Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • BRI Peduli Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia – Page 3

    BRI Peduli Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia – Page 3

    Menariknya, BRI turut mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan “Cegah Stunting itu Penting” di berbagai wilayah di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa program ini sekaligus dilakukan dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

    BRI menyelenggarakan program ini di 25 Posyandu/Puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Padang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Makassar, Banjarmasin dan Manado. Bantuan yang diberikan berupa pemberian paket Antropometri Kit di Puskesmas dimana setiap satu paket Antropometri Kit terdiri dari Timbangan Digital, Timbangan Bayi, Infatometer, Stadiometer dan Tensi Digital.

    Catur menambahkan bahwa BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting’ merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainabilty and Development Goal’s (SDG’s) No.2 Tanpa Kelaparan.

  • All-Stars Kudus Perkasa Puncaki Klasemen, Petik Dua Kemenangan Beruntun di MSC 2025

    All-Stars Kudus Perkasa Puncaki Klasemen, Petik Dua Kemenangan Beruntun di MSC 2025

    Sebanyak 112 pesepakbola putri belia terbaik Indonesia siap bersaing dalam turnamen sepak bola putri yang diselenggarakan Bakti Olahraga Djarum Foundation berkolaborasi dengan MilkLife.

    Para peserta sepak bola putri yang berlaga dalam MilkLife Soccer Challenge All-Stars berasal dari ajang MilkLife Soccer Challenge sepanjan 2024 yang digelar di delapan kota yaitu Kudus, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Tangerang.

    Head Coach Assistant MilkLife Soccer Challenge, Asep Sunarya mengaku senang melihat perkembangan talenta pemain dari delapan kota. Sejumlah skor tipis yang tercipta dari delapan laga yang dimainkan pada hari pertama MilkLife Soccer Challenge All-Stars, dinilainya sebagai sebuah perkembangan jiwa kompetitif dari setiap tim.

    Asep sangat mengapresiasi para pemain dari delapan kota sudah memperlihatkan arti dari sebuah tanggung jawab. Sebab mereka datang ke Kudus tidak hanya sekedar untuk berpartisipasi atau dan meramaikan MilkLife Soccer Challenge All-Stars saja.

    “Mereka benar-benar menunjukkan ambisi untuk meraih prestasi. Bahkan, terjadi kejutan karena beberapa tim di luar dugaan mampu menampilkan permainan dengan impresif,” tukas Asep.

    Arief Pramono

  • 5 Film Terbaru Sinemaku Pictures yang Siap Tayang 2025

    5 Film Terbaru Sinemaku Pictures yang Siap Tayang 2025

    Liputan6.com, Yogyakarta – Rumah produksi Sinemaku Pictures semakin menunjukkan eksistensinya tahun ini. Tercatat ada lima film terbaru yang dijadwalkan tayang pada 2025.

    Empat dari film Indonesia tersebut merupakan film asli garapan Sinemaku Pictures. Sementara satu film lainnya merupakan kerja sama antara Sinemaku Pictures, MAGMA Entertainment, dan Wahana Kreator.

    Sejak didirikan pada 2019, rumah produksi yang didirikan Umay Shahab dan Prilly Latuconsina ini telah merilis sejumlah film dengan latar cerita yang relate dengan kehidupan anak muda. Pada 2022, Sinemaku Pictures mulai merilis proyek film panjang pertamanya berjudul Kukira Kau Rumah.

    Pada 2023, mereka merilis Ketika Berhenti di Sini. Selanjutnya pada 2024, tiga film dirilis, yakni Temurun, All Access to Rossa 25 Shining Years, dan Bolehkan Sekali Saja Kumenangis.

    Melanjutkan produktifitasnya, tahun ini rumah produksi tersebut juga bakal merilis sejumlah judul film. Berikut lima film terbaru Sinemaku Pictures yang siap tayang pada 2025:

    1. Perayaan Mati Rasa

    Tahun ini, perilisan proyek film Sinemaku Pictures dimulai dengan film Perayaan Mati Rasa. Film ini dijadwalkan tayang pada 29 Januari 2025.

