provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Yendra Fahmi Sandang Gelar Pendekar Kehormatan Tapak Suci, Diakui atas Kontribusi Globalnya

    Yendra Fahmi Sandang Gelar Pendekar Kehormatan Tapak Suci, Diakui atas Kontribusi Globalnya

    “Yendra Fahmi bukan hanya tokoh Minang dunia, tetapi juga tokoh nasional dan muslim global. Semoga makin banyak tokoh Minang yang aktif seperti beliau, di Muhammadiyah maupun organisasi lainnya,” ucap Burmalis.

    Ia pun berharap semakin banyak pemimpin berdarah Minang yang tampil di pentas nasional dan internasional, baik di bidang pendidikan, bisnis, budaya, maupun politik.

    Dalam sambutannya, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menegaskan rasa bangganya terhadap eksistensi dan perkembangan Tapak Suci.

    “Saya kenal Muhammadiyah juga melalui Tapak Suci di Kota Malang sejak tahun 1975. Berbanggalah kalian yang menjadi anggota Tapak Suci Putera Muhammadiyah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Abdul Mu’ti menggarisbawahi pentingnya peran Tapak Suci dalam pembentukan karakter bangsa. Ia menyebut penghargaan sebagai bentuk kehormatan dan tanggung jawab moral.

    “Kita memiliki integritas dan tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang kuat dalam iman, akhlak, ilmu, dan mental,” ucap Mu’ti.

    Menurut dia, Tapak Suci telah menjelma menjadi duta dakwah Muhammadiyah di level nasional dan global.

    “Tapak Suci telah menjadi duta Muhammadiyah. Bukan hanya olahraga, tapi juga alat pembentukan karakter dengan olah pikir, rasa, dan hati,” tegasnya.

    Ketua Umum Tapak Suci Afnan Hadikusumo menambahkan pihaknya terus memperkuat kualitas kader dan atlet.

    “Kita membuat petak jalan bagaimana agar atlet kita berkualitas, siswa kita berkarakter, dan bisa mempertahankan tradisi yang ada,” ujarnya.

    Yendra Fahmi dikenal sebagai tokoh filantropis dan dermawan aktif. Pada 2022, ia membiayai pembangunan RS Muhammadiyah Bandung Selatan senilai Rp60 miliar dari dana pribadi. Pada 2019, ia menyumbangkan Rp30 miliar untuk pembangunan Masjid Hj. Yuliana di Bantul yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2021.

  • Prabowo Minta Perbanyak Bandara Internasional di Daerah, Ini Kata Kemenhub – Page 3

    Prabowo Minta Perbanyak Bandara Internasional di Daerah, Ini Kata Kemenhub – Page 3

    Kemenhub di masa pemerintahan sebelum Prabowo telah menutup sebanyak 18 bandara internasional di berbagai daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Dalam keputusan itu, ada 18 bandara yang dicabut statusnya sebagai bandara internasional, yaitu Bandara Maimun Saleh (Sabang, Aceh), Bandara Sisingamangaraja XII di Silangit, Bandara Radin Inten II di Lampung, dan bandara Bandara H.A.S Hanandjoeddin, Tanjung Pandan.

    Kemudian, Bandara Husein Sastranegara di bandara Bandung. Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Soemarmo, Solo, Bandara Banyuwangi, Banyuwangi (BWX), Bandara Supadio, Pontianak (PNK), Bandara Juwata, Tarakan (TRK), Bandara El Tari, Kupang (KOE), Bandara Pattimura, Ambon (AMQ), Bandara Frans Kaisiepo, Biak (BIK), Bandara Mopah, Merauke (MKQ), dan Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ).

     

  • Waspada Banjir! Jabodetabek, Sumatra, dan Sulawesi Diprakirakan Hujan 5 Agustus

    Waspada Banjir! Jabodetabek, Sumatra, dan Sulawesi Diprakirakan Hujan 5 Agustus

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Selasa 5 Agustus di sebagian besar kota di Indonesia masih berpotensi hujan dengan beragam intensitas, disertai kondisi cerah berawan di beberapa daerah lain.

    Prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan di Sumatra hanya Banda Aceh dan Pekanbaru yang diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, dengan hujan ringan diprakirakan dialami wilayah Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandarlampung.

