Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    loading…

    Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) usai kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. FOTO/GUNANTO FARHAN

    JAKARTA – Mantan PresidenJoko Widodo ( Jokowi ) melakukan kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. Jokowi tiba di kompleks Keraton sekitar pukul 09.00 WIB, dengan iring-iringan mobil yang langsung menuju Keraton Kilen, kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X , Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kraton Yogyakarta.

    Pertemuan antara Jokowi dan Sultan HB X berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi meninggalkan Keraton Yogyakarta tanpa memberikan keterangan kepada media. Namun, ia sempat membuka kaca mobil untuk menyapa awak media yang berada di lokasi.

    Sultan HB X enggan berkomentar mengenai kunjungan Jokowi ke Keraton Yogyakarta. Menurutnya, kunjungan Jokowi merupakan kunjungan pribadi.

    “Ya nggak bisa toh, wong itu pribadi kok. Saya nggak mau komentar apa-apa, cuma silaturahmi,” kata Sultan.

    “Pembahasan politik?” tanya wartawan.

    “Ndak,” kata Sultan sambil berlalu masuk ke Kantornya.

    Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Jokowi ke Kraton Yogyakarta setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    (abd)

  • Pakar nilai Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi 

    Pakar nilai Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi 

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi memandang bahwa Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi.

    Prof. Ulung menjelaskan bahwa PP Keprotokolan perlu direvisi karena mengatur orang yang paling dihormati atau pejabat dengan jabatan tertinggi harus datang paling akhir dan pulang lebih dahulu.

    “Ketentuan ini sering menyebabkan keterlambatan dimulainya acara karena harus menunggu kehadiran pejabat yang diatur datang terakhir,” kata Prof. Ulung saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa PP Keprotokolan yang dimaksud adalah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

    Adapun ketentuan tersebut diatur dalam penjelasan PP Nomor 39 Tahun 2018 pada Bab I tentang Umum di halaman kelima, yang berbunyi: “Pada kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.”

    Menurut Prof. Ulung, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, terutama dalam konteks pelayanan publik.

    “Sebagai pemimpin, pejabat negara seharusnya memberikan contoh disiplin waktu. Datang paling akhir bukanlah representasi nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab,” ujarnya.

    Selain itu, dia berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap jalannya agenda pemerintahan yang membutuhkan koordinasi tepat waktu.

    “Sehingga revisi perlu dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan pengaturan waktu berdasarkan kebutuhan acara, bukan sekadar mengikuti protokol yang kaku,” jelasnya.

    Sebelumnya, pengguna media sosial X @iam__stanis mencuit ketentuan keprotokolan dalam PP perlu direvisi usai muncul video viral tentang patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk mobil hitam berpelat nomor RI 36.

    Selain itu, pengguna media sosial X @pak_irv sempat mencuit soal kemungkinan alasan pejabat sering membuat acara telat. Cuitan tersebut hingga Rabu pukul 10.12 WIB telah mendapatkan disukai 13 ribu pengguna, dan ditayangkan sebanyak 1,5 juta kali.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Next ANTARA: Sukses di Nataru, masyarakat rekomendasikan KAI transportasi utama

    Survei Next ANTARA: Sukses di Nataru, masyarakat rekomendasikan KAI transportasi utama

    PT KAI membuktikan kereta api berhasil menjadi penyedia opsi transportasi publik yang tidak hanya nyaman dan aman, tapi juga terjangkau dan ramah lingkungan.

    Jakarta (ANTARA) – Perum LKBN ANTARA melalui unit bisnis NEXT merilis laporan survei kepuasan pelanggan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selama momen libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Dilaksanakan dari tanggal 4-11 Januari 2025, survei ini merupakan kelanjutan dari survei Pra Nataru yang telah diselenggarakan pada tanggal 11-17 November 2024.

    Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi (TI) Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta mengatakan, survei tahap dua ini kian menasbihkan kereta api (KA) sebagai moda transportasi pilihan utama masyarakat Indonesia di momen natal-tahun baru.

    “Melalui survei ini, PT KAI membuktikan kereta api berhasil menjadi penyedia opsi transportasi publik yang tidak hanya nyaman dan aman, tapi juga terjangkau dan ramah lingkungan,” ujar Jaka dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Survei yang dilaksanakan pada 4-11 Januari 2025 ini, merupakan kelanjutan dari survei pra natal-tahun baru yang telah diselenggarakan pada 11-17 November 2024.