    Film ini bercerita tentang kisah kakak-beradik Ian dan Uta. Mereka dihadapkan dengan berbagai masalah dan kekonyolan dalam kehidupan mereka.

    Dalam teaser yang dirilis, tampak bagaimana sosok anak pertama kerap merasa terombang-ambing dalam kehidupan. Saat merasa tak tahu harus ke mana, seharusnya ada sosok bapak yang bisa menuntun langkah si anak pertama.

    Film ini dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Umay Shahab, Devano Danendra, Dul Jaelani, Priscilla Jamail, Unique Priscilla, Dwi Sasono, Randy Danistha, dan Lukman Sardi. Film ini menjadi film ketiga yang digarap Umay Shahab.

    Selain sebagai sutradara, Umay juga bermain dalam film ini sebagai Uta. Adapun Iqbaal juga bertanggung jawab sebagai produser eksekutif sekaligus memerankan karakter Ian.

     

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • MilkLife Soccer Challenge 2025, Ambisi Tim All-Stars Surabaya Meraih Titel Juara

    MilkLife Soccer Challenge 2025, Ambisi Tim All-Stars Surabaya Meraih Titel Juara

     TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kans Tim All-Stars Surabaya meraih tiket ke semifinal MilkLife Soccer Challenge All-Stars masih terbuka lebar usai mengoleksi tiga poin dalam laga hari pertama yang dihelat di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (24/1).

    Di hari perdana tersebut, Tim asuhan Coach Ridwan Anwar ‘jatuh-bangun’ demi menjaga asa merebut titel kampiun dalam turnamen sepak bola putri belia yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini.

    Pada laga pertama, Tim All-Stars Surabaya harus takluk tatkala berjumpa dengan Tim All-Stars Yogyakarta 2-3.

    Mencuplik jalannya pertandingan, Locita Waranggani dkk. Memperlihatkan permainan menyerang sejak awal pertandingan. Bahkan, Tim All-Stars Surabaya lebih dahulu membuka keunggulan lewat gol yang diciptakan penyerang asal Papua, Kesya AM Nian. Namun, tim Yogyakarta bisa membalas melalui gol yang diciptakan Nadia Iqmaril Laili.

    Setelah bermain imbang 1-1, di babak kedua Tim Surabaya kembali unggul setelah Locita Waranggani mencatatkan namanya di papan skor.

    Memasuki pertengahan paruh kedua, berhasil keluar dari tekanan dan menciptakan dua gol tambahan melalui tendangan Regina Mikaila Lintang Putri, tim Yogyakarta menyamai kedudukan 2-2. Hingga menit ke-22 Yogyakarta melalui tendangan Nadia kembali menjebol gawang Surabaya yang dijaga kiper Armelia Chika Dewi. Kedudukan 2-3 bagi tim Yogyakarta bertahan hingga akhir pertandingan. 

    Tak menyerah, tim All-Stars Surabaya bangkit di laga kedua dengan menekuk wakil Kota Semarang. Di menit-menit awal, kedua tim saling jual beli serangan.

    Dan di menit kelima, lewat umpan dari tendangan pojok, Keisya berhasil membobol gawang Semarang lewat sundulan kepala. Skor ini bertahan hingga turun minum. 

    Di babak kedua, pertandingan kembali saling menekan. Bahkan benturan pemain tak terelakkan. Namun, skor tetap bertahan hingga berakhirnya pertandingan dengan kemenangan 1-0 buat tim Surabaya. Mereka pun berhasil mengoleksi tiga poin di hari pertama turnamen.

    Salah satu pemain Tim All-Stars Surabaya yang tampil impresif dalam menggalang pertahanan, Zian Aisyah, bertekad untuk berjuang keras dalam memaksimalkan peluang timnya menjadi juara.

    “Saya berusaha sekuat tenaga di setiap pertandingan agar tim tidak kebobolan. Saya tidak mau pulang ke Surabaya dengan sia-sia dan masih yakin kami mampu menjadi juara di MilkLife Soccer Challenge All-Stars,” kata Zian.

