provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Berapa Biaya Pajak Mobil Innova Zenix 2025? Ini Rinciannya

    Berapa Biaya Pajak Mobil Innova Zenix 2025? Ini Rinciannya

    Jakarta

    Toyota Innova merupakan mobil dengan penjualan paling laris di Indonesia. Salah satu modelnya adalah Innova Zenix yang menjadi primadona, terutama di kelas Multi Purpose Vehicle (MPV).

    Di kelasnya, Innova Zenix memiliki harga yang kompetitif. Berdasarkan situs resminya pada Februari 2025, harga Innova Zenix tipe bensin dijual di kisaran Rp 436,1 juta sampai Rp 485,6 juta. Sedangkan tipe Hybrid (HEV), harganya berada di kisaran Rp 473,2 juta sampai Rp 628,2 juta.

    Kalian mungkin penasaran berapa biaya pajak mobil Innova Zenix? Di bawah ini akan kita hitung perkiraan biaya pajak tahunannya.

    Cara Hitung Pajak Mobil Innova Zenix

    Sebelum menghitung pajak mobil Innova Zenix maupun pajak mobil lainnya, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Berdasarkan situs Samsat Sleman, pajak mobil dipengaruhi beberapa hal berikut ini:

    1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

    NJKB merupakan nilai pasar yang telah ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan data dari Agen Pemegang Merek (APM) pada tahun tersebut. NJKB akan mempengaruhi besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    NJKB sebuah mobil selalu menurun seiring bertambahnya usia mobil. Artinya, tarif PKB yang harus dibayar oleh pemilik mobil juga akan selalu turun setiap tahunnya.

    2. Tarif Pajak Progresif

    Tarif pajak progresif berhubungan dengan jumlah kepemilikan kendaraan. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka pajaknya semakin tinggi. Tarif pajak progresif ini juga digunakan untuk menghitung besarnya PKB.

    Persentase pajak progresif ini berbeda-beda di setiap daerah, berdasarkan aturan gubernur. Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta, pajak progresif kendaraan pribadi kepemilikan pertama mulai 2025 adalah 0,9%. Sedangkan di DKI Jakarta, pajak progresif kendaraan pribadi kepemilikan pertama adalah 2%.

    3. Opsen PKB

    Mulai 2025 ini, terdapat penghitungan opsen PKB di berbagai daerah, kecuali DKI Jakarta. Opsen PKB merupakan skema pembagian pajak antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. DKI Jakarta pengelolaannya terpusat di provinsi, sehingga tidak memberlakukan opsen.

    Besar opsen tersebut adalah 66% dari besar PKB. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, opsen ini tidak akan membuat tarif pajak naik, karena tarif dasarnya sudah dipotong dengan persentase yang sama.

    4. Koefisien Bobot Kendaraan

    Koefisien mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga = 1Koefisien sedan = 1,025Koefisien jeep dan minibus = 1,050Koefisien pick up, double cabin, blind van, dan microbus = 1,085Koefisien bus = 1,1Koefisien light truck = 1,3Koefisien truk dan sejenisnya = 1,4

    5. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

    SWDKLLJ untuk mobil umumnya termasuk golongan DP, yaitu untuk mobil yang bukan untuk angkutan umum berbentuk sedan, mobil jip, mobil barang atau pikap sampai dengan 2.400 cc.

    Sedangkan mobil ukuran microbus dan bus yang bukan angkutan umum, termasuk dalam golongan EP.

    Tarif Golongan DP: Rp 143.000Tarif Golongan EP: Rp 153.000

    6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

    Khusus pajak lima tahunan atau ganti pelat mobil, dikenakan biaya PNPB yang terdiri dari penerbitan STNK dan penerbitan TNKB.

    Tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil: Rp 200.000.Tarif penerbitan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mobil: Rp 100.000.Simulasi Penghitungan Pajak Innova Zenix

    Berikut ini kita simulasikan penghitungan pajak Innova Zenix di Yogyakarta dengan skema opsen dan di Jakarta yang tidak menggunakan opsen.

    Penghitungan Pajak Innova Zenix di Yogyakarta

    Misalnya seseorang memiliki memiliki Innova Zenix Hybrid varian paling murah dengan pelat nomor Yogyakarta. Kita anggap NJKB-nya pada tahun tersebut Rp 470 juta. Mobil tersebut merupakan mobil pertama yang dia miliki. Berapa besar pajak tahunannya?

