Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Kereta Argo Wilis berhenti di Stasiun Ciamis mulai 15 Juli 2025

    Kereta Argo Wilis berhenti di Stasiun Ciamis mulai 15 Juli 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kereta Argo Wilis berhenti di Stasiun Ciamis mulai 15 Juli 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengumumkan KA Argo Wilis yang disebut `Raja Jalur Selatan` relasi Bandung – Surabaya Gubeng PP akan berhenti di Stasiun Ciamis mulai 15 Juli 2025.

    Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas permintaan Pemerintah Kabupaten Ciamis guna meningkatkan aksesibilitas transportasi, mobilitas masyarakat dan pengembangan di wilayah Priangan Timur, khususnya Kabupaten Ciamis.

    “Kami mengakomodir permintaan dari Pemkab Ciamis yang mengharapkan agar KA Argo Wilis sebagai KA unggulan dapat berhenti di Stasiun Ciamis untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Ciamis. Dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Ciamis dan sekitarnya dalam melakukan perjalanan antarkota dengan aman, nyaman, dan tepat waktu,” kata Kuswardojo di Bandung, Jumat.

    Kuswardojo mengatakan pemberhentian KA Argo Wilis yang melayani rute Bandung–Surabaya Gubeng PP ini merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi antara PT KAI Daop 2 Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif.

    Hal ini juga, sebagai komitmen KAI dalam mendukung pemerataan akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Priangan Timur, dengan kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Madiun, hingga Surabaya dapat langsung terakses tanpa harus ke luar daerah terlebih dahulu.

    Namun demikian, dia mengatakan kebijakan ini tetap akan dievaluasi di tahun ini, sehingga pihaknya mengharapkan Pemkab Ciamis turut membantu menggaungkan kebijakan ini sehingga turut mendukung pertumbuhan layanan KA Argo Wilis di Stasiun Ciamis.

    “Kami harap Pemkab Ciamis turut menggaungkan layanan ini. Tentunya perhentian KA Argo Wilis ini juga akan kita evaluasi perkembangannya hingga akhir tahun 2025 nanti,” ujar dia.

    Sebelumnya di Stasiun Ciamis juga sudah terakomodir layanan transportasi kereta api jarak jauh kelas ekonomi dan eksekutif dengan tujuan ke Bandung, Jakarta, Yogyakarta, kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Dengan menambah berhentinya KA Argo Wilis, berarti semua kereta Jarak Jauh reguler yang melewati stasiun Ciamis akan berhenti di Stasiun Ciamis.

    “KAI Daop 2 Bandung berharap dengan hadirnya KA Argo Wilis di Stasiun Ciamis, dapat membuka lebih banyak peluang dan alternatif transportasi bagi masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, untuk bertransportasi dengan aman dan nyaman,” tutur Kuswardojo.

    Adapun jadwal pemberhentian KA Argo Wilis di Stasiun Ciamis adalah:

    KA Argo Wilis (KA 9A) relasi Surabaya Gubeng – Bandung: Berangkat Stasiun Surabaya Gubeng pukul 08.30 WIB, berangkat Stasiun Ciamis pukul 15.17 WIB, tiba di Stasiun Bandung pukul 18.17 WIB.

    KA Argo Wilis (KA 10A) relasi Bandung – Surabaya Gubeng: Berangkat Stasiun Bandung pukul 07.35 WIB, berangkat Stasiun Ciamis pukul 10.27 WIB, tiba di Stasiun Surabaya Gubeng pukul 17.15 WIB.

    Sumber : Antara

  • Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Kabar Gembira! Australia Perbanyak Akses Beasiswa Pendidikan

    Kabar Gembira! Australia Perbanyak Akses Beasiswa Pendidikan

    Liputan6.com, Yogyakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier. Pertemuan bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan antara kedua negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, dan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

    Abdul Fikri Faqih menyebut agenda utama pertemuan ini adalah penjajakan dan pembahasan program-program pendidikan yang ditawarkan Australia di Indonesia. “Kami membahas program-program Australia terkait pendidikan di Indonesia,” kata Abdul Fikri Faqih melalui siaran pers. 

    Lebih lanjut Fikri menekankan pentingnya penguatan kerja sama di sektor pendidikan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah ketersediaan beasiswa. Dalam pertemuan itu, dibahas peluang lebih banyak kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Australia, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui akses beasiswa yang lebih luas. “Banyak beasiswa Australia untuk mahasiswa Indonesia yang nanti bisa diakses. Semoga banyak putra-putri Indonesia yang memanfaatkan peluang,” katanya.

  • Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa pogram internet cepat Sekolah Rakyat sudah diputuskan akan didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Komdigi dalam hal ini hanya bertugas memastikan infrastruktur mendekat ke sekolah-sekolah rakyat dan menjaga kualitas layanannya sesuai kapasitas yang diberikan.

