Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Halaman all

    Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Ia terpilih sebagai Bupati Gunungkidul periode 2024-2029, didampingi oleh Joko Parwoto sebagai Wakil Bupati.

    Mereka diusung oleh tiga partai, yaitu PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

    Sebelumnya, Endah Subekti menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024.

    Endah Subekti lahir di Gunungkidul, pada 23 Maret 1976.

    Endah memiliki dua anak laki-laki yang bernama J. Arga Seloka dan Raya.

    Ia mengenyam pendidikan di SMEA Muhammadiyah Karangmojo pada 1991.

    Pada jenjang Sarjana, Endah tempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN).

    Endah Subekti dikenal sebagai pengusaha.

    Lalu ia melebarkan sayapnya di dunia politik.

    Endah terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2019-2024.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Endah Subekti berhasil terpilih sebagai Bupati Gunungkidul bersama dengan wakilnya, Joko Parwoto.

    Endah juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Selain itu, Endah tercatat pernah menjadi Ketua Kaderisasi Rekrutmen Anggota PDI Perjuangan periode 2009-2024.

    Harta Kekayaan

    Endah Subekti tercatat memiliki total harta sebesar Rp 5,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Endah Subekti terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 20 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Endah berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Gunungkidul, senilai Rp 2.700.000.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Endah Subekti.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1109 m2/1109 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 6200 m2/6200 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.387.000.000
     
    1. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 69.000.000
     
    2. MOTOR, KAWASAKI NINJA 4 TAK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
     
    3. MOBIL, MITSUBISHI LANCER GLX Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
     
    4. MOTOR, YAMAHA 2PK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
     
    5. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL115S CW AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
     
    6. MOBIL, SUZUKI 6G5VX 94X40 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 494.000.000
     
    7. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 698.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.749.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000
     
    Sub Total Rp. 5.186.750.000
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.186.750.000

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJogja.com/Alifia Nuralita Rezqiana)

  • Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun, Ini Perinciannya

    Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun, Ini Perinciannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang memerinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun.

    Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Dikutip dari Antara, Rabu (5/2/2025), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan pencadangan yang dimaksud merupakan pemangkasan anggaran tiap instrumen belanja transfer ke daerah.

    Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

    Untuk kurang bayar dana bagi hasil, dilakukan pemangkasan sebesar Rp 13,90 triliun dari pagu awal Rp 27,81 triliun.

    Alokasi DAU dipangkas sebesar Rp 15,68 triliun dari pagu Rp 446,63 triliun. Maka, nilai yang akan ditransfer nantinya menjadi sebesar Rp 430,96 triliun.

    DAK fisik mulanya dianggarkan sebesar Rp 36,95 triliun, namun dipangkas sebesar Rp 18,31 triliun sehingga menjadi Rp 18,65 triliun.

    Pemangkasan dana transfer ke daerah itu dilakukan terhadap DAK fisik bidang konektivitas sebesar Rp 14,6 triliun, bidang irigasi Rp 1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp 675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp 1,31 triliun.

    Dana otsus dipangkas sebesar Rp 509,46 miliar dari pagu awal Rp 14,52 triliun, menjadi Rp 14,01 triliun. Rinciannya, dana otsus Papua menjadi sebesar Rp 9,7 triliun dan otsus Aceh Rp 4,31 triliun.

    Sementara itu, dana keistimewaan DIY dipangkas sebesar Rp 200 miliar dari pagu awal Rp 1,2 triliun, sehingga total alokasi menjadi Rp1 triliun.

    Terakhir, anggaran dana desa dipangkas sebesar Rp 2 triliun dari pagu Rp 71 triliun. Maka, alokasi dana desa menjadi Rp 69 triliun.

    Diktum kedelapan KMK tersebut menyatakan pemangkasan anggaran yang disebut sebagai cadangan itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah.

    KMK berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Februari 2025.

  • Kereta api Batavia yang layani Gambir- Solo siap beroperasi 6 Februari

    Kereta api Batavia yang layani Gambir- Solo siap beroperasi 6 Februari

    Hadirnya KA ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan antara Solo dan Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyatakan siap mengoperasikan kereta api (KA) baru, KA Batavia yang melayani rute Gambir – Solo Balapan pulang-pergi (PP) mulai 6 Februari 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu mengatakan, peluncuran KA Batavia ini merupakan bagian dari pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

    Nama “Batavia” diambil dari nama lama Jakarta pada masa Hindia Belanda. Sementara itu, KA Batavia merupakan penamaan ulang dari layanan kereta api Manahan Tambahan yang telah beroperasi sejak 7 Februari 2024.

