Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Kereta Ekonomi PSO, upaya hadirkan KA terjangkau dan berkualitas 

    Kereta Ekonomi PSO, upaya hadirkan KA terjangkau dan berkualitas 

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Kereta Ekonomi PSO, upaya hadirkan KA terjangkau dan berkualitas 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – PT KAI Daop 6 Yogyakarta terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, salah satunya melalui berbagai layanan Kereta Api Public Service Obligation (PSO).

    Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan bahwa sebagai bentuk pelayanan publik yang sejalan dengan Asta Cita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tetap menyediakan sejumlah KA PSO jarak jauh dengan tarif yang terjangkau di berbagai rute di Jawa dan Sumatera.

    Beberapa KA antar kota PSO dengan harga yang sangat terjangkau serta berangkat awal dan melewati wilayah Daop 6 Yogyakarta adalah:

    1. KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong PP)

    2. KA Bengawan (Purwosari–Pasar Senen PP)

    3. KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang PP)

    Sepanjang tahun 2024, total pelanggan KA PSO Daop 6 Yogyakarta mencapai 860.098 penumpang. Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 71.937 penumpang. Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.

    Krisbiyantoro menyatakan bahwa layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.

    “Kereta api ekonomi bersubsidi ini memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya. KAI Daop 6 terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” ujar Kris. 

    Krisbiyantoro mengatakan dengan adanya KA PSO, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman. Tidak hanya itu, keberadaan KA PSO juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya serta membuka akses peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

    “Selain itu, KA PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain. Ketersediaan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan,” kata Krisbiyantoro. 

    Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan dan inklusivitas, KAI Daop 6 akan terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan. KAI Daop 6 juga akan memastikan bahwa setiap perjalanan kereta api tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih merata.

    “Dengan semangat Asta Cita, KAI Daop 6 berupaya menjadikan layanan transportasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Melalui KA PSO, KAI Daop 6 tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang terjangkau, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (13/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • UMKM Berkontribusi 60 Persen ke PDB Nasional, Serap 97 Persen Tenaga Kerja – Halaman all

    UMKM Berkontribusi 60 Persen ke PDB Nasional, Serap 97 Persen Tenaga Kerja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60 persen lebih dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

    Kemudian, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor dan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sekitar 9?lam lima tahun mendatang. 

    Menyikapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya dan membuka lapangan kerja melalui program Xpora.

    Salah satu UKM yang berhasil dipertemukan dengan pembeli di luar negeri lewat program BNI Xpora yakni keripik pisang Bananania di Yogyakarta.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pendampingan BNI kepada pelaku UKM melalui Xpora dilakukan melalui berbagai aktivitas pelatihan, baik secara langsung maupun daring di sejumlah daerah di Indonesia. 

    “BNI terus berupaya menjalankan peran sebagai Agent of Development dan mendukung UMKM naik kelas, membuka lapangan kerja hingga bisa memperluas jaringan dan menembus pasar global,” kata Okki dikutip Jumat (14/2/2025).

    Ia menyebut, Bananania saat ini mempekerjakan 10 orang pegawai tetap dan banyak pekerja harian lainnya.

    Saat ini produk-produk Bananania sudah diekspor ke berbagai negara mulai dari Mesir, Australia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan hingga Kanada.

    Produk-produk Bananania pertama kali diajak BNI Xpora untuk ikut dalam pameran produk ke Hong Kong pada tahun 2022.

    Pada Oktober 2024, Bananania mendapatkan business matching hingga menandatangi perjanjian dengan buyer dari Kanada.

  • Unik, Kolaborasi Tim UGM dan Edinburgh Buat Robot dari Rangka Asli Biawak

    Unik, Kolaborasi Tim UGM dan Edinburgh Buat Robot dari Rangka Asli Biawak

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim fakultas Biologi UGM dan universitas Edinburgh memadukan antara ilmu sains dan engineering dengan membuat robot dari rangka asli biawak. Necrorobot biawak ini bisa bergerak sederhana sebagai bahan pembelajaran di bidang sistematika hewan.