    Survei tahap II ini masih mengulas tiga kategori, yakni Layanan dan Fasilitas di Stasiun, Layanan dan Fasilitas di Kereta, dan Pembelian Tiket.

    Selain itu, survei pun dilaksanakan di 10 stasiun yang sama dengan survei pra natal-tahun baru, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen (Jakarta), Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta), Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong (Bandung), Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol (Semarang), dan Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Gubeng (Surabaya).

    Pada kategori Layanan dan Fasilitas di Stasiun, lebih dari 85 persen responden menilai kebersihan di ruang tunggu dan toilet stasiun baik.

    Selanjutnya, lebih dari 90 persen responden mengaku petugas operasional di stasiun sangat tanggap membantu para calon penumpang.

    Lebih lanjut, Jaka mengatakan, temuan yang cukup menarik adalah adanya sedikit kenaikan pada jumlah responden yang menggunakan boarding face recognition, yakni sebesar 42 persen dibandingkan survei pra natal-tahun baru sebesar 40 persen.

    “Ini (teknologi face recognition) tak diragukan lagi menjadi faktor yang membuat traffic boarding penumpang jadi lancar, tidak ada hambatan,” ujarnya pula.

    Survei ini juga menemukan, KA kelas ekonomi masih menjadi pilihan favorit masyarakat selama masa natal-tahun baru. Adapun persentasenya meliputi kelas ekonomi (63,7 persen), kelas eksekutif (32,2 persen), kelas bisnis (2,6 persen), dan sisanya merupakan kelas compartment, kelas luxury, dan kelas panoramic.

    Dari sisi kebersihan di kereta api, hampir 90 persen responden menyebut bahwa ruangan/gerbong bersih dan hampir 75 persen responden mengaku toilet di dalam kereta cukup bersih.

    “Fasilitas toilet di dalam kereta dari sisi kebersihan cukup baik, namun perlu ditingkatkan,” kata Jaka lagi.

    Lebih dari 80 persen responden menggunakan online ticketing untuk membeli tiket KAI dalam masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025 ini.

    Salah satu temuan utama survei ini mengungkapkan bahwa sebagian besar responden (95 persen) mengaku puas terhadap pelayanan KAI selama masa Natal-Tahun Baru 2024/2025. Sementara itu, lebih dari 90 persen menyatakan KAI memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Retret kepala daerah bermanfaat, tapi perlu antisipasi problem

    Pakar: Retret kepala daerah bermanfaat, tapi perlu antisipasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo mengatakan bahwa rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat bermanfaat, tetapi perlu mengantisipasi sejumlah problem.

    Prof. Eko menjelaskan bahwa sejumlah manfaatnya adalah terbangunnya kesepahaman maupun kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Kedua, kepala daerah yang ada di Indonesia bisa ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam hal kebijakan dan kemampuan manajerialnya,” kata Prof. Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Kemudian, dia mengatakan bahwa manfaat lainnya adalah terciptanya kesepahaman mengenai pemberantasan antikorupsi, dan penegakan hukum.

    Namun, kata dia, problem pelaksanaannya adalah terdapat potensi perbedaan kapasitas masing-masing kepala daerah terpilih, hingga anggaran.

    “Ketika ini dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan dikumpulkan di satu tempat, maka akan membuat anggaran negara kita yang terbatas menjadi masalah,” jelasnya.

    Problem lainnya, kata dia, adalah perbedaan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa kampanye dengan pemerintah pusat.

    “Kalau tidak dilaksanakan, maka akan menjadi problematika karena mereka akan dianggap melakukan kebohongan publik dan mengecewakan pemilih mereka sebab visi maupun misi yang ada tidak dijalankan, dan malah menjalankan visi maupun misi pemerintah pusat semata,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa sejumlah solusi yang dapat dilakukan pemerintah pusat sebagai penyelenggara retret adalah memetakan kapasitas, dan visi maupun visi dari para kepala daerah terpilih.

    “Sehingga kemudian akan bisa dibagi beberapa klaster pada pelaksanaan retret yang akan fokus untuk menyesuaikan antara visi pemerintah pusat dan kepala daerah yang sejalan atau sinergi,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa memastikan tema dan pemateri setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau visi dan misi para kepala daerah terpilih juga diperlukan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kegiatan yang interaktif dan partisipatif, tetapi tetap mampu meminimalkan anggaran pelaksanaan retret dapat dilakukan dengan menyelenggarakan retret yang mengelompokkan kepala daerah terpilih berdasarkan kewilayahannya.