    “Hadirnya KA ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan antara Solo dan Jakarta,” kata Ixfan.

    KA Batavia berangkat dari Stasiun Gambir pukul 09.35 WIB dan tiba di Stasiun Solo Balapan pukul 18.00 WIB. Kereta nantinya berhenti di 11 stasiun yaitu, Stasiun Bekasi, Karawang, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan Stasiun akhir Solo Balapan.

    KA Batavia terbagi menjadi dua kelas yaitu ekonomi dan eksekutif. Masing-masing kelas terdiri dari empat kereta. Adapun total kapasitas tempat duduk pada KA Batavia yaitu 488 tempat duduk dengan rincian 200 tempat duduk pada kelas eksekutif dan 288 tempat duduk kelas ekonomi.

    Harga tiket KA Batavia, yakni Rp350 ribu untuk kelas ekonomi dan Rp530 Ribu untuk kelas eksekutif.

    “Dengan adanya KA Batavia ini, beragam pilihan sarana pada Kereta Api, KAI memastikan pengalaman perjalanan yang lebih variatif, nyaman, dan sesuai kebutuhan penumpang,” ujar Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mudik ke Semarang dan Yogyakarta Bisa Naik Kereta Tanpa Setop

    Mudik ke Semarang dan Yogyakarta Bisa Naik Kereta Tanpa Setop

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan rencana operasi (Renops) Kemenhub untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025. Renops disiapkan di semua sektor perhubungan, baik darat, laut, udara dan perkeretaapian.

    “Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat periode Lebaran,” ujar Dudy saat rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan angkutan Lebaran tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

    Dudy menjelaskan, di sektor perkeretaapian, Kemenhub berencana akan melanjutkan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta, sehingga bisa menambah opsi bagi masyarakat yang akan menggunakan moda kereta api.

    Lalu sektor perhubungan darat, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Kemenhub, antara lain kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga berbagai hal lain terkait aspek keamanan.

    Di sektor perhubungan laut, khususnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan, Kemenhub akan menerapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara. Di sektor perhubungan udara, telah disusun rencana integrasi aksesibilitas bandar udara serta pengaturan kapasitas slot bandara.

    Dalam pertemuan ini, Menhub Dudy juga menyampaikan beberapa hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang relevan untuk diterapkan pada angkutan Lebaran 2025.

    Beberapa di antaranya terkait implementasi buffer zone yang terbukti efektif mengurai kemacetan pada akses menuju pelabuhan penyeberangan, khususnya Merak dan Bakauheni, optimalisasi underutilized terminal untuk maskapai LCC dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.

    Langkah selanjutnya yaitu pengoperasian Stasiun Karawang untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, digitalisasi pembelian tiket secara online untuk semua moda transportasi.

    Serta optimalisasi Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta guna mencegah penumpukan antrean penumpang pesawat di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dudy juga merekomendasikan agar Program Mudik Gratis dilanjutkan pada angkutan Lebaran 2025.

    Dudy menilai program ini perlu dikoordinir agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Terkait harga tiket pesawat pada periode Lebaran, Menhub Dudy mengusulkan agar kebijakan penurunan harga tiket pesawat kembali dilakukan seperti halnya saat periode Nataru 2024/2025.

    Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap industri penerbangan nasional, yang mana penerbangan domestik mengalami pertumbuhan 10,3% secara year on year (YoY) dengan rata-rata load factor 80%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode Nataru 2023/2024 yang berada di angka 5% (YoY).

    “Kementerian Perhubungan telah dan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan angkutan udara untuk membahas rencana penurunan harga tiket pesawat pada masa Lebaran 2025,” ujarnya.

    “Pada prinsipnya, kami memiliki semangat yang sama untuk memberikan harga tiket pesawat yang terjangkau kepada masyarakat. Kita sama-sama berharap semoga kebijakan penurunan harga tiket pesawat dapat kembali diterapkan pada masa angkutan Lebaran tahun ini,” tutup Dudy.

    (acd/acd)

  • Kenaikan Tarif Minimal Transportasi Online Rugikan Ekonomi Daerah

    Kenaikan Tarif Minimal Transportasi Online Rugikan Ekonomi Daerah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikator penyedia layanan transportasi online di Indonesia, Maxim merinci sejumlah kerugian yang akan dialami daerah jika menaikkan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) transportasi online.

