Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

    Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025. Pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

    Berikut ini 18 kantor imigrasi baru yang dibentuk:

    1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
    2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
    3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
    4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
    5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
    6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
    7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
    8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
    9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
    10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
    11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
    12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
    13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
    14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
    15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
    16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
    17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
    18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

    “Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

    (maa/maa)

  • Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

    Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

    Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam suratnya.

    Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

    Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

    Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

    Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

    Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

    Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

    Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

    “Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan,” dikutip dari pedoman tersebut.

    Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

    Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

    Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

    “Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

    Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penjelasan PT Railink soal Mogoknya Kereta Bandara YIA, Bikin Calon Penumpang Pesawat Panik Yogyakarta 12 November 2025

    Penjelasan PT Railink soal Mogoknya Kereta Bandara YIA, Bikin Calon Penumpang Pesawat Panik Yogyakarta 12 November 2025

    Penjelasan PT Railink soal Mogoknya Kereta Bandara YIA, Bikin Calon Penumpang Pesawat Panik
    Tim Redaksi

    KULON PROGO, KOMPAS.com
    — Sejumlah calon penumpang pesawat sempat panik setelah Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) mengalami gangguan teknis di jalur antara Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang, Rabu (12/11/2025) siang.
    Kereta relasi Yogyakarta–YIA dengan jadwal keberangkatan pukul 11.03 WIB itu mendadak berhenti di tengah perjalanan, tepatnya di kilometer 509+3/4.
    Peristiwa itu menyebabkan perjalanan tertunda dan membuat penumpang khawatir akan ketinggalan penerbangan.
    Head of Public Relations (Humas)
    PT Railink
    , Sosiawan Putra Surbakti, menjelaskan bahwa gangguan terjadi karena kendala teknis pada sarana kereta rel diesel elektrik (KRDE).
    “Gangguan disebabkan oleh kendala teknis pada sarana (KRDE) dan telah ditangani dengan cepat,” ujar Sosiawan dalam keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.com, Rabu (12/11/2025).
    Menurutnya, rangkaian yang sempat mogok telah dievakuasi ke Stasiun Wates untuk pemeriksaan dan perbaikan oleh tim teknis PT Railink.
    Dari hasil pengecekan awal, gangguan diduga berasal dari sistem pengereman, namun penyebab pastinya masih dalam analisis.
    “Perbaikan kami kebut agar KA Bandara bisa kembali beroperasi paling cepat esok hari atau lusa,” katanya.
    Sosiawan memastikan kondisi di lapangan kini terkendali dan seluruh perjalanan kereta, baik KA Bandara maupun KA reguler, sudah kembali normal.
    “Jalur operasional sudah aman dan perjalanan kereta lainnya berjalan normal,” ujar Sosiawan melalui pesan singkat.
    PT Railink juga menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat gangguan tersebut.
    Mogoknya
    kereta bandara
    menuju YIA ini membuat penumpang panik karena khawatir tertinggal pesawat.
    Ratusan penumpang tampak berhamburan keluar. Ada yang meloncat ke bantalan rel, ada pula yang menuruni tangga bambu atau kursi besi panjang milik warga.
    Mereka berlari ke tepi jalan desa untuk mencari tumpangan.
    Beberapa penumpang mencegat kendaraan yang melintas, mulai dari mobil pribadi, truk, hingga ojek.
    Mereka berusaha cepat agar tak ketinggalan pesawat di Bandara YIA, yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan.
    Seorang penumpang bernama Setio Adi, warga Sleman, mengatakan sudah menunggu lebih dari 40 menit. Ia dalam perjalanan dinas menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 13.00 WIB.
    “Harusnya bisa sampai bandara jam 12-an. Tapi ini sudah lebih dari 40 menit berhenti. Katanya ada masalah angin, jadi kereta tidak bisa bergerak,” ujar Adi.
    “Kalau ketinggalan, ya cari pesawat lain. Sekarang yang penting bisa sampai bandara dulu,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LDA Keraton Surakarta Tegaskan Penobatan PB XIV Belum Final, Suksesi Raja Masih Tahap Musyawarah

    LDA Keraton Surakarta Tegaskan Penobatan PB XIV Belum Final, Suksesi Raja Masih Tahap Musyawarah

    Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro secara resmi menyatakan dirinya naik tahta sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono XIV, Rabu (5/11/2025). Keputusan tersebut diucapkan setelah upacara penghormatan terakhir bagi sang ayah, almarhum Raja Pakubuwono XIII.