    Sementara itu, Pelatih Tim All-Stars Surabaya, Ridwan mengaku sebelum pertandingan kontra Tim All-Stars Semarang tersebut, ia mengajak semua pemain berdiskusi tentang kekalahan di pertandingan pertama melawan Tim All-Stars Yogyakarta.

    Diskusi itu membuahkan pemahaman bahwa pemain bertekad menyatukan pikiran agar bisa menang menghadapi lawan selanjutnya. 

    “Pemain lebih bisa bermain lebih tenang melawan Semarang dan menunjukkan semangat bekersamaan. Alhamdulillah kami akhirnya bisa meraih kemenangan. Semoga besok melawan Tim All-Stars Jakarta kami bisa bermain lebih agresif dalam menyerang dan memaksimalkan peluang meraih kemenangan,” tutur Ridwan. 

    Melirik klasemen sementara, Tim All-Stars Surabaya saat ini menempati posisi ketiga dalam persaingan di Grup B.

    Peluang mereka lolos ke semifinal masih terbuka dengan catatan memenangkan pertandingan melawan Tim All-Stars Jakarta dan di sisi lain, Tim All-Stars Yogyakarta tidak mampu mengalahkan Tim All-Stars Semarang. Kedua match itu akan diselenggarakan pada Sabtu (25/1).

    Head Coach Assistant MilkLife Soccer Challenge, Asep Sunarya mengatakan bahwa tensi pertandingan pada MilkLife Soccer Challenge All-Stars terbilang cukup tinggi. Sehingga para peserta tidak hanya dituntut untuk memiliki kualitas bermain secara baik, namun juga harus memiliki mental serta semangat juang yang besar.

    “Inilah All-Stars, permainannya ketat, pressure-nya tinggi, jadi harus baik-baik menjaga mental dan stamina, serta para pelatih harus memikirkan strategi yang matang dan terbaik untuk timnya masing-masing. Saya mengapresiasi para pemain yang sangat luar biasa baik dari segi teknik maupun semangat yang berai-api,” tukas Coach Asep.

    Seluruh pertandingan MilkLife Soccer Challenge All-Stars terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara gratis. Selain itu, jalannya pertandingan juga bisa disaksikan melalui live streaming di https://youtube.com/@milklifesoccer. Serta kunjungi www.milklifesoccer.com untuk melihat jadwal, hasil pertandingan, klasemen, data peserta, prestasi hingga daftar pencetak gol MilkLife Soccer Challenge All-Stars. Ikuti pula akun media sosial MilkLife Soccer Challenge (Instagram @milklifesoccer, TikTok @milklifesoccer, YouTube @milklifesoccer) untuk mendapatkan informasi menarik seputar pengembangan sepak bola putri.

  • Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan usaha milik perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang diusulkan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP).
    Rencana ini tertuang dalam revisi UU Mineral dan Batubara yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).
    Pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
    Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Indonesia, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.
    Budi berkata, usulan itu pernah mereka sampaikan kepada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Budi membuat klaim, APTISI memberikan usulan pertama kepada Jokowi pada tahun 2016.
    “Dari Pak Jokowi tidak direspon, lalu saya usulkan kepada Pak Prabowo pada 2018,” kata Budi kepada BBC News Indonesia.
    Budi juga mengatakan bertemu berkali-kali dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk membicarakan usulan tersebut. Setidaknya, ada sekitar 15 pertemuan.
    Usulan universitas mengelola konsesi pertambangan dirumuskan dalam dokumen berjudul “Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045”.
    Pada dokumen itu, Budi Djatmiko tertulis sebagai penyusun dokumen. Nama lain yang tertera adalah La Ode Masihu Kamaludin, yang ditulis penyunting. Kamaludin tercatat sebagai anggota dewan pakar pada Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.
    Dia sempat menjabat ketua Forum Rektor Indonesia pada 2013 dan pernah berkiprah sebagai anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.
    Kamaludin berkata, dokumen usulan itu mereka terbitkan pada Agustus 2024—sekitar dua bulan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran.
    Peta jalan yang disusun Budi dan Kamaludin memuat “permasalahan utama pendidikan” yang mereka klaim selama ini “bias perkotaan”.
    “Pada saat anak desa ke kota ambil jurusan industri, dia enggak akan kembali ke desanya karena desanya enggak ada industri,” kata Budi via telepon, Selasa (21/01).
    Dokumen usulan itu menyebut “pertambangan merupakan salah satu elemen dalam solusi permasalahan pendidikan”.
    Pada dokumen itu, mereka menulis “Indonesia memiliki kekayaan bahan terbaik di dunia”. Pada poin tersebut pula, mereka membuat klaim “sumber daya manusia dan teknologi Indonesia belum mampu mengelolanya dengan optimal”.
    Saat ini, RUU sudah diketok menjadi inisiatif DPR pada Kamis. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, revisi RUU Minerba didorong oleh dua alasan utama.
    Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009. MK telah mengeluarkan tiga putusan, yakni 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVII/2020 (pengujian formal), dan 64/PUU-XVIII/2020 (pengujian materiil).
    Dalam putusan tersebut, MK menolak pengujian formal tetapi mengabulkan sebagian pengujian materiil, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap UU Minerba.
    Kedua, untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
    Lalu, revisi ini bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi masyarakat melalui ormas, perguruan tinggi, dan UKM dalam pengelolaan tambang.
    “Revisi ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.
    Merespons hal ini banyak bermunculan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Delapan fraksi di DPR menyepakati pembahasan revisi UU Minerba.
    Salah satu pihak yang menolak keras adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Penolakan ini bahkan disampaikan oleh Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) soal revisi UU Minerba di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi. Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor,” kata Mukri di hadapan jajaran Baleg DPR RI.
    Mukri tidak ingin pemberian izin kelola tambang ini memberangus pikiran kritis perguruan tinggi.
    Dia sangat mendesak agar usulan pemberian izin kelola tambang ke universitas dihapuskan dalam revisi UU Minerba.
    “Jika mereka tempat kita bertanya tentang intelektualitas, diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran, kalau telah tercemari oleh lumpur-lumpur tambang,” sambungnya.
    Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, secara tegas menolak usulan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba.
    Menurutnya, fokus perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
    “Kami menolak keras. Kampus itu tujuannya untuk mendidik, bukan jadi tempat bisnis,” kata Herianto kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2025).
    “Jika kampus diberi pengelolaan tambang, mahasiswa berpotensi menjadi obyek bisnis. Ini jelas di luar koridor tujuan pendidikan tinggi,” tegas Herianto.
    Forum Rektor Indonesia mendukung wacana agar perguruan tinggi dapat mengelola tambang yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
    Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin menilai langkah ini sangat positif, asalkan perguruan itu telah memiliki status badan hukum (BHP) dan unit usaha sendiri.
    “Perguruan tinggi seperti ITB atau UGM, yang sudah profesional dan memiliki unit usaha, sebenarnya sudah biasa mendapat kontrak di sektor pertambangan,” ujar Didin kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).
    “Jadi, syaratnya harus yang sudah BHP dan memiliki badan usaha mandiri,” ujar dia.
    Menurut Didin, melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang akan meningkatkan pendapatan lembaga, terutama bagi perguruan tinggi swasta besar yang memiliki yayasan dengan unit usaha.
     