    Padahal, bukannya membawa kesejahteraan bagi pengemudi, kenaikan tarif transportasi online di berbagai daerah seperti Batam, Yogyakarta, Samarinda dan kota-kota lainnya berdampak pada menurunnya perekonomian daerah secara signifikan. Kenaikan tarif minimal terbukti dapat merusak keseimbangan antara ketersediaan layanan e-hailing, sehingga masyarakat harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka.

    Dampak buruk dari kenaikan tarif transportasi online ini dapat dilihat dari statistik dan hasil survei yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari kenaikan tarif minimal. Contohnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak adanya kenaikan tarif baru di mana sebesar 50% responden tidak setuju dan 7% sangat tidak setuju.

    Kenaikan tarif transportasi online juga menyebabkan sebanyak 49% responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, dan hanya menyisakan 27% responden yang tetap memilih menggunakan layanan transportasi online. Akibatnya, kenaikan jumlah kendaraan pribadi ini akan meningkatkan kemacetan di jalanan.

    Sementara itu, hasil Maxim internal research yang dilakukan di Kota Batam juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 73% masyarakat tidak setuju kenaikan tarif perjalanan. Selain itu, di Kota Samarinda dan Makassar kenaikan tarif minimal menyebabkan penurunan orderan secara drastis yang didapatkan oleh pengemudi di mana orderan menurun sebesar 20 kali lipat.

    Berdasarkan hasil survei di Kota Batam, Yogyakarta, Samarinda dan Makassar tersebut menunjukkan dampak dari kenaikan tarif paling mencolok adalah mengarah pada menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi online karena mahalnya tarif. Hasilnya, pendapatan pengemudi jadi semakin berkurang karena menurunnya jumlah orderan sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan mereka.

    Selain itu, polemik mengenai tarif transportasi online ini mengarah pada situasi ketika pemerintah daerah mulai menaikkan tarif minimal melalui Surat Keputusan Gubernur yang menyebabkan protes besar-besaran terhadap ojol. Padahal, regulasi mengenai tarif Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi telah diatur oleh Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan tarif minimal transportasi online. Regulasi tarif ini diatur dalam PM 118 Tahun 2018 dan Perdirjen dengan Surat Keputusan No. 3244/2017.

    Director Development Maxim Dirhamsyah mengatakan, untuk mengatasi polemik ini, kebijakan mengenai tarif transportasi online seharusnya bisa mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

    “Mengenai regulasi tarif, penting juga bagi kami mengusulkan untuk memusatkan regulasi, yaitu diadopsi dan diberlakukan oleh otoritas pusat, hal ini akan membantu perumusan tarif yang lebih ideal, seimbang dan sesuai dengan esensi pembentukan perundang-undangan. Tentunya kami berharap aplikator juga diberikan kesempatan dalam menentukan tarif ideal sebagai bentuk dukungan kami terhadap para mitra pengemudi sebagai gig-worker,” ucap Dirham dalam keterangan resmi, Rabu (5/2/2025).

    Kenaikan tarif transportasi online ini juga memberikan dampak buruk yang lebih luas pada seluruh elemen masyarakat termasuk pengemudi, konsumen, dan juga pemerintah. Hal ini diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran serta ancaman inflasi pangan di Indonesia.

    Kehadiran industri transportasi berbasis digital (e-hailing) di Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan perekonomian digital di Indonesia. Sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan yang paling cepat, adanya layanan transportasi online ini turut menghidupkan perekonomian terutama pada sektor perdagangan hingga pariwisata.

    Adanya industri e-hailing ini juga dinilai telah menjadi solusi atas meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Pieter Abdullah mengatakan saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bagi mereka adalah dengan bergabung menjadi mitra platform e-hailing.

    “Pekerjaan sebagai driver ojol (pengemudi ojek online) menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain,” ujar Pieter.

    Dengan naiknya tarif transportasi online dapat mengancam kehidupan banyak orang yang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi. Terlebih, saat ini memiliki rata-rata usia produktif rata-rata mitra pengemudi transportasi online berada di antara 21-40 tahun, menggunakan lebih dari 1 aplikasi, dan merupakan pekerjaan utama.

    Penurunan ketersediaan layanan transportasi online akibat kenaikan tarif akan berdampak negatif pada pengembangan industri dan melemahkan ekonomi negara dengan mengurangi pendapatan pajak. Selain itu, penurunan ketersediaan layanan akan menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan akan berdampak negatif pada kemacetan lalu lintas dan lingkungan.

