provinsi: DI YOGYAKARTA

Pengembangan Kotagede Jadi Kawasan Kota Lama Yogyakarta Regional 15 April 2025

Pengembangan Kotagede Jadi Kawasan Kota Lama Yogyakarta
Tim Redaksi
Yogyakarta, Kompas.com
– Wali
Kota Yogyakarta
,
Hasto Wardoyo
, mengumumkan rencana untuk mengembangkan kawasan
Kotagede
menjadi kawasan kota lama.
Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendistribusikan konsentrasi wisatawan yang selama ini hanya terfokus di Malioboro.
Hasto menjelaskan bahwa rencana ini sejalan dengan kebijakan melarang bus besar masuk ke Kota Yogyakarta.
Sebagai alternatif, shuttle akan disediakan dan terintegrasi dengan beberapa kawasan wisata, termasuk Embung Giwangan, Taman Budaya Giwangan, kebun binatang, hingga Kotagede.
“Ya, itu menjadi satu kawasan tersendiri yang bersentral di selatan supaya orang tidak hanya berkunjung ke Malioboro terus saja itu. Nah, lebih baik ada kiblat baru lah,” ungkap Hasto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Selasa (15/4/2025).
Hasto menyoroti potensi Kotagede untuk diubah menjadi kawasan kota lama yang serupa dengan Semarang, Jawa Tengah.
Ia menyatakan bahwa Kotagede memiliki fasad-fasad yang mendukung pengembangan tersebut, meskipun beberapa fasad kini dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan.
Langkah pertama yang akan diambil adalah merumuskan peraturan wali kota (perwal) untuk mengatur masyarakat dalam mempertahankan fasad Kota Gede.
“Fasad harus ditata, yang di depan itu rusak sudah tidak heritage lagi, saya harus buat perwal untuk mengatur itu biar mereka taat kepada kaidah-kaidah mempertahankan fasad,” jelasnya.
Selain itu, Hasto juga merencanakan agar kendaraan wisatawan dapat diparkir di Embung Giwangan, dan wisatawan akan berkeliling Kotagede menggunakan becak listrik.
“Yang paling cocok becak listrik bukan becak motor supaya tidak bising, karena daerahnya sempit-sempit,” tambahnya.
Mantan Bupati Kulon Progo ini mencatat bahwa fasad-fasad di pinggir jalan utama mengalami kerusakan, sehingga perbaikan sangat dibutuhkan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak harus bergantung pada APBD murni Pemkot Yogyakarta, melainkan juga akan mengakses dana keistimewaan.
“Kalau terminal Giwangan itu tahun ini pada anggaran perubahan, make up Kotagede kami harus menyusun anggaran,” ujarnya.
“DED bisa saya mulai tahun ini, tahun depan bisa memulai pembangunannya sesuai dengan keuangan daerah,” tambah Hasto.
Ia meyakini bahwa dengan menjadikan Kotagede sebagai kawasan kota lama, akan ada peluang untuk kembali mempromosikan kerajinan perak yang terkenal di daerah tersebut.
“Kalau masih banyak pengrajinnya mengapa tidak (dipromosikan lagi), bisa kita bangkitkan, yang heritage dan produktif harus dibangkitkan kembali,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 15:45
3 Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo? Yogyakarta

Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo?
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Sri Sultan Hamengku Buwono
X menegaskan bahwa kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) diperuntukkan hanya untuk parkir dan bukan untuk pedagang.
“Pedagangnya, kenapa masuk? Yang suruh masuk
sopo
(siapa)? Itu kan hanya untuk parkir, bukan untuk pedagang,” ucap Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).
Ia mempertanyakan siapa yang memberikan izin kepada pedagang untuk menempati TKP ABA, mengingat kawasan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk parkir.
“Yang suruh siapa? Ya, saya
ga tau
, karena itu di-
maintenance
sama kota. Ya nanti kita cari pemecahan, tapi kita harus bicara sama kota (Pemkot Yogyakarta),” tambahnya.
Sultan juga menyoroti bahwa masalah seperti ini tidak akan pernah teratasi jika terjadi alih fungsi kawasan yang awalnya direncanakan untuk parkir namun ditambah dengan fasilitas bagi pedagang.
”
Lha nek modele ngene
(kalau modelnya seperti ini), tidak akan pernah selesai semua.
Wong dinggo
parkir tapi
dileboni
orang lain (harusnya untuk parkir tapi dimasuki orang lain). Kan akhirnya kan tidak bertanggung jawab,” jelas Sultan.
“Tapi saya yang disuruh tanggung jawab
kon golekne gawean
(disuruh mencarikan pekerjaan).
Nyarikan
tempat,” imbuhnya.
Tribun Jogja/ Septiandri Mandariana TKP Abu Bakar Ali, salah satu tempat parkir terdekat dari kawasan Malioboro.
Ke depannya, Sultan menyatakan akan mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berkomunikasi dengan Pemkot Yogyakarta mengenai hal ini.
”
Lha
dulu yang masukkan siapa? Saya belum tahu, biar nanti Pak Sekda yang
rembugan
(diskusi) sama kota,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menambahkan bahwa penanganan pedagang memerlukan pendekatan yang berbeda dan harus melalui pembahasan lintas sektor.
“Tentu beda karena ada perencanaan dari sekda provinsi untuk menata pedagang,” ujarnya.
Hasto menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah DIY dalam penataan pedagang di TKP ABA.
“Mungkin kami
support
apa pun yang dikehendaki
Ngarsa Dalem
,” katanya.
Sementara itu, Pengelola TKP ABA, Doni Rulianto, menjelaskan bahwa sejak awal, TKP ABA memang ditujukan untuk parkir.
Namun, terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pedagang dan toilet umum.
“Setahu saya, peruntukannya TKP ABA memang untuk parkir. Pedagang ini kan fasilitas pendukung dulu kalau tidak salah,” ucap Doni.
Doni juga mengungkapkan bahwa informasi terakhir yang ia terima menyebutkan bahwa pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Batikan, namun rencana tersebut ditolak oleh para pedagang.
“Mereka sepakat menolak solusi sementara dari Dishub untuk dipindah ke Batikan. Alasannya karena tempatnya belum ada kejelasan,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 15:05
7 Roy Suryo: Ijazah Asli Jokowi, Insya Allah Besok Akan Dilihat Regional

Roy Suryo: Ijazah Asli Jokowi, Insya Allah Besok Akan Dilihat
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (
TPUA
) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/04/2025) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Dalam aksi tersebut, beberapa perwakilan massa, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia, melakukan audiensi dengan pihak rektorat dan Fakultas Kehutanan UGM.
Roy Suryo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tim inti TPUA yang terdiri dari Pak Eggi Sudjana dan rekan-rekannya karena mereka mengalami kendala di perjalanan.
“Sayang memang pertemuan ini tidak bisa dihadiri oleh tim inti karena rombongan ada kendala di jalan,” ungkapnya usai audiensi.
Dalam audiensi tersebut, hanya tiga perwakilan yang diizinkan masuk, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia.
Pertemuan berlangsung singkat dan sempat terjadi ketegangan.
“Sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi, ini terus terang saja hampir saja kami
walk out
, karena agak meninggi. Meningginya ya karena ada saut-sautan debat, tapi enggak apa-apa, itu biasa,” tuturnya.
Roy Suryo menekankan bahwa pihaknya meminta untuk melihat skripsi Joko Widodo, merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang memperbolehkan akses publik terhadap karya ilmiah.
“Undang-undang itu membolehkan setiap orang untuk melihat skripsi karya orang lain, itu enggak boleh dilarang. Akhirnya tadi ditunjukkan,” ujarnya.
Setelah melihat skripsi tersebut, Roy Suryo mencatat adanya perbedaan dalam ketikan.
“Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, antara ketikan batang tubuh yang diketik dengan mesin tik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang tidak pada Zamannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji di skripsi tersebut.
“Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya tidak ada,” tegasnya.
Pertemuan juga membahas lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Joko Widodo.
Namun, ia mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melihat ijazah asli Joko Widodo karena ijazah tersebut tidak disimpan di kampus.
“Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena memang ijazah asli tidak disimpan di kampus. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo,” tuturnya.
Roy Suryo menyatakan bahwa ia tidak dapat ikut ke Solo untuk melihat ijazah tersebut karena harus kembali ke Jakarta.
“Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi,
moga-moga
besok dapat diperlihatkan,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 14:03
5 Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya Regional

Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Jokowi kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).
Gugatan terhadap
ijazah Jokowi
sebetulnya sudah pernah diajukan, namun gugur dalam persidangan.
Kali ini, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin, 14 April 2025.
Gugatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Koordinator Tim TIPU UGM, M Taufiq, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi.
“Itu tidak kalah. Jadi waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan,” jelas M Taufiq pada Selasa (15/4/2025).
Dalam gugatan kedua, lanjut Taufiq, rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya cacat formal.
Taufiq menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
“Bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” ujarnya.
Pokok gugatan ini, menurut Taufiq, adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah.
“Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali,” tegasnya.
Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufiq menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka Rp 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.
“Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” jelasnya.
Gugatan soal ijazah Jokowi pertama kali disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Oktober 2022.
Gugatan itu diajukan oleh warga bernama Bambang Tri Mulyono dengan 4 pihak tergugat yaitu, Presiden
Joko Widodo
, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Perkara ini tidak berlanjut sebab Bambang Tri Mulyono mencabut gugatannya tersebut pada 27 Oktober 2022 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE.
Dia didakwa melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakaan podcast di Channel YouTube dan divonis 6 tahun penjara.
Gugatan kedua terjadi pada tahun 2024. Saat itu, ada tiga perkara gugatan terhadap Jokowi. Pertama, gugatan di PTUN yaitu Jokowi dituduh melakukan politik dinasti.
Kemudian gugatan melalui PN Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu dan tuduhan melakukan perbuatan hukum karena tidak menghalangi KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi, Otto Hasibuan meminta narasi negatif terkait kliennya dihentikan. Hal ini disampaikan Otto, menyusul tiga gugatan terhadap Jokowi yang tidak dapat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
“Tanpa adanya putusan ini, justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Jokowi dan keluarga bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh tidak terbukti,” ujar Otto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6/2024)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 13:27
8 UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik Yogyakarta

UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan tanggapan resmi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Tanggapan ini muncul setelah sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai ijazah tersebut, Selasa (15/4/2025).
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa, pada Selasa (15/04/2025).
“Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami,” kata Wening, Selasa.
Wening menegaskan bahwa UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.
“Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” kata dia.
Wening mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya.
“Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ungkapnya.
KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wening Udasmoro (tengah) saat akan memberikan penjelasan ke wartawan terkait audiensi dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Joko Widodo.
Menurut Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo.
“Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau,” tuturnya.
Wening menambahkan bahwa teman-teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut, membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.
“Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen,” ungkap dia.
Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.
“Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.
Wening juga menyatakan bahwa UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.
“Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 12:34
Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Jadi Kapolres Metro Bekasi, Lihat Profilnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Selasa, 15 April 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Lapangan Presisi Ditlantas.

Acara ini menandai pergeseran beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda Metro Jaya, salah satunya adalah pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi.

Dengan pengalaman yang panjang di dunia kepolisian, Kusumo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memimpin wilayah yang dinamis dan berkembang seperti Kota Bekasi.

Gedung Promoter di Polda Metro Jaya. Kombes Kusumo Wahyu Bintoro saat mengikuti prosesi pelantikan sebagai Kapolres Metro Bekasi dalam acara sertijab di Polda Metro Jaya, 15 April 2025. Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Kusumo siap menghadapi tantangan baru di Bekasi. (KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Bintoro diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi

Pelaksanaan sertijab di Polda Metro Jaya menjadi momentum penting dalam pergantian pejabat.

Selain Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, ada juga pelantikan pejabat lainnya, termasuk Kombes Henrik Maryanto sebagai Dansatbrimob, Kombes Poliketut Gede Wijatmika sebagai Karoops, dan Kombes Komarudin sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya.

Semua pejabat yang dilantik melakukan pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, Karyoto.

Karyoto pun memimpin dengan penuh khidmat, mengajukan pertanyaan kepada seluruh pejabat yang dilantik, “Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut kepercayaan dan agama masing-masing?” kata Karyoto.

Mereka pun serempak menjawab, “Bersedia,” sebelum dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang diucapkan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan keyakinan mereka.

Kombes Kusumo Wahyu Bintoro: Pengalaman yang Mengesankan

Kombes Kusumo Wahyu Bintoro merupakan sosok yang telah memiliki segudang pengalaman dalam dunia kepolisian.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 ini dikenal memiliki latar belakang yang kuat di bidang intelijen. Sebelum diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi, Kusumo menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo selama dua tahun enam bulan.

Kariernya yang penuh dedikasi membawa beliau ke berbagai jabatan strategis lainnya, seperti Kasat Intelkam Polresta Surakarta, Wakapolres Cilacap, hingga Kapolres Boyolali pada 2019.

Puncak dari perjalanan kariernya adalah saat menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo (2021), sebelum akhirnya dimutasi dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

Pada 2025, Kombes Kusumo dipercaya untuk memimpin Polres Metro Bekasi, sebuah wilayah yang memiliki tantangan besar dalam hal urbanisasi dan masalah kriminalitas.

Rekam Jejak Keberhasilan dan Kehidupan Pribadi

Kombes Kusumo Wahyu dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam bertugas. Dengan pengalaman di bidang intelijen, Kusumo diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan di Bekasi yang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Dalam perjalanan kariernya, ia telah berperan dalam berbagai operasi keamanan yang signifikan.