    September tahun lalu dua peneliti dari Dosen UGM, Eko Agus Suyono, dengan Dosen Edinburgh University, Parvez Alam menggagas kolaborasi ini. Saat itu Parves Alam mengajak dua mahasiswanya yang tengah menempuh pendidikan master degree School of Engineering di University of Edinburgh yakni Leo Foulds dan Nadia Ditta untuk datang dan bekerja di Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM guna mempelajari kerangka reptil terutama biawak dan ular. “Saat itu dosen Biologi, Donan Satria Yudha, memberikan informasi terkait cara bergerak reptil, taksonomi, dan anatomi reptil yang ada di Indonesia,” kata Eko dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Eko mengatakan pembuatan robot dari rangka asli biawak dimulai dengan 2 minggu pertama, kedua tim berbagi tugas dari mempelajari pergerakan biawak dengan merekam biawak dewasa hidup saat berjalan yang dilakukan oleh Pervez Alam. Lalu, kedua tim mempelajari mekanika tulang biawak dan melakukan CT Scan rangka biawak untuk membuat cetakan rangkanya. “Selanjutnya rangka ini akan dipasang mesin robot saat kembali ke Edinburgh,” katanya

    Pada pertengahan Januari 2025 lalu, Parvez menghubungi Eko Agus Suyono beserta Donan untuk menunjukkan video yang berisi rekaman cetakan rangka biawak yang dapat berjalan setelah dipasang mesin necrorobot. Lalu akhir Januari 2025, Parvez kembali lagi ke Fakultas Biologi UGM untuk merangkai mesin robot tersebut di kerangka biawak asli. “Selama merangkai mesin robot pada rangka biawak asli, dibantu oleh Donan Satria Yudha, ia juga dibantu oleh Frans dari staf Museum Biologi serta beberapa mahasiswa,” katanya.

    Eko mengatakan merangkai robot pada kerangka biawak asli tidaklah mudah, tim berhasil menyelesaikan dalam tiga hari hingga akhirnya berhasil menyusun necrorobot biawak yang dapat bergerak sederhana. Hasil ini sangat melegakan, mengingat perbedaan bahan, komposisi serta struktur antara cetakan dengan tulang aslinya.

    Parves menghibahkan robot dari rangka asli biawak tersebut ke Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM, agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi dosen dan para mahasiswa umumnya. “Bagi Fakultas Biologi kegiatan mempelajari dan merangkai necrorobot dari rangka biawak ini merupakan pengetahuan yang baru,” ujarnya.

  • Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp81,38 triliun dari total anggaran awal Rp110,95 triliun.

    Kebijakan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jalan tol, waduk, serta bendungan untuk irigasi.

    Keputusan ini diambil dalam rangka efisiensi keuangan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan proyek yang telah berjalan.

    Meskipun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme kemitraan ini agar tetap menarik bagi investor swasta di tengah berkurangnya setoran modal dari negara.

    Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Infrastruktur

    Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, Ph.D., menilai pemotongan anggaran akan berdampak besar pada proyek infrastruktur nasional.

    Ia menjelaskan bahwa skema KPBU selama ini memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta.

    “Dengan pemangkasan ini, setoran modal dari pemerintah dalam skema KPBU berkurang, sehingga sektor swasta perlu diberikan insentif tambahan agar tetap berpartisipasi. Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah memperpanjang masa konsesi proyek,” ujar Subarsono.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

    Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana dari sektor swasta menjadi solusi yang harus diperkuat.

    Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

    Menurut Subarsono, negara-negara di Eropa Barat telah membuktikan bahwa skema public-private partnership (PPP) mampu mempercepat pembangunan.

    Dengan model ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, sementara sektor swasta membantu pendanaan serta menghadirkan teknologi dan manajemen yang lebih maju.

    “Keterlibatan swasta tidak hanya menambah modal, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan dukungan dana yang lebih besar, proyek bisa lebih cepat selesai dan kualitasnya lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas,” tambahnya.

    Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur yang dikelola swasta tetap memenuhi standar kualitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak swasta tetap mengutamakan kepentingan publik.

    Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR menimbulkan tantangan besar bagi kelanjutan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu menata ulang skema KPBU, memberikan insentif bagi swasta, serta memastikan bahwa infrastruktur tetap berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.  [aje]

  • Sri Sultan Hamengku Buwono X Serahkan Serat Palilah ke Warga Tunggularum

    Sri Sultan Hamengku Buwono X Serahkan Serat Palilah ke Warga Tunggularum

    Liputan6.com, Yogyakarta – Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan secara langsung lebih dari 200 serat palilah kepada warga yang menempati Tanah Kasultanan di Tunggularum, Wonokerto, Sleman. Sultan mengatakanan tujuan dari penyerahan serat palilah agar masyarakat lebih tenang dan merasa aman, dengan adanya kepastian hukum memanfaatkan tanah Kasultanan Yogyakarta bahkan untuk hunian.