    “Dengan cara ini diharapkan retret akan bisa optimal, visi dan misi pemerintah pusat bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, dan kepala daerah terpilih tidak meninggalkan visi serta kebutuhan dari konstituen yang telah mereka janjikan selama kampanye,” ujarnya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Adapun Presiden Prabowo sempat mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya yaitu Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi memandang bahwa patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurut Prof. Ulung, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Prof. Ulung saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons video viral patwal mobil hitam berpelat nomor RI 36 milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Selain itu, kata dia, peninjauan pemberian patwal perlu dilakukan karena melibatkan sumber daya yang tidak sedikit, termasuk personel kepolisian.

    Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial X yang diunggah oleh akun @rieribet yang menggambarkan seorang petugas patwal yang menunjuk-menunjuk seorang sopir taksi.

    Dalam video tersebut, seorang petugas patwal yang mengawal mobil dengan pelat nomor RI 36 membuka jalan di tengah kondisi lalu lintas yang sedang padat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Sebuah taksi lalu berhenti lantaran ada truk yang berhenti di depannya. Ketika hendak pindah jalur, taksi itu tertahan karena ada mobil di jalur yang ingin ditempati.

    Akibatnya, taksi tersebut menghalangi petugas patwal yang sedang berusaha membuka jalan. Karena terhalang, petugas itu menunjuk-menunjuk sopir taksi tersebut.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Terus Menyala meski Pensiun, Kini Diterima Sultan dalam Pertemuan Terbatas

    Jokowi Terus Menyala meski Pensiun, Kini Diterima Sultan dalam Pertemuan Terbatas

    Jakarta: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa perannya tetap menyala meski telah pensiun dari jabatan pada 20 Oktober 2024. Mantan orang nomor satu di Indonesia ini terus aktif tampil di publik, menerima tamu di Solo, Jawa Tengah, melakukan kunjungan ke berbagai daerah, hingga bolak-balik ke Jakarta untuk berbagai keperluan.

    Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Keraton Kilen Yogyakarta dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil jenis Alphard berpelat nomor B 1568 AZC.

    Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Substansi Humas Kominfo DIY, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu, 15 Januari 2025

    Namun, Ditya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Jokowi dan Sultan HB X.

    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” tambahnya.

    Baca juga: OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jokowi Tetap Aktif Pascapensiun
    Sejak meninggalkan Istana, Jokowi tidak serta-merta hilang dari sorotan. Di Solo, tempatnya kini berdomisili, Jokowi hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai kalangan, baik tokoh politik, pejabat daerah, hingga pengusaha. Tidak hanya itu, ia juga sering berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan penting atau acara kenegaraan tertentu.

    Kegiatan Jokowi di masa pensiun juga kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah kunjungannya ke sejumlah daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh lokal. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi kunjungannya kali ini, dengan agenda pertemuan bersama Sri Sultan HB X di Keraton Kilen.

    Meski telah lengser, Jokowi tetap dianggap sebagai sosok sentral yang dihormati oleh banyak pihak. Kiprahnya dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi.

    Belum diketahui detail isi pertemuan dengan Sultan HB X, namun langkah Jokowi untuk tetap aktif dalam percaturan sosial dan politik nasional mengisyaratkan bahwa semangatnya “terus menyala” meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Jakarta: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa perannya tetap menyala meski telah pensiun dari jabatan pada 20 Oktober 2024. Mantan orang nomor satu di Indonesia ini terus aktif tampil di publik, menerima tamu di Solo, Jawa Tengah, melakukan kunjungan ke berbagai daerah, hingga bolak-balik ke Jakarta untuk berbagai keperluan.
     
    Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Keraton Kilen Yogyakarta dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil jenis Alphard berpelat nomor B 1568 AZC.
     
    Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Substansi Humas Kominfo DIY, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu, 15 Januari 2025
     
    Namun, Ditya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Jokowi dan Sultan HB X.
     
    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” tambahnya.
     
    Baca juga: OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jokowi Tetap Aktif Pascapensiun

    Sejak meninggalkan Istana, Jokowi tidak serta-merta hilang dari sorotan. Di Solo, tempatnya kini berdomisili, Jokowi hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai kalangan, baik tokoh politik, pejabat daerah, hingga pengusaha. Tidak hanya itu, ia juga sering berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan penting atau acara kenegaraan tertentu.
     