    Sementara itu, jelasnya, terdapat potensi hujan yang disertai petir di wilayah Jambi, Bengkulu dan Padang.

    “Di Pulau Jawa, cuaca berawan diprakirakan terjadi di kota Surabaya dan hujan ringan diprakirakan terjadi di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta,” kata Miftah dikutip ANTARA, Selasa 5 Agustus.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kondisi cerah berawan diprakirakan BMKG dialami masyarakat yang berada di daerah Kupang dan Mataram serta cuaca berawan di Denpasar.

    Di Kalimantan, dia mengingatkan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selo, Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya serta kondisi berawan tebal di wilayah Banjarmasin.

    Cuaca berawan tebal juga diprediksi BMKG terjadi pada hari ini di Makassar dan Kendari. Dalam periode yang sama hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju dan Palu serta hujan intensitas sedang di Gorontalo dan Manado.

    Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Jayapura diprakirakan mengalami kondisi berawan disertai potensi hujan ringan di Ambon, Sorong, Manokwari, Merauke dan Jayawijaya. Terdapat pula potensi hujan intensitas sedang di Ternate dan hujan disertai petir di wilayah Nabire.

  • Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta

    Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya digarap maksimal.

    “Pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya Indonesia termasuk budaya lokal, sejarah, dan tradisi harus menjadi prioritas,” ujar Gandung dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Ia mencontohkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang telah berhasil membangun ekosistem pariwisata berbasis budaya. Wisatawan, kata dia, tidak hanya berkunjung sekali, tetapi cenderung kembali karena merasa terikat secara emosional dengan pengalaman yang mereka alami.

    “Wisatawan yang datang ke Yogyakarta pasti menyimpan seribu rindu untuk kembali. Destinasi wisata seperti ini memberikan rasa nyaman, tenang, damai, dan menghadirkan pengalaman baru yang berbeda. Ini harus menjadi contoh baik bagi destinasi lainnya di Indonesia,” jelas dia.

    Anggota Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa dengan optimalisasi potensi budaya, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia merujuk pada data devisa dari sektor pariwisata Indonesia yang mencapai US$ 3,74 miliar pada tahun 2024, dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,01 hingga 4,5%.

    “Sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 25 juta orang. Ini adalah sektor yang nyata dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Gandung juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita perlu membangun pariwisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh kerja sama lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata tidak hanya bersifat temporer, tapi berdampak jangka panjang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Gandung mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah pengembangan infrastruktur di daerah-daerah dengan potensi budaya tinggi, promosi pariwisata berbasis budaya melalui kanal domestik dan internasional, serta pelatihan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan pelayanan prima bagi wisatawan.

    “Dengan langkah strategis dan komitmen bersama untuk menjalankannya, saya sangat optimis bahwa pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gandung.

    (kil/kil)

  • Belum Keluarkan Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Begini Kata Pemerintah DI Yogyakarta
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        5 Agustus 2025

    Belum Keluarkan Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Begini Kata Pemerintah DI Yogyakarta Yogyakarta 5 Agustus 2025

    Belum Keluarkan Larangan Pengibaran Bendera One Piece, Begini Kata Pemerintah DI Yogyakarta
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini belum mengeluarkan larangan resmi terkait pengibaran bendera bajak laut yang terinspirasi dari anime One Piece.
    Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Aryanto.
    “Belum (melarang) namun kami mengimbau untuk menyarankan agar warga mengibarkan bendera Merah Putih. Ini sudah dicanangkan dengan pembagian bendera Merah Putih,” ujar Lilik saat dihubungi pada Selasa (5/8/2025).
    Meskipun belum ada larangan resmi, Lilik mengaku pihaknya belum dapat memberikan penjelasan detail mengenai langkah yang akan diambil jika ditemukan warga yang mengibarkan bendera bajak laut tersebut.
    “Kami akan berkoordinasi dengan Kesbangpol kabupaten atau kota dan aparat hukum jika menemukan adanya pengibaran bendera bajak laut One Piece,” tambahnya.

