Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik Yogyakarta 23 Januari 2025

    Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik Yogyakarta 23 Januari 2025

    Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com –
    Wanita lanjut usia berinisial S (75) ditemukan tewas
    tersengat listrik
    di rumahnya yang terletak di padukuhan VI, kalurahan Cerme, kapanewon Panjatan, Kabupaten
    Kulon Progo
    , Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (23/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.
    Kematian S diduga terjadi akibat luka bakar yang ditemukan pada ibu jari tangan kanannya.
    Menurut Iptu Sarjoko, Kasi Humas Polres Kulon Progo, hasil pemeriksaan medis dari RSUD Wates mengonfirmasi adanya jejak luka bakar pada diri korban.
    “Ibu jari tangan kanan korban terdapat luka bakar akibat sengatan listrik,” ujar Sarjoko.
    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa S berusaha menyalakan mesin pompa air dekat tempat cuci.
    Saat itu, S mencolokkan steker kabel dari mesin ke setop kontak, diduga dalam kondisi tangan basah.
    Akibatnya, S seketika jatuh dan sempat berteriak meminta tolong kepada anggota keluarganya.
    Namun, ketika keluarga tiba, S sudah dalam keadaan lemas.
    “S langsung dibawa ke RSUD Wates menggunakan mobil tetangga. Sesampainya di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia,” tambah Sarjoko.
    Informasi mengenai kematian S segera diteruskan kepada Bhabinkamtibmas desa dan Polsek Panjatan.
    Tim dari unit reserse kriminal Polsek Panjatan dan INAFIS Polres Kulon Progo kemudian mendatangi rumah S untuk memeriksa TKP, mengolah lokasi kejadian, dan meminta keterangan dari beberapa saksi di keluarga.
    Sarjoko juga mengungkapkan bahwa polisi menemukan kabel listrik mesin pompa dalam kondisi terkelupas.
    Hasil pemeriksaan tim medis dari RSUD Wates menunjukkan tidak ada bukti tindak kekerasan atau bunuh diri pada diri S.
    Dengan demikian, polisi menduga bahwa korban tewas akibat tersengat listrik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap volume kendaraan yang melintas di 7 ruas tol fungsional sepanjang 120,4 kilometer (Km) di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Dody menjelaskan, 7 ruas jalan tol yang difungsikan secara gratis itu dilintasi 447.076 kendaraan yang bergerak dari Banda Aceh hingga ke Banyuwangi.

    “Di samping jalan tol operasional terdapat ruas fungsional sementara yang dibuka sepanjang total 120,4 km dengan realisasi volume lalin 447.076 kendaraan yang melintas,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (23/1/2025).

    Perinciannya, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 Km mulai dari 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 21.967 kendaraan. 

    Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 Km periode pelaksanaan 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 40.565 kendaraan.

    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura (10,15 Km) fungsional pada 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 9.983 kendaraan.

    Serta Tol Pekanbaru – Padang Seksi B Padang – Sicincin (36,60 km) pada periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 46.900 kendaraan.

    Untuk ruas Trans Jawa, pemerintah sendiri memfungsionalkan 3 ruas tol yakni Tol Jakarta – Cikampek 2 Selatan, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo dan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

    Akan tetapi, Dody menjelaskan bahwa Tol Japek 2 Selatan tak jadi difungsionalkan sebagaimana diskresi kepolisian yang menilai tak adanya urgensi pengoperasian tol tersebut. 

    “Jalan tol Japek 2 Selatan antara Sukabungah – Sadang atau Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 Km sesuai diskresi tak difungsionalkan karena kapasitas jalan tol eksisting mampu menampung kendaraan,” tambahnya. 

    Adapun, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Segmen Klaten – Prambanan (Klaten – Purwomartani) sepanjang 8,6 Km yang difungsionalkan periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 291.120 kendaraan.

    Terakhir, Jalan Tol Probolingo – Banyuwangi (Gending – Krakasan) sepanjang 12,88 Km yang dioperasikan pada 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 36.541 kendaraan.

  • Menpar kunjungi Desa Wukirsari Bantul peraih Best Tourism Village 2024

    Menpar kunjungi Desa Wukirsari Bantul peraih Best Tourism Village 2024

    Kami sangat bangga karena prestasi ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan sekaligus menjadikan simbol global pariwisata berbasis kearifan lokal.