    Pendapatan tambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban mahasiswa, misalnya dengan menekan kenaikan SPP atau biaya operasional lainnya.
    “Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.
    “SPP mungkin tidak perlu naik, beban lain juga tidak perlu naik, dan kesejahteraan pegawai bisa meningkat,” ujar rektor Universitas Al Ghifari itu.
    Sejumlah rektor universitas juga telah angkat bicara mengenai isu ini. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto mengaku siap jika mendapat perintah untuk mengelola tambang. 
    “UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ya siap melaksanakan kalau “didhawuhi” (diperintah). Udah itu saja. Demi kemaslahatan umat,” ujar dia.
    Saat ini masih menunggu syarat dan regulasi dari pemerintah jika usulan perguruan tinggi mengelola tambang dijadikan kebijakan.
    Terkait peran di pertambangan, Sumaryanto mengungkapkan, UNY memiliki multi fakultas. Sehingga bisa berperan diberbagai bidang, mulai dari teknologi, Biologi hingga Fisika.
    “Kami kan multi, misalnya dari aspek teknologi punya Fakultas Teknik, dari aspek Biologi, Kimia, Fisika wonten (ada),” ucapnya.
    Sumaryanto menuturkan civitas akademika UNY siap jika diminta untuk terlibat dalam pengelolaan.
    “Insya allah (siap) ya dosen tendik mahasiswa, alumni dan mitra kerja,” pungkasnya.
    Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. M Nasih, juga setuju dengan wacana perizinan pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi. 
    Nasih menganggap, rencana memberikan
    izin tambang untuk perguruan tinggi
    tersebut merupakan sebuah niat baik dari Pemerintah.
    “Niatan ini kan sudah dapat satu, artinya pahalanya sudah satu. Kalau niatan baik ini direalisasikan tentu kami akan menyambut dengan baik,” kata Nasih, di Kampus B Unair.
    Pro dan kontra pun terjadi di lingkungan DPR. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yasti Soepredjo khawatir adanya upaya pembungkaman sehingga pemerintah memberikan izin usaha kelola tambang kepada perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), dan usaha kecil menengah (UKM).
    Dengan begitu, pihak yang mendapat akses untuk mengelola tambang tersebut tidak lagi bersuara kencang kepada pemerintah.
    “Saya khawatir pemberian WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) ini kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi adalah upaya pembungkaman. Apabila ormas bersuara kencang, perguruan tinggi bersuara kencang, itu bisa bernasib lain,” ujar Yasti di rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Menurutnya, ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah ormas di Indonesia juga banyak. Ia bertanya-tanya bagaimana pemerintah dapat memberikan izin usaha pertambangan kepada institusi tersebut.
    Oleh karenanya, ia juga mendorong agar pemberian izin usaha kelola tambang dilakukan secara selektif.
    “Bagaimana cara pemerintah memberikan IUP kepada ormas dan perguruan tinggi?. Harus selektif betul terhadap pemberian izin khusus ini,” tegasnya.
    Anggota DPR lain, yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga menekankan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.
    Ia menekankan pentingnya pertimbangan yang matang terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    “Harus betul-betul dipikirkan manfaat dan mudaratnya, apakah lebih banyak ke kepentingan pendidikan atau bisnis?” ujar Lalu, saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, kemarin.
    Kendati ada pihak yang kontra, ada pula yang mendukung usulan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, usul memberikan hak mengelola tambang bagi perguruan tinggi muncul agar kampus memiliki sumber penghasilan lain.
    Politikus Partai Gerindra ini berharap, pemberian izin kelola tambang ini bisa memberi manfaat yang baik kepada kampus.
    “Mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada. Nah, sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco.
    Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Saintek) siap terlibat terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang menilai usulan itu dapat membuat perguruan tinggi semakin dekat dengan sumber pendanaan.
    “Karena itu termasuk salah satu kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dekat dengan apa, dekat dengan pendanaan, seperti itu kira-kira,” ujarnya.
    Sementara salah satu pihak kampus, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Kresna Wattimena, mengungkapkan, ITB masih harus berpikir keras terkait pemberian izin kelola tambang.
    Sebab, usaha tambang adalah bisnis jangka panjang dan perlu modal besar.
    Dia menekankan proses pertambangan tidaklah cepat. Apabila kampus mendapat lahan kategori greenfield, maka harus menjalankan berbagai tahapan sebelum bisa menambang
    Tahapan yang dimaksud mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, membuat amdal, membuat studi kelayakan, kemudian membuat desain dan menambang.
    “Pengalaman teman-teman di industri, penyelidikan umum sampai eksplorasi (sekitar) 5 sampai 10 tahun, apakah perguruan tinggi memang diminta spend (mengeluarkan) uang 5 sampai 10 tahun sebelum bisa mendapatkan uang. Itu juga sesuatu yang berat untuk perguruan tinggi,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI siapkan 1,3 juta tiket untuk liburan Isra Miraj dan Imlek