    “Saya sampaikan selamat atas sertifikat palilah yg diterima oleh Pemda maupun warga. Mohon maaf kami tidak mungkin menjual tanah Kraton, tapi silakan kalau mau digunakan. Yang penting legal, ada kepastian baik dari kami maupun dari bapak ibu semua,” kata Sri Sultan di Gedung Serbaguna Tunggularum, Sleman, Selasa (11/2/2025).

    Sultan mengatakan sekarang pelayanan tentang proses kepastian hukum bagi penggunaan Tanah Kasultanan sudah sangat mudah. Kraton Yogyakarta memudahkan proses tersebut dengan memberikan layanan secara digital. “Harapan saya surat palilah disimpan baik-baik karena bentuk kepastian hukum bagi Bapak Ibu untuk tinggal di sini, sehingga perlu dijaga yang baik,” pesan Sri Sultan.

    Adanya serat palilah inilah Sultan berharap penggunaan Tanah Kasultanan ini bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Selain itu dapat memberikan jaminan rasa aman, juga tidak merasa terbebani dan was-was, karena sudah terjamin secara hukum. “Biarpun palilah, kalo punya anak menempati kan tetap boleh. Tetapi tidak bisa berubah jadi sertifikat hak milik, karena kami tidak mungkin menjual Tanah Kasultanan,” ujar Sri Sultan.

    Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi mengatakan, terkait layanan izin pemanfaatan Tanah Kasultanan ini, Keraton Yogyakarta bekerja sama dengan Pemda DIY, berupaya memberikan percepatan pelayanan izin. Kerjasama tersebut telah menghasilkan terbitnya izin penggunaan Tanah Kesultanan baik berupa serat palilah maupun serat kekancingan. “Hal ini diwujudkan dalam kurun waktu dari Januari 2023 – Februari 2025, dengan hasil sebanyak 1550 surat 799 palilah dan 760 serat kekancingan.”

    Terkait pemberian

    222 serat palilah diserahkan kepada masyarakat umum sebagai tempat tinggal dan fasilitas umum seperti masjid dan balai pertemuan. 1 serat palilah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk pengembangan RSUD dan 14 palilah kepada pemerintah kelurahan Wonokerto untuk agrowisata.

    Sementara pemakaian tanah di Tunggularum ini dimulai pada 1962, usai bencana erupsi yang mengakibatkan terisolasinya daerah tersebut. Ia mengatakan saat itu Tanah Kasultanan yang berupa oro-oro, dipergunakan oleh masyarakat untuk hunian, atas serat palilah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. “Luas total tanah palilah ini seluas kurang lebih 75.450 meter di Padukuhan Tunggalarum. Kami sangat mengapresiasi kesadaran amsyarakat untuk mengurus serat palilah tersebut,” ujar GKR Mangkubumi.

    Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan ini menurutnya sesuai dengan amanat Perdais Nomor 1 Tahun 201, bahwa Tanah Kasultanan sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan sosial masyarakat, dan pengembangan budaya. Menurutnya hingga saat ini, sertifikasi tanah seperti serat palilah ini terus berproses untuk daerah lain, di DIY.

    “Pelayanan izin penggunaan tanah harus selesai, baik yang digunakan untuk kepentingan umum, maupun hunian pribadi. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara mengembalikan anggaduh, dan memberikan nilai manfaat bagi pemerintah kalurahan,” jelas GKR Mangkubumi.

    GKR Mangkubumi pun tetap meminta dukungan teknis dan fasilitasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang se-DIY dalam layanan ini. Harapannya, setelah ini tidak akan ada lagi penyalahgunaan tanah Kasultanan tanpa seizin Keraton Yogyakarta secara resmi dan sah.

  • Rekomendasi Destinasi Favorit untuk Rayakan Hari Valentine

    Rekomendasi Destinasi Favorit untuk Rayakan Hari Valentine

    Liputan6.com, Yogyakarta – Perayaan Hari Valentine setiap 14 Februari menjadi momen yang pas untuk dirayakan bersama orang tersayang. Salah satu cara terbaik merayakan Hari Kasih Sayang adalah dengan mengunjungi beberapa destinasi favorit di Indonesia.

    Tak hanya bersama pasangan, berkunjung ke beberapa destinasi di Indonesia saat Hari Valentine juga bisa dilakukan bersama sahabat maupun keluarga. Mengutip dari kemenpar.go.id, berikut rekomendasi destinasi favorit untuk rayakan Hari Valentine:

    1. Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta

    Hutan Pinus Mangunan berlokasi di Desa Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Jaraknya sekitar 23 kilometer dari pusat kota Yogyakarta.

    Destinasi wisata ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tinggi dan rimbunnya hutan pinus di kawasan ini menambah suasana rindang dan asri.

