Xcloud.id

provinsi: DI YOGYAKARTA

  • 1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.
    ”
    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Mobil Sultan Hamengku Buwono X ‘Dikawal’ Massa Demonstrasi

    Cerita Mobil Sultan Hamengku Buwono X ‘Dikawal’ Massa Demonstrasi

    Jakarta –

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, sempat menemui pengunjuk rasa di Yogyakarta, Sabtu dini hari kemarin. Tampak Sultan HB X menggunakan MPV Lexus LM saat menemui demonstran.

    Saat kedatangan mobil yang ditumpangi Sultan HB X, massa langsung membuka jalan. Massa menyanyikan yel-yel, “Sing duwe teko” atau “yang punya datang”. Mobil Lexus LM membelah lautan massa. Mobil tersebut menggunakan pelat nomor AB 10 HBX.

    Sri Sultan Hamengku Buwono X lantas turun dari mobil tersebut. Diberitakan Antara, Sultan HB X bertemu dengan massa demonstran pada Sabtu dini hari. Kunjungan Sultan Hamengku Buwono X ditandai dengan nyanyian “Gending Raja Manggala”, yang secara tradisional dimainkan selama kunjungan kerajaan.

    Adapun mobil Lexus LM yang digunakan Sultan HB X merupakan salah satu mobil mewah yang dipasarkan oleh Lexus di Indonesia. Di Indonesia, Lexus LM tersedia dengan pilihan Lexus LM 350h 7-seater, Lexus LM 350h 4-seater dan Lexus LM 500h 4-seater. Lexus LM dijual dengan harga Rp 2-3 miliaran.

    Lexus LM 500h merupakan mobil hybrid yang didatangkan secara utuh atau completely built up (CBU) dari Jepang. Lexus LM 500h yang punya konfigurasi empat penumpang dibekali mesin hybrid berkapasitas 2.4L dengan teknologi turbocharged empat silinder. Pembekalan tersebut disalurkan ke semua roda (all-wheel drive) melalui transmisi direct shift delapan percepatan.

    Dimensi Lexus LM 500h sangat bongsor. Kendaraan tersebut punya panjang 5.125 mm, lebar 1.890 mm, dan tinggi 1.955 mm. Selayaknya MPV premium umumnya, mobil itu sudah menggunakan pintu geser.

    Penumpang akan dibuat nyaman berkat interior yang super mewah. Pabrikan membekalinya dengan kursi bergaya maskapai, layar televisi berukuran besar, serta sistem audio premium dengan 23 pengeras suara

    Selain itu, Lexus LM 350h membawa mesin hybrid berkapasitas 2.5 liter 4 silinder segaris yang diklaim lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bisa menyemburkan tenaga sebesar 247 daya kuda.

    Pesan Sultan HB X

    Dikutip detikJogja, Sultan berjanji bakal membawa aspirasi para demonstran ke pemerintah.

    “Saudaraku-saudaraku semuanya warga masyarakat Jogja baik para mahasiswa maupun teman-teman dari ojol, dan warga yang lain yang dalam kesempatan pagi hari ini ada di sini, saya Hamengku Buwono X perlu menyampaikan dalam kesempatan ini saya menghargai apa yang Anda semua lakukan,” ujar Sultan di Mapolda DIY, Sabtu (30/8).

    Keinginan demonstran itu, Sultan menyebutkan, menjadi keinginan bersama untuk menumbuhkan demokratisasi. Sultan pun meminta jangan ada kerusuhan di Jogja.

    “Saya pun sepakat dengan itu. Hanya saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua termasuk diri saya pun juga,” ujarnya.

    “Karena apa di Jogjakarta ini, tidak ada kebiasaan selalu terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokratisasi,” katanya.

    ====

    Catatan redaksi: Demonstrasi adalah hak konstitusional. Namun, tindakan anarkis tidak dibenarkan. Lakukan demonstrasi dengan damai, tidak melakukan penjarahan dan merusak fasilitas umum. Jangan mudah terprovokasi. #aspirasitanpaanarki

    (rgr/mhg)

  • Cerita Mobil Sultan Hamengku Buwono X ‘Dikawal’ Massa Demonstrasi

    Mobil Sultan Hamengku Buwono X Saat Temui Massa Demonstrasi

    Jakarta –

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, sempat menemui pengunjuk rasa di Yogyakarta, Sabtu dini hari kemarin. Tampak Sultan HB X menggunakan MPV Lexus LM saat menemui demonstran.