    (rah/rah)

  • Tidak Melulu Tukar Cokelat, Ini Ide Kegiatan Seru di Hari Valentine

    Tidak Melulu Tukar Cokelat, Ini Ide Kegiatan Seru di Hari Valentine

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari menjadi momen spesial yang ditunggu banyak orang di seluruh dunia. Dikenal juga sebagai Hari Kasih Sayang, ada banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan untuk merayakannya.

    Biasanya, Valentine identik dengan tukar cokelat. Namun, Valentine tak melulu soal cokelat. Berikut ide kegiatan seru yang bisa dilakukan di Hari Valentine bersama pasangan maupun sahabat:

    1. Memasak makanan spesial bersama

    Makan malam spesial menjadi agenda yang umum dilakukan oleh pasangan untuk merayakan Valentine. Namun, akan lebih spesial jika menu makanan untuk makan malam tersebut merupakan hasil memasak berdua.

    Tentukan makanan yang ingin dimasak dan mulailah belanja. Selanjutnya, mulailah memasak saat sore hari.

    Selain lebih spesial dan menyenangkan, kegiatan ini juga lebih hemat. Selain bersama pasangan, ide kegiatan ini juga bisa dilakukan bersama keluarga, saudara, maupun sahabat.

    2. Nonton Film Romantis

    Setelah menyiapkan makanan spesial, kegiatan seru yang bisa dilakukan adalah menonton film. Agar sesuai dengan tema perayaan, pilih film bergenre romantis.

    3. Jalan-Jalan dan piknik di taman

    Habiskan Hari Valentine dengan berjalan-jalan santai ke taman kota. Sebelum mulai jalan-jalan, siapkan pula beberapa perlengkapan piknik, seperti tikar, makanan ringan, hingga minuman.

    Kegiatan seru ini paling cocok dilakukan pada pagi atau sore hari agar tidak terlalu panas. Untuk mulai piknik, pilih area rerumputan di bawah pohon. Jika tidak di taman, kegiatan ini juga bisa dilakukan di halaman rumah yang penuh pohon rindang.

    4. Buat acara tukar kado

    Tentu saja, Valentine akan terasa kurang tanpa tukar kado. Siapkan acara tujar kado spesial yang bersama sahabat.

    Agar lebih seru, tentukan nominal kado yang harus disiapkan. Sebelum menukar kado, kamu juga bisa mengundi nama yang akan menerima hadiah tersebut.

    5. Pajama Party

    Pajama party atau pesta piyama juga bisa menjadi kegiatan seru lainnya yang bisa dilakukan bersama para sahabat. Pesta ini memungkinkan para tamu untuk menginap atau singgah semalaman di rumah teman atau keluarga.

    Tak hanya bersenang-senang, momen ini juga bisa menjadi momen bertukar cerita berbagai masalah, mulai dari pekerjaan sampai percintaan. Ide kegiatan Hari Valentine ini bisa mempererat hubungan dengan sahabat.

    Penulis: Resla

  • Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Jakarta –

    Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

    Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

    Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

    “Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

    Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

    “Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
    perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

    Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

    Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

    Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

    Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

    Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

    (agt/fyk)

  • BAIC Perluas Jaringan, Targetkan 25 Dealer hingga Akhir 2025

    BAIC Perluas Jaringan, Targetkan 25 Dealer hingga Akhir 2025

    Jakarta, FORTUNE – BAIC Indonesia semakin agresif memperluas jangkauan bisnisnya di Tanah Air. Mengawali 2025, merek otomotif asal Tiongkok ini resmi membuka Boutique Dealer pertamanya di Indonesia yang berlokasi di JHL Tower, Gading Serpong, Tangerang.

    Keberadaan dealer ini menandai langkah awal ekspansi besar BAIC, dengan target mencapai 25 jaringan dealer hingga akhir 2025.

    Boutique Dealer Gading Serpong by JHL Auto ini hadir dengan konsep unik, hanya melayani penjualan kendaraan (1S – Sales) tanpa layanan servis atau suku cadang.

    Namun, daya tarik utamanya terletak pada kemewahan dan kenyamanan yang ditawarkan, sekelas hotel bintang lima. Dengan desain modern dan eksklusif, dealer ini bertujuan memberikan pengalaman premium bagi para calon konsumen BAIC.

    General Manager JHL Auto, Michael Halim, menegaskan pembukaan Boutique Dealer ini merupakan bagian dari komitmen JHL Auto dalam menghadirkan layanan berkualitas tinggi berstandar internasional.