    Kegiatan Jokowi di masa pensiun juga kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah kunjungannya ke sejumlah daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh lokal. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi kunjungannya kali ini, dengan agenda pertemuan bersama Sri Sultan HB X di Keraton Kilen.
     
    Meski telah lengser, Jokowi tetap dianggap sebagai sosok sentral yang dihormati oleh banyak pihak. Kiprahnya dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi.
     
    Belum diketahui detail isi pertemuan dengan Sultan HB X, namun langkah Jokowi untuk tetap aktif dalam percaturan sosial dan politik nasional mengisyaratkan bahwa semangatnya “terus menyala” meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Sultan HB X pastikan pertemuan dengan Jokowi tak bahas politik

    Sultan HB X pastikan pertemuan dengan Jokowi tak bahas politik

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Keraton Kilen, Yogyakarta, Rabu pagi, tidak membahas isu politik.

    “Enggak (bahas politik). pribadi saja,” ujar Sultan HB X kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup bersama Jokowi selama sekitar 1,5 jam di kediamannya itu.

    Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke kediamannya hanya untuk bersilaturahmi dan bersifat pribadi.

    Saat ditanya awak media mengenai isi pembicaraan bersama Jokowi, Sultan enggan mengungkapkan.

    “Ya enggak bisa (diungkap) dong. Wong itu pribadi kok. Ya, saya enggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi saja,” ujar Sultan.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Keraton Kilen pada Rabu (15/1) sekitar pukul 08.51 WIB dengan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.23 WIB.

    Saat meninggalkan kompleks Keraton Kilen, Jokowi tampak tersenyum ke arah awak media dari dalam mobil.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI tutup 309 perlintasan sebidang selama 2024 demi keselamatan

    KAI tutup 309 perlintasan sebidang selama 2024 demi keselamatan

    Selama tahun 2024, KAI mencatat 337 kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menutup sebanyak 309 perlintasan sebidang demi mencegah kecelakaan di jalur kereta api dan meningkatkan keselamatan.

    “Sepanjang Januari hingga Desember 2024, KAI telah berhasil menutup 309 perlintasan sebidang,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa KAI terus berupaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menutup sejumlah perlintasan sebidang secara proaktif.

    Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, yang menyatakan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

    Anne mengatakan, KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kondisi tidak aman berlalu lintas.

    “Selama tahun 2024, KAI mencatat 337 kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan, dengan total 334 korban. Dari jumlah tersebut, 129 orang mengalami luka ringan, 82 orang luka berat, dan 123 orang meninggal dunia,” ujar Anne.

    Dia merinci data korban akibat kondisi tidak aman dalam berlalu lintas di perlintasan per wilayah Daop/Divre pertama di Daop 1 Jakarta sebanyak 10 meninggal, tujuh luka berat, 22 luka ringan.

    Daop 2 Bandung terdapat delapan kasus meninggal, empat luka berat, satu luka ringan; Daop 3 Cirebon terdapat 11 meninggal, empat luka berat, satu luka ringan; Daop 4 Semarang tercatat 14 meninggal, lima luka berat, 15 luka ringan; Daop 5 Purwokerto tercatat lima meninggal, dan tiga luka ringan.

    Selanjutnya, Daop 6 Yogyakarta tercatat enam meninggal, tiga luka berat, satu luka ringan; Daop 7 Madiun tercatat tujuh meninggal, dua luka berat, enam luka ringan; Daop 8 Surabaya 13 meninggal, lima luka berat, 14 luka ringan.

    Berikutnya, Divre I Medan: 23 meninggal, 18 luka berat, 23 luka ringan; Divre II Sumatera Barat satu meninggal, tujuh luka berat, delapan luka ringan; Divre III Palembang sembilan meninggal, dua luka berat, 13 luka ringan; dan Divre IV Tanjungkarang lima meninggal, 18 luka berat, dan tujuh luka ringan.

    Anne menambahkan, sebelum pelaksanaan penutupan tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya.

    Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada UU No:23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU No: 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6.

    Keberadaan perlintasan sebidang di sebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kondisi tidak aman bagi masyarakat.

    “Berdasarkan data dari Januari hingga Agustus 2024 saja sudah tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan perlintasan. Pada tahun 2023 telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022,” jelas Anne.