    Saat kedatangan mobil yang ditumpangi Sultan HB X, massa langsung membuka jalan. Massa menyanyikan yel-yel, “Sing duwe teko” atau “yang punya datang”. Mobil Lexus LM membelah lautan massa. Mobil tersebut menggunakan pelat nomor AB 10 HBX.

    Sri Sultan Hamengku Buwono X lantas turun dari mobil tersebut. Diberitakan Antara, Sultan HB X bertemu dengan massa demonstran pada Sabtu dini hari. Kunjungan Sultan Hamengku Buwono X ditandai dengan nyanyian “Gending Raja Manggala”, yang secara tradisional dimainkan selama kunjungan kerajaan.

    Adapun mobil Lexus LM yang digunakan Sultan HB X merupakan salah satu mobil mewah yang dipasarkan oleh Lexus di Indonesia. Di Indonesia, Lexus LM tersedia dengan pilihan Lexus LM 350h 7-seater, Lexus LM 350h 4-seater dan Lexus LM 500h 4-seater. Lexus LM dijual dengan harga Rp 2-3 miliaran.

    Lexus LM 500h merupakan mobil hybrid yang didatangkan secara utuh atau completely built up (CBU) dari Jepang. Lexus LM 500h yang punya konfigurasi empat penumpang dibekali mesin hybrid berkapasitas 2.4L dengan teknologi turbocharged empat silinder. Pembekalan tersebut disalurkan ke semua roda (all-wheel drive) melalui transmisi direct shift delapan percepatan.

    Dimensi Lexus LM 500h sangat bongsor. Kendaraan tersebut punya panjang 5.125 mm, lebar 1.890 mm, dan tinggi 1.955 mm. Selayaknya MPV premium umumnya, mobil itu sudah menggunakan pintu geser.

    Penumpang akan dibuat nyaman berkat interior yang super mewah. Pabrikan membekalinya dengan kursi bergaya maskapai, layar televisi berukuran besar, serta sistem audio premium dengan 23 pengeras suara

    Selain itu, Lexus LM 350h membawa mesin hybrid berkapasitas 2.5 liter 4 silinder segaris yang diklaim lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bisa menyemburkan tenaga sebesar 247 daya kuda.

    Pesan Sultan HB X

    Dikutip detikJogja, Sultan berjanji bakal membawa aspirasi para demonstran ke pemerintah.

    “Saudaraku-saudaraku semuanya warga masyarakat Jogja baik para mahasiswa maupun teman-teman dari ojol, dan warga yang lain yang dalam kesempatan pagi hari ini ada di sini, saya Hamengku Buwono X perlu menyampaikan dalam kesempatan ini saya menghargai apa yang Anda semua lakukan,” ujar Sultan di Mapolda DIY, Sabtu (30/8).

    Keinginan demonstran itu, Sultan menyebutkan, menjadi keinginan bersama untuk menumbuhkan demokratisasi. Sultan pun meminta jangan ada kerusuhan di Jogja.

    “Saya pun sepakat dengan itu. Hanya saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua termasuk diri saya pun juga,” ujarnya.

    “Karena apa di Jogjakarta ini, tidak ada kebiasaan selalu terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokratisasi,” katanya.

    ====

    Catatan redaksi: Demonstrasi adalah hak konstitusional. Namun, tindakan anarkis tidak dibenarkan. Lakukan demonstrasi dengan damai, tidak melakukan penjarahan dan merusak fasilitas umum. Jangan mudah terprovokasi. #aspirasitanpaanarki

    (rgr/mhg)

  • UGM serukan gerakan damai, hentikan kekerasan dalam aksi massa

    UGM serukan gerakan damai, hentikan kekerasan dalam aksi massa

    UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi

    Yogyakarta (ANTARA) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan gerakan damai, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, dalam aksi massa yang eskalasinya meningkat di berbagai daerah.

    Rektor UGM Prof. Ova Emilia saat membacakan seruan moral di Balairung UGM, Minggu, menegaskan bahwa kekerasan hanya akan menambah penderitaan masyarakat dan merusak nilai kemanusiaan.

    “Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” kata Ova.

    Menurut Ova, jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif, sementara jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial.

    “UGM mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Dalam seruan moral itu, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki.

    “UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi,” ucap Ova.

    Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, ia mengajak untuk tetap berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif.

    Mahasiswa sebagai agen perubahan, kata Ova, harus menyuarakan keadilan sekaligus menjaga keselamatan diri.

    “UGM mendorong mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif dan penuh kehati-hatian dalam setiap tindakan,” katanya.

    Rektor UGM pun berpesan kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dan akuntabel dalam meredam konflik sosial.

    “Kami mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama agar korban tidak lagi berjatuhan dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih,” ujar dia.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menuturkan bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui cara damai, bukan kekerasan yang justru menambah penderitaan rakyat.

    “Demonstrasi besar jangan sampai terjebak pada kekerasan, karena kekerasan hanya akan melahirkan korban dan itu sering kali merugikan rakyat,” ucapnya.

    Arie menyebut langkah represif yang selama ini muncul hanya memperparah ketegangan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk segera hadir dengan solusi nyata, serta merespons dengan langkah-langkah konkret.

    “Pemerintah harus segera merespons dengan langkah-langkah konkret, minimal mengurangi tindakan represif karena itu membahayakan rakyat,” tuturnya.

    Menurut Arie, meningkatnya eskalasi massa tidak lepas dari akumulasi persoalan struktural, mulai ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial.

    Dengan demikian, dia berharap suara kritis masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.

    “Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” ujar Arie.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR komitmen perkuat demokrasi dan pengawasan pemilu

    Komisi II DPR komitmen perkuat demokrasi dan pengawasan pemilu

    Saya juga melihat dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan menjadikan partai politik terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran parpol akan benar-benar dirasakan di tengah-tengah masyarakat

    Bantul (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zulfikar Arse Sadikin menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan pemilihan umum (pemilu) di masa mendatang.

    “Adanya putusan MK Nomor 135 yang substansinya membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal akan menguatkan peran penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu,” kata Zulfikar dalam rapat penguatan kelembagaan Bawaslu Bantul bersama mitra kerja 2025 di Yogyakarta, Minggu.

    Menurut dia, hal tersebut karena penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU akan terus bekerja sepanjang periode mengingat setelah berakhirnya tahapan pemilu nasional akan dilanjutkan dengan tahapan pemilu lokal.

    “Selain itu perlu juga diperkuat peran badan pengawas ‘ad hoc’ sejak dari panwascam (panitia pengawas kecamatan), pengawas desa sampai dengan pengawas TPS (tempat pemungutan suara),” katanya.

    Pihaknya meyakini apabila ada penguatan kelembagaan pengawas pemilu sampai level ‘ad hoc’, maka kualitas pemilu akan semakin baik dan pemilu yang luber, jurdil serta bersih dapat terwujud.

    “Saya juga melihat dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan menjadikan partai politik terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran parpol akan benar-benar dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Najib mengatakan, bahwa momentum melakukan revisi undang-undang pemilu adalah momentum membuat pemilu yang ideal sehingga dapat mengarahkan pemilu dengan baik.

    Selain itu, Bawaslu juga berharap bahwa kemitraan kelembagaan dengan pengawas pemilu harus terus berjalan meskipun tahapan pemilu sudah berakhir.

    “Hal ini karena penguatan demokrasi tidak mengenal waktu, pemilu juga mempunyai siklus yang terus harus berjalan. Oleh karena itu kerja sama dan kemitraan kelembagaan harus terus berkesinambungan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, Bawaslu Bantul tetap menjalankan program dan kegiatan pasca pengawasan pemilu dan pemilihan.

    Dia mengatakan, dalam hal pencegahan, Bawaslu Bantul concern terhadap penguatan terhadap gerakan anti politik uang melalui Desa Anti Politik Uang (APU) yang sampai saat ini telah terbentuk 18 Desa APU dan telah mempunyai relawan masing masing.