    KAI siapkan 1,3 juta tiket untuk liburan Isra Miraj dan Imlek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KAI siapkan 1,3 juta tiket untuk liburan Isra Miraj dan Imlek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan 1,3 juta tiket angkutan kereta api jarak jauh guna mendukung liburan panjang Isra Miraj hingga Tahun Baru Imlek 2025.

    “KAI menghadirkan solusi perjalanan hemat dan nyaman bagi masyarakat dengan menyediakan 1.308.943 tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh selama libur panjang Imlek dan Isra Miraj mulai 24 Januari hingga 3 Februari 2025,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Anne menyampaikan, hal itu merupakan upaya KAI dalam memberikan pengalaman perjalanan terbaik dengan harga yang terjangkau.

    Menurut dia, antusiasme pelanggan terlihat dari tingginya penjualan tiket hari ini pada 24 Januari 2025, sebanyak 132.977 tiket telah terjual, melampaui kapasitas yang tersedia sebanyak 129.166 tempat duduk dengan okupansi mencapai 103 persen.

    “Sementara itu, pada 25 Januari 2025, penjualan tiket yaitu 135.284 atau 104 persen dari tempat duduk yang KAI sediakan sebanyak 129.836 tempat duduk,” ujarnya.

    Anne mengungkapkan alasan dibalik okupansi kereta api yang melebihi angka 100 persen. Hal ini disebabkan adanya penumpang dinamis yaitu penumpang yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

    Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KAI juga mengoperasikan sejumlah kereta tambahan dengan berbagai tujuan populer.

    Ia menyebutkan, kereta tambahan yang tersedia yakni, KA Argo Parahyangan Tambahan (7045B) relasi Bandung-Gambir; KA Argo Parahyangan Tambahan (7046A) relasi Gambir-Bandung; KA Sembrani Tambahan (7009A) relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir; KA Sembrani Tambahan (7010A) relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi.

    Selanjutnya, KA Tambahan Bandung-Solo Balapan (7022C) relasi Bandung-Solo Balapan; KA Tambahan Bandung-Solo Balapan (7024D) relasi Bandung-Solo Balapan; KA Tambahan Gambir-Solo Balapan (7016B) relasi Gambir-Solo Balapan.

    Kemudian, KA Tambahan Gambir-Yogyakarta (7002B) relasi Gambir-Yogyakarta; KA Tambahan Gambir-Yogyakarta (7004B) relasi Gambir-Yogyakarta; KA Tambahan Lempuyangan-Pasarsenen (10907) relasi Lempuyangan-Pasarsenen; KA Tambahan (10908) relasi Pasarsenen-Lempuyangan.

    Berikutnya, KA Tambahan (7021D) relasi Solo Balapan-Bandung; KA Tambahan (7023C) relasi Solo Balapan-Bandung; KA Tambahan (7015B) relasi Solo Balapan-Gambir; KA Tambahan (7001B) relasi Yogyakarta-Gambir; dan KA Tambahan (7003B) relasi Yogyakarta-Gambir.

    “Melalui penambahan kereta ini, pelanggan dapat memilih jadwal yang fleksibel dan menikmati perjalanan dengan harga yang terjangkau sesuai kelas yang disediakan,” ucap Anne.

    KAI terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Pemesanan tiket dapat dilakukan dengan cepat dan praktis melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, serta mitra penjualan tiket resmi lainnya.

    Anne mengatakan, langkah tersebut untuk memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang terjangkau tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan.

    KAI terus berupaya memberikan manfaat maksimal kepada pelanggan sekaligus mendukung mobilitas masyarakat secara optimal, terutama pada liburan panjang memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025.