    Pemandangan indah lainnya yang ditawarkan destinasi wisata ini adalah berupa perbukitan dan lembah hijau. Berbagai keindahan tersebut akan memberikan kesan romantis yang sangat cocok dengan nuansa Hari Valentine.

    2. Kebun Bunga Marigold, Bali

    Kebun Bunga Marigold berada di Desa Belok, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan bunga marigold yang indah.

    Bunga-bunga tersebut menjadi latar belakang yang sempurna untuk foto bersama pasangan. Foto yang indah dan romantis pun akan menjadi kenangan di Hari Valentine yang tak terlupakan.

    3. Orchid Forest Cikole, Lembang

    Orchid Forest Cikole berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu, Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dari pusat Kota Bandung, wisatawan hanya memerlukan waktu sekitar satu jam berkendara.

    Destinasi wisata ini memiliki hutan anggrek yang luas dan rindang. Terdapat lebih dari 100 jenis anggrek yang dapat menciptakan suasana romantis bersama pasangan.

    4. Pulau Tidung, Kepulauan Seribu

    Pulau Tidung di Kepulauan Seribu juga menjadi salah satu destinasi favorit untuk merayakan Hari Valentine. Terdapat Jembatan Cinta yang mitosnya bisa membuat hubungan sepasang kekasih menjadi langgeng.

    5. Bioskop dan museum terdekat

    Selain berwisata ke beberapa destinasi wisata di Indonesia, Hari Valentine juga bisa dihabiskan dengan movie date maupun museum date. Banyak pilihan film romantis yang bisa dipilih. Selain itu, beberapa museum juga sangat cocok dijadikan lokasi kencan.

    Tak perlu jauh-jauh, cukup kunjungi bioskop atau museum terdekat. Dijamin, quality time di Hari Valentine bersama pasangan akan lebih berkesan.

    Penulis: Resla

  • Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Panen padi di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Kabupaten Bantul mengalami surplus produksi beras hingga 55 ribu ton pada tahun 2024.

    “Di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 terjadi surplus produksi beras sejumlah 55 ribu ton, jadi walaupun luasan lahan pertanian sawah kita dibanding dengan 20-30 tahun lalu lebih sempit, tetapi jumlah produksi jauh lebih besar,” kata Bupati Halim di Bantul, Kamis.

    Menurut dia, surplus produksi beras di Bantul ini karena produktivitas panen padi per hektare yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai sembilan ton per hektare, salah satunya di bulak padi wilayah Kelurahan Canden Jetis, produktivitas panen mencapai 9,3 ton per hektare.

    “Kalau 20-30 tahun lalu rata rata produksi tiga sampai empat ton, sekarang mencapai lebih dari sembilan ton, lahan semakin sempit tapi produksi semakin besar, akhirnya tetap saja surplus yang cukup besar, 55 ribu ton beras, bukan gabah,” katanya.

    Dia mengatakan, salah satu faktor peningkatan produktivitas panen di Bantul adalah penggunaan alat mesin pertanian, benih unggul dan teknologi tepat guna baik yang difasilitasi pemerintah daerah maupun pusat melalui Kementerian Pertanian.

    Bupati mengatakan, bahkan pada tahun 2025, para kelompok tani di Bantul juga akan mendapatkan bantuan alat alat mesin pertanian dari Kementan dalam rangka percepatan perluasan tanam. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Pertanian dan jajaran ke Bantul beberapa waktu lalu.

    “Beberapa waktu lalu Pak Menteri Pertanian dan jajaran Kementan datang ke Bantul untuk memotivasi kita memastikan bahwa sektor pertanian Bantul harus berjalan dengan baik lancar, agar swasembada pangan tercapai dan para petani lebih sejahtera,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memetakan para kelompok tani untuk menerima bantuan sarana pertanian itu, dalam rangka mempertahankan dan peningkatan produksi pertanian pangan.

    “Jadi, bantuan alat mesin pertanian termasuk perbaikan irigasi itu akan meningkat secara drastis di Bantul, dan ini akan segera kita realisasikan. Tidak lama lagi Dinas Ketahanan Pangan mengundang kelompok tani untuk menerima bantuan alat alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • DPR prioritaskan usulan Bali dalam perumusan RUU Kepariwisataan

    DPR prioritaskan usulan Bali dalam perumusan RUU Kepariwisataan

    Badung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI memprioritaskan usulan elemen pariwisata di Bali dalam proses perumusan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Kabupaten Badung, Kamis, mengatakan terdapat empat daerah kunjungan kerja yaitu Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, namun Bali diutamakan, sebab Pulau Dewata adalah destinasi internasional dengan banyak pengalaman kepariwisataan.