    “Kami ingin memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen di area Tangerang Selatan dan sekitarnya. Boutique Dealer ini akan menjadi tempat eksklusif bagi mereka yang ingin merasakan kemewahan dalam membeli kendaraan BAIC,” kata Michael dalam keterangannya, Rabu (5/2).

    Ekspansi besar, target 25 dealer di seluruh indonesia

    Sejak hadir enam bulan lalu di Indonesia, BAIC telah membangun enam jaringan dealer di berbagai tempat, yakni Bandung, Surabaya, Samarinda, Cibubur, Medan, dan PIK2. JHL Auto juga menjadi jaringan dealership pertama yang menawarkan layanan lengkap, meliputi penjualan, servis, dan suku cadang (3S).

    Melihat respons positif dari pasar, BAIC Indonesia menargetkan ekspansi hingga 25 dealer baru pada akhir 2025. Dealer-dealer ini akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Pulau Jawa (Semarang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Banyuwangi, Sidoarjo, Bekasi), Sumatra (Batam, Pekanbaru, Palembang), Sulawesi (Makassar), Kalimantan (Banjarmasin), Bali (Denpasar), dan Nusa Tenggara (Lombok).

    Dengan ekspansi ini, BAIC berupaya menghadirkan layanan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik dalam hal pembelian kendaraan maupun layanan purnajual.

    Penawaran eksklusif bagi konsumen

    Boutique Dealer BAIC Gading Serpong by JHL Auto juga memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen yang membeli kendaraan di sana. Salah satunya adalah kesempatan menjadi Platinum Member pada aplikasi MYJHL, yang menawarkan berbagai promo eksklusif dari jaringan bisnis JHL Group.

    Untuk merayakan pembukaannya, BAIC menawarkan harga spesial bagi dua model unggulannya.

    Harga BAIC X55 II mendapatkan potongan Rp50 juta, dari Rp491 juta menjadi Rp441 juta. Sementara itu, BJ40 Plus mendapatkan diskon Rp10 juta, dari Rp790 juta menjadi Rp780 juta.

    Tak hanya itu, konsumen juga akan mendapatkan voucer bahan bakar senilai Rp5 juta untuk setiap pembelian hingga 12 Februari 2025.

    Dengan jaringan dealer yang semakin luas dan layanan premium yang ditawarkan, BAIC optimistis dapat menarik lebih banyak konsumen di Indonesia.

  • Tak Hanya Pusat, Pemerintah Potong Dana Daerah Rp50,59 T

    Tak Hanya Pusat, Pemerintah Potong Dana Daerah Rp50,59 T

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

    Aturan Kemenkeu itu menekankan pemotongan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada 2025 sebesar Rp50,59 triliun. TKD yang dipotong tersebut resmi diberlakukan sejak Senin, 3 Februari 2025.

    Ada enam item alokasi TKD yang dipotong, meliputi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais), dan Dana Desa.

    “Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” tulis dalam PMK tersebut, dikutip Rabu (5/2).

    Rincian pemotongan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025

    Pertama, alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil semula Rp27,8 triliun dipotong 50% sebesar Rp13,9 triliun menjadi sisa Rp13.9 triliun.

    Kedua, alokasi Dana Alokasi Umum semula Rp446,6 triliun dipangkas menjadi Rp430,9 triliun. Pemangkasan dilakukan sebanyak Rp15.6 triliun yang penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum.

    Ketiga, alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp36,9 triliun dipangkas hampir 50% sebesar Rp18,6 triliun. Alokasi setelah pemangkasan akan digunakan untuk bidang konektivitas, irigasi, pangan pertanian, dan pangan akuatik.

    Keempat, alokasi Dana Otonomi Khusus semula Rp14,5 triliun dipangkas Rp509,45 miliar. Rincian Dana Otonomi Khusus digunakan untuk Dana Otonomi Khusus Papua yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp9,6 triliun dan Dana Otonomi Khusus Aceh yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp4,3 triliun.

    Kelima, alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais) Rp1,2 triliun dipangkas Rp200 miliar menjadi Rp1 triliun.

    Keenam, alokasi Dana Desa Rp71 triliun dipotong Rp2 triliun, sehingga menjadi Rp69 triliun yang akan ditransfer ke kabupaten/kota.