    “Dalam rangka peningkatan literasi demokrasi, Bawaslu Bantul membentuk Bawaslu Corner di Perpustakaan Daerah. Ini selain menjadi tempat literasi demokrasi, juga menjadi wahana ekpose hasil-hasil pengawasan pemilu dan pemilihan di Bantul,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Nasional

    2 Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Nasional

    Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
    Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
    Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya, Minggu.
    Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.
    Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.
    Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
    “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
    Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik.
    Sahroni sempat menyebutkan, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
    Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.
    Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Ia menyebutkan, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

    Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

    Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa pihaknya bepergian ke Canberra dan Sydney ketika Indonesia sedang ramai demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota dewan untuk kunjungan kerja.
    Misbakhun mengatakan, kunjungan itu terkait dinas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
    “Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun, saat dihubungi awak media, Sabtu (31/8/2025).
    Misbakhun menambahkan, Panja sudah harus menyelesaikan RUU itu pada 8 September 2025.
    Dalam kunjungannya, Komisi XI DPR RI berangkat bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.
    “Adapun kota yang dikunjungi adalah Canberra dan Sydney,” kata Misbakhun.
    Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam kunjungan ke Canberra, pihaknya menemui Duta Besar RI dan mahasiswa program LPDP.
    Alasannya, LPDP merupakan lembaga yang mengelola dana abadi dan bagian dari Kementerian Keuangan.
    “Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” ujar Misbakhun.
    Selain itu, Komisi XI juga menemui Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra.
    Pihaknya ingin memastikan kerja sama BPK RI dan ANAO terkait pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan berjalan baik.
    Sementara di Sydney, Komisi XI mengunjungi kantor representative office Bank BNI, pada Kamis (28/8/2025).
    Kantor itu dibuka kurang dari setahun yang lalu, dan pihaknya ingin mengetahui transaksi hingga pelayanan di sana.
    “Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD (dollar Australia) 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar,” kata dia.
    “Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tambah dia.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf… Nasional

    7 Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf… Nasional

    Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya muncul ke publik secara langsung di tengah situasi sosial yang memanas akibat kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Puan muncul pada hari keempat demonstrasi di Jakarta yang telah merambat ke berbagai kota, Sabtu (30/8/2025).
    Puan melakukan takziah ke rumah duka almarhum Affan Kurniawan (21), driver ojek
    online
    (ojol) yang meninggal setelah dilindas mobil rantis Brimob pada unjuk rasa 28 Agustus kemarin.
    Tiba di kontrakan petakan keluarga Affan, Puan mengenakan pakaian gelap, simbol rasa berduka. Ia lalu memeluk ibu Affan.
    Puan terlihat hadir bersama Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, dan Said Abdullah.
    Selain itu, sejumlah politikus PDI-P juga tampak sudah hadir terlebih dahulu, seperti Adian Napitupulu, Guntur Romli, dan Once Mekel.
    Dalam keterangannya, Puan meminta Pramono memberikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk kedua saudara Affan hingga mereka lulus.
    “Saya menyampaikan kepada keluarganya, insya Allah, kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Kami juga akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya,” ucap Puan.
     
    Ditemui usai takziah, Puan meminta maaf kepada masyarakat karena DPR RI belum bisa bekerja maksimal.
    Sebagai pimpinan, ia mengaku akan berbenah dan bekerja lebih baik.
    “Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf karena kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” kata Puan.
    Puan lalu meminta semua pihak saling bahu-membahu dengan semangat gotong royong memperbaiki kondisi Indonesia.
    Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak saling menyakiti satu sama lain.
    “Mari kita saling menahan diri dan membersihkan Indonesia,” ujar Puan.
    Dalam keterangannya, Puan berjanji DPR RI akan mengawal Polri mengusut anggota Brimob yang mengakibatkan Affan meninggal secara transparan.
    Ia berharap, peristiwa nahas yang menimpa Affan tidak kembali terulang.
    “Kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali,” kata Puan.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu juga meminta aparat penegak hukum dan masyarakat tidak terus berbenturan dan sama-sama menjaga persatuan.
    “Kita semua rakyat Indonesia,” kata dia.
    Puan menegaskan, tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan hanya berlaku hingga Oktober 2025.
     
    Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu.
    “Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” tutur Puan.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan pengemudi ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya? Megapolitan 31 Agustus 2025

    Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya? Megapolitan 31 Agustus 2025

    Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya?
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (30/8/2025) sore, masih dipadati massa dari berbagai latar belakang.
    Mereka berasal dari beragam kelompok, mulai mahasiswa STIE, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (Iprija), Universitas Pamulang (Unpam), hingga pengemudi ojek online (ojol).
    Massa membawa bendera putih bertuliskan One Peace serta bendera merah putih. Beberapa orang tampak berusaha menarik pagar utama DPR dengan tali tambang yang diikatkan sebelumnya.
    Gelombang aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demo bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang dimulai sejak Senin (25/8/2025). Aksi tersebut awalnya ramai digaungkan di media sosial.
    Sejak pagi hari, ribuan orang memadati kawasan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    Massa tidak hanya menyerukan pembubaran parlemen, tetapi juga menyoroti kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, termasuk isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah tekanan ekonomi.
    Poster dan spanduk berisi kritik terhadap DPR terbentang di sepanjang pagar gedung.
    Massa menilai wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan masyarakat.
    Kericuhan sempat pecah usai polisi membubarkan massa dari depan gedung parlemen.
    Kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga Kolong Jembatan Pejompongan.
    Sejumlah fasilitas umum rusak, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, sebuah motor yang terparkir di depan Gerbang Pancasila dibakar massa.
    Gelombang berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8/2025). Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan membubarkan diri siang hari.
    Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.
    Dalam situasi itu, terjadi insiden tragis ketika kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek
    online
    , Affan Kurniawan (21), hingga tewas di kawasan Pejompongan.
    Kejadian ini memicu kemarahan massa dan kericuhan berlanjut hingga malam di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
    Unjuk rasa kemudian meluas ke berbagai daerah, termasuk Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar pada Jumat (29/8/2025).
    Kapolri, Kapolda Metro Jaya, hingga Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa atas insiden tersebut.
    Meski demikian, massa masih tetap melakukan aksi di berbagai titik, khususnya di Mako Brimob Kwitang.
    Sabtu (30/8/2025), sekitar pukul 14.30 WIB, massa kembali bergerak dari flyover Senen menuju depan Mako Brimob Kwitang.
    Sejumlah anggota TNI berjaga di lokasi untuk menjaga situasi.
    Dalam aksi itu, terdengar suara petasan diarahkan ke markas, sementara demonstran melempar batu dan ranting pohon.
    Sesekali, mereka menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” sambil bertepuk tangan. Aksi ini disebut sebagai bentuk solidaritas atas kematian Affan.
    Hingga malam, situasi kian memanas. Sekitar pukul 21.10 WIB, massa masih bertahan di depan gerbang utama DPR.
    Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, sementara massa membalas dengan petasan dan teriakan “maju, maju!”.
    Di Mako Brimob, pukul 21.30 WIB, bentrokan pecah. Massa melempar bom molotov, petasan, batu, hingga pecahan kaca ke arah markas.
    Salah satu pohon di depan markas terbakar akibat lemparan molotov. Polisi membalas dengan gas air mata, sedangkan pasukan TNI berjaga di permukiman warga di seberang markas.
    Demo yang pada awalnya mengkritik dan menuntut pembubaran DPR, kini meluas menuntut keadilan atas kematian Affan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Demo, Polda DIY Tutup Sementara Pelayanan SPKT dan SKCK Yogyakarta 30 Agustus 2025

    Imbas Demo, Polda DIY Tutup Sementara Pelayanan SPKT dan SKCK Yogyakarta 30 Agustus 2025

    Imbas Demo, Polda DIY Tutup Sementara Pelayanan SPKT dan SKCK
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda DIY menutup sementara sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) dan pelayanan SKCK.
    Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerusakan fasilitas pelayanan akibat aksi demo yang ricuh.
    Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi penyampaian pendapat yang seharusnya bisa dilakukan dengan tertib, tetapi diwarnai dengan tindakan anarkis.
    Dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas, seperti beberapa ruang kantor pelayanan publik milik Polda DIY hingga kendaraan.
    “Kami sangat menyayangkan karena ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan ruang pelayanan SKCK juga menjadi sasaran pembakaran, sehingga sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat yang harus kami tutup sementara,” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/08/2025).
    Dikatakan Ihsan, masyarakat yang akan membuat laporan pengaduan maupun laporan kehilangan, termasuk SKCK, dapat mendatangi Polres yang ada di wilayah Polda DIY.
    Sedangkan untuk perizinan tetap dilayani di ruang Direktorat Intelkam Polda DIY.
    Saat ini, puing-puing bangunan yang terbakar, lanjut Ihsan, sudah dilakukan pembersihan oleh anggota Polda DIY bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
    Ihsan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat agar dilakukan secara tertib.
    Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang bersifat provokatif, terutama melalui media sosial.
    “Kami memahami keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini, namun kami mengimbau untuk dapat menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan anarkis yang justru akan merugikan banyak pihak,” ungkapnya.
    “Mari sampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, serta senantiasa bersama menjaga Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita cintai ini tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.