    “Kami Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke sekolah rakyat. Dan menjaga quality of servicenya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan.

    Dikabarkan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi dua sekolah rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Sekolah rakyar di kabupaten Sleman menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara di kabupaten Bantul mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta.

    Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Revisi Standar Garis Kemiskinan RI

    Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Revisi Standar Garis Kemiskinan RI

    Liputan6.com, Yogyakarta – Mempertimbangkan adopsi ukuran paritas daya beli terbaru Bank Dunia atau World Bank menaikkan garis kemiskinan dunia yang menyebabkan sebesar 68,3% atau 194,72 juta jiwa penduduk Indonesia masuk dalam garis kemiskinan. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Nurhadi, mendukung usulan pemerintah yang berencana merevisi garis kemiskinan nasional. “Kalau kita lihat, memang garis kemiskinan yang digunakan saat ini sudah kurang relevan,” kata Nurhadi di Kampus UGM Rabu 25 Juni 2025.

    Alasan utama kurang relevan menurutnya yakni pertama, tidak lagi mencerminkan harga-harga aktual di masyarakat, Kedua, karena diperlukan penyesuaian agar data Indonesia kompatibel dengan standar global. Ketiga, karena pendekatan pengukuran kemiskinan yang digunakan selama ini sudah saatnya diperbarui.

    Guna merevisi garis kemiskinan nasional ini ia menekankan pentingnya menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi yang mengukur kemiskinan bukan hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga berdasarkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan. Metode ini menurutnya, memberikan gambaran lebih utuh. “Misalnya, ada rumah tangga yang secara ekonomi cukup, tapi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan sangat terbatas, mereka seharusnya juga termasuk dalam kategori miskin,” katanya.

    Nurhadi menggarisbawahi usulan revisi ini juga memunculkan sejumlah kekhawatiran, salah satu kekhawatiran utama adalah potensi lonjakan angka kemiskinan secara statistik. Berdasarkan standar Bank Dunia, jika Indonesia menggunakan kategori lower middle-income country, maka tingkat kemiskinan bisa melonjak hingga sekitar 20 persen, kalau menggunakan upper middle-income country, jumlahnya bahkan bisa mencapai sekitar 60 persen. “Ini bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah gagal mengurangi kemiskinan. Padahal yang terjadi adalah perubahan standar pengukuran,” katanya.

    Nurhadi menyebut ada empat strategi utama yang diusulkan, pertama, penggunaan standar yang moderat. Ia menyarankan agar perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan standar lower middle-income country agar angka kemiskinan meningkat secara wajar dan tidak drastis. Kedua, transisi data yang transparan dengan menampilkan data kemiskinan dalam dua versi (garis lama dan garis baru) secara bersamaan agar publik dapat memahami konteks perubahan tersebut. Strategi ketiga, perlu adanya upaya pemerintah melakukan edukasi dan komunikasi publik yang aktif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan angka kemiskinan bukan karena memburuknya kondisi perekonomian, melainkan karena adanya perubahan metode pengukuran, yaitu garis ukur dinaikkan untuk mencerminkan realitas yang lebih akurat.

    Terakhir, penyesuaian bentuk intervensi kebijakan yakni dengan memisahkan intervensi antara kelompok miskin lama dengan kelompok miskin baru, dimana kelompok miskin baru ini mendapatkan program pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Namun menurutnya pemberdayaan sosial harus menjadi pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan. “Kita harus membantu masyarakat untuk bisa membantu dirinya sendiri – helping people to help themselves. Bukan hanya memberikan bantuan, tapi memberikan kapasitas, akses, dan kesempatan agar mereka bisa mandiri,” imbuh Nurhadi.

    Dalam konteks ini, Nurhadi menyoroti pentingnya lembaga seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang saat ini telah memiliki Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional. Menurutnya integrasi antara pendekatan teknokratis dan politis sangat penting untuk memastikan reformulasi garis kemiskinan berjalan dengan aman dan berdampak nyata. “Revisi garis kemiskinan adalah langkah maju, tapi kita perlu bijak dan cermat dalam menanganinya. Tujuan akhirnya tetap untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

  • 200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    Jakarta –

    Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Koneksi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan didanai oleh langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos),” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Penyediaan koneksi internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat merupakan kewajiban Kementerian Komdigi. Nantinya internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar di era digital seperti saat ini.

