sebelum sampai tujuh hari setelah libur Nataru, yakni periode 25 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
    “Jadi program rutin puskesmas memiliki bidan, sudah punya data pasien ataupun masyarakat hamil. Di situ sudah ada catatannya HPL-nya kapan. Nah di situ kita data, kita perhatikan, kita antisipasi jika persalinannya di hari tersebut (hari libur),” kata Dyah ditemui di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kamis (11/12/2025).
    Menurut Dyah, saat libur hari besar keagamaan banyak nakes yang mengambil cuti atau bertugas piket.
    Meski begitu, pihaknya memastikan tenaga kesehatan yang tersedia akan dimaksimalkan untuk membantu masyarakat.
    “Harapannya dengan pelayanan maksimal bisa membantu ibu dan anaknya sehat. Kehamilan menjadi konsen yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
    Saat momentum
    libur Natal dan Tahun Baru
    , petugas kesehatan dari Dinkes akan bersiaga di puskesmas, posko, hingga rumah sakit, dengan RSUD Wonosari sebagai rumah sakit rujukan.
    Dyah menambahkan, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan laporan kondisi wilayahnya kepada Dinas Kesehatan, terutama jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kasus darurat lainnya agar bisa segera ditangani.
    Puskesmas yang berada di kawasan destinasi wisata juga diinstruksikan tetap memberikan layanan reguler sekaligus melakukan pemantauan di lokasi wisata yang ramai pengunjung.
    “Untuk yang bertugas di posko bersama dari petugas kesehatan puskesmas di wilayah tersebut ataupun petugas dari wilayah lain yang diperbantukan,” kata Dyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunungkidul Pasang Stiker Keluarga Miskin, Jika Dicabut Bansos Dicoret Regional 11 Desember 2025

    Gunungkidul Pasang Stiker Keluarga Miskin, Jika Dicabut Bansos Dicoret Regional 11 Desember 2025

    Gunungkidul Pasang Stiker Keluarga Miskin, Jika Dicabut Bansos Dicoret
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai memasang stiker keluarga miskin prasejahtera pada rumah-rumah penerima bantuan sosial (bansos).
    Kebijakan ini bertujuan memberikan identitas yang jelas bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran.
    Pemerintah menegaskan bahwa penerima yang melepas stiker dianggap mengundurkan diri dari program bantuan.
    “
    Pemasangan stiker
    adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa KPM penerima bantuan tepat sasaran, meningkatkan kejelasan informasi publik,” kata Plt Kepala Dinas Sosial P3A
    Gunungkidul
    , Markus Tri Munarja, saat dihubungi wartawan, Kamis (11/12/2025).
    Pemasangan perdana dilakukan di salah satu rumah warga penerima bantuan di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk.
    Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2025 tentang pemasangan stiker
    keluarga miskin
    prasejahtera penerima bansos.
    Kegiatan berlangsung serentak di seluruh kapanewon melibatkan Bupati, Forkopimda, Panewu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, lurah, SDM MPKH, dukuh, RT, dan RW. Pemantauan dan pengawasan dilakukan bersama sebagai bentuk kolaborasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
    “Untuk tahap pertama… sasaran yang ditetapkan adalah 65 KPM per kelurahan, atau sekitar 9.360 KPM di seluruh Kabupaten Gunungkidul,” ucap Markus.
    Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan, pemasangan stiker bertujuan memastikan data penerima bantuan benar dan transparan.
    “Banyaknya keluhan warga yang merasa miskin tetapi tidak menerima bantuan, sehingga perlu dipastikan bantuan tepat sasaran dan warga mengetahui status penerima bantuan mereka,” ucap Endah.
    Endah menambahkan, ukuran kemiskinan tidak ditentukan oleh kepemilikan kendaraan atau rumah yang diperoleh melalui kredit. Ia juga memperingatkan agar penerima tidak melepas atau memindahkan stiker.
    “Jika ditempel kemudian dilepas karena merasa malu maka dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri,” katanya.
    Bupati turut mengingatkan bahwa sebagian penerima tercatat menyalahgunakan bantuan untuk judi online, dan meminta masyarakat menghentikan praktik tersebut.
    “Gunungkidul bagian yang paling besar bahwa penerima
    bantuan sosial
    itu paling banyak digunakan untuk judi online,” kata Endah.
    Ia berharap semangat gotong-royong dan kerja kolektif dapat semakin memperkuat upaya daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan fondasi utama dalam mendorong daya saing industri nasional, serta memastikan Indonesia mampu bersaing dalam rantai pasok global.