    “Langkah ini juga mencerminkan semangat Asta Cita melalui upaya KAI untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Anne.

    Sumber : Antara

  • Prakiraan Cuaca Sabtu: Hujan Bakal Guyur Hampir Seluruh Kota Besar di Indonesia

    Prakiraan Cuaca Sabtu: Hujan Bakal Guyur Hampir Seluruh Kota Besar di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan akan mengguyur hampir seluruh kota besar di Indonesia pada Sabtu (25/1/2025).

    Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, prakirawan BMKG Satriana Roguna menyampaikan prakiraan cuaca kota besar Indonesia dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah seperti di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang.

    “Waspadai adanya potensi hujan petir di wilayah Tanjung Pinang,” ungkap Satriana.

    Hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Jambi dan Pangkal Pinang. Hujan sedang berpotensi mengguyur Bengkulu, sedangkan hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Palembang dan Bandar Lampung.

    Prakiraan cuaca kota besar Indonesia selanjutnya untuk Pulau Jawa. Hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Kota Bandung diprediksi akan mengalami hujan sedang.

    “Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diprakirakan terjadi di Mataram dan Kupang, sementara hujan sedang diperkirakan mengguyur Denpasar,” jelas Satriana.

    Prakiraan cuaca kota besar Indonesia selanjutnya untuk Pulau Kalimantan. Kota Samarinda diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan hujan disertai petir diprediksi akan melanda Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    Di Pulau Sulawesi, hujan ringan diprediksi mengguyur Makassar, Palu, dan Gorontalo. Hujan sedang diprakirakan turun di Manado, sementara hujan disertai petir berpotensi terjadi di Mamuju dan Kendari.

    Prakiraan cuaca kota besar selanjutnya untuk Indonesia wilayah timur. Kota Jayapura di Papua diprakirakan cuaca berkabut. Hujan ringan diprediksi mengguyur Kota Ternate, Ambon, Manokwari, dan Nabire. Jayawijaya berpotensi mengalami hujan sedang, sementara hujan petir diperkirakan terjadi di Sorong dan Merauke.

    Satriana mengingatkan bahwa prakiraan cuaca kota besar Indonesia ini merupakan gambaran umum terkait cuaca hari ini. Informasi terkini dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG atau laman resmi di bmkg.go.id.

  • Sejarah dan Tema Hari Gizi Nasional 2025

    Sejarah dan Tema Hari Gizi Nasional 2025

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 25 Januari, diperingati sebagai Hari Gizi Nasional (HGN). Tahun ini, Indonesia akan merayakan HGN yang ke-65.

    Sejarah dibentuknya Hari Gizi Nasional berkaitan dengan didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada 25 Januari 1951. Peringatan ini juga tak lepas dari sosok Prof Poorwo Soedarmo yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

    Pada 1950, Prof Poorwo Soedarmo diangkat sebagai Kepala LMR oleh Menteri Kesehatan Dokter J Leimena. Setahun setelah menjabat, ia pun membangun Sekolah Juru Penerang Makanan yang berada di bawah naungan LMR.

    Saat itu, LMR lebih dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding. Lembaga ini merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan atau yang dikenal juga sebagai Lembaga Eijkman.

    Pada masa itu, upaya perbaikan gizi di Indonesia sedang gencar dilakukan. Berada di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan (Menkes) J Leimena, salah satu upayanya adalah dengan mengangkat Prof Poorwo Soedarmo sebagai kepala LMR.

    Sekolah Juru Penerang Makanan ternyata berhasil menjadi tonggak perkembangan gizi di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, akhirnya ditetapkan Hari Gizi Nasional setiap 25 Januari sejak 1960. Tanggal tersebut merujuk pada tanggal didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan.

    Hari Gizi Nasional hadir sebagai momentum penting dalam keberlangsungan upaya pemenuhan gizi di Indonesia. Melalui peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama memenuhi gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan. 


