Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya, Minggu.
Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.
Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.
Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
“Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik.
Sahroni sempat menyebutkan, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.
Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Ia menyebutkan, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek
online
(ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: DI YOGYAKARTA
-
/data/photo/2025/08/30/68b267ddead10.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Imbas Demo, Polda DIY Tutup Sementara Pelayanan SPKT dan SKCK Yogyakarta 30 Agustus 2025
Imbas Demo, Polda DIY Tutup Sementara Pelayanan SPKT dan SKCK
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Polda DIY menutup sementara sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) dan pelayanan SKCK.
Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerusakan fasilitas pelayanan akibat aksi demo yang ricuh.
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi penyampaian pendapat yang seharusnya bisa dilakukan dengan tertib, tetapi diwarnai dengan tindakan anarkis.
Dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas, seperti beberapa ruang kantor pelayanan publik milik Polda DIY hingga kendaraan.
“Kami sangat menyayangkan karena ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan ruang pelayanan SKCK juga menjadi sasaran pembakaran, sehingga sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat yang harus kami tutup sementara,” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/08/2025).
Dikatakan Ihsan, masyarakat yang akan membuat laporan pengaduan maupun laporan kehilangan, termasuk SKCK, dapat mendatangi Polres yang ada di wilayah Polda DIY.
Sedangkan untuk perizinan tetap dilayani di ruang Direktorat Intelkam Polda DIY.
Saat ini, puing-puing bangunan yang terbakar, lanjut Ihsan, sudah dilakukan pembersihan oleh anggota Polda DIY bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
Ihsan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat agar dilakukan secara tertib.
Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang bersifat provokatif, terutama melalui media sosial.
“Kami memahami keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini, namun kami mengimbau untuk dapat menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan anarkis yang justru akan merugikan banyak pihak,” ungkapnya.
“Mari sampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, serta senantiasa bersama menjaga Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita cintai ini tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/30/68b2545a451a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Solo Tetapkan Siaga Darurat Bencana Usai Gedung DPRD Dibakar Massa Yogyakarta
Solo Tetapkan Siaga Darurat Bencana Usai Gedung DPRD Dibakar Massa
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Wali Kota Solo Respati Ardi menetapkan status siaga darurat bencana usai unjuk rasa yang mengakibatkan fasilitas umum (fasum) rusak dan gedung Sekretariat DPRD Solo dibakar.
Penetapan status ini berlangsung selama tujuh hari ke depan.
“Jadi status Kota Solo itu status administrasinya (siaga darurat bencana). Memang kemarin kita limpahkan PIC koordinatornya BPBD. Per mulai hari ini sampai tujuh hari ke depan,” kata Respati, saat ditemui di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/8/2025).
Respati meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan penetapan status tersebut karena hanya untuk tindakan antisipasi.
Dia menjelaskan bahwa status siaga darurat bencana sebagai langkah preventif apabila ada gerakan masyarakat agar bisa segera teratasi.
“Jadi salah satunya ini kita ingin lebih melibatkan kelompok masyarakat dan perangkat-perangkat. Kalau BPBD, dia badan yang didesain untuk membantu apabila ada keadaan darurat. Semalam termasuk keadaan darurat,” ujar dia.
Respati juga membentuk satgas gerakan warga Solo (GWS) di setiap RT/RW. Satgas ini melibatkan karang taruna dan anak muda Solo.
Mereka akan terlibat menjaga wilayah masing-masing agar tetap aman dan kondusif.
Respati menilai massa pengunjuk rasa yang merusak fasilitas umum, mayoritas bukan warga Solo. Dia pun menyayangkan massa berbuat anarkistis.
“Karena dari rapat kegiatan tadi pagi, kita ketahui bahwa itu (massa) mayoritas bukan warga Solo,” ungkap Respati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/29/68b1d763063a9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pesan Menyentuh Sultan HB X Saat Temui Massa Aksi yang Bertahan di Polda DIY Yogyakarta 30 Agustus 2025
Pesan Menyentuh Sultan HB X Saat Temui Massa Aksi yang Bertahan di Polda DIY
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui perwakilan massa aksi di Polda DIY, Sabtu (30/8/2025).
Sultan datang didampingi GKR Hayu, GKR Condrokirono, KPH Yudanegara, serta jajaran Pemerintah DIY. Dalam video yang dibagikan Humas Polda DIY, Sultan terlihat menyalami tiga orang perwakilan massa aksi, dua di antaranya mengenakan jaket ojek online.
Sultan tampak serius mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Setelah itu, ia juga menyempatkan diri menemui massa aksi lain yang masih bertahan di depan Polda DIY.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang pengemudi ojek
online
di Jakarta. Ia sekaligus mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.
“Kedua jangan dengan kekerasan kalau punya aspirasi kita sama-sama membangun demokratisasi (demokrasi),” kata Sultan.
Sultan juga menyinggung soal delapan orang yang sempat ditahan polisi dalam aksi sebelumnya.
“Di mana delapan orang ditahan kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan kembali di antara warga mereka yang ikut demo,” imbuh Sultan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/15/67fe162d2fcf6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/05/68918a2d93fc3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/30/68b2d4433e7d5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/30/68b30a6e1c52b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