    Lilik juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada laporan mengenai pengibaran bendera One Piece di wilayah DIY.
    “Sepanjang jalan yang saya lalui, kami tidak melihat adanya bendera One Piece,” ucapnya.
    Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia telah menginstruksikan Bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap mengibarkan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.
    “Kami sudah memberikan arahan kepada Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, untuk sama-sama mengibarkan bendera Merah Putih. Ini kan agenda tahunan (HUT RI), bukan hanya sekarang saja,” ujar Eva saat dihubungi pada Senin (4/8/2025).
    Eva menegaskan pentingnya semangat kebangsaan dalam merayakan HUT RI.
    “Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Kita ini kan NKRI, sudah jelas bendera kita Merah Putih,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukannya Tangkap Bandar, Polisi Malah Ringkus Pemain Judol di DIY yang Rugikan Bandar, Kunto Aji: Pelapor Siapa?

    Bukannya Tangkap Bandar, Polisi Malah Ringkus Pemain Judol di DIY yang Rugikan Bandar, Kunto Aji: Pelapor Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kinerja kepolisian kembali disorot. Setelah menangkap komplotan pemain Judi Online (Judol) yang dinilai rugikan bandar, alih-alih menangkap bandar itu sendiri.

    Tak pelak. Kabar itu menuai kritikan.

    Penyanyi Kondang, Kunto Aji turut mengomentarinya. Pelantun lagu Rehat itu mengungkapkan pertanyaan menohok.

    “Cuma nanya ini kan yang dirugiin bandar ya? Yang lapor siapa?” tulis Kunto Aji melalui akun Threadsnya, dikutip Selasa (5/8/2025).

    Adapun komplotan Judol itu diketahui beroperasi di sebuah rumah kontrakan kawasan Banguntapan, Bantul, DIY. Lima orang ditangkap saat sedang menjalankan aksinya, Kamis (31/7/2025).

    Komplotan ini bukan sekadar bermain, tapi memanfaatkan celah sistem di situs judi online. Mereka membuat akun-akun baru setiap hari agar mendapat promosi seperti cash back dan peluang menang yang lebih besar.

    Dengan strategi itu, para pelaku bisa menguras uang dari bandar. Menurut polisi, mereka mengatur sedemikian rupa agar akun baru selalu unggul di permainan awal.

    “Para tersangka bermain judi online secara terorganisir dengan memanfaatkan promo situs judi, menggunakan beberapa akun dan perangkat komputer,” ungkap AKBP Slamet Riyanto, Kasubdit V Cyber Ditreskrimsus Polda DIY dikutip dari Radar Bogor.

    Kabarnya, penggerebekan itu merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat pada Kamis (10/7). Tim gabungan dari Ditintelkam dan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY pun langsung melakukan penelusuran.

    Petugas kemudian melacak lokasi pelaku hingga mengerucut di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan. Di sana, lima pelaku langsung dibekuk.

  • PN Sleman Nyatakan Tak Berwenang Tangani Gugatan Ijazah Jokowi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Agustus 2025

    PN Sleman Nyatakan Tak Berwenang Tangani Gugatan Ijazah Jokowi Regional 5 Agustus 2025

    PN Sleman Nyatakan Tak Berwenang Tangani Gugatan Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak tergugat dalam perkara terkait ijazah Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
    Perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn ini menggugat sejumlah pejabat Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu Rektor UGM, Wakil Rektor 1 hingga 4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta Ir. Kasmojo. Penggugat dalam perkara ini adalah Ir. Komardin.
    Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Agung Nugroho, menyatakan bahwa sidang perkara tersebut digelar secara daring.
    “Hari ini acaranya adalah pembacaan putusan sela,” ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Agung Nugroho, saat ditemui, Selasa (5/08/2025).
    Agung menjelaskan bahwa majelis hakim telah membacakan putusan sela dalam persidangan daring tersebut.
    Dalam putusan itu, majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat.
    “Pada intinya, majelis hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan sela menerima terhadap eksepsi kompentensi absolut,” tuturnya.
    “Jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn,” imbuhnya.
    Menurut Agung, putusan sela yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut ini sekaligus menjadi putusan akhir dari perkara tersebut.
    “Dengan dikabulkannya kompetensi absolut seperti yang saya sampaikan menjadi putusan akhir. Maka menjadi putusan akhir itu berarti sudah selesai itu di Pengadilan Negeri Sleman,” jelasnya.
    Agung juga mengungkapkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Publik (KIP) karena materi gugatan berkaitan dengan sengketa informasi.
    “Sehingga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa kalau ada sengketa masalah informasi publik maka arahnya ke Komisi Informasi Publik. Jadi penyelesaiannya ke Komisi Informasi Publik atau ke PTUN,” urainya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apakah Pengibaran Bendera One Piece Bisa Disebut Pemberontakan Seperti Bendera Papua Merdeka? Berikut Penjelasan Dan Kemungkinan Dampak Terburuknya