    Setiap tahunnya, HGN diisi dengan tema besar yang menjadi fokus utama. Tahun ini, tema Hari Gizi Nasional adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Melalui tema ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengadopsi pola makan bergizi seimbang demi mewujudkan generasi emas Indonesia.

    Penulis: Resla

  • Libur akhir Januari, volume penumpang KA di stasiun Daop 6 meningkat

    Libur akhir Januari, volume penumpang KA di stasiun Daop 6 meningkat

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Libur akhir Januari, volume penumpang KA di stasiun Daop 6 meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan signifikan dalam volume keberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api selama libur panjang perayaan Isra Mi`raj dan Tahun Baru Imlek 2025, (24-30/1). Peningkatan ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan transportasi kereta api yang nyaman dan efisien untuk bepergian selama periode liburan.

    “Kami mencatat kenaikan jumlah kepadatan penumpang hingga 10% dibandingkan hari biasa pada periode yang sama. Antusiasme masyarakat untuk menghabiskan libur long weekend cukup tinggi,” ujar Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro.

    Daop 6 mencatat bahwa jumlah volume penumpang keberangkatan di seluruh stasiun pada periode Jumat-Kamis (24-30/1) mencapai 118.251 penumpang. Angka tersebut naik 16% dari hari biasa pada periode yang sama minggu sebelumnya, Jumat-Kamis (17-23/1), yang mengangkut 101.525 penumpang.

    Keberangkatan penumpang selama tujuh hari periode tersebut paling banyak ada di Stasiun Yogyakarta sebanyak 55.837 penumpang, disusul Stasiun Lempuyangan sebanyak 35.342 penumpang, dan Stasiun Solobalapan sebanyak 12.050 penumpang.

    Sementara itu kata Krisbiyantoro, jumlah kedatangan penumpang pada periode yang sama mencapai 110.330 penumpang atau naik 4% . Sementara itu jumlah kedatangan penumpang selama tujuh hari periode tersebut paling banyak ada di Stasiun Yogyakarta sebanyak 51.000 penumpang, disusul Stasiun Lempuyangan sebanyak 33.164 penumpang, dan Stasiun Solobalapan sebanyak 12.673 penumpang.

    Untuk memastikan kenyamanan penumpang selama masa liburan, KAI Daop 6 Yogyakarta telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya penambahan jumlah perjalanan KA, peningkatan pengawasan di area keberangkatan dan kedatangan, serta penambahan petugas pelayanan di stasiun-stasiun utama.

    KAI Daop 6 meluncurkan 6 KA tambahan keberangkatan dari Stasiun Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Lempuyangan, dan Wates dalam rangka libur panjang Isra’ Mi’raj dan Imlek dengan rincian sebagai berikut:

    Keberangkatan 23-29 Januari 2025

    * KA 7003B Tambahan YK GMR (Yogyakarta-Gambir) Berangkat 18.20 – Datang 02.10
    * KA 7015B Tambahan SLO GMR (Solo Balapan-Gambir) Berangkat 21.50 – Datang 06.48
    * KA 7023C Tambahan SLO BD (Solo Balapan-Bandung) Berangkat 20.40 – Datang 05.05

    Keberangkatan 23-30 Januari 2025

    * KA 10907 Tambahan LPN PSE (Lempuyangan-Pasarsenen) Berangkat 06.00 – Datang 13.55

    Keberangkatan 24-30 Januari 2025

    * KA 7001B Tambahan YK GMR (Yogyakarta-Gambir) Berangkat 05.50 – Datang 13.17

    Keberangkatan 25, 26, 29 & 30 Januari 2025

    * KA 7021D Tambahan SLO BD (Solo Balapan-Bandung) Berangkat 09.10 – Datang 19.03

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengguna jasa kereta api yang telah memilih untuk menggunakan moda transportasi kami selama libur panjang ini. Kami berharap, peningkatan volume penumpang ini dapat terus berlangsung dengan lancar dan aman, serta memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi seluruh penumpang,” ujar Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (24/1). 

    Dengan pertumbuhan penumpang yang terus meningkat, KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, serta beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan nyaman. 

    Sumber : Radio Elshinta