    Karena mobil pertama, maka tarif progresif di Yogyakarta adalah 0,9%. Kemudian koefisiennya 1,050.

    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) = tarif progresif x (koefisien x NJKB)
    PKB = 0,9% x (1,050 x 470.000.000)
    PKB = 0,9% x 493.500.000
    PKB = 4.441.500

    Opsen PKB = 66% x PKB
    Opsen PKB = 66% x 4.441.500
    Opsen PKB = 2.931.390

    Pajak tahunan = PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ
    Pajak tahunan = 4.441.500 + 2.931.390 + 143.000 = 7.515.890

    Maka pajak tahunan mobil Innova Zenix Hybrid varian termurah yang harus dibayarkan pada tahun tersebut adalah Rp 7.515.890.

    Penghitungan Pajak Innova Zenix di Jakarta

    Di Jakarta, penghitungan pajaknya tidak menggunakan opsen, namun PKB-nya dikenakan 2%. Berikut ini kisaran pajak beberapa tipe mobil Innova Zenix:

    Pajak tahunan Innova Zenix bensin tipe termurah: Rp 9,3 jutaPajak tahunan Innova Zenix bensin tipe termahal: Rp 10,3 jutaPajak tahunan Innova Zenix Hybrid tipe termurah: Rp 10 jutaPajak tahunan Innova Zenix Hybrid tipe termahal: Rp 13,3 juta

    Itulah tadi simulasi perkiraan biaya pajak mobil Innova Zenix dengan skema penghitungan terbaru 2025. Perlu diingat, simulasi pajak di atas dihitung dengan NJKB mobil dalam kondisi baru. Tarifnya akan semakin turun tiap tahun.

    (bai/row)

  • 51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – 51 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara 46 kepala daerah kader PDIP masih belum bergabung. Diketahui, kepala daerah yang berasal dari PDIP berjumlah 97 orang.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

     

    Tito mengatakan kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito. 

    Tunggu instruksi Megawati

    Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sebanyak 55 kepala daerah itu sempat berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang.

    Saat Tribun Jogja tiba di lokasi pada pukul 16.15 WIB, hanya tersisa beberapa kader yang masih berada di sana. 

    Yang lainnya telah meninggalkan lokasi namun masih berada di wilayah Magelang.

    Salah satunya adalah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan bahwa mereka sedang menunggu instruksi lebih lanjut terkait jadwal masuk ke retret.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua siap mengikuti retret, dan waktunya akan ditentukan lebih lanjut. Makanya kita stand by di sekitar sini, dengan komunikasi yang terus dilakukan oleh Pak Pramono dengan pemerintah dan penyelenggara,” kata Hasto di dalam mobil saat hendak meninggalkan lokasi, Sabtu (22/2/2025).

     
    Hasto juga memastikan bahwa kepala daerah kader PDIP yang berkumpul berjumlah 55.

    Jumlah tersebut berbeda dari jumlah peserta retret yang absen sebanyak 47 kepala daerah menurut data Kemendagri.

    “Kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen ada 53, ditambah dua gubernur, jadi totalnya 55,” ujarnya.

    Terkait kepastian kapan mereka akan masuk ke Akmil, Hasto mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih menunggu instruksi dari Ketum PDI Perjuangan.

    “Waktunya memang belum bisa disampaikan, tetapi secepatnya akan ditentukan. Bisa hari ini, besok, atau lusa. Makanya semua teman-teman standby di sini,” katanya.

    Hasto juga mengonfirmasi bahwa seluruh barang kepala daerah kader PDIP sudah berada di lokasi retret.

    “Semua baik yang sudah mengenakan seragam maupun yang belum, sudah siap. Kan, barang-barang sudah dibawa, kopernya juga sudah di dalam,” tuturnya.

    Menanggapi adanya beberapa kader PDIP yang sudah lebih dulu masuk ke Akmil, Hasto enggan memberikan komentar lebih lanjut karena itu bukan kapasitasnya. 

    “Kalau saya sendiri tidak berkomentar, biarlah teman-teman dari DPP yang memberikan pernyataan lebih lanjut,” ucapnya. 

