provinsi: DI YOGYAKARTA

  • Motif Terduga Provokator di Tulungagung: Dendam Pernah Ditilang Polisi

    Motif Terduga Provokator di Tulungagung: Dendam Pernah Ditilang Polisi

     

    Tulungagung (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung berhasil menangkap seorang terduga provokator berinisial CK (27), warga asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    CK yang diketahui sebagai mahasiswa di salah satu kampus ilmu kesehatan di Kota Kediri ini diamankan saat berada di sebuah hotel di Tulungagung.

    Hasil penyelidikan mengungkap, selain memprovokasi massa aksi di Tulungagung, CK juga terlibat dalam aksi anarkis dengan melempar bom molotov ke Mapolres Kediri Kota pada Sabtu (30/8/2025). Tindakan itu dilakukan lantaran pelaku menyimpan dendam pribadi terhadap polisi.

    Kapolres Tulungagung, AKBP M Taat Pribadi, menjelaskan bahwa selama berada di Tulungagung, CK aktif berkeliling warung kopi untuk memprovokasi warga agar ikut dalam aksi unjuk rasa.

    “Dari hasil pemeriksaan, CK terbukti merencanakan tindakan anarkis. Selama tiga hari di Tulungagung, ia keliling warung kopi dan melakukan provokasi,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Tak hanya itu, CK juga diketahui berkoordinasi dengan kelompok kecil berisi empat orang melalui aplikasi WhatsApp untuk merancang kerusuhan.

    “Jadi CK ini bergerak bersama kelompok kecil empat orang yang berencana membuat kerusuhan saat aksi unjuk rasa,” tambahnya.

    Motif pribadi menjadi latar belakang tindakan pelaku.

    Menurut Kapolres, CK menyimpan dendam karena pernah ditilang polisi saat berada di Yogyakarta. “Motifnya, CK ini memiliki dendam pribadi ke polisi karena pernah ditilang saat di Yogyakarta,” ungkap AKBP Taat Pribadi.

    Kini, kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Kediri Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Dari sebuah rekaman video, terlihat jelas CK melakukan pelemparan molotov saat aksi di Mapolres Kediri Kota bersama rekannya, MSA (24), yang juga sudah ditangkap.

    “Karena lokasi kejadian berada di wilayah Kediri, tersangka kita limpahkan ke Polres Kediri Kota,” pungkas Kapolres Tulungagung. (ted)

     

  • Begini Cara Membersihkan Lumut di Toren Air Secara Mandiri

    Begini Cara Membersihkan Lumut di Toren Air Secara Mandiri

    YOGYAKARTA – Anda tentu tahu mengapa lumut hidup di tempat yang basah, salah satunya di toren air. Saat mendapati penampungan air kotor karena ditumbuhi lumut, Anda perlu membersihkannya sendiri secara manual.

    Tak perlu khawatir karena pada dasarnya cara membersihkan lumut di toren air cukup mudah asal tahu bahan yang dibutuhkan. Artikel ini akan memberikan informasinya untuk Anda.

    Cara Membersihkan Lumut di Toren Air

    Sebelum membersihkan toren air, Anda perlu mempersiapkan beberapa alat seperti sikat, scrubber, dan saringan untuk menyaring lumut. Setelah itu Anda bisa membersihkan lumut di toren dengan cara menggosoknya dengan sikat. Biasanya lumut akan mudah bersih hanya dengan sikat saja. Namun, jika lumut membandel Anda perlu membersihkan penampung air dengan beberapa cara berikut ini.

    Gosok menggunakan sabun cuci piring

    Jika lumut bandel sulit hilang, Anda bisa menggosoknya dengan sabun cuci piring. Hindari menggosok penampung air dengan detergen karena dikhawatirkan akan mencemari toren nantinya. Anda bisa menggunakan sabun cuci piring sebagai gantinya.

    Garam dapat digunakan untuk membersihkan lumut terutama di area dinding toren. Anda bisa menggunakan garam kasar untuk hasil yang maksimal. Caranya, gosokkan garam kasar ke area yang berlumut. Garam kasar berfungsi sebagai scrub yang membantu mengikis lumut. Setelah dirasa hilang, jangan lupa untuk membuang larutan yang masih terisa agar tidak mencemari penampungan.

    Air kapur dapat merontokan kerak lumut yang sulit dibersihkan. Namun Anda perlu merendam toren dengan larutan air kapur setidaknya 30 menit. Gunakan kapur bubuk yang bisa dibeli di toko material. Setelah direndam cukup lama, segera gosok kerak lumut agar lebih bersih. Jangan lupa untuk menguras air tandon agar kapur tak mencemari penampungan.