    Apakah Pengibaran Bendera One Piece Bisa Disebut Pemberontakan Seperti Bendera Papua Merdeka? Berikut Penjelasan Dan Kemungkinan Dampak Terburuknya

    YOGYAKARTA – Belakangan ini, media sosial ramai memperbincangkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah pengibaran bendera anime ini bisa disebut sebagai bentuk pemberontakan seperti pengibaran bendera Papua Merdeka? Simak penjelasan lengkapnya berikut.

    Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Pada Bulan Agustus di Indonesia

    Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga di berbagai daerah terlihat mengibarkan bendera One Piece di depan rumah, di kendaraan pribadi, hingga truk pengangkut. Bendera ini berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami, yang merupakan simbol khas dari kru bajak laut Mugiwara dalam serial anime dan manga One Piece.

    Simbol ini dikenal luas sebagai ikon petualangan, persahabatan, dan kebebasan. Karena itu, banyak penggemar anime menggunakannya sebagai ekspresi cinta terhadap karakter dan dunia fiksi tersebut.

    Ringkasan Kisah One Piece yang Dihubung-hubungkan

    Setelah mendarat di Kerajaan Bram, sebuah negeri bersalju yang dulu damai namun kini dikuasai oleh penguasa rakus bernama Wapol, Luffy dan kru Topi Jerami menemukan rakyat yang hidup dalam ketakutan. Wapol memerintah dengan kekejaman dan melarang semua dokter kecuali yang tunduk padanya. Banyak warga yang menderita sakit namun tak bisa mendapat pengobatan karena semua dokter selain kelompok elit Wapol diasingkan.

    Di tengah krisis tersebut, Luffy membawa rekannya yang terluka ke Dokter Kureha, seorang dokter tua yang tinggal di puncak istana Drum bersama Tony Tony Chopper, seekor rusa kutub yang bisa berbicara. Chopper akhirnya bergabung dengan kru setelah menyaksikan keberanian Luffy yang tidak mementingkan status, melainkan prinsip dan semangat kebebasan.

    Konflik memuncak ketika Wapol kembali dan mencoba merebut kembali istana serta menghancurkan simbol-simbol harapan rakyat. Namun Luffy, dengan keberanian penuh, menghajar Wapol hingga tak berdaya dan menolak semua bentuk penindasan. Di momen yang menggetarkan itu, Luffy memanjat tiang istana dan mengibarkan bendera Topi Jerami di puncak kerajaan. Tindakan ini menjadi simbol bahwa tempat itu kini dilindungi oleh semangat kebebasan dan tidak akan tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

    Bendera itu bukan sekadar kain hitam bergambar tengkorak, tetapi simbol harapan baru bagi rakyat Bram. Sejak saat itu, nama Luffy dan kru Topi Jerami dikenang bukan hanya sebagai bajak laut, tapi juga sebagai pembela kebenaran.

    Arti Mengibarkan Bendera One Piece di Negara Kita

    Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami, lambang ikonik dari kru Topi Jerami dalam anime One Piece, kini tak lagi sekadar simbol hiburan atau ekspresi kecintaan terhadap budaya pop Jepang. Di tangan sebagian masyarakat, bendera ini justru berubah menjadi alat ekspresi yang mencerminkan kritik terhadap ketimpangan sosial, bentuk penindasan, dan kegelisahan atas kondisi politik dalam negeri.

    Fenomena ini mencuat usai Presiden Prabowo mengimbau warga untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan. Namun, sebagian warganet menunjukkan respons yang berbeda: mereka memilih untuk mengibarkan bendera One Piece, sebagai bentuk protes simbolik yang mewakili kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

    Tindakan tersebut menjadi semacam pernyataan diam yang menyindir kekuasaan, sembari mengungkapkan keresahan mendalam atas berbagai problematika bangsa. Bendera One Piece pun dimaknai sebagai simbol harapan atas hadirnya keadilan dan perubahan yang lebih nyata, bukan sekadar kritik kosong, melainkan panggilan moral dari rakyat kepada para pemimpin negeri.