     

    Penulis: Yuwantoro Winduajie 

    dan

    Sebanyak 55 Kepala Daerah PDIP Sudah Berada di Magelang, Tunggu Instruksi Mega Masuk Akmil

     

  • 6
                    
                        Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
                        Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tips Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2025, Simak Biar Tidak Kehabisan

    Tips Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2025, Simak Biar Tidak Kehabisan

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiket kereta api tambahan untuk mudik Lebaran 2025 sudah mulai dijual.

    KAI membuka pemesanan pada 23 Februari 2025 pukul 00.00 WIB. Sebanyak 538.280 kursi sejalan dengan penambahan 1.080 perjalanan kereta tambahan. 

    Jika tidak ingin kehabisan tiket kereta, calon penumpang bisa menerapkan beberapa strategi untuk mendapatkan tiket sesuai jadwal yang diinginkan. 

    1. Periksa Ketersediaan Tiket 1-2 Jam Setelah Pukul 00.00 WIB  

    Tiket kereta api untuk Lebaran dijual mulai pukul 00.00 WIB setiap harinya. Jika tiket sudah habis saat pertama kali dibuka, jangan langsung menyerah. Cobalah mengecek kembali dalam 1-2 jam setelahnya, karena tiket yang tidak terbayarkan dalam batas waktu tertentu akan otomatis dibatalkan dan kembali tersedia untuk dibeli.  

    2. Lakukan Pengecekan Tiket Secara Berkala  

    KAI memungkinkan penumpang untuk membatalkan atau mengubah jadwal perjalanan. Ketika ada pembatalan atau perubahan jadwal, tiket yang sebelumnya terpesan akan kembali tersedia di sistem dan bisa dibeli oleh calon penumpang lain. Oleh karena itu, lakukan pengecekan tiket secara berkala melalui platform resmi KAI.  

    3. Siapkan Tanggal Alternatif

    Penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 berlangsung selama 22 hari, dari H-10 hingga H+10 Lebaran, yakni 21 Maret hingga 11 April 2025. Jika tiket untuk tanggal favorit sudah habis, cobalah mencari jadwal keberangkatan atau kepulangan di luar tanggal puncak arus mudik dan balik untuk meningkatkan peluang mendapatkan tiket.  

    4. Pertimbangkan Rute Alternatif  

    Jika tiket langsung ke kota tujuan sudah habis, pertimbangkan untuk menggunakan jalur transit. Misalnya, jika tiket menuju Yogyakarta sudah penuh, calon penumpang bisa mencoba mencari tiket ke kota terdekat, seperti Kutoarjo atau Solo, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta lokal atau transportasi lain. Pastikan jeda waktu antar perjalanan lebih dari 180 menit agar tidak tertinggal kereta lanjutan akibat keterlambatan.  

    5. Gunakan Platform Pemesanan Resmi  

    Untuk menghindari risiko penipuan atau kendala lainnya, pastikan membeli tiket hanya melalui kanal resmi yang disediakan oleh KAI, yaitu Aplikasi Access by KAI, Website booking.kai.id dan mitra resmi yang bekerja sama dengan KAI secara legal  

  • Ini Jadwal Pembelian Tiket KAI Tambahan untuk Lebaran

    Ini Jadwal Pembelian Tiket KAI Tambahan untuk Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka pemesanan Tiket KA Tambahan sebanyak 1.080 perjalanan pada 23 Februari 2025 mulai pukul 00.00 WIB. 

    Vice President Public Relation KAI, Anne Purba menuturkan penumpang sudah dapat membeli tiket lebaran yang dibuka pada H-45.

    “Tiket lebaran H-45 yang dapat dipesan mulai pukul 00.00 WIB yakni pada 24 Februari 2025 untuk Keberangkatan Kamis 10 April 2025 atau H+9,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (23/2/2025).

    Selain itu juga pada 25 Februari 2025 dengan keberangkatan Jumat, 11 April 2025 atau H+10.

    KAI telah menetapkan masa angkutan lebaran 1446H/Tahun 2025 telah ditetapkan selama 22 hari mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama 22 hari tersebut, KAI akan mengoperasionalkan 9.572 perjalanan kereta api, jumlah tersebut berasal dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA Tambahan.

    Sejauh ini angka penjualan sudah mencapai lebih dari 1,1 juta tiket, dengan tanggal keberangkatan KA yang terbanyak dipesan adalah di tanggal 29 Maret 2025 (H-2) yang mencapai pemesanan 85.973 tiket. 