    Rendam toren dengan kaporit

    Cara ini bisa dilakukan namun Anda harus berhati-hati. Kaporit memiliki aroma yang menyengat sehingga berbahaya jika terhirup lama, tertelan, atau mengenai mata. Cara membersihkan toren dengan kaporit relatif mudah. Belilah kaporit di toko material sesuai ukuran penampungan air.

    Setelah itu tuang di dalam penampungan lalu larutkan dengan air. Tunggu setidaknya 30 menit atau 1 jam sesuai kebutuhan. Jika sudah, Anda harus membuang air kaporitnya lebih dulu hingga habis. Setelah itu baru Anda bisa menggosoknya dengan sikat.

    Semprot dengan jet cleaner

    Penyemprotran toren dengan jet cleaner juga bisa dilakukan jika kerak lumut sulit untuk dibersihkan. Namun Anda perlu melumuri dinding dengan cairan pemutih lebih dulu agar kerak lebih lunak. Setelah itu semprotkan air menggunakan jet cleaner.

    Itulah beberapa cara membersihkan lumut di toren air. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • 7
                    
                        Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo
                        Nasional

    7 Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo Nasional

    Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin menurun.
    Terutama setelah melihat penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.
    “Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan, sekarang kan sedang pada posisi
    down
    , turun. Namun untuk memperbaikinya, dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar,” ujar Susno dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025) malam.
    Susno pun mengutip data milik Amnesty International Indonesia, yang menyebut kepolisian telah menangkap 3.095 orang terkait demo yang terjadi beberapa waktu terakhir.
    Menurutnya, tidaklah tepat jika kepolisian menangkap demonstran memiliki hak menyampaikan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi.
    “Orang-orang itu kan ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan, bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum, justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi,” ujar Susno.
    Kepolisian, kata Susno, seharusnya memiliki alasan untuk menangkap seseorang yang dinilai melanggar hukum dalam demonstrasi.
    Ia pun mengusulkan agar kepolisian menggandeng lembaga-lembaga seperti Amnesty International Indonesia, untuk mendata mana korban salah tangkap atau orang-orang yang memang melanggar hukum.
    “Oleh karena itu, terhadap orang melanggar hukum, jangan juga dilakukan pelanggaran hukum (oleh kepolisian). Nah artinya apa? ditangkaplah kalau mau ditangkap, dengan sesuai prosedur, ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, itulah prosedur yang kita sepakati,” ujar Susno.
    KOMPAS.COM/ACHMAD NASRUDIN YAHYA Aparat kepolisian membentuk barisan di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
    Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkap bahwa kepolisian telah menangkap sekira 3.095 orang terkait demonstrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    Paling banyak terjadi di Jakarta, saat polisi menangkap 1.438 demonstran yang melakukan aksi dalam beberapa hari terakhir.
    “Hari-hari terakhir ini, Jakarta itu kurang lebih 1.438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak sembilan kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan,” ujar Usman.
    “Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17, dan seterusnya,” sambungnya.
    Menurut Usman, seharusnya kepolisian melakukan evaluasi dan perbaikan usai terjadinya peristiwa yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.
    “Tapi justru arahnya malah ingin menyalahkan demonstran, malah ingin menyalahkan aktivis,” ujar Usman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Pipa Gas Cisem Diperpanjang ke Bandung dan Yogyakarta, Swasta Bisa Ikut Tender – Page 3

    Proyek Pipa Gas Cisem Diperpanjang ke Bandung dan Yogyakarta, Swasta Bisa Ikut Tender – Page 3

    Pengembangan jargas di wilayah Sleman membidik sektor rumah tangga, pelanggan kecil, dan komersial. Menurut Rosa, percepatan ini merupakan wujud komitmen PGN untuk menghadirkan manfaat gas bumi yang selalu tersedia 24 jam, hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi warga Yogyakarta.

    Rosa berharap, dengan upaya PGN yang terus-menerus meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendekatkan akses warga dengan gas bumi melalui jargas, akan semakin meningkatkan minat warga Yogyakarta dan sekitarnya dalam memanfaatkan energi baik gas bumi PGN.

    PGN turut menggandeng kontraktor PT Kian Santang Muliatama Tbk (KSM) untuk pengembangan jargas di Sleman. Kerja sama ini adalah bagian dari tahapan penyiapan infrastruktur jargas untuk memenuhi target tahun 2025 yang tersebar di beberapa wilayah kerja operasional PGN seperti di Medan, Dumai, Banyuasin, Musi Banyuasin, Batam, Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Cibinong, Karawang, Cirebon, Semarang, Sleman, Gresik, & Surabaya.

  • Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem Lanjut ke Bandung, Solo, Yogyakarta

    Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem Lanjut ke Bandung, Solo, Yogyakarta

    Jakarta

    Proyek pipa transmisi gas akan dikembangkan untuk menambah jaringan gas rumah tangga. Pengembangan ini dilakukan melalui kelanjutan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CiSem).

    Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pipa transmisi tersebut akan dilanjutkan dari Cirebon hingga ke Bandung, dan dari Semarang akan dilanjutkan ke Solo dan Yogyakarta.

    “Upaya awal untuk mendorong pengembangan jargas dengan pipa transmisi, kami akan perluas dari Cirebon ke Bandung, kemudian dari Semarang ke Solo dan Jogja,” terang Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR, Rabu (3/9/2025).

    Berdasarkan paparannya, anggaran untuk kedua proyek transmisi gas tersebut dialokasikan dalam DIPA Kementerian ESDM mulai tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026.

    Untuk anggaran proyek pipa transmisi gas Cirebon-Bandung 132 kilometer (km) sebesar Rp 865,07 miliar. Anggaran tahun ini sebesar Rp 10,94 miliar tahun ini, kemudian Rp 854,13 miliar pada tahun 2026.

    Lalu untuk anggaran proyek pipa transmisi gas Semarang-Solo-Yoga sepanjang 148 km sebesar Rp 895,63 miliar. Anggaran tahun ini sebesar Rp 13,13 miliar tahun ini, kemudian Rp 882,50 miliar pada tahun 2026.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kedua proyek tersebut akan mulai ditenderkan kepada pihak swasta tahun ini. Harapannya Januari 2026 sudah mulai dilakukan pengerjaan lapangan.

    “Kita pengin itu dilakukan percepatan lelang. Itu kan November, Desember sudah bisa dilakukan lelang. Pas Januari itu sudah bisa dilaksanakan kerja lapangan,” katanya.

    Tonton juga Video: Tiang Bertumpuk-Pipa Bocor Bikin Tanggul Penahan Sungai Cikapundung Longsor

    (hns/hns)

  • Proyek Pipa Gas Cisem Bakal Tersambung sampai Bandung dan Yogyakarta

    Proyek Pipa Gas Cisem Bakal Tersambung sampai Bandung dan Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melanjutkan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang (Cisem) hingga ke Bandung dan Yogyakarta.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Dia menuturkan, perpanjangan proyek pipa gas Cisem bakal ditransmisikan ke jalur Cirebon-Bandung dan Semarang-Solo-Yogyakarta. Menurutnya, hal ini dilakukan seiring dengan pengembangan jaringan gas (jargas).

    “Untuk mendorong pengembangan jargas dengan pipa transmisi, kami akan perluas dari Cirebon ke Bandung, kemudian dari Semarang ke Solo dan Yogyakarta,” ucap Dadan.

    Berdasarkan bahan paparannya, anggaran untuk kedua proyek transmisi gas tersebut dialokasikan dalam DIPA Kementerian ESDM mulai 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

    Adapun, total anggaran proyek pipa transmisi Cirebon-Bandung sepanjang 132 kilometer (km) adalah sebesar Rp865,07 miliar. Angka itu terdiri atas Rp10,94 miliar pada 2025 dan Rp854,13 miliar pada 2026.

    Sementara itu, total anggaran untuk proyek pipa transmisi Semarang-Solo-Yogyakarta sepanjang 148 km total mencapai Rp895,63 miliar. Ini terdiri atas Rp13,13 miliar dalam DIPA 2025 dan Rp882,50 miliar pada 2026.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, kedua proyek itu bakal ditenderkan secara bebas mulai tahun ini. Artinya, proyek itu bisa digarap oleh swasta.

    “Bisa swasta. Ini tender terbuka,” ucap Yuliot di Kompleks Parlemen.

    Dia mengatakan, lelang untuk proyek pipa gas itu bakal dilakukan pada November atau Desember 2025. Dengan begitu, penggarapan proyek bisa dimulai pada awal 2026.

    “Itu kan November-Desember sudah bisa dilakukan lelang. Pas Januari [2026] itu sudah bisa dilaksanakan kerja lapangan,” katanya.

  • Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    GELORA.CO – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air sepekan kemarin telah menenggelamkan isu ijazah palsu yang menghantam Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Demikian dikatakan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 3 September 2025.

    Selain soal ijazah palsu, maraknya unjuk rasa massa juga sukses menghilangkan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Ribut demo ada 2 isu yg hilang: ijazah palsu Mulyono & Pemakzulan Fufufafa. Jadi siapa yg punya kepentingan dari pengalihan isu demo ini?” tulis Guntur Romli.

    Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa.

    Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR  itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian demo berlanjut pada Kamis 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional.

    Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Affan Kurniawan terlindas Rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aksi demo pada 25-28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

    “Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Selasa 2 September 2025, dikutip Rabu 3 September 2025.

  • Ramalan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Deras, Angin Kencang dan Banjir Rob

    Ramalan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Deras, Angin Kencang dan Banjir Rob

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta semua pihak di sebagian besar daerah di Indonesia agar mewaspadai potensi hujan deras disertai angin kencang dan banjir pesisir/rob pada Rabu (3/9/2025). 

