Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Seorang yang suka menulis
PENEMBAKAN
lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 24 November 2025 menjadi alarm keras tentang betapa rapuhnya tata kelola agraria di Indonesia. Ketika tanah yang menjadi sumber hidup warga diperlakukan sebagai objek ekonomi semata, konflik hanya menunggu pemicu terakhir.
Di Pino Raya, pemicu itu hadir dalam bentuk buldoser yang meratakan tanaman milik warga dan dugaan senjata api yang meletus di tengah keributan.
Peristiwa bermula saat petani memergoki alat berat PT ABS merusak lahan garapan mereka. Protes spontan berubah menjadi benturan fisik. Situasi memanas, hingga muncul dugaan bahwa petugas keamanan perusahaan menembakkan pistol ke arah warga. Lima petani terluka di lutut, paha, betis, dada, dan rusuk bawah ketiak. Satu korban mengalami luka berat akibat tembakan di dada.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi para korban, tetapi upaya pendampingan tidak menghapus trauma yang tertanam. Penyelidikan masih berjalan. Kepolisian memeriksa izin dan kepemilikan senjata api yang digunakan dalam insiden tersebut.
Manajer kebun PT ABS mengaku tidak mengetahui keberadaan senjata api di tangan satuan keamanan perusahaan. Pengakuan ini justru menambah ketidakpastian dan memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan keamanan perusahaan. Reaksi publik berlangsung cepat.
WALHI Bengkulu mendesak kepolisian menetapkan tersangka. Komnas HAM mengecam penggunaan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan meminta Kementerian ATR/BPN segera menangani
konflik agraria
yang telah menahun. KontraS mengkritik lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata oleh perusahaan. Mahasiswa dan berbagai organisasi masyarakat turun ke jalan, bahkan menyegel aula kantor BPN Bengkulu sebagai bentuk protes.
DPRD Bengkulu Selatan berencana memanggil PT ABS untuk dimintai keterangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk tim khusus dengan tenggat waktu satu bulan. Namun, pembentukan tim tidak serta-merta menyentuh akar persoalan yang sudah mengakar sejak 2012, ketika Surat Keputusan Bupati menetapkan izin lokasi perkebunan bagi PT ABS.
Konflik agraria Pino Raya bukan soal sengketa sesaat. Konflik ini mencerminkan masalah struktural dalam kebijakan agraria yang terlalu mudah mengorbankan ruang hidup warga.
Pino Raya bukan kasus tunggal. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 241 konflik pada tahun 2023 dengan ratusan ribu keluarga terdampak. Konflik di Rempang, Wadas, dan berbagai wilayah perkebunan sawit memperlihatkan pola yang serupa. Ketika hak ulayat atau tanah garapan tidak diakui, dan ketika izin perusahaan dikeluarkan tanpa konsultasi bermakna, benturan menjadi tak terhindarkan.
Di Rempang, proyek Eco City memicu perlawanan masyarakat adat Melayu Tua yang menolak relokasi dari kampung tua. Di Wadas, warga memprotes tambang andesit untuk Bendungan Bener karena khawatir kehilangan lahan pertanian dan mengalami kerusakan lingkungan.
Konflik sawit berlangsung konsisten selama satu dekade, termasuk kasus antara warga dengan PTPN V di Riau maupun berbagai perusahaan lainnya. Di sejumlah wilayah, konflik serupa dipicu oleh pertambangan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta proyek strategis nasional lainnya.
Akar konflik sebenarnya jelas. Ketimpangan penguasaan tanah terlalu besar, kepastian hukum
hak atas tanah
sangat lemah, dan negara belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap masyarakat yang tinggal di atas tanah yang mereka kelola turun-temurun.
Konflik agraria tidak pernah berdiri di ruang kosong. Konflik adalah hasil dari keputusan administratif yang mengabaikan partisipasi publik. Proses konsultasi kerap bersifat formalitas. Dialog tidak ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian masalah. Ketika konflik pecah, aparat dipanggil, warga terluka, dan negara kembali bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi.
Penembakan di Pino Raya adalah cerminan kehadiran negara yang terlambat. Negara hadir hanya setelah ada korban. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan proses perizinan, pengawasan kepemilikan senjata, dan pengelolaan investasi berjalan tanpa melanggar hak dasar warga.
Penyelesaian konflik agraria membutuhkan komitmen yang lebih kuat daripada sekadar membentuk tim ad hoc. Beberapa langkah penting perlu menjadi agenda prioritas:
Reformasi agraria tidak dapat ditunda. Konflik agraria tidak boleh menjadi bab berulang yang terus ditulis dengan tinta darah warga.