    “Bali ini kenapa jadi prioritas kunjungan karena kita tahu Bali bukan hanya destinasi wisata nasional tapi juga destinasi internasional, sudah sangat dikenal di luar negeri, nah mereka yang di Bali ini punya pengalaman luas dalam mengelola pariwisata,” ucap dia.

    Menurut Saleh yang juga ketua tim panitia kerja, pengalaman Bali dalam mengurus pariwisatanya terlihat dari keaktifan asosiasi mereka, bahkan dalam kunjungan kerja ini hadir 23 perhimpunan khusus pariwisata di Bali.

    “Mereka punya asosiasi yang banyak, ada asosiasi perhotelan, rental, vila, kemudian paguyuban pariwisata, itu menurut saya satu modal yang perlu kita dengar, pengalaman mereka selama ini,” ujarnya.

    Komisi VII DPR RI merasa dari pertemuan ini mereka tidak hanya menyerap usulan rumusan untuk RUU Kepariwisataan, namun juga mendapati fakta-fakta keluh kesah dalam mengelola pariwisata.

    Jika berkaca dari undang-undang yang sudah ada, perhimpunan pariwisata sebagian mengembangkan ide-ide mereka, ada pula yang merasa sejumlah aturan sudah cukup.

    “Kami berharap masukan tadi bisa jadi referensi dan juga rekomendasi untuk membangun undang-undang ke depan, masukan-masukannya juga lengkap, ada yang membahas perizinan, ada membahas soal destinasi wisatanya, adat istiadat, alam, saya kira lengkap jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

    Salah satu usulan muatan untuk RUU Kepariwisataan datang dari Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun, dimana setidaknya 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu diubah atau ditambahkan narasinya.

    “BAB III Pasal 8 saya usulkan tambahkan memupuk rasa cinta alam dan lingkungan, BAB IV Pasal 13 belum menyentuh alam, padahal alam perlu dijaga, dan Pasal 27 perlu ditambahkan definisi kawasan penyangga, apa sih kawasan penyangga ini,” ujarnya.

    Dalam usulannya kepada dewan, Dispar Bali banyak menyinggung soal perlindungan terhadap alam, perkembangan jenis-jenis usaha pariwisata, hingga pendataan organisasi dan tenaga kerja pariwisata.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR RI serap aspirasi pelaku pariwisata DIY

    Komisi VII DPR RI serap aspirasi pelaku pariwisata DIY

    Sleman (ANTARA) – Panitia kerja rancangan UU Kepariwisataan Komisi VII DPR menyerap aspirasi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta hingga pelaku pariwisata guna revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan tren wisata global.

    Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Sleman, Kamis, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sudah tidak mampu menjawab tantangan tren pariwisata global.

    “Dampak pandemi COVID-19, perkembangan digitalisasi dan tuntutan akan keberlanjutan lingkungan dan budaya, terdapat kebutuhan untuk merevisi terhadap regulasi ini,” kata Evita Nursanty saat serap aspirasi RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

    Ia mengatakan regulasi kepariwisataan sangat penting, sehingga panitia kerja rancangan UU Kepariwisataan Komisi VII DPR menyusun perubahan ketiga tentang kepariwisataan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan industri pariwisata nasional.

    “Kami mentargetkan revisi UU Kepariwisataan selesai pada masa sidang ke dua ini. Untuk itu, kunjungan kerja ke DIY ini menyerap aspirasi dari Pemda DIY dan pelaku industri pariwisata di DIY,” kata Evita.

    Menurut dia, Undang-Undang Kepariwisataan benar-benar menjadi landasan dan pondasi dalam pengembangan pariwisata lebih baik, dan bisa menjawab, serta menjadi solusi permasalahan-permasalahan industri pariwisata saat ini.

    “Kami akan menjadi masukan ini untuk menjadi bahan revisi Undang-Undang Kepariwisataan,” katanya.

    Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko mengatakan revisi Undang-Undang Kepariwisataan sangat ditunggu-tunggu di seluruh kabupaten/kota di DIY. Hal ini karena Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) telah selesai masa berlakunya.

    Seperti diketahui, Ripparnas menjadi jadi acuan penyusunan Ripparda DIY, dan turun menjadi Ripparda Kota Yogyakarta. Saat ini usianya sudah 10 tahun.

    “Sehingga kami menunggu Undang-Undang Kepariwisataan baru agar nanti menurunkan Ripparnas yang baru dan sesuai kondisi dan tuntunan industri kepariwisataan saat ini,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025