    Adapun dari sebanyak 1.080 KA tambahan yang akan dioperasikan selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2025, akan menambah kapasitas sebanyak 538.280 tempat duduk, sehingga total kapasitas yang disediakan KAI selama masa Angkutan Lebaran 1446H sebanyak lebih dari 4,5 juta tempat duduk.

    KA tambahan tersebut tersedia untuk KA jarak jauh maupun KA lokal dengan kelas komersial, termasuk diantaranya KA Java Priority yang akan memberikan pengalaman perjalanan mewah dan nyaman. KA tersebut akan beroperasi dengan relasi Gambir – Yogyakarta PP. Masyarakat bisa memesan tiketnya melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id maupun mitra penjualan resmi lainnya.

    “Pada Angkutan Lebaran 2025, jumlah KA yang beroperasi sebanyak 9.572. Angka tersebut meningkat 8% dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mengoperasionalkan 8.836 perjalanan KA,” tuturnya.

    Dengan meningkatnya perjalanan KA, otomatis juga meningkatkan kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari kapasitas 4.568.838 tempat duduk yang tersedia pada tahun 2025, meningkat 6% dibanding Angkutan Lebaran 2024 yang menyediakan kapasitas 4.296.530 tempat duduk.

    Seperti diketahui, untuk pemesanan tiket KA Jarak Jauh sudah dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk KA Lokal pemesanannya dimulai H-30, sedangkan beberapa KA lainnya ada yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan.

  • Mitigasi Siklon Tropis di Indonesia, BRIN Kembangkan Sadewa dan Kamajaya

    Mitigasi Siklon Tropis di Indonesia, BRIN Kembangkan Sadewa dan Kamajaya

    Liputan6.com, Bandung – Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menyebutkan otoritasnya menggunakan aplikasi berbasis web, Sadewa dan Kamajaya, untuk memitigasi potensi siklon tropis di Indonesia.

    Erma menjelaskan siklon tropis merupakan sistem tekanan udara rendah yang terbentuk di daerah tropis dan hanya terjadi di lautan hangat.

    “Kami memitigasi terjadinya siklon tropis di Indonesia dengan Sadewa dan Kamajaya, mengingat dampaknya dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan infrastruktur di daerah terdampak,” ujar Erma saat menerima kunjungan pelajar SMK Wira Buana 2 di KST Samaun Samadikun, BRIN Bandung, pada pertengahan Februari 2025.

    Erma menerangkan berdasarkan strukturnya, siklon tropis adalah daerah raksasa yang terdiri atas aktivitas awan, angin, dan badai petir yang berputar.

    Jika dipantau melalui situs zoom.earth, Erma menyebutkan bahwa siklon tropis yang terdeteksi pada pertengahan Februari 2025, diperkirakan akan mencapai Australia pada Jumat (14/2) pukul 19.00.

    “Dengan kategori 4, yang ditentukan berdasarkan kecepatan angin, perlu diwaspadai dampak yang mungkin terjadi di Indonesia. Mata badai ini selain berputar juga bergerak, menciptakan jalur panjang dari squall line (gerombolan awan) yang dapat menjangkau wilayah Indonesia,” kata Erma.

    Tercatat, dari tahun 1851 hingga 2006, badai siklon tropis belum pernah terjadi di Indonesia. Secara umum, fenomena ini terbentuk di wilayah tropis pada lintang 15–20 derajat.

    Namun, beberapa badai siklon telah terdeteksi di sekitar wilayah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia pernah mengalami badai siklon pada 27 November 2001, yaitu Badai Siklon Vamei.

    “Beberapa jurnal menyebutkan bahwa peristiwa ini hanya terjadi setiap 100–400 tahun sekali di Indonesia dan diyakini tidak akan terulang. Namun, kenyataannya Badai Siklon Ingrid terjadi pada 6 Maret 2005 di sekitar wilayah Indonesia,” ungkap Erma.

    Kemudian, lanjut Erma, Siklon Tropis Dahlia pada 26 November 2017 di selatan Yogyakarta merusak sejumlah tambak, Badai Siklon Lili terjadi di Laut Arafura pada 8 Mei 2019, dan yang terbaru Siklon Tropis Seroja pada 4 April 2021.