    Pemerintah sebelumnya juga telah menargetkan penghematan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,10 triliun yang tertuang dalam surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

  • DPC Peradi Jakarta Selatan Apresiasi Aparat Penegak Hukum – Halaman all

    DPC Peradi Jakarta Selatan Apresiasi Aparat Penegak Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan advokat, sebagian besar Anggota dan Pengurus  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Selatan (Jaksel) termasuk kandidat Dr Saor Siagian dan Daud B, Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekertaris Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi, serta Ketua DPC Peradi Yogyakarta Ahmad Mustaqim, DPC Peradi Jakarta Pusat dan DPC Peradi Jakarta Barat menghadiri sidang perdana perkara pidana dengan tiga terdakwa yakni Pikih, Diyatno dan Wandy Wiratman di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Selasa  (4/02/2025).

    Menurut B Halomoan Sianturi, Ketua DPC Peradi Jaksel, anggotanya yang bernama Damianus Jefry Sagala telah mengalami tindak kekerasan  oleh para terdakwa tersebut saat menjalankan profesinya sebagai advokat. 

    Peristiwa tindak pidana tersebut, kata Halomoan di PN Jaksel, Selasa (4/2/2025), telah dilaporkan kepada Ketua Umum Peradi Dr Luhut M Pangaribuan.

    “Tindak pidana tersebut juga telah dilaporkan korban ke Polsek Setiabudi beberapa saat setelah dirinya lolos dari penyekapan yang dibantu oleh beberapa Anggota DPC Peradi Jaksel yang datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor LP/B/540/X/2024/SPKT/Sek.Budi/Res.Jaksel/PMJ,” jelasnya. 

    Kemudian Halomoan bersama sejumlah Pengurus DPC Peradi Jaksel mendatangi Polsek Setiabudi di kawasan Kuningan, Jaksel, Jumat (25/10/2024) sore.

    Kata dia  secara terus-menerus bergantian beberapa Anggota DPC Peradi Jaksel yang masuk dalam Tim Hukum Damianus Jefry Sagala yang terdiri 80 advokat (dengan Koordinator Endang Sulas Setiawan, Sobari Kamil dan Dadang Suhendar), serta mendapat dukungan juga dari rekan-rekan advokat yang terhimpun dalam SPASI (Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia) terus  memonitor dan mengawal proses hukum terhadap ketiga terdakwa sejak dari Polsek hingga para terdakwa ditahan di Kejaksaan Negeri Jaksel dan PN Jaksel. 

    Menurut Halomoan, kurang lebih dalam waktu 70 hari kerja sejak ada laporan polisi, Selasa (22/10/2024), sidang perdana pada Selasa (4/02/2025) telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta dakwaan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 406 KUHP.

    Pada kesempatan itu, kata Halomoan, kuasa hukum para terdakwa mengajukan eksepsi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya pada Kamis (6/2/2025) dan JPU akan menanggapi eksepsi tersebut pada sidang berikutnya pada Senin (10/2/2024). 

    Halomoan kemudian berpesan kepada JPU dari Kejaksaan Negeri Jaksel dan Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan memutus Perkara No 38/Pid.B/2025PN.JKT.Sel untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, dan mengharapkan rekan-rekan advokat, khususnya Anggota DPC Peradi Jaksel dan SPASI untuk terus mengawal dan memonitor proses penegakan hukum tersebut. 

    Seluruh pihak, termasuk kuasa hukum dan simpatisan para terdakwa, ia imbau untuk tetap menghargai penegakan hukum tanpa melakukan provokasi, menghasut, membuat narasi yang dapat mengarah ke fitnah, dan bertindak di luar hukum, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa. 

    “Karena hal tersebut sangat tidak baik dan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Mari kita lakukan penegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Halomoan. 
         
    Halomoan juga mengapresiasi dan menyampaikan penghormatan kepada Kapolsek Setiabudi Kompol Firman dan Wakapolsek Setiabudi Kompol Richard Soala Bengar serta tim penyidik Polsek Setiabudi, plus rekan-rekan Tim Hukum DPC Peradi Jaksel dan SPASI. 

    “Tentunya apresiasi juga kami berikan kepada JPU Kejari Jaksel dan Majelis Hakim PN Jaksel yang telah membawa perkara pidana dengan tiga terdakwa ini untuk diproses hukum sebagaimana mestinya, demi menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya,” paparnya.

    Halomoan tak lupa juga menyampaikan salam hormat dan sukses kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto atas atensi yang telah diberikan kepada Polsek Setiabudi. 

    “Salam hormat, Jenderal,” tandas Halomoan.