    “Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Tapi rata-rata ingat, karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat. Artinya apa? Itu fixed broadband juga, bukan seluler, kalau coverage kan selular,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu meninjau kesiapan internet ngebut di dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengan Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Dengan adanya internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, pemerintah menyebutkan akan menciptakan pendidikan berbasis digital, di mana hal itu sejalan dengan agenda besar pemerintah terkait transformasi digital nasional.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/rns)

  • Resmi Dibuka, Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dorong Wisata

    Resmi Dibuka, Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dorong Wisata

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Karimunjawa kini memiliki alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien. Rute penerbangan langsung dari Yogyakarta menuju Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, resmi dibuka pada Jumat (4/7/25).

    Penerbangan ini dioperasikan oleh maskapai Susi Air menggunakan pesawat Cessna 208 Grand Caravan berkapasitas 12 kursi. Rute ini juga melayani penerbangan sebaliknya dari Karimunjawa ke Yogyakarta.

    Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat terhadap rute baru ini. 

    “Untuk saya, satu kegembiraan karena antusiasme masyarakat ternyata ada di hari pertama. Tadi dari Jogja ke Karimun ada 10 orang ya kalau tidak salah, tadi kembali 2-3 orang. Dari Semarang berangkat kalau tidak salah 10, pulangnya 7 atau 8 orang. Jadi sangat bagus,” ungkap Susi.

    Ia menjelaskan bahwa pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya mendukung pariwisata domestik sekaligus menjawab tantangan aksesibilitas ke wilayah kepulauan. Menurutnya, selama musim angin barat atau angin utara, ombak tinggi kerap menghambat transportasi laut menuju Karimunjawa, bahkan membuat wisatawan terjebak hingga dua minggu tanpa bisa kembali.

    “Karimun ini wilayah kepulauan, yang mana setiap kali musim angin utara atau barat, ombaknya tidak ramah lagi untuk kapal-kapal laut. Biasanya perjalanan dengan kapal laut berhenti. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan, kejadian seperti turis grounded tidak terjadi lagi,” jelasnya.

    Susi juga menekankan bahwa biaya penerbangan tidak terlalu mahal dan menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan akses cepat, termasuk untuk keperluan medis atau distribusi logistik. Ia mengaku memilih Yogyakarta sebagai salah satu titik keberangkatan karena kota ini memiliki konektivitas yang strategis dan menjadi pintu gerbang wisatawan.

    “Kenapa dari Yogyakarta–Karimun? Karena biasanya orang ada ke gunung, ada ke laut. Kita juga punya koneksi Yogyakarta–Bandung,  Yogyakarta–Pangandaran. Saya ingin punya cita-cita untuk mengkoneksikan semua wilayah wisata yang punya potensi di Jawa,” ujarnya.

    Rute baru ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Lanud, Angkasa Pura, dan pemerintah daerah. Susi Air menargetkan pengembangan konektivitas udara di Pulau Jawa dengan menambah rute ke Cilacap dan wilayah lain.

    Adapun untuk harga tiket, rute Semarang–Karimunjawa dibanderol sebesar Rp 1,05 juta dan sebaliknya Rp 957.000. Sementara itu, tarif penerbangan Yogyakarta–Karimunjawa dan sebaliknya dipatok Rp 1,450 juta per penumpang.

  • Viral Perempuan Berkebaya di Malioboro, Netizen Asing Ledek Indonesia

    Viral Perempuan Berkebaya di Malioboro, Netizen Asing Ledek Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com –  Sebuah video berdurasi 90 detik yang menampilkan perempuan berkebaya berjalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, viral dan memicu perdebatan di media sosial. Uniknya, perdebatan itu terjadi antara netizen asing dengan warganet Indonesia. 

    Dalam video tersebut, tampak seorang perempuan mengenakan busana tradisional kebaya yang menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang terlihat memotret, sementara lainnya menoleh penuh rasa takjub.

    Video itu pertama kali diunggah oleh akun X asal luar negeri bernama @6JZoZhaTVApGcAV, disertai narasi dalam bahasa Arab yang menyindir Indonesia. Unggahan itu menyebut bahwa penampilan perempuan berkebaya adalah pengingat masa lalu yang indah, sebelum “konservatisme menggelapkan segalanya.” 

    Bahkan, akun tersebut menyindir bahwa “kecantikan seperti ini sudah tidak terlihat lagi karena mereka baiat ke ISIS.”

    Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi beragam, terutama dari netizen asing yang mempertanyakan mengapa busana tradisional tampak asing di negeri asalnya. “Kenapa terlihat seperti hal yang asing? Bukankah ini budaya kalian?” tulis salah satu komentar dari pengguna asal Amerika Serikat.

    Respons keras langsung datang dari warganet Indonesia. Mereka menilai kritik tersebut tidak berdasar dan cenderung merendahkan. “Orang luar ngomongin culture tuh tolol sih, lu aja enggak punya budaya, bjir,” tulis akun @colamimpi.