    Untuk memitigasi dampak siklon tropis, Erma menuturkan BRIN mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau Sadewa dan Kamanjaya yang dapat diakses oleh masyarakat umum

    “Melalui Sadewa, kami memantau pergerakan awan yang dapat memprediksi cuaca hingga tiga hari ke depan dengan pembaruan setiap jam. Sebelum Siklon Tropis Seroja terjadi pada 4 April 2021, kami telah mendeteksi dua bibit siklon yang tumbuh di Perairan Banda pada 28 Maret pukul 10.00. Sedangkan melalui Kamajaya, kami memprediksi potensi badai siklon hingga enam bulan sebelumnya, dan hal itu sudah terlihat sejak 1–10 April 2021,” jelas Erma.

    Erma berharap agar Aplikasi Sadewa dan Kamajaya ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mempersiapkan atau mewaspadai rangkaian siklon tropis.

    “Alat pantau atau prediksi udah ada dan kami sediakan, melalui presentasi ini kami mendesiminasikan untuk Masyarakat agar mengakses website tersebut dengan alat yang ada di BRIN agar lebih memahami dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau atau hujan. Serta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang melindungi Masyarakat dari bahaya siklon tropis,” tukas Erma.

  • Tiket Lebaran KAI Daop 6 Yogyakarta Terjual 133.206 Kursi

    Tiket Lebaran KAI Daop 6 Yogyakarta Terjual 133.206 Kursi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat bahwa penjualan tiket kereta api jarak jauh dari hari ke hari semakin meningkat selama masa angkutan Lebaran mulai 21 Maret-11 April 2025. 

    Per Minggu (23/2/2025) pukul 13.00 WIB, okupansi penjualan tiket kereta api jarak jauh reguler dan tambahan keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta sudah menginjak di angka 35% atau terjual sebanyak 133.206 tempat duduk dari kapasitas yang disediakan sebanyak 378.180 tempat duduk.

    Kemudian khusus untuk KA tambahan Lebaran, di hari pertama pemesanan, sudah terjual sebanyak 10.350 tempat duduk. Sementara per Minggu (23/2/2025) pukul 13.00 WIB, penjualan tertinggi pada periode angkutan Lebaran 2025 untuk KA keberangkatan awal KAI Daop 6 berada di masa arus balik Lebaran yaitu pada Minggu (6/4/2025) dengan okupansi 84%. Dan pada hari Minggu (23/2/2025) masyarakat sudah bisa melakukan pembelian tiket hingga H+8 Lebaran atau 9 April 2025.

    “KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian pada masa Lebaran menggunakan kereta api untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket agar tidak kehabisan,” kata Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih kepada Beritasatu.com, Minggu (23/2/2025).

    KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk membeli tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan website kai.id agar terhindar dari potensi penipuan dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

    Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan online travel agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI. Calon pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur Connecting Train yang akan memberikan rekomendasi alternatif perjalanan KA jika tiket pada KA yang diinginkan telah habis.

    Berikut okupansi per hari KA jarak jauh reguler dan tambahan keberangkatan awal dari stasiun di Daop 6 Yogyakarta pada masa angkutan Lebaran 2025 mulai 21 Maret – 11 April 2025 per Minggu (23/2/2025) pukul 13.00 WIB:

    – 21 Maret 2025: 11% atau terjual 1.821 tempat duduk
    – 22 Maret 2025: 15% atau terjual 2.563 tempat duduk
    – 23 Maret 2025: 16% atau terjual 2.810 tempat duduk
    – 24 Maret 2025: 14% atau terjual 2.346 tempat duduk
    – 25 Maret 2025: 15% atau terjual 2.600 tempat duduk
    – 26 Maret 2025: 19% atau terjual 3.314 tempat duduk
    – 27 Maret 2025: 24% atau terjual 4.205 tempat duduk
    – 28 Maret 2025: 33% atau terjual 5.592 tempat duduk
    – 29 Maret 2025: 32% atau terjual 5.436 tempat duduk
    – 30 Maret 2025: 24% atau terjual 4.053 tempat duduk
    – 31 Maret 2025: 19% atau terjual 3.271 tempat duduk
    – 01 April 2025: 35% atau terjual 6.048 tempat duduk
    – 02 April 2025: 46% atau terjual 7.987 tempat duduk
    – 03 April 2025: 63% atau terjual 10.795 tempat duduk
    – 04 April 2025: 77% atau terjual 13.316 tempat duduk
    – 05 April 2025: 81% atau terjual 13.880 tempat duduk
    – 06 April 2025: 84% atau terjual 14.488 tempat duduk
    – 07 April 2025: 77% atau terjual 13.300 tempat duduk
    – 08 April 2025: 63% atau terjual 10.830 tempat duduk
    – 09 April 2025: 26% atau terjual 4.551 tempat duduk
    – 10 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket
    – 11 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket

  • Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Loyo, OJK Minta Bank Lakukan Hal Ini

    Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Loyo, OJK Minta Bank Lakukan Hal Ini

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Hal itu terungkap dalam kegiatan survei yang dilakukan OJK di beberapa daerah.

    Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, tingkat indeks literasi keuangan syariah masih berada di level 39,11%. Sementara indeks inklusi keuangan syariah masih sekitar 12,88% di tahun 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengaku pihaknya menemukan ketidakpahaman masyarakat terkait sistem keuangan syariah.

    “Sangat-sangat jelas, ya, kita bisa melihat, kalau orang diwawancara tentang literasi keuangan syariah, pertama kalau ditanya tentang bank umum segala macam, lancar. Begitu tentang syariah, macet,” kata Frederica dalam acara pembukaan kampanye nasional Gerak Syariah di AEON BSD, Tangerang, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kunjungannya di Yogyakarta pada tahun lalu misalnya, Friderica mengatakan banyak masyarakat yang belum mengerti dengan sistem keuangan syariah. Bahkan, kata Frederica, masih banyak masyarakat di DKI Jakarta yang bingung ketika disinggung tentang keuangan syariah.

    “Yang beberapa hari kemarin ya, kami melakukan survei nggak jauh, ada di DKI, di daerah, di DKI Jakarta Timur. Dan itu sama ketika bicara tentang syariah, geleng semua, nggak ngerti,” ungkapnya.

    Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri perbankan syariah. Pasalnya, kata Frederica, banyak masyarakat yang hendak menjadi nasabah layanan syariah tetapi mengalami kesulitan.

    “Jadi ini PR juga Bapak/Ibu pelaku syariah untuk jemput bola kepada masyarakat yang sebenarnya sudah sangat ingin untuk menjadi konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Jadi hopefully ini menjadi PR kita semua,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Belum Lebaran, 110.000 Tiket Kereta di Daop 8 Surabaya Ludes

    Belum Lebaran, 110.000 Tiket Kereta di Daop 8 Surabaya Ludes

    Surabaya, Beritasatu.com – Lebih dari 110.559 tiket kereta api untuk Lebaran dari keberangkatan di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya ludes terjual.

    Sementara untuk penumpang yang turun di stasiun Daop 8 Surabaya tercatat ada lebih dari 104.790 penumpang.
    Saat ini pemesanan tiket Kereta Api (KA) jarak jauh reguler pada masa angkutan lebaran dapat dipesan hingga H+6 atau 7 April 2025.

    Sedangkan, pada H-3 dan H-2 Lebaran atau 28-29 Maret 2025 merupakan tanggal favorit pelanggan yang berangkat dari stasiun Daop 8 Surabaya, yang tercatat H-3 : 12.074 pelanggan, dan H-2 : 11.087 penumpang. KA jarak jauh reguler yang diminati didominasi oleh tujuan Semarang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Ketapang.

    “Saat ini pemesanan tiket libur Lebaran sudah dapat di pesan. Lebih dari 110.000 tiket KA jarak jauh reguler Lebaran sudah dipesan,” kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    “KAI Daop 8 Surabaya mencatat pada H-3 merupakan tanggal paling favorit penumpang yang akan melakukan perjalanan libur Lebaran atau mudik,” ujarnya.

    KAI Daop 8 Surabaya mengimbau para penumpang untuk segera melakukan pemesanan tiket KA jarak jauh reguler, sehingga bisa memilih jadwal perjalanan KA yang diinginkan. Terdapat 49 KA jarak jauh reguler yang beroperasi setiap hari di Daop 8 Surabaya.

    Berikut adalah stasiun paling favorit pelanggan di Daop 8 Surabaya selama masa Angkutan Lebaran untuk arus mudik 2025 :

    – Stasiun Surabaya Gubeng

    Naik : 17.109 tiket
    Turun : 8.378 tiket

    – Stasiun Surabaya Pasarturi

    Naik : 15.377 tiket
    Turun : 19.477 tiket

    – Stasiun Malang

    Naik : 11.597 tiket
    Turun : 6.914

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News