Di balik kariernya yang gemilang, Kombes Kusumo juga dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat untuk membangun wilayah yang ia pimpin.

Dalam laporan harta kekayaan yang ia miliki, Kusumo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,5 miliar, yang meliputi tanah dan bangunan di berbagai lokasi, kendaraan bermotor, serta aset bergerak lainnya.

Ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik.

Kekayaan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro

Seperti halnya pejabat lainnya, Kombes Kusumo juga tercatat dalam laporan harta kekayaan yang dipublikasikan. Kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga kendaraan pribadi seperti Toyota Innova dan Jeep.

Dengan total kekayaan lebih dari Rp 9,5 miliar, hal ini menunjukkan bahwa Kusumo tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga dalam hal pengelolaan aset.

Pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi membawa angin segar bagi Polda Metro Jaya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah kriminalitas dan keamanan yang terus berkembang.

Dengan pengalaman yang dimilikinya, Kusumo diharapkan mampu memberikan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja kepolisian dan pelayanan publik di Bekasi. Seiring dengan itu, diharapkan pula bahwa ia bisa menjaga integritas dan terus berupaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Apa pendapat Anda tentang pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Bekasi?

Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.

Jika Anda merasa berita ini penting, bagikan dengan teman-teman Anda.

Ikuti kami di Instagram untuk pembaruan terkini tentang perkembangan di Polda Metro Jaya dan dunia kepolisian.

Untuk berita-berita menarik lainnya, ikuti kami di:
https://m.tribunnews.com/

15/04/2025 11:51
Ratusan Orang Geruduk Fakultas Kehutanan UGM, Minta Jujur soal Ijazah Jokowi

GELORA.CO – Ratusan orang yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/4/2025) pagi. Mereka menuntut UGM jujur mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Massa meminta klarifikasi kepada UGM terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Massa berjalan kaki dari masjid kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan. Mereka kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus.

Pihak kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi. Beberapa perwakilan massa yang masuk antara lain Roy Suryo, Dokter Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukri Fadholi.

Massa Geruduk Fakultas Kehutanan, UGM Diminta Jujur soal Ijazah Jokowi

Kedatangan mereka ke sana untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi.

Mereka membawa spanduk bertuliskan “UGM Jujur Saja!!! Demi Bangsa dan Negara untuk Apa Bela Jokowi?!”. “Kalau memang punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya,” kata perwakilan TPUA Syukri Fadholi kepada awak media.

“Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh (ijazah Jokowi palsu, red) divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak,” sambungnya.

15/04/2025 11:42
Citilink dan Traveloka Gelar DiscoveRun 2025, Kolaborasi untuk Wisata Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com – Citilink dan Traveloka berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sports tourism dengan menghadirkan acara lari DiscoveRun 2025 yang akan diselenggarakan di Makassar pada 28 Juni 2025 mendatang. Acara yang mengusung tema “Energizing Tourism” ini menggabungkan konsep olahraga dan ekonomi pariwisata serta pemberdayaan UMKM lokal dengan konsep keberlanjutan.

Pada acara Citilink x Traveloka DisoveRun ini, para peserta nantinya dapat menikmati keindahan wisata setempat sambil menjalankan hobinya, yakni berlari. Acara ini dapat dinikmati oleh setiap kalangan dengan berbagai kegiatan family-friendly yang telah dipersiapkan seperti bazar kuliner UMKM Makassar yang ikonik serta konser musik.

Plt. Direktur Niaga dan Kargo Citilink Pandu Fajar Wisudha mengatakan, acara Citilink x Traveloka DiscoveRun ini merupakan salah satu bentuk komitmen Citilink dalam mendukung pengembangan sports tourism sebagai bagian dari upaya memajukan sektor pariwisata dan olahraga secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mengusung semangat sportivitas dan kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta promosi destinasi unggulan Indonesia, sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan melalui energi terbarukan,” ujar Pandu.

VP of Commercial, Airlines Traveloka Charles Wong meyakini bahwa sinergi antara olahraga dan pariwisata mampu menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan, sekaligus membuka peluang yang luas bagi pelaku UMKM, komunitas lokal dan generasi muda.

“Acara Citilink x Traveloka DiscoveRun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya lokal dan potensi wisata daerah kepada para peserta,” tuturnya.

Selaras dengan tema Energizing Tourism dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Citilink dan Traveloka Ingin berkontribusi untuk masyarakat setempat dengan tema “Cahaya Untuk Negeri”.