    Terkait Perkara Bendera One Piece, Apakah Disebut Sebagai Pemberontakan Seperti Halnya Bendera Papua Merdeka?

    Pertanyaan diatas muncul dari perbedaan mendasar antara simbol fiksi dan simbol politik nyata. Bendera kru Topi Jerami dalam anime One Piece, yang dikenal sebagai Jolly Roger, merupakan lambang dari semangat petualangan, kebebasan, dan persahabatan. Dalam konteks cerita fiksi, bendera ini tidak dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan sah sebuah negara, melainkan mengekspresikan identitas kelompok yang bebas dan menentang ketidakadilan sistem yang korup.

    Sementara itu, bendera Papua Merdeka atau Bintang Kejora adalah simbol nyata yang menyuarakan aspirasi politik untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam pandangan hukum negara, pengibaran bendera tersebut tanpa izin dianggap sebagai tindakan makar atau bentuk pemberontakan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah, konsekuensi hukum terhadap pengibaran bendera ini sangat serius dan tidak bisa disamakan dengan simbol dari dunia hiburan seperti bendera One Piece.

    Dengan demikian, meskipun keduanya adalah bendera yang dikibarkan untuk menandai keberadaan suatu kelompok, makna, konteks, dan dampaknya sangat berbeda. Bendera One Piece mungkin tidak bisa dianggap sebagai simbol pemberontakan, karena ia lahir dari dunia fiksi dan tidak membawa maksud politis di dunia nyata. Sementara bendera Papua Merdeka, karena menyangkut isu kedaulatan dan gerakan separatisme, memiliki dampak politis yang nyata dan sensitif secara hukum serta sosial di Indonesia. Namun Bila nanti issue ini semakin berkembang dan disangkut pautkan dengan Politik di negri kita, ya siapa yang tahu, bukan hal yang mustahil juga bakal ada kebijakan dari negara untuk melarangnya. Untuk lebih lengkapnya baca juga: Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI, Pengamat: Simbol Kritik Publik untuk Pemerintah

    Dampak Terburuk Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Indonesia

    1. Pemaknaan Simbol yang Menyesatkan

    Jika bendera One Piece (Jolly Roger) yang merupakan simbol fiksi diasosiasikan secara serius sebagai bentuk perlawanan atau makar, maka masyarakat bisa mengalami kebingungan antara ekspresi budaya pop dan simbol politik yang sah. Hal ini bisa memicu tindakan represif dari aparat atau pembungkaman terhadap ekspresi yang sebenarnya tidak mengandung niat separatis.

    2. Polarisasi Sosial dan Politik

    Ketika sebagian masyarakat menganggap pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, dan sebagian lain melihatnya sebagai hal biasa, maka bisa muncul polarisasi dan konflik horizontal antar kelompok. Ini berbahaya, apalagi jika ditunggangi pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas sosial menjelang momen-momen penting seperti pemilu atau perayaan nasional.

    3. Pemicu Tindakan Represif Berlebihan

    Jika negara merespons dengan pendekatan keras terhadap fenomena ini (misalnya kriminalisasi tanpa klarifikasi niat), maka kebebasan berekspresi bisa terancam. Ini bisa mencoreng wajah demokrasi dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    Jadi setelah mengetahui terkait perkara bendera one piece apakah disebut sebagai pemberontakan seperti halnya bendera papua merdeka, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Viral, Profil Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah yang Rumahnya Dijaga TNI

    Viral, Profil Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah yang Rumahnya Dijaga TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menjadi viral baru-baru ini saat muncul kabar penggeledahan rumah dinasnya ke media.

    Namun, saat informasi yang beredar tersebut dikonfirmasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah terkait dengan kabar penggeledahan di kediaman Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang menuturkan bahwa pihaknya sejauh hingga saat ini, ini belum mendapatkan informasi terkait dengan hal penggeledahan rumah Febrie. Sebab, rumah dinas Febrie Adriansyah hanya dijaga ketat oleh aparat TNI.

