Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com –
Surat instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
)
Megawati Soekarnoputri
yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P berbuntut panjang.
Pasalnya, surat instruksi yang memerintahkan seluruh kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah menunda mengikuti orientasi (
retreat
) kepala daerah belum juga dicabut.
Dampak surat instruksi itu masih berlanjut hingga hari kedua pelaksanaan retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Surat itu menyebabkan setidaknya 55 kader PDI-P belum bergabung dengan kegiatan retreat, dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Namun tak semua kader PDI-P patuh dengan instruksi tersebut, pantauan Kompas.com, terdapat beberapa kader yang memilih tetap mengikuti retreat.
Dua orang yang terlihat adalah Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma.
Mereka berdua mengikuti retreat dari hari pertama, Jumat (21/2/2025).
Drama ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian
angkat bicara.
Saat ditanya awak media, berapa kepala daerah yang hadir di hari kedua retreat, Tito menjawab panjang lebar.
Dia mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang berhalangan karena alasan tertentu, ada juga yang tak hadir karena kebijakan partainya.
Secara gamblang, Tito mengatakan retreat adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi kepala daerah untuk kepentingan rakyat yang berada di daerah dipimpin.
Eks Kapolri ini juga menegaskan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito.
“Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
Dengan retreat, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
“Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
Pada hari kedua, muncul sinyal PDI-Perjuangan menghentikan aksi “mogok” retreat tersebut dengan mengirimkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pramono yang tiba di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang juga memberikan arahan kepada kepala daerah kader PDI-P untuk bersiaga di sekitar lokasi retreat.
Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo usai menggelar pertemuan dengan Pramono di sebuah kafe, di Magelang, Jawa Tengah.
Pramono juga disebut akan berkomunikasi secara intens kepada pihak pemerintah agar 55 kepala daerah dari kader PDI-P bisa hadir dalam acara retreat tersebut.
“Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
Foto yang diunggah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam media sosialnya memperlihatkan puluhan kader PDI-P bersiap mengikuti acara retreat.
Terlihat juga Pramono berdiri di dekat Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
Meski sudah diminta bersiaga, para kader PDI-P ini belum tahu secara pasti kapan mereka akan diarahkan dari DPP mengikuti
retreat kepala daerah
yang bersisa enam hari lagi.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader dari PDI-P mengungkapkan, sikap PDI-P meminta kadernya menunda ikut retreat yang digelar 21-28 Februari 2025 di Magelang karena adanya ketidakadilan hukum yang terjadi.
“Ya kan jelas lah (alasannya), sama-sama udah kita baca, dan pertimbangan menundanya kenapa, karena persoalan ya ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan, agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di Republik ini,” imbuh Masinton.
Namun Masinton enggan menyebut ketidakadilan hukum ini berkaitan dengan penahanan Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Dia menyebut, keadilan yang diperjuangkan oleh PDI-P adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Ya mau menjerat siapapun lah, keadilan itu kan universal. Dia tidak berlaku hanya pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara seperti itu,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: DI YOGYAKARTA
-
/data/photo/2025/02/22/67b937a4a5e72.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang
-
/data/photo/2025/02/21/67b7adcd9ff89.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Update Kasus Lagu Band Sukatani: Hasil Propam Periksa Polisi hingga Vokalis Dipecat sebagai Guru Yogyakarta
Update Kasus Lagu Band Sukatani: Hasil Propam Periksa Polisi hingga Vokalis Dipecat sebagai Guru
Editor
KOMPAS.com
– Dua anggota
polisi
dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (
Propam
) Polda Jateng atas arahan Divisi Propam Polri terkait pertemuan mereka dengan personel band
Sukatani
di Banyuwangi, Jawa Timur.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, membenarkan bahwa dua anggotanya telah diperiksa dan dinyatakan tetap bekerja secara profesional.
“Iya, dua sudah diperiksa,” kata Artanto saat dikonfirmasi, Sabtu (22/2/2025).