    Sebagian warganet Indonesia juga menjelaskan bahwa kekaguman warga dalam video bukan karena busana kebaya dianggap langka, melainkan karena situasi dan tempatnya yang tidak biasa. “Should I walk the street in Downtown Portland with a full-blown cowboy attire, see how they react?” sindir akun @Ianard_.

    Tak sedikit pula netizen yang mencoba memberi pandangan lebih rasional. “Kata guru seni saya, pakaian seperti itu bukan dianggap kuno, tapi tidak relevan dengan aktivitas kita sekarang,” tulis akun @AFKMoment. 

    Ada pula komentar jenaka, “Bahkan di zaman kerajaan Mataram kalau mbaknya jalan keliling pasar pakai baju itu juga bakal heboh. Jangan-jangan malah dikasih sesajen,” tulis akun @malesbangunaja.

    Warganet juga mengoreksi klaim lokasi video. “Dan itu bukan di Jakarta,” tegas akun @dontgivaffuk, meluruskan informasi yang keliru.

    Perdebatan ini menunjukkan bahwa busana tradisional seperti kebaya tak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang identitas, modernitas, dan cara bangsa memandang dirinya sendiri di era global.

  • Kementan Siap Tindak Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP

    Kementan Siap Tindak Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan menindak tegas setiap pihak yang kedapatan tidak mematuhi ketentuan soal harga pokok produksi (HPP) ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp 18.000 per kilogram (kg).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda menyebut, sanksi tersebut berupa penahanan baik impor bahan baku pakan maupun impor lain yang diterbitkan oleh Dirjen PKH. 

    “Ini berlaku bagi siapa pun, termasuk peternak rakyat,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/7/2025).

    Menurutnya, dia telah mendapatkan temuan adanya pihak yang terbukti menjual ayam hidup di bawah HPP. “Tim kami kemarin meninjau di Jawa Timur ada peternak integrator sudah terbukti menjual di bawah harga pokok produksi yang telah disepakati. Kalau tidak ada tindakan korektif maka selamanya rekomendasi tidak akan kami terbitkan,” ucap dia.

    Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, penetapan nilai HPP sebesar Rp 18.000 di tingkat peternak itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

    Agung menyebutkan, sanksi administrasi ini merupakan langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kestabilan ekosistem bisnis peternakan. “Yang tidak mengikuti komitmen dan kesepakatan dalam rangka menjaga stabilitas maka akan kami tindak,” ujarnya.

    Dia memastikan pola pengawasan terhadap penerapan HPP akan dilakukan dengan ketat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri di tingkat nasional maupun provinsi. “Mudah-mudahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan di pulau lain, harga ayam hidup di tingkat peternak minimal di angka Rp 18.000,” kata dia.

    Agung menambahkan, Kementan telah mempersiapkan langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan unggas. “Kami mempunyai tantangan dan peluang untuk menyuplai makan bergizi gratis (MBG). Kami awali dengan mempertahankan HPP yang sudah disepakati,” ucapnya.

  • Duka Mahasiswa UGM: Karangan Bunga untuk 2 Rekan Wafat Saat KKN

    Duka Mahasiswa UGM: Karangan Bunga untuk 2 Rekan Wafat Saat KKN

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya dua rekan mereka, Septian Eka Rahmadi dan Bagus Adi Prayogo. Keduanya meninggal dunia saat menjalankan program kuliah kerja nyata (KKN) di perairan Debut, Kabupaten Maluku Tenggara.

    Sebagai bentuk solidaritas dan belasungkawa, sejumlah mahasiswa meletakkan karangan bunga di halaman Balairung UGM, Jumat (4/7/2025).

    Karangan-karangan bunga dengan pesan simpati dan doa tampak berjejer di halaman utama Balairung. Beberapa mahasiswa terlihat menundukkan kepala dan memanjatkan doa untuk kedua almarhum.

    “Saya pikir inisiasi doa bersama ini adalah langkah yang baik dari UGM, terutama untuk mengenang teman-teman kita yang sudah mendahului,” ujar Jay, salah satu mahasiswa UGM.

    Ungkapan duka juga disampaikan oleh Febina, rekan almarhum Bagus. “Kita sebagai teman ikut berdukacita. Dia itu sosok yang ceria, tidak pernah menunjukkan kesedihan, selalu memberi energi positif,” katanya.

    Aksi spontan ini menyusul doa bersama yang sebelumnya digelar sivitas akademika UGM di Balairung. Dalam kesempatan itu, Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan dukacita mendalam atas kehilangan dua mahasiswa terbaik UGM.

    “UGM turut berdukacita sedalam-dalamnya. Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan seluruh sahabat almarhum,” ujar Rektor Ova.

    UGM juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan kepada mahasiswa KKN lainnya yang masih berada di Maluku Tenggara.