    Bantul (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menpar Ni Luh Puspa mengunjungi Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satu desa wisata terbaik Indonesia yang meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2024.

    “Kami sangat bangga karena prestasi ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan sekaligus menjadikan simbol global pariwisata berbasis kearifan lokal,” kata Menpar Widiyanti, di Desa Wukirsari Bantul, DIY, Kamis.

    Menpar mengapresiasi atas pencapaian yang diraih Desa Wukirsari yang sebelumnya banyak meraih deretan penghargaan, salah satunya Best Tourism Village UNWTO tahun 2024. Pencapaian ini turut mendorong geliat pariwisata Indonesia di mata dunia.

    Desa Wisata Wukirsari memiliki potensi pariwisata yang besar mulai dari keindahan alam hingga produk ekonomi kreatif dan berfokus pada pengembangan edu-wisata dan eco-wisata.

    Sejak tahun 2007, Desa Wisata Wukirsari mengembangkan potensi yang menonjol di sektor ekonomi kreatif subsektor fesyen, yaitu kerajinan batik tulis melalui sentra Kampung Batik Giriloyo yang di dalamnya termasuk kegiatan belajar membatik.

    Potensi potensi yang diiringi pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat itu, juga membawa Desa Wukirsari meraih berbagai penghargaan, seperti ASEAN Homestay Award pada 2016, juara 1 Desa Wisata Maju 2023, hingga penetapan UNESCO atas Batik Giriloyo sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada 2009.

    Selain itu, Desa Wukirsari juga telah menerima sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan wisata pada 2022.

    “Tentunya ini semua hasil dari dedikasi yang konsisten dan buah dari kolaborasi yang baik dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pengelola desa wisata, pelaku UMKM, komunitas lokal, hingga mitra strategis lainnya,” kata Menpar.

    Menpar Widiyanti berharap, Desa Wukirsari bisa menjadi contoh dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan pada aspek pengelolaan destinasi wisata, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan.

    “Kami berharap Desa Wisata Wukirsari dapat terus berinovasi tanpa melupakan akar tradisinya terutama dalam perspektif pariwisata berkelanjutan. Mari kita turut menciptakan produk dan jasa pariwisata yang tidak hanya memiliki daya saing global, tapi juga wadah lingkungan dan berbasis pada pemberdayaan komunitas,” kata Menpar.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Izin Maskapai Fly Jaya Segera Terbit, Bisa Terbang Sebelum Lebaran?

    Izin Maskapai Fly Jaya Segera Terbit, Bisa Terbang Sebelum Lebaran?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusahakan izin operator penerbangan (Air Operation Certificate/AOC) maskapai anyar Fly Jaya terbit sebelum Lebaran 2025 dan dapat langsung melayani arus mudik. 

    Menhub Dudy mengatakan saat ini izin operator Fly Jaya sedang diproses di Kementerian Perhubungan. Dia juga akan mengusahakan izin terbit sebelum momentum Lebaran. 

    “Kita usahakan sebelum Lebaran, supaya dia juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan arus mudik,” kata Dudy di Gedung DPR, Kamis (223/1/2025). 

    Dudy mengklaim akan membantu proses operator yang ingin berpartisipasi sebagai operator angkutan. Sebelumnya, Dudy juga mengklaim pihaknya menyambut baik maskapai Fly Jaya dan maskapai-maskapai lain yang berminat terbang di langit Indonesia selagi dapat melayani masyarakat lebih baik. 

    “Tapi saya rasa kehadirannya maskapai harus kita sambut dengan baik, apapun itu untuk bisa melayani lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Dudy, Selasa (21/1/2025).

    Seperti yang diketahui, terdapat satu maskapai anyar Fly Jaya atau PT Surya Mataram Nusantara yang berencana terbang secara reguler pada pertengahan 2025. Maskapai ini akan membuka layanan penerbangan menggunakan pesawat ATR 72 dengan rute sekitar Balikpapan dan Yogyakarta. 

    Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan Maskapai Fly Jaya atau PT Surya Mataram Nusantara belum mengantongi izin Operator Penerbangan (Air Operator Certificate). 

    Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan Fly Jaya baru memiliki sertifikat standar pada Desember 2024 dan belum memiliki izin sebagai AOC. 