    Deklarasi itu disampaikan Hamangkunegoro sesaat setelah membacakan pidato pelepasan jenazah ayahandanya. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

    “Saya, KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram mewakili keluarga menyampaikan kepada Anda semua yang telah berkenan hadir untuk memberi penghormatan kepada almarhum,” ujarnya.

    Dia juga mengungkapkan doa agar mendiang Pakubuwono XIII diterima di sisi Tuhan. “Semoga kebaikan panjenengan semua diterima sebagai amal. Saya juga meminta doa panjenengan semua semoga arwah SISKS Pakubuwana XIII diterima di sisi Tuhan yang Maha Pemurah, dan Belas Kasih, menempati swarga yang kekal,” kata dia.

    Usai menyampaikan ucapan terima kasih, suasana berubah khidmat ketika Hamangkunegoro dengan suara tegas mengucapkan ikrar kenaikan tahta.

    “Saya, KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram, pada hari ini, Rabu Legi 14 Jumadil Awal tahun dal 1959, atau tanggal 5 November 2025, naik tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan sebutan SISKS Pakubuwono XIV,” tuturnya.

    Sesaat kemudian, dia memberikan perintah kepada para abdi dalem untuk memberangkatkan jenazah Pakubuwono XIII menuju Pajimatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Saya perintahkan untuk memberangkatkan ayah saya ke Pajimatan Imogiri. Laksanakan,” kata Hamangkunegoro.

  • Siswa Sekbang TNI AU asah kemampuan dengan latihan terbang malam

    Siswa Sekbang TNI AU asah kemampuan dengan latihan terbang malam

    “Selain itu, latihan terbang malam juga menjadi ajang profisiensi, refreshing, konversi, dan standardisasi bagi para instruktur penerbang (IP),”

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 38 siswa Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI Angkatan Udara (AU) angkatan ke-106 menjalani latihan terbang malam di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, mulai Senin (10/11).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, dijelaskan latihan tersebut merupakan bagian dari kurikulum yang harus dipelajari siswa TNI AU selama pendidikan.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, menjelaskan, latihan terbang malam dilakukan untuk melatih siswa memahami karakteristik penerbangan dalam kondisi minim cahaya serta mengasah kemampuan navigasi dan penguasaan pesawat di malam hari.

    “Selain itu, latihan terbang malam juga menjadi ajang profisiensi, refreshing, konversi, dan standardisasi bagi para instruktur penerbang (IP),” kata I Nyoman.

    I Nyoman melanjutkan, dalam latihan tersebut, siswa dan instruktur menggunakan pesawat G 120TP-A Grob dan Cessna Series, dengan area terbang mencakup wilayah udara Yogyakarta hingga Solo.

    I Nyoman melanjutkan, pelatihan tersebut akan dijalani para penerbang TNI AU hingga 27 November 2025 mendatang. Dengan adanya pelatihan tersebut, I Nyoman berharap para kemampuan penerbang TNI AU bisa meningkat sehingga di masa depan siap untuk ditugaskan dalam kondisi apapun.

    Di saat yang sama, Komandan Lanud Adisutjipto, Marsma TNI Toto Ginanto menekankan pihaknya akan tetap memperhatikan faktor keamanan selama latihan. Hal tersebut harus dilakukan guna memastikan pilot maupun pesawat tetap dalam keadaan aman.