Tragedi di Pino Raya seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria. Petani adalah penjaga lanskap pangan, bukan ancaman bagi investasi. Tanah adalah sumber kehidupan, bukan sekadar angka dalam rencana bisnis.
Selama investasi lebih penting daripada keamanan rakyat, konflik akan terus muncul. Selama dialog tidak diberi ruang yang memadai, peluru akan terus menemukan korbannya. Negara memiliki pilihan yang jelas: memperbaiki tata kelola agraria atau membiarkan konflik Pino Raya menjadi bagian dari daftar panjang tragedi yang sebenarnya dapat dicegah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: BENGKULU
-
/data/photo/2025/11/24/69241ad862abd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Nasional
3 Desember 2025")
Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai Nasional 3 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/01/692cc4afa787f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Perlu Kategori Baru: Bencana Regional
Nasional
2 Desember 2025")
Perlu Kategori Baru: Bencana Regional Nasional 2 Desember 2025
Perlu Kategori Baru: Bencana Regional
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
BENCANA
besar yang menimpa tiga provinsi di Sumatera kembali menguji kesiapan negara dalam merespons keadaan darurat.
Pemerintah pusat telah bergerak, Presiden Prabowo Subianto turun langsung, dan pemerintah daerah di wilayah terdampak sudah berupaya maksimal.
Namun, persoalan yang paling mendasar justru berada pada dukungan koordinasi lintas daerah dan kerangka regulasi yang sudah tidak lagi memadai.
Dalam kacamata pemerintahan dan otonomi daerah, apa yang kita hadapi hari ini menunjukkan satu hal: Indonesia membutuhkan kategori baru dalam penanggulangan bencana—kategori “bencana regional”.
Kekosongan aturan ini membuat penanganan di lapangan tidak seefektif yang seharusnya.
Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Tiga di antaranya terdampak langsung, sementara tujuh provinsi lain sebenarnya memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membantu secara cepat.
Begitu pula provinsi di Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi yang punya kapasitas logistik, peralatan, dan personel.
Namun, praktiknya, dukungan ini masih jauh dari optimal. Bantuan baru mengalir dari beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Padahal dalam situasi darurat, solidaritas antarprovinsi dalam satu pulau besar seharusnya bekerja otomatis—tanpa menunggu perintah panjang dan tanpa ketakutan berlebihan terhadap aturan administrasi.
Di sinilah letak persoalan besar itu: aturan yang ada tidak memberikan dasar yang cukup bagi daerah sebelah untuk bertindak cepat ketika bencana melintas beberapa provinsi sekaligus.
Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi hingga Riau sesuai pepatah “kabar buruk barambauan” ternyata tak terjadi.
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam hanya mengenal tiga tingkatan:
1. Bencana Kabupaten/Kota
2. Bencana Provinsi
3.
Bencana Nasional
Namun, bencana yang terjadi kini bukan lagi sekadar bencana provinsi, tapi sudah tiga provinsi di sebelah utara pulau Sumatera.
Rupanya alot sekali untuk bisa disebut memenuhi definisi administratif “bencana nasional”, setidaknya sudah seminggu sampai kini Presiden Prabowo belum menetapkan status bencananya.
Lalu, di mana posisi bencana yang berdampak lintas provinsi seperti sekarang? Jawabannya: tidak ada.
Inilah kekosongan yang membuat penanganan menjadi lambat dan sering mengambang.
Dengan adanya kategori bencana regional, di samping pusat, provinsi-provinsi di sekitar wilayah terdampak secara yuridis formal dapat bergerak mengulurkan tangan membantu daerah tetangganya.
Tidak perlu ada kekhawatiran pejabat daerah itu akan terjerat perkara administrasi atau audit setelah bencana berlalu, karena tindakan mereka memiliki dasar hukum yang jelas.
Kekosongan aturan ini harus segera diisi. Saya meyakini Kementerian Dalam Negeri dapat mengambil posisi terdepan untuk menginisiasi pembaruan regulasi tersebut.
Keputusan status bencana tidak boleh berlarut-larut. Hari demi hari berjalan, dan sementara itu korban yang memerlukan pertolongan terus bertambah.
Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana apakah bencana provinsi atau bencana nasional. Ketidakpastian ini tentu menghambat koordinasi dan memperlambat mobilisasi sumber daya.
Padahal, prosedurnya jelas. BNPB seharusnya menilai: jumlah korban, luas kerusakan, gangguan pada pelayanan publik, kondisi pemerintahan lokal, skala geografis bencana.