    “Informasinya sampai dengan saat ini, Fly Jaya baru berproses untuk penerbitan AOC,” kata Lukman kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

  • Menhub ungkap izin operasi maskapai Fly Jaya sedang diproses

    Menhub ungkap izin operasi maskapai Fly Jaya sedang diproses

    Sedang kami proses (izin operasi) Fly Jaya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihaknya sedang memproses izin operasi maskapai penerbangan baru Fly Jaya.

    “Sedang kami proses (izin operasi) Fly Jaya,” ujar Dudy, di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Perhubungan mengusahakan agar izin operasi Fly Jaya dapat terbit sebelum Lebaran, agar maskapai baru tersebut dapat berpartisipasi dalam arus mudik Lebaran tahun 2025 ini.

    “Kami usahakan sebelum Lebaran, supaya dia juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan arus mudik,” kata Dudy.

    Dia juga menambahkan, Kementerian Perhubungan akan selalu membantu kepada setiap maskapai penerbangan baru yang mau berpartisipasi dalam angkutan.

    “Kami akan selalu membantu kepada setiap maskapai penerbangan baru yang mau berpartisipasi dalam angkutan,” katanya.

    Sebagai informasi, Fly Jaya merupakan maskapai pelayanan penerbangan domestik atau jarak pendek bagi masyarakat Indonesia.

    Pada awal operasi, maskapai Fly Jaya akan melayani rute Yogyakarta, Bandung hingga Balikpapan dengan keberangkatan dari Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Saat ini Fly Jaya sedang memproses penerbitan Air Operator Certificate (AOC) atau izin wajib untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia. Diharapkan maskapai ini dapat memulai penerbangannya pada pertengahan 2025.

    Fly Jaya berkomitmen menjadi maskapai perjalanan udara yang menjangkau hingga daerah terpencil atau kurang terlayani, sehingga masyarakat dapat melakukan rute perjalanan penerbangan ke seluruh wilayah Indonesia dengan mudah.

    Salah satu keunggulan Fly Jaya, yakni penggunaan armada pesawat yang modern berjenis ATR 72-500. Pesawat tersebut termasuk generasi ATR 72 bermesin twin-turboprop, khusus armada perjalanan regional jarak pendek.

    Selain itu, Pesawat ATR 72-500 memiliki desain armada yang ergonomis serta efisiensi bahan bakar yang hemat energi dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Genap Berusia 78 Tahun, Ini Doa Abdul Qodir

    Megawati Genap Berusia 78 Tahun, Ini Doa Abdul Qodir

    Malang (beritajatim.com) – Tepat pada 23 Januari 1947, seorang wanita yang pada perjalanannya mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia lahir di Yogyakarta dari rahim seorang ibu bernama Fatmawati.

    Ya, sosok wanita yang hari ini genap 78 tahun itu adalah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau dikenal masyarakat sebagai Megawati Soekarnoputri. Mega merupakan anak kedua dari Presiden pertama RI, Soekarno, dan Fatmawati.

    Mega bukan hanya sekadar tokoh bangsa biasa, dia lebih dari itu. Bagi kebanyakan orang, melihat Mega seperti melihat sosok Soekarno, karena kiprah politiknya tidak bisa dipungkiri, banyak terpengaruh dari semangat perjuangan Sang Proklamator itu.

    Jiwa kepemimpinan Mega yang penuh semangat juang terbukti mengantarkan dirinya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Bahkan, posisi Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tak tergoyahkan sejak 1993 hingga sekarang.

    Bagi kader banteng moncong putih, Mega bukan hanya sosok pemimpin yang begitu disegani dan dihormati. Tak terkecuali bagi Abdul Qodir, Mega adalah sosok ibu, panutan, mentor, dan begitu banyak definisi lainnya.

    “Bagi saya yang bernaung dalam rumah ideologi yang beliau dirikan, Ibu Megawati Soekarnoputri bukan lagi sekadar sosok ketua umum dengan deretan angka pencapaian. Lebih dari itu, setiap kata yang keluar dari lisan maupun dalam bentuk tulisan selalu mengetuk hati saya. Membuat saya merasakan suatu pertautan batin,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Kamis (23/1/2025).

    Pria yang akrab disapa Adeng ini menjelaskan, ideologi dan pemikiran Megawati Soekarnoputri harus terus hidup. Bagi kader seperti Adeng, Megawati telah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya.