    “Pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai pilar strategis dalam mewujudkan industrialisasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis inovasi. Kampus vokasi harus melahirkan talenta yang kompeten, siap kerja, dan mampu mengembangkan nilai tambah industri,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Agus menekankan, penguatan ekosistem vokasi menjadi semakin penting di tengah dinamika global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri terhadap SDM yang memiliki skill spesifik.

    “Pendidikan vokasi tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga motor penggerak inovasi, kewirausahaan, dan keberlanjutan industri nasional,” tambahnya.

    Saat melakukan kunjungan kerja di Politeknik ATK Yogyakarta, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menegaskan, Politeknik ATK Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya institusi pendidikan teknologi kulit dan alas kaki di Asia Tenggara, dan harus mampu menjadi pusat keunggulan serta rujukan industri regional.

    “Politeknik ATK Yogyakarta harus menjadi center of excellence, dan juga menjadi rujukan industri dalam proses penyamakan kulit, desain alas kaki dan produk kulit, hingga desain produk turunan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, pentingnya kurikulum berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah ekonomi. Ia menyebut lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi mampu menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi.

    “Kulit mentah bisa murah, tetapi ketika diproses menjadi produk berkualitas, nilainya bisa miliaran rupiah. Ini soal kemampuan menciptakan nilai tambah,” tegas Doddy.

    Adopsi Teknologi

    Doddy menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi, termasuk AI dan digitalisasi, dalam proses pembelajaran dan riset terapan. “Vokasi itu backbone industri. Lulusannya harus berkualitas dan dirasakan industri. Kita harus terus belajar, memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk meningkatkan keunggulan nasional,” imbuhnya.

    Menurut Doddy, BPSDMI fokus untuk mengembangkan SDM industri kompeten melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan. Saat ini, BPSDMI mengelola 11 politeknik, 2 akademi komunitas, 7 balai diklat industri, dan 9 SMK di berbagai wilayah.

    Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Sonny Taufan menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul di tingkat global pada tahun 2030, khususnya untuk sektor kulit, produk kulit, alas kaki, karet, dan plastik.

    Oleh karena itu, pengembangan kurikulum, fasilitas, dan model pembelajaran di Politeknik ATK Yogyakarta, dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan industri.

    “Kami fokus mencetak tenaga ahli yang siap kerja, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi motor penggerak industri hilir. Arah pembangunan pendidikan vokasi kami sejalan dengan kebijakan Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Sonny.

    Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta menerapkan model pendidikan dual sistem, yakni empat semester pembelajaran di kampus dan dua semester di industri melalui skema MBKM, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung pada proses produksi dan teknologi terkini.

    “Industri menginginkan tenaga kerja yang siap operasional dan memiliki mindset teknologis. Skema ini menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Sonny.

    Peningkatan Mutu

    Penguatan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta didukung berbagai fasilitas berstandar industri, termasuk laboratorium kimia, mikrobiologi, polimer, pengujian fisis, desain, pengolahan limbah, serta showcase Industri 4.0.

    Politeknik ATK Yogyakarta juga mengembangkan Satelit PIDI 4.0, termasuk pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pemeriksaan kualitas kulit bagi mahasiswa dan pelaku IKM.

    “Transformasi digital tidak bisa ditunda. Kami membawa teknologi 4.0 langsung ke bengkel kerja, agar mahasiswa dan IKM memiliki kemampuan praktik terkini,” jelas Sonny.

    Selain itu, penguatan kewirausahaan dilakukan melalui teaching factory serta inkubasi bisnis industri, yang telah melahirkan berbagai startup di sektor sepatu, kulit, dan material plastik daur ulang.

    Hingga akhir November 2025, serapan lulusan Politeknik ATK Yogyakarta mencapai 80,92%, menunjukkan kepercayaan industri terhadap kualitas talenta vokasi.

    “Tingginya serapan lulusan menunjukkan bahwa industri percaya pada kualitas kurikulum vokasi kami,” ujar Sonny.

    Jumlah mahasiswa baru juga meningkat signifikan dari 149 pada 2024 menjadi 265 di 2025, termasuk 40 mahasiwa baru dari kelas industri berbasis beasiswa. Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta aktif menjalin kerja sama internasional dengan industri dan perguruan tinggi, termasuk program magang ke Tiongkok serta kelas industri dengan pemerintah daerah dan asosiasi sektor industri.

    Dalam bidang riset, Politeknik ATK menjalankan penelitian terapan di bidang penyamakan ramah lingkungan dan material sole berkelanjutan. “Riset kami diarahkan untuk mendukung industri yang hijau, efisien, dan berorientasi masa depan,” tambah Sonny.