    “Faktor safety merupakan hal yang utama dalam setiap latihan. Seluruh siswa harus menjalankan rangkaian latihan dengan penuh disiplin, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” kata dia.

    “Utamakan koordinasi dan kewaspadaan di setiap tahap pelaksanaan agar latihan dapat berjalan aman, lancar, dan selamat,” tambah Toto.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musim hujan, petani Sleman punya siasat agar tidak gagal panen

    Musim hujan, petani Sleman punya siasat agar tidak gagal panen

    ANTARA – Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman, berikan langkah tepat bagi petani untuk antisipasi gagal panen padi di musim hujan dengan curah tinggi. Petani harus memastikan saluran pembuangan kelebihan air bisa difungsikan, agar padi tidak terlalu lama terendam. (Imam Prasetyo Nugroho/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ingin Buang Kasur atau Sofa Bekas? Pemprov Jakarta Sediakan Layanan Angkut Sampah Besar Gratis

    Ingin Buang Kasur atau Sofa Bekas? Pemprov Jakarta Sediakan Layanan Angkut Sampah Besar Gratis

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Jakarta kini tak perlu bingung lagi jika ingin membuang sampah berukuran besar seperti kasur, lemari, meja makan, atau sofa yang memenuhi rumah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini menyediakan layanan khusus pengangkutan sampah besar, yang bisa diakses secara gratis melalui pendaftaran online.

    “Pendaftaran melalui website: lingkunganhidup.jakarta.go.id,” tulis akun resmi DLH Jakarta di Instagram, dikutip Rabu (12/11/2025).

    DLH menjelaskan, layanan ini dikhususkan bagi warga ber-KTP Jakarta. Setelah melakukan pendaftaran secara daring, warga akan menjalani proses verifikasi dan penjadwalan sebelum tim DLH datang untuk melakukan serah terima barang di titik pengumpulan yang telah ditentukan di masing-masing kecamatan.

    “Serah terima sampah besar akan dilayani hanya setiap Rabu dan Sabtu, pukul 09.00–12.00 WIB,” jelas DLH Jakarta.

    Sampah yang akan diangkut harus sudah dalam kondisi siap angkut atau dibongkar terlebih dahulu, agar petugas dapat dengan mudah memindahkannya ke armada pengangkut.

    DLH menetapkan ukuran maksimal sampah besar yang dapat diangkut, yaitu 2,4 meter x 1,5 meter. Kategori sampah besar antara lain tempat tidur atau kasur, rak, lemari, dan kabinet. Kursi, sofa, dan bangku. Kemudian meja makan, rroli, gerobak, atau sepeda, mesin jahit, dan rongsokan kendaraan

     

     

    Menyambut Hari Santri, kita tengok inovasi para santri di Bantul, DIY yang sukses mengubah sampah menjadi cuan. Sampah rongsok berhasil disulap jadi biogas BBM, pupuk, hingga perabot rumah tangga. Berikut Berani Berubah, Olah Sampah, Santri Cuan Juta…

  • Penjelasan PT Railink soal Mogoknya Kereta Bandara YIA, Bikin Calon Penumpang Pesawat Panik Yogyakarta 12 November 2025