    “23 Januari 2025 adalah hari ulang tahun ibu yang ke-78, usia ibu terus bertambah. Buat saya, ini saatnya, kami anak-anak ideologis beliau memikirkan bagaimana semangat dan pemikiran ibu dapat terus hidup di masa-masa mendatang,” ucapnya.

    Sosok Megawati, kata Adeng, merupakan sosok yang sangat menginspirasi, bagaikan mata air kehidupan.

    “Sosok beliau, bukan hanya sebagai entitas fisik, namun juga pemikiran, ibu yang memiliki kekuatan berlebih sebagai penjaga dan penegak demokrasi. Ibu yang menginspirasi kami terus membangun optimisme untuk terus merawat dan menjaga demokrasi di negara ini,” tuturnya.

    Adeng tidak menampik selama ini, Megawati tidak lepas dari kesalahan. Kini, di usianya yang sudah genap 78 tahun, Adeng mengajak masyarakat untuk mengingat sosoknya dengan adil pada kebaikan-kebaikan yang pernah Megawati catatkan dalam sejarah perjalanan Indonesia, dan dirinya berharap bisa meneruskannya.

    “Maka begitulah, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri. Jaga sehat ibu, semoga Allah Tuhan Semesta Alam melimpahkan banyak kekuatan buat ibu. Kami membutuhkanmu, bukan hanya sebagai pribadi, namun sebagai Indonesia yang tengah mengalami pubertas entah keberapa kalinya,” Adeng mengakhiri. [yog/beq]

  • Inilah 5 Negara dengan Penyebaran Etnis Tionghoa Terbesar di Dunia

    Inilah 5 Negara dengan Penyebaran Etnis Tionghoa Terbesar di Dunia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Diaspora etnis Tionghoa merupakan salah satu fenomena migrasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Penyebaran mereka ke berbagai penjuru dunia telah berlangsung selama berabad-abad, menciptakan komunitas-komunitas yang kuat dan berpengaruh di negara-negara tujuan.

    Perjalanan migrasi ini dimulai sejak ratusan tahun lalu, dengan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama para perantau Tionghoa. Di tanah Nusantara, mereka telah membangun kehidupan dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga budaya.

    Saat ini, Terdapat lima negara di luar Tiongkok yang memiliki konsentrasi populasi Tionghoa terbesar, menunjukkan betapa luasnya jangkauan diaspora ini dalam konteks global. Mengutip dari berbagai sumber, berikut lima negara dengan penyebaran etnis Tionghoa terbesar:

    1. Indonesia

    Populasi orang Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kelompok etnis yang signifikan, diperkirakan mencapai 4-5% dari total penduduk Indonesia. Mereka terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Tionghoa Totok (pendatang langsung dari Tiongkok) dan Tionghoa Keturunan (keturunan dari perkawinan campuran dengan penduduk lokal).

    Kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan, seperti aktivitas perdagangan, urusan diplomatis, penyebaran agama, serta pencarian kehidupan baru akibat konflik politik di negara asal mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang awalnya datang untuk berdagang kemudian memutuskan untuk menetap secara permanen di Indonesia dan membangun keluarga melalui pernikahan dengan penduduk setempat.

    2. Thailand

    Etnis Tionghoa di Thailand memiliki posisi yang unik dalam struktur demografis negara tersebut. Meskipun jumlah populasinya mencapai lebih dari 7 juta jiwa, yang menempatkan mereka sebagai kelompok etnis terbesar kedua di Thailand.

    Mereka tetap berstatus sebagai kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan keberagaman etnis yang ada di Thailand, di mana etnis Thai tetap mendominasi sebagai mayoritas penduduk negara tersebut.

    3. Malaysia

    Etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam komposisi demografis Malaysia. Dengan populasi mencapai 7 juta jiwa, mereka menempati posisi sebagai kelompok etnis terbesar kedua di negara tersebut.

    Keberadaan komunitas Tionghoa yang cukup besar ini mencerminkan keberagaman etnis yang menjadi ciri khas Malaysia. Etnis Melayu tetap menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.