    Halaman 2 dari 3

    (ily/ara)

  • Sri Sultan Minta Rekayasa Lalu Lintas di Yogyakarta Hadapi Nataru

    Sri Sultan Minta Rekayasa Lalu Lintas di Yogyakarta Hadapi Nataru

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya rekayasa lalu lintas baru untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diprediksi meningkat tajam. Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan rekayasa lalin yang diterapkan belum berdampak signifikan, terutama di jalur menuju Kota Yogyakarta.

    Harapan itu disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Menghadapi Libur Nataru 2025–2026 di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2025). Ia menekankan pentingnya kenyamanan wisatawan dan warga lokal selama periode libur panjang.

    “Pengalaman dari yang terakhir, dengan kunjungan yang demikian padat, mohon untuk dipertimbangkan bagaimana agar bisa memecah konsentrasi lalu lintas kendaraan. Ini juga perlu agar bagi yang hanya ingin sekadar lewat Jogja, tidak perlu masuk kota atau jalur yang menuju kota,” ujar Sri Sultan.

    Menurutnya, jalur alternatif perlu diperluas. Ringroad tidak lagi cukup menampung arus kendaraan yang hanya melintas tanpa keperluan masuk kota.

    “Ringroad itu sudah terlalu dekat dengan kota. Jadi mungkin untuk yang dari arah timur, jika sekadar lewat, bisa dialihkan dengan belok kiri di Prambanan, lewat jalan yang menuju Piyungan. Dan kalau ingin menuju ke utara, bisa dicarikan jalur belok kanan menuju Tempel, lalu ke arah Magelang,” katanya.

    Selain pengaturan jalur, Sri Sultan juga meminta penambahan dan perbaikan penunjuk arah agar lebih jelas bagi pengendara. Ia turut mengimbau peran aktif Jaga Warga dalam menjaga kondusivitas di masa liburan.

    Sementara itu Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyampaikan bahwa Polri menggelar Operasi Kepolisian Terpusat Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini bertujuan memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama Nataru.

    “Untuk wilayah DIY, potensi kerawanan kamtibmas di masa libur Natal dan Tahun Baru meliputi kerawanan kriminalitas, ekonomi, dan kerawanan bencana alam. Kerawanan kriminalitas dipicu peningkatan aktivitas masyarakat, sedangkan kerawanan ekonomi berkaitan dengan potensi kelangkaan BBM dan kenaikan harga bahan pokok,” jelas Anggoro.

    Ia juga menyoroti potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga aktivitas Gunung Merapi. Sementara untuk sektor lalu lintas, potensi kemacetan, kecelakaan, serta lonjakan kunjungan di objek wisata dan simpul transportasi menjadi perhatian.

    Dalam Operasi Lilin Progo 2025, Polda DIY menyiapkan 21 pos, terdiri atas 19 pos pengamanan,  satupos pelayanan, dan satu pos terpadu, termasuk pos pengamanan perairan dan udara di kawasan pantai selatan.

    Kekuatan personel mencapai 1.968 orang, ditambah sekitar 700 personel gabungan dari TNI, Dishub, Satpol PP, PMI, Damkar, Pramuka, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meraih penghargaan peringkat 1 nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

    Penghargaan tersebut diberikan pada 9 Desember 2025 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

    Atas capaian tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya milik jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

    “Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit III yang dipimpin oleh AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, atas diraihnya penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI. Ini bukan hanya kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk kami di Kabupaten Sidoarjo,” ujar H. Achmad Muzayin Syafrial melalui rilis tertulisnya Rabu (10/12/2025).

    Di bawah kepemimpinan AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana pada Kasubdit III, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menunjukkan prestasi menonjol, salah satunya dengan menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bojonegoro ke tahap yang lebih tinggi dalam proses penyidikan.

    Langkah tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan kerugian keuangan negara dan mengawal upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan akuntabel.

    H. Achmad Muzayin Syafrial menambahkan, penghargaan dari KPK RI ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme.

    “Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kejujuran. Prestasi ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kita mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Kami di legislatif tentu mendukung penuh penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel,” tegasnya.

    Ia juga berharap sinergi antara lembaga penegak hukum dan para pemangku kebijakan di daerah dapat terus diperkuat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara optimal.

    Penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI yang diterima Ditreskrimsus Polda Jatim pada momentum HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan institusi lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. (isa/ted)

  • BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

    BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.

    Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

    “Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis. Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

    Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

    “Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

    “Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional,” ujarnya.

    BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja. Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi. Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.