    Prakirawati BMKG Yohanes menyebut  potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Denpasar, Palu, Gorontalo, Mamuju, Jayawijaya, Jayapura, Merauke, Ambon, Sorong, dan Manokwari.

    “Untuk hujan dengan intensitas sedang di Kota Medan, Tanjung Selor, dan Kota Samarinda,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (3/9/2025). 

    Sementara Kota Banda Aceh, Bandar Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, diprakirakan berawan sepanjang hari. 

    “Dan waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah sekitar Kota Tanjung Pinang, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Ternate, dan Nabire,” ujarnya.

    Prakirawan BMKG mendeteksi keberadaan bibit Siklon Tropis 65W bergerak dari arah barat laut – utara dengan kecepatan angin 15-20 knot dan sistem ini membentuk daerah perlambatan angin di sejumlah wilayah dan turut memicu peningkatan potensi hujan dan angin kencang di wilayah sekitarnya.

    BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi angin kencang di wilayah Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bangka Belitung.

    “Termasuk mewaspadai gelombang laut tinggi 2,5 – 4 meter di Aceh, Bengkulu, Lampung, Selatan Banten dan selatan Nusa Tenggara Barat,” katanya. 

    Bahkan, BMKG mendeteksi potensi banjir rob di kawasan pesisir Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Hasil analisa perkembangan kondisi cuaca dan iklim juga akan selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG atau langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

  • LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat hingga 1 September 2025, sedikitnya 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 orang meninggal dunia akibat tindakan represif aparat kepolisian dan TNI terhadap massa aksi di berbagai daerah dalam menangani demonstrasi.

    “Hingga hari ini LBH-YLBHI mencatat setidaknya 3337 orang ditangkap, 1042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 Orang Meninggal,” tulis pernyataan resmi LBH-YLBHI, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Organisasi ini menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan aparat untuk menyebarkan ketakutan terhadap warga negara sendiri. Penggunaan kekerasan, tuduhan kriminalisasi, penangkapan massal, penembakan gas air mata hingga ke dalam kampus, serta pengerahan tentara dalam patroli dinilai sebagai bentuk represi sistematis.

    Pasca instruksi Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025 agar aparat melakukan penindakan tegas terhadap massa, intensitas represi dilaporkan meningkat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan disebut mengeluarkan perintah tembak terhadap massa yang masuk ke kantor polisi. 

    Di lapangan, LBH-YLBHI melaporkan penangkapan terjadi di sedikitnya 20 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Pontianak, dan Sorong. Aparat disebut tidak hanya menangkap massa aksi, tetapi juga warga sekitar lokasi. Selain itu, pengacara publik LBH di beberapa daerah mengalami intimidasi, penangkapan, hingga penganiayaan ketika mendampingi massa yang ditahan.

    YLBHI juga menyoroti adanya pembatasan akses informasi dengan pelarangan liputan media dan pemblokiran konten media sosial, yang dinilai mengganggu hak masyarakat atas informasi sekaligus aktivitas ekonomi.

    Atas berbagai peristiwa itu, LBH-YLBHI menyatakan delapan sikap, di antaranya mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, mengecam penangkapan sewenang-wenang, serta mendesak pemerintah menarik keterlibatan TNI dari penanganan keamanan sipil. LBH-YLBHI juga meminta Kapolri Listyo Sigit mundur dari jabatannya dan memulihkan hak korban kekerasan.

    Selain itu, YLBHI meminta lembaga negara pengawas seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan KPAI melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat.

    “Mendesak Pemerintah untuk tidak abai terhadap berbagai tuntutan rakyat diantaranya terkait dengan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan kegagalan DPR RI menjalankan fungsinya,” tertulis dalam pernyataan resmi LBH-YLBHI.

  • Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Jakarta

    Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.

    “Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.

    “Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.

    Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:

    1.⁠ ⁠Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

    2.⁠ ⁠Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

    4.⁠ ⁠Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

    5.⁠ ⁠Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    6.⁠ ⁠Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

    Britania Raya, 1 September 2025.

    Akademisi Indonesia di Britania Raya:
    1.⁠ ⁠Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
    2.⁠ ⁠Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
    3.⁠ ⁠Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
    4.⁠ ⁠Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
    5.⁠ ⁠Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
    6.⁠ ⁠Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
    7.⁠ ⁠Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
    8.⁠ ⁠Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
    9.⁠ ⁠Dono Widiatmoko, University of Derby
    10.⁠ ⁠Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
    11.⁠ ⁠Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
    12.⁠ ⁠Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
    13.⁠ ⁠Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
    14.⁠ ⁠Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
    15.⁠ ⁠Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
    16.⁠ ⁠Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge

    (lir/azh)