     

  • Menpar: GWB dilakukan bertahap di lima destinasi Super Prioritas

    Menpar: GWB dilakukan bertahap di lima destinasi Super Prioritas

    Harapannya acara ini tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi juga dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga lingkungan,

    Bantul (ANTARA) – Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa program Gerakan Wisata Bersih (GWB) secara bertahap akan dilaksanakan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas setelah diluncurkan di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Ke depan, program ini akan secara bertahap dilaksanakan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta di tiga Greater Destination, yaitu Bali, Jakarta, dan Yogyakarta-Solo-Semarang,” kata Menpar di Pantai Parangtritis Bantul, Kamis.

    Menpar mengatakan, melalui implementasi di destinasi-destinasi prioritas ini, Gerakan Wisata Bersih diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kebersihan destinasi wisata, tetapi juga menjadi model inspiratif yang dapat diterapkan di berbagai kawasan wisata lain di Indonesia.

    “Harapannya acara ini tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi juga dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga lingkungan,” kata Menpar.

    Dia juga berharap, gerakan wisata bersih ini dapat menjadi inspirasi bagi destinasi wisata lainnya di Indonesia dengan bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta membangun fondasi pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

    Sebagai bagian dari gerakan ini, Kemenpar juga membentuk tim Satuan Tugas (satgas) Gerakan Wisata Bersih yang menyoroti pentingnya sanitasi dan secara berkesinambungan melakukan peninjauan terhadap keberadaan toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata.

    Dia juga berharap, program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek “health and hygiene” dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    “Ini adalah gerakan bersama yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata dan jangka panjang bagi lingkungan masyarakat dan daya saing pariwisata Indonesia. Ini sebuah langkah yang menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” katanya.

    Dia mengatakan, pemilihan Pantai Parangtritis sebagai lokasi peluncuran program Gerakan Wisata Bersih, karena kawasan pantai ini merupakan salah satu ikon pariwisata Yogyakarta.

    “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pantai Parangtritis merupakan destinasi wisata terpopuler di Yogyakarta dengan tingkat kunjungan sebanyak 2,77 juta orang sepanjang tahun 2024,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

    Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

    Kawasan

    Jumlah Anak Penerima Manfaat

    Asia Selatan

    125 juta anak

    Amerika Latin-Karibia

    80 juta anak

    Asia Timur Pasifik

    57 juta anak

    Eropa-Asia Tengah

    55 juta anak

    Afrika Sub-Sahara

    53 juta anak

    Amerika Utara

    29 juta anak

    Timur Tengah-Afrika Utara

    19 juta anak

    Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya. 

    Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

    Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu. 

    “Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan. 

    Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

    Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai. 

    Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

    Ketiga, pemerintah juga  bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG. 

    Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

    Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday. 

    Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

    Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis. 

    “Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

     

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

     

    Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

    Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun. 

    Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

    Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

    “Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal. 

    Utak Atik Kebijakan 

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

    Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan. 

    “Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

    Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan. 

    “Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

    Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

    Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN). 

    “Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

    Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik? 

    Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

    Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG. 

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya. 

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.  

    “Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya. 

    Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

    Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

    Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

    Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

    Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

    “Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan. 

    Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu. 

    “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

  • Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan layanan kereta tanpa transit (direct train) mendapatkan respons positif dari masyarakat selama periode Natal-Tahun Baru 2024/2025.

    “Beberapa rute direct train yang mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan terus mempertahankan kesiapan lokomotif dan masinis,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Peluncuran layanan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta yang menunjukkan respons positif dari masyarakat.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa direct train atau kereta api (KA) tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta bisa menjadi angkutan alternatif selama libur akhir tahun.

    Ia menyampaikan dari sejumlah moda transportasi yang ada baik darat, laut, dan udara, angkutan transportasi kereta api bisa menjadi alternatif masyarakat, utamanya selama musim angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Menurut AHY, kereta api hingga kini terus menjadi favorit sekaligus primadona transportasi umum.

    Oleh karena itu, ia berharap transportasi tersebut semakin maju dalam aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu.

    Menko AHY juga mengajak semua untuk terus bersinergi dan berkolaborasi memajukan perkeretaapian di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap layanan kereta tanpa henti ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna kereta api, baik yang melakukan perjalanan untuk bekerja, berwisata, maupun yang akan pulang ke rumah.

    Menhub mengimbau PT KAI untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

    Peluncuran direct train ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT Kereta Api Indonesia, serta berbagai pihak terkait. Hal ini membuktikan, dengan sinergi yang kuat, transportasi modern dan berkelanjutan dapat terwujud.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025