Dengan lebih dari 400 korban jiwa dan kerusakan meluas di tiga provinsi, penetapan status seharusnya tidak lagi menjadi isu yang menunggu kajian terlalu panjang.
Dalam situasi darurat, ketegasan lebih penting daripada ketepatan absolut. Ketidakpastian justru akan memperparah penderitaan rakyat di lapangan yang membutuhkan makanan, obat-obatan, pakaian, dan akses logistik.
Dalam keadaan darurat, kita tidak boleh terlalu terpaku pada data yang belum lengkap. Bila wilayah telah teridentifikasi sebagai area terdampak paling parah, maka bantuan harus di-
drop
dengan segera—melalui helikopter, pesawat kecil, atau apa pun yang tersedia.
Tak perlu menunggu daftar rinci. Prinsipnya sederhana: “Turunkan dulu, selamatkan dulu.” Data dapat disempurnakan sambil bantuan berjalan.
Bencana di Sumatera hari ini, adalah alarm keras bagi negara. Sistem penanggulangan bencana kita harus segera diperbarui, terutama pada aspek kolaborasi dan koordinasi regional.
Tanpa itu, setiap bencana besar yang melampaui batas administratif provinsi akan mengulang masalah yang sama: lambat, tidak terarah, dan minim kepastian hukum.
Saya percaya Indonesia mampu bergerak lebih cepat dan lebih terstruktur. Namun, itu hanya mungkin jika:
Kita tidak bisa membiarkan regulasi lama menjadi penghambat keselamatan jiwa rakyat.
Saat bencana datang, yang mereka butuhkan hanyalah uluran tangan yang cepat—bukan rapat panjang atau perdebatan kewenangan.
Dan negara lewat kepemimpinan presiden harus hadir melalui kebijakan yang tegas, jelas, dan berpihak pada korban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
BMKG Sebut Ancaman Bibit Siklon Tropis Kini Bergeser ke Selatan RI
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengungkap ancaman bibit siklon tropis mulai bergeser ke perairan selatan Indonesia. Daerah yang berpotensi terdampak meliputi Bengkulu, Sumatera bagian selatan, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Pergeseran ini bisa memicu hujan lebat, banjir, hingga gelombang tinggi.
Saat ini BMKG bersama dengan BNPB sudah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersiaga terhadap bencana siklon tropis, bukan hanya bencana hidrometeorologi yang selama dapat ditangani.
-
Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh
Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.
Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.
Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.
Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat
1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979
Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.
2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)
Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.
Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon
3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)
Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.
Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.
Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.
Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.
4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)
Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.
Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.
Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan
Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.
5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)
Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.
Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.
6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)
Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.
Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.
7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)
Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.
Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).
8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.
BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)
-
Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
“Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).
Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.
Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.
“Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.
Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.
“Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.
Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.
Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4805074/original/056950300_1713422377-SPBU_BP-AKR_-_bp_ULTIMATE__4_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Harga BBM BP Naik 1 Desember 2025, Berikut Rinciannya")
Harga BBM BP Naik 1 Desember 2025, Berikut Rinciannya
Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Desember 2025:
Aceh
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Utara
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Barat
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Kepulauan Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Jambi
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bengkulu
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Selatan
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bangka belitung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Lampung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax: Rp 12.050 per liter
Dexlite: Rp 13.750 per liter
FTZ Batam
Pertamax: Rp 12.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
Dexlite: Rp 13.950 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.300 per liter
DKI Jakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Banten
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Tengah
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
DI Yogyakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Bali
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5370435/original/004193900_1759551853-Foto_3__9_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Harga Pertamax Naik, Cek Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia 1 Desember 2025")
Harga Pertamax Naik, Cek Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia 1 Desember 2025
Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Desember 2025:
Aceh
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Utara
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Barat
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Kepulauan Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Jambi
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bengkulu
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Selatan
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bangka belitung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Lampung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax: Rp 12.050 per liter
Dexlite: Rp 13.750 per liter
FTZ Batam
Pertamax: Rp 12.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
Dexlite: Rp 13.950 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.300 per liter
DKI Jakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Banten
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Tengah
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
DI Yogyakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Bali
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3952406/original/056196200_1646385041-FOTO.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Harga BBM Shell Indonesia per 1 Desember 2025, Cek Rinciannya di Sini")
Harga BBM Shell Indonesia per 1 Desember 2025, Cek Rinciannya di Sini
Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Desember 2025:
Aceh
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Utara
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Barat
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Kepulauan Riau
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Jambi
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bengkulu
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Sumatera Selatan
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Bangka belitung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Lampung
Pertamax: Rp 13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter
Dexlite: Rp 15.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.300 per liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax: Rp 12.050 per liter
Dexlite: Rp 13.750 per liter
FTZ Batam
Pertamax: Rp 12.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
Dexlite: Rp 13.950 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.300 per liter
DKI Jakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Banten
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Tengah
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
DI Yogyakarta
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Jawa Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Bali
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp 12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500 per liter
Dexlite: Rp 14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.000 per liter
-
/data/photo/2025/11/28/692997945a0e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Lima Petani Sawit Tertembak di Bengkulu, Kuasa Hukum Beberkan Kronologi Versi Korban
Regional
30 November 2025")
Lima Petani Sawit Tertembak di Bengkulu, Kuasa Hukum Beberkan Kronologi Versi Korban Regional 30 November 2025
Lima Petani Sawit Tertembak di Bengkulu, Kuasa Hukum Beberkan Kronologi Versi Korban
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Kuasa Hukum lima petani korban penembakan keamanan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Seluma, Ricki Pratama Putra, membantah kronologi versi keluarga pelaku. Ia menyebut penembakan berawal dari pendorongan terhadap seorang ibu yang berada di lokasi kejadian pada Senin (24/11/2025).