Pada kegiatan ini, Citilink dan Traveloka akan mengumpulkan donasi dari energi listrik ramah lingkungan bersama para peserta dengan menggunakan treadmill dan sepeda statis. Kedua alat ini nantinya akan menjadi kampanye edukasi hemat energi dengan cara mengonversi energi gerak menjadi energi listrik. Jumlah energi listrik yang terkonversi akan diakumulasi jumlahnya, dan total akumulasi tersebut akan menjadi total watt lampu solar panel yang akan dipasang di desa setempat.

Citilink dan Traveloka akan menghadirkan beragam rangkaian pre-event DiscoveRun yang akan dimulai pada April hingga Juni mendatang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, serta puncak acara di Makassar.

Citilink x Traveloka DiscoveRun ini merupakan salah satu dari rangkaian 4 (empat) kegiatan Citilink Sports Tourism, di mana sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Sight Teeing Golf Tournament pada Februari 2025 lalu, kemudian selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan Citicyclink Community dan Citilink Basketball League hingga penghujung tahun 2025.

15/04/2025 10:54
Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar program
Sekolah Rakyat
berada langsung di bawah naungan
Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
Adapun saat ini, Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos).
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti dalam siaran pers, Selasa (15/4/2025).
Esti juga mengingatkan, insentif dan jenjang karier guru perlu dipertimbangkan.
Diketahui, guru
sekolah rakyat
direkrut dari guru formal lulusan Pendidikan Profesi Guru.
Ia menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar.
“Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks,” ucapnya.
Ia tak ingin Sekolah Rakyat justru menjadi sekolah buangan ketika terdapat lebih dari 80.000 desa yang masih minim akses pendidikan dasar berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023.
Oleh karenanya, tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat bisa saja menghadapi tantangan operasional.

“Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.
Di sisi lain, ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan maupun kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan.
Esti pun menyarankan agar bangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.
“Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” imbau legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai tahun ajaran 2025/2026.
Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.
Sekolah Rakyat berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sistem asrama ini dinilai akan banyak membantu anak-anak yang kesulitan akses menuju sekolah dan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 10:52
Kronologi Penangkapan 20 Pendaki Ilegal yang Nekat Naik Gunung Merapi

Sleman, Beritasatu.com – Sebanyak 20 pendaki ilegal diamankan oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM). Mereka tertangkap setelah nekat melakukan pendakian di kawasan terlarang Gunung Merapi melalui jalur New Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

Para pendaki yang diamankan terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan karyawan, berasal dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas BTNGM, Polsek Selo, Koramil Selo, dan Masyarakat Mitra Polhut pada Minggu (13/4/2025). Aksi ini merupakan respons atas unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas pendakian ilegal di kawasan Gunung Merapi yang berstatus Siaga (Level III).

Kepala Balai TN Gunung Merapi Muhammad Wahyudi menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat menindaklanjuti temuan tersebut.

“Tim media sosial kami segera melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang mengunggah konten pendakian. Sementara itu, petugas lapangan memantau jalur-jalur tidak resmi dan berkoordinasi dengan aparat terkait,” jelas Wahyudi di Sleman, pada Senin (15/4/2025).

Sekitar pukul 05.00 WIB, petugas menemukan 12 sepeda motor terparkir di sekitar jalur New Selo yang diduga milik pendaki ilegal. Setelah pemantauan intensif, sekitar pukul 12.30 WIB para pendaki terlihat turun dan langsung diamankan oleh tim gabungan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pendakian tersebut dikoordinasi oleh seorang pemuda berinisial AA (19), warga Sragen. Ia mengumpulkan 19 peserta lainnya melalui media sosial TikTok. Para peserta berasal dari berbagai daerah, seperti Sleman, Surakarta, Boyolali, Kulonprogo, Banyumas, Gunungkidul, Yogyakarta, Klaten, Pati, Blora, Sukoharjo, hingga Lamongan dan Magetan. Usia mereka berkisar antara 15 hingga 24 tahun.

BTNGM kembali menegaskan, pendakian Gunung Merapi saat ini dilarang keras, terutama dalam radius 3 kilometer dari puncak, sesuai rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

“Kami sudah memasang informasi larangan di berbagai titik masuk dan terus melakukan sosialisasi baik secara daring maupun langsung. Ini bukan sekadar larangan, tetapi bentuk mitigasi risiko demi keselamatan masyarakat,” tegas Wahyudi.

BTNGM mengimbau masyarakat, termasuk para wisatawan dan pendaki, untuk tidak memaksakan diri naik ke Gunung Merapi selama status aktivitasnya masih tinggi. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, hal tersebut juga jadi peringatan keras bagi 20 pendaki ilegal yang nekat naik ke Gunung Merapi.

15/04/2025 09:25