Pemeriksaan ini mencuat setelah
band Sukatani
mendadak menghapus lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” dari berbagai platform digital, termasuk YouTube dan Spotify.
Personel band, M. Syifa Al Luthfi (gitaris) dan Novi Citra Indriyanti (vokalis), juga mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri, yang menimbulkan spekulasi publik terkait dugaan adanya intervensi dari aparat kepolisian.
Namun, Polda Jawa Tengah menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta personel band untuk membuat video permintaan maaf atau klarifikasi.
“Oh, tidak ada, nihil. Jadi klarifikasi itu hanya ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan terkait pembuatan lagu tersebut,” ujar Artanto.
Artanto juga memastikan tidak ada intervensi dari pihaknya terhadap band Sukatani.
“Enggak ada (intervensi), jadi kemarin dari penyidik Siber Polda Jateng sempat berjumpa dengan mereka dan berbincang-bincang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Artanto menegaskan bahwa Polda Jawa Tengah menghormati kebebasan berekspresi, termasuk kritik terhadap institusi kepolisian.
“Ya
monggo-monggo
saja. Kritik yang membangun kepada Polri itu menjadi teman Bapak Kapolri. Kami menghargai semua itu,” katanya.
Di tengah kontroversi tersebut, polemik lain muncul terkait pemecatan Novi Citra Indriyanti dari pekerjaannya sebagai guru di salah satu SD swasta.
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyoroti kasus ini dan mendalami kemungkinan adanya diskriminasi atau mala-administrasi dalam proses pemecatan.
“Ombudsman berharap semua pihak mengedepankan objektivitas, termasuk dari pihak sekolah atau Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi dan pemberian sanksi, jika yang bersangkutan statusnya guru,” ujar Kepala Ombudsman RI Jateng, Siti Farida.
Menurut dia, kebebasan berekspresi dalam seni dan ide adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi sehingga status Novi sebagai pegiat seni tidak bisa dijadikan alasan pemecatan.
Ia juga menekankan pentingnya asas pelayanan publik dalam setiap keputusan yang diambil oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.
Sementara itu, kepala sekolah SD terkait, Eti Endarwati, menegaskan pemberhentian Novi tidak terkait dengan lagu “Bayar Bayar Bayar” maupun video permintaan maafnya.
Ia menyebut bahwa pemecatan terjadi sejak awal Februari 2025 karena Novi melanggar kode etik internal sekolah.
“Betul diberhentikan, tetapi yang jadi masalah adalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya,” kata Eti.
Menurut dia, semua guru di sekolah tersebut wajib mematuhi kode etik, termasuk berpakaian sesuai aturan.
“Kode etik sudah disosialisasikan sejak awal mendaftar dan dari awal beliau sudah tahu konsekuensinya,” ujarnya.
Di tengah polemik pemecatannya, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menawarkan kesempatan bagi Novi untuk mengajar di sekolah-sekolah di wilayahnya.
“Saya, Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga,” tulisnya melalui akun Instagramnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5140101/original/058498600_1740141005-884462bb-09b0-4aea-a929-9787400bdc97.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
55 Kepala Daerah PDIP di Magelang: Siap Retret di Tengah Penantian Restu DPP – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.
“Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (21/2/2025), seperti dilansir dari Antara.
Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.
“Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retreat tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.
-

55 Kepala Daerah PDIP Menunggu Instruksi Megawati untuk Hadiri Retret
Bisnis.com, JAKARTA – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.
“Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.
“Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dia menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.
“Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.
-

Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (ANTARA/HO-Pemkot Yogyakarta)
Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 22 Februari 2025 – 22:11 WIBElshinta.com – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang, Sabtu, menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDI P ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.
“Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah.
Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.
“Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.
Ia menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDI P, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.
“Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” katanya.
Sumber : Antara
-

Terjamin, Ini Link Beli Tiket Kereta Tambahan Lebaran 2025
Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali membuka pemesana untuk pembelian tiket kereta tambahan Lebaran 2025.