    8 Kereta Bandara YIA Mogok, Penumpang Panik Lompat ke Rel, Cegat Mobil untuk Kejar Pesawat Regional

    Kereta Bandara YIA Mogok, Penumpang Panik Lompat ke Rel, Cegat Mobil untuk Kejar Pesawat
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    — Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berhenti mendadak tidak jauh dari Pasar Cikli, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (12/11/2025) siang.
    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.40 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, kereta terlihat terhenti di jalur yang melintas Padukuhan Kriyan menuju Pasar Pripih.
    Beberapa petugas teknisi terlihat memeriksa mesin bagian bawah setiap gerbong.
    Mereka beberapa kali menekan handle dari gerbong ke gerbong, terdengar suara hembusan gas ketika kran dibuka, namun kereta tak kunjung bergerak.
    Akibat berhentinya kereta, para penumpang mulai panik. Pintu dibuka, dan banyak penumpang turun ke rel untuk mencari alternatif transportasi menuju bandara.
    Ratusan penumpang turun dari kereta, sebagian meloncat ke bantalan rel, sementara lainnya menggunakan tangga bambu dan kursi besi yang diambil dari rumah warga.
    Mereka kemudian berlari ke tepi jalan aspal untuk mencari kendaraan.
    Para penumpang menyetop mobil yang melintas, lalu berangkat menuju Bandara YIA yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dengan mobil.
    Seorang penumpang, Setio Adi, warga Sleman, mengatakan ia sudah menunggu lebih dari 40 menit. Ia dalam perjalanan dinas menuju Jakarta dan dijadwalkan terbang dengan Batik Air pukul 13.00 WIB.
    “Harusnya bisa sampai bandara jam 12-an. Tapi ini sudah lebih dari 40 menit berhenti. Katanya ada masalah angin, jadi kereta tidak bisa bergerak,” ujar Adi.
    “Kalau ketinggalan, ya cari pesawat lain. Sekarang yang penting bisa sampai bandara dulu,” tambahnya.
    Penumpang lain, Odi, mengatakan dirinya dan rekannya hendak terbang ke Medan dengan pesawat yang dijadwalkan lepas landas pukul 12.50 WIB.
    “Tinggal 20 menit lagi boarding. Untung sudah ada mobil yang jemput,” katanya singkat.
    Sementara itu, penumpang bernama Muslih Avandi menyebut para penumpang mulai mencegat kendaraan apa pun yang melintas di jalan kecil dekat rel.

    “Sudah banyak yang turun, nyegat mobil pribadi, truk, bahkan ojek. Yang penting bisa cepat ke bandara,” ujarnya.
    Akibat banyaknya penumpang yang turun dan berlarian ke jalan desa, arus lalu lintas di sekitar Jalan Kriyan sempat macet total selama sekitar 20 menit karena calon penumpang berebut masuk mobil kosong.
    Situasi semakin sulit karena hujan rintik turun di lokasi kejadian. Para penumpang yang membawa koper dan barang besar tampak kesulitan menapaki bantalan rel yang licin dan tidak rata. Sebagian bahkan dibantu warga untuk menyeberang ke jalan utama.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola
    kereta bandara
    mengenai penyebab berhentinya kereta. Namun, sejumlah penumpang menduga ada masalah teknis pada sistem angin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti cuaca ekstrem sepekan ke depan, termasuk di DKI Jakarta. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang.

    Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat menyiapkan ‘starter kit’ dan menjaga pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya soal higiene atau kebersihan lingkungan, tetapi juga memerhatikan asupan makanan.

    “Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, rutin aktivitas fisik, jaga kebersihan diri dan lingkungan,” tandas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2025).

    Bila mengeluhkan gejala batuk, Aji mengimbau pemakaian masker agar menekan risiko penularan. Di tengah cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, kasus influenza juga dilaporkan meningkat.

    Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi influenza rutin, untuk setidaknya menerima suntikan satu kali dalam setahun. Terlebih, bagi mereka yang masuk kelompok berisiko tinggi.

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” cerita dia.

    “Meskipun vaksin influenza tahunan belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia, namun tetap direkomendasikan,” pungkasnya.

    Saat keluhan dirasa tidak membaik, Aji juga menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta termasuk wilayah yang menjadi perhatian, lantaran berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat di periode 10 sampai 12 November, bersama sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hujan lebat disertai angin kencang juga masih akan terjadi di DKI Jakarta hingga pekan berikutnya. Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Banten juga dihantui potensi yang sama.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Ada beberapa wilayah yang diperkirakan masuk status Siaga atau kondisi hujan lebat dan sangat lebat, yakni:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)