Pernyataan ini disampaikan Ricki menjawab pernyataan Sahlan Sirad, paman R, pelaku penembakan, yang sebelumnya mengeklaim bahwa R menembak karena dipukul terlebih dahulu dengan pelepah sawit oleh seorang ibu.
“Kami merasa informasi tersebut tidak benar dan memframing seolah penembakan tersebut dibenarkan, dan tidak dibarengi informasi serta perspektif dari korban,” tulis Ricki dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada
Kompas.com
, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan keluarga pelaku keliru.
Menurut Ricki, tembakan terjadi sebelum ada dugaan penusukan atau pelaku terjatuh. “Kami membantah beberapa hal mengenai klaim R melalui pamannya Sahlan Sirad bahwa beliau R (terduga pelaku penembakan) melakukan penembakan setelah ditusuk sajam dan jatuh,” ujarnya.
Ricki kemudian merinci bantahan tersebut.
“Bahwa tidak benar terjadi pemukulan yang menggunakan pelepah sawit yang berduri. Bahwa tidak benar penembakan terjadi setelah dilakukan penusukan dan saat R terjatuh,” kata dia.
Ia menyebut pihaknya memiliki bukti kuat.
“Ini klaim yang tidak berdasar, kami mengantongi bukti yang terang menunjukkan bahwa semua dimulai karena saudara R (karyawan) mendorong saudari S sampai jatuh, sehingga saudari S membalas dan kemudian saudara R langsung melakukan penembakan ke arah warga dalam keadaan berdiri dan tidak memiliki luka apapun,” bebernya.
Ricki menambahkan, setelah tembakan pertama, warga mengejar pelaku. “Para warga kemudian mengejar saudara R yang berlari sambil menembak kembali sebanyak empat kali, sehingga total tembakan adalah sebanyak lima kali,” ujarnya.
Tembakan kelima mengenai lima warga, masing-masing BS, EH, ES, S, dan LS.
Sebelumnya, pada Senin (24/11/2025), Lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, ditembak oknum keamanan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Dodi Faisal, mengatakan aksi penembakan itu terjadi saat perusahaan hendak mendoser sejumlah lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
“Selama ini
konflik agraria
antara petani dengan perusahaan sudah terjadi cukup lama. Hari ini perusahaan mendoser (meratakan) lahan, masyarakat menahan maka terjadilah penembakan oleh oknum pengaman perusahaan,” kata Dodi, dikonfirmasi melalui telepon, Senin.
Menurut Dodi, lima korban penembakan itu yaitu Linsurman, Susanto, Edi Hermanto, Suhardin, dan Buyung.
“Datuk Buyung kena tembak dada sebelah kanan. Petani melihat pelaku penembak adalah keamanan perusahaan. Pistol sudah diamankan warga,” ungkap Dodi.
Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan, Iptu Akhyar Anugerah, mengatakan ia bersama tim sedang menuju lokasi kejadian.
“Kami masih dalam perjalanan. Sepengetahuan kami tidak ada aparat kepolisian melakukan pengamanan di lokasi tersebut,” jelas dia.
Ia menambahkan, polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait peristiwa tersebut.
“Kami masih mengumpulkan informasi,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November
Jakarta –
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.
Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua.Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
174 Orang Meninggal Dunia
BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.
“Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).
Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.
Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.