PT KAI membuka pemesanan 538.280 kursi sejalan dengan penambahan 1.080 perjalanan kereta tambahan mulai Minggu (23/2/2025) pukul 00.00 WIB.
Vice President Public Relation KAI, Anne Purba mengatakan KAI menetapkan masa Angkutan Lebaran 1446H/Tahun 2025 selama 22 hari mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama 22 hari, KAI akan mengoperasionalkan 9.572 perjalanan kereta api, jumlah tersebut berasal dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA Tambahan.
“KAI membuka pemesanan tiket KA tambahan lebaran mulai Minggu, 23 Februari 2025 pukul 00.00 WIB. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket mudik pada tanggal-tanggal favorit, bisa memanfaatkan adanya KA tambahan ini,” kata Vice President Public Relation KAI, Anne Purba.
Selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2025, KAI akan mengoperasikan 1.080 kereta api tambahan, yang akan meningkatkan kapasitas tempat duduk hingga 538.280 kursi. Dengan tambahan ini, total kapasitas yang disediakan selama periode Angkutan Lebaran 1446H mencapai 4.568.838 tempat duduk.
Kereta tambahan mencakup layanan jarak jauh dan lokal dengan kelas komersial, termasuk KA Java Priority yang menawarkan pengalaman perjalanan mewah dan nyaman. KA ini akan melayani rute Gambir – Yogyakarta PP. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs web kai.id, serta mitra penjualan resmi lainnya.
“Pada Angkutan Lebaran 2025, jumlah KA yang beroperasi sebanyak 9.572. Angka tersebut meningkat 8% dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mengoperasionalkan 8.836 perjalanan KA,” ungkapnya.
Dengan bertambahnya perjalanan kereta api, kapasitas tempat duduk yang tersedia juga meningkat. Pada masa Angkutan Lebaran 2025, KAI menyediakan 4.568.838 tempat duduk, atau naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kapasitas 4.296.530 tempat duduk.
Pemesanan tiket KA Jarak Jauh dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Sementara itu, tiket KA Lokal dapat dipesan mulai H-30, dan beberapa kereta lainnya baru tersedia untuk pemesanan mulai H-7 sebelum keberangkatan.
“KAI memahami bahwa Lebaran merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, KAI menambah kapasitas tempat duduk guna memberikan lebih banyak pilihan perjalanan serta mengakomodasi tingginya permintaan pelanggan yang akan mudik atau berlibur saat Lebaran,” ujarnya.
Link Beli Tiket Kereta Tambahan Lebaran 2025:
https://www.kai.id/
-
/data/photo/2025/02/22/67b9aa614f357.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bupati Tapanuli Tengah
Masinton Pasaribu
mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah
PDI Perjuangan
setia dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut
retreat kepala daerah
.
Hal ini disampaikan Masinton merespons pertanyaan mengenai sejumlah
kepala daerah PDI-P
yang sudah mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, sejak Jumat (22/2/2025) kemarin.
“Sebagian besar, semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum,” kata Masinton, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari
YouTube Kompas TV
.
Ia tidak memungkiri bahwa ada sebagian kader PDI-P yang sudah mengikuti retreat, misalnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Menurut Masinton, boleh jadi mereka memilih bergabung dengan pertimbangan bahwa PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung mereka pada Pilkada 2024.
“Ada beberapa juga yang saya dengar, ada tiga apa empat orang yang mungkin karena pertimbangan dengan karena yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikuti,” kata Masinton.
Masinton pun menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tetap akan taat dan tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan, bahwa mereka juga harus mematuhi keputusan partai politik sebagai kader partai politik.
“Jadi ini dua hal yang berbeda, kebetulan waktunya memang bersamaan maka kami dihiarapkan dan diinstruksikan untuk tetap
standby
, bukan dilarang, tetap
standby
,” kata Masinton.
Untuk diketahui, ada 55 orang kepala daerah PDI-P yang sudah berkumpul di Magelang dan menunggu kepastian untuk dapat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, mereka bersiaga di Magelang agar siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk ke Akmil.
“Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
standby
di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.