    Upaya lain yang dilakukan KAI untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang sejak 2020 hingga 2024 meliputi sosialisasi keselamatan dengan melibatkan dinas perhubungan, railfans, dan masyarakat, pemasangan 1.553 spanduk peringatan di lokasi rawan, serta penertiban 646 bangunan liar di sekitar jalur KA.

    Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang.

    Pada saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 1.883 (50,98 persen) dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 1.810 (49,01 persen).

    KAI mengimbau masyarakat agar selalu meningkat disiplin berlalu lintas terutama ketika berada di perlintasan sebidang. Alat utama keselamatan di perlintasan tersebut adalah rambu – rambu lalu lintas.

    “Keberadaan palang pintu dan penjaga pintu hanyalah alat bantu keamanan semata. Jadi solusi utama untuk terhindar dari kecelakaan lalulintas di perlintasan adalah disiplin berlalu lintas,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringati Bulan K3, KAI Daop 6 komitmen keselamatan perjalanan KA

    Peringati Bulan K3, KAI Daop 6 komitmen keselamatan perjalanan KA

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Peringati Bulan K3, KAI Daop 6 komitmen keselamatan perjalanan KA
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menegaskan komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui Peringatan bulan K3 Nasional setiap tanggal 12 Januari – 12 Februari.  

    Bulan K3 Nasional tahun 2025 dengan tema “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) Untuk Meningkatkan Produktivitas di KAI Group” ini menjadi momentum Daop 6 untuk menguatkan awarness baik pekerja maupun manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

    “Tahun 2024 telah kita lalui dengan sejumlah pencapaian yang membanggakan, salah satunya adalah KAI berhasil meraih peningkatan Budaya Keselamatan Proaktif. Kami telah mengalami peningkatan skor kematangan budaya keselamatan dari tingkat patuh menjadi proaktif,” kata Kepala Daerah Operasi 6 Yogyakarta Bambang Respationo dalam apel peringatan Bulan K3 Nasional di Halaman BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta, Senin (13/1).

    Ia menjelaskan bahwa tahun 2024 Daop 6 Yogyakarta dapat menjaga keselamatan dengan baik sehingga tidak ada kejadian kecelakaan KA. Namun ia menegaskan kepada jajaran Daop 6 untuk tidak lengah dan berpuas diri karena untuk menuju keselamatan yang optimal diperlukan kesadaran dan kepatuhan akan budaya keselamatan proaktif yang berkelanjutan oleh seluruh Insan KAI.

    Ia menatakan bahwa pencapaian ini harus menjadi penyemangat agar insan Daop 6 lebih proaktif dalam membangun budaya keselamatan dan menjadikan keselamatan menjadi yang utama. 

    “Fokus kita di tahun 2025 ini adalah terus membangun budaya keselamatan proaktif yang berkelanjutan. Komitmen ini perlu dibangun oleh seluruh insan KAI baik dari level pimpinan sampai ke seluruh jajaran pada semua aspek karena keselamatan adalah DNA dan pondasi bagi seluruh Insan KAI dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat,” seru Bambang.

    Bambang mengatakan bahwa dari sisi internal, Daop 6 Yogyakarta akan terus berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk membantu menjaga perjalanan KA dengan cara mematuhi aturan-aturan lalu lintas di perlintasan sebidang KA dan tidak beraktivitas apapun di jalur KA.

    “Kami berharap upaya baik dari internal dan eksternal KAI tersebut dapat selalu menjaga perjalanan KA agar senantiasa lancar, selamat, tepat waktu, dan nyaman,” tutup Bambang Respationo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (14/1). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jokowi Temui Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton, Bahas Apa ? – Page 3

    Jokowi Temui Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton, Bahas Apa ? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu, 15/1/2025).

    Pantauan di lokasi, Jokowi tiba di lokasi pada pukul 08.51 WIB menggunakan mobil hitam berpelat nomor B 1568 AZC. Sejumlah aparat keamanan terlihat berjaga di pintu gerbang kompleks kediaman Sultan HB X tersebut.

    Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji membenarkan pertemuan terbatas Jokowi dan Sultan HB X tersebut.

    “Bertemu dengan Bapak Gubernur DIY di Keraton Kilen. Pertemuan terbatas,” kata Ditya, seperti dilansir dari Antara.

     

    antan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengomentari laporan dan desakan Nurani 98 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan dan keluarganya.

    Hingga saat ini, dia mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Kami tidak diinfo membahas tentang apa,” ujar Ditya.

    Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sultan HB X masih berlangsung secara tertutup.