    “Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas, sampai saat ini tidak ada,” ujar Anang di Kejagung, Senin (4/8/2025).

    Kemudian, Anang mengemukakan bahwa terkait penebalan pengamanan di kediaman Febrie itu merupakan hasil dari nota kesepahaman antara Panglima TNI dan Jaksa Agung. Selain itu, kerja sama pengamanan ini juga diperkuat dengan adanya Perpres No.66/2025 tentang perlindungan Kejaksaan RI.

    Pihak Kejagung mengklaim bahwa penjagaan rumah Febrie bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan.

    Seperti diketahui, Febrie pernah menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Febrie pernah menangani beberapa kasus korupsi besar, salah satunya korupsi PT Timah Tbk. Namun, belum diketahui kasus yang tengah disusut tersebut, termasuk kaitannya dengan Jampidsus Kejagung RI.

    Profil Febrie Adriansyah

    Febrie Adriansyah dikenal sebagai sosok jaksa muda yang berjuang melawan korupsi di Indonesia. Dia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    Dia mulai menjabat posisi ini sejak 10 Januari 2022 dan dikenal sebagai profesional yang penuh dedikasi dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Meski lahir di Jakarta, dia menghabiskan masa kecilnya di Jambi, tempat dia menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di sana.

    Febrie pernah menempuh Sarjana Hukum di Universitas Jambi dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga. Disertasi doktornya berjudul “Reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang”.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat, Febrie dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berpengalaman dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, BTS Kominfo, korupsi PT Timah.

    Dalam kariernya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selama lima bulan sejak 29 Juli 2021. Sebelumnya, dia mengawali karier di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci, sejak tahun 1996. Saat pertama menjabat, dia bertugas di bagian Penyidikan dan terakhir menjabat sebagai Kasi Intelijen di Kejari Sungai Penuh.

    Sepanjang perjalanan kariernya, dia tidak hanya berposisi di satu tempat. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus di Kejati Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, bahkan sampai menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

    Rangkaian pengalamannya menunjukkan bahwa dia adalah profesional yang selalu berkomitmen dalam menegakkan keadilan.

    Dalam setiap langkahnya, dia dikenal sebagai pejabat yang berdedikasi tinggi dan tidak takut menghadapi tantangan berat. Dengan pengalaman dan integritas yang dimiliki, dia berharap bisa terus memberikan yang terbaik dalam memberantas korupsi dan memastikan keadilan tetap tegak di Indonesia.

  • BMKG prakirakan potensi cuaca berawan dan hujan di sejumlah wilayah

    BMKG prakirakan potensi cuaca berawan dan hujan di sejumlah wilayah

    logo BMKG

    BMKG prakirakan potensi cuaca berawan dan hujan di sejumlah wilayah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar kota di Indonesia masih berpotensi hujan dengan beragam intensitas, disertai kondisi cerah berawan di beberapa daerah lain.

    Dalam prakiraan cuaca daring diikuti di Jakarta, Selasa, prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan di Sumatera hanya Banda Aceh dan Pekanbaru yang diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, dengan hujan ringan diprakirakan dialami wilayah Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandarlampung.

    Sementara itu, jelasnya, terdapat potensi hujan yang disertai petir di wilayah Jambi, Bengkulu dan Padang.

    “Di Pulau Jawa, cuaca berawan diprakirakan terjadi di kota Surabaya dan hujan ringan diprakirakan terjadi di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta,” tuturnya.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kondisi cerah berawan diprakirakan BMKG dialami masyarakat yang berada di daerah Kupang dan Mataram serta cuaca berawan di Denpasar. Di Kalimantan, dia mengingatkan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selo, Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya serta kondisi berawan tebal di wilayah Banjarmasin.

    Cuaca berawan tebal juga diprediksi BMKG terjadi pada hari ini di Makassar dan Kendari. Dalam periode yang sama hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju dan Palu serta hujan intensitas sedang di Gorontalo dan Manado. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Jayapura diprakirakan mengalami kondisi berawan disertai potensi hujan ringan di Ambon, Sorong, Manokwari, Merauke dan Jayawijaya. Terdapat pula potensi hujan intensitas sedang di Ternate dan hujan disertai petir di wilayah Nabire.

     

    Sumber : Antara