Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengapresiasi respons cepat jajaran Polri atas keberhasilan mengungkap dan menangkap tersangka kasus konten inses di grup Facebook “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka”.

    “Kita patut memberikan penghargaan kepada Polri. Di tengah keresahan masyarakat yang memuncak akibat keberadaan grup ‘Fantasi Sedarah’ dan ‘Suka Duka’, Polri hadir dan merespons cepat dengan tindakan yang tegas, profesional, dan terukur,” kata Bimantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Apresiasi tersebut dia berikan secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri, dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya yang telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Polri hadir di tengah keresahan masyarakat dan menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjaga moral bangsa,” ujarnya.

    Dia menilai keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak hanya menunjukkan kinerja cepat aparat, tetapi juga membuktikan keseriusan negara dalam menjaga ruang digital tetap bersih dan bermartabat.

    “Kami di Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Polri. Tidak ada ruang bagi penyebar konten menyimpang di negeri ini. Penegakan hukum di ranah digital harus terus diperkuat,” kata dia.

    Sebelumnya, Polri menetapkan enam tersangka kasus dugaan asusila, pornografi, serta eksploitasi anak terkait konten inses di grup Facebook bernama Fantasi Sedarah dan Suka Duka.

    Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa keenam tersangka tersebut berinisial MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA, yang memiliki motif dan peran berbeda-beda.

    “Kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5).

    Keenam tersangka dijerat dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Longsor di DAM Kedung Sapi: Akses Jalan Putus, Dua Warga Terpaksa Mengungsi

    Longsor di DAM Kedung Sapi: Akses Jalan Putus, Dua Warga Terpaksa Mengungsi

    Pacitan (beritajatim.com) – Dua warga terpaksa mengungsi akibat longsor yang terjadi di sekitar DAM Kedung Sapi, Desa Jetis Kidul, Kecamatan Arjosari, Pacitan, pada Kamis (15/5/2025).

    Kedua warga tersebut adalah Boniyem dan Siti Romlah, satu keluarga yang rumahnya berada paling dekat dengan lokasi DAM. Sementara itu, Sujiatin, warga lainnya yang juga terdampak, memilih tetap tinggal di rumah karena hujan mulai reda.

    “Karena hujan sejak kejadian itu mulai reda, saya memilih tinggal di rumah,” kata Sujiatin Jum’at (16/5/2025).

    Ia menuturkan, peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Saat sedang melaksanakan salat, ia mendengar suara gemuruh seperti ledakan. Setelah dicek, ternyata saluran irigasi yang meluap akibat derasnya air menyebabkan tanah longsor.

    Kaur Kesra Desa Jetis Kidul, Dasiyo, menjelaskan bahwa penyebab kejadian adalah banjir akibat klep DAM yang dalam kondisi terbuka.

    “Sudah berusaha ditutup, namun klep tersebut macet dan tidak bisa diturunkan. Selain itu, ada sampah dan kayu yang menghalangi,” jelasnya.

    Akibat longsor tersebut, pondasi Masjid Jami Madekan mengalami pengikisan, jalan penghubung dua rumah warga longsor dan akses terputus. Selain itu, aliran air irigasi untuk persawahan juga terputus. [tri/aje]

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KMP Pulo Tello Kembali Berlayar Layani Enggano Usai Dua Pekan Terhenti Tanpa BBM Regional 9 Mei 2025

    KMP Pulo Tello Kembali Berlayar Layani Enggano Usai Dua Pekan Terhenti Tanpa BBM Regional 9 Mei 2025

    KMP Pulo Tello Kembali Berlayar Layani Enggano Usai Dua Pekan Terhenti Tanpa BBM
    Tim Redaksi

    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Kapal Motor Penumpang (KMP) Pulo Tello kembali melayani pelayaran rute Bengkulu–
    Pulau Enggano
    setelah dua pekan tidak beroperasi akibat kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
    Operasional kapal terhenti sejak 27 April 2025 karena tidak mendapatkan BBM dari Pertamina. Hal ini disebabkan kapal Pertamina tidak bisa membongkar muatan di Pelabuhan Pulau Baai akibat
    pendangkalan
    pelabuhan.
    “Dua minggu kapal tidak beroperasi. Baru hari ini, Jumat (9/5/2025), kapal dapat suplai bahan bakar dari Pertamina di Padang, Sumatera Barat melalui jalur darat,” kata Kepala Supervisi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Bengkulu, Radmiadi, kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    KMP Pulo Tello dijadwalkan kembali berlayar ke Pulau Enggano pada Sabtu (10/5/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Karena kapal tidak bisa sandar di pelabuhan akibat kondisi perairan, penumpang harus diangkut menggunakan kapal kecil.
    “Jam 09.00 WIB kami melansir penumpang dari kolam pelabuhan menggunakan kapal kecil dibawa ke tengah laut tempat KMP Pulo Tello lepas jangkar,” ujar Radmiadi.
    Untuk proses pelansiran ini, ASDP menambahkan biaya sebesar Rp 20.000 per orang. Biaya tersebut digunakan untuk membayar kapal kecil dan kapal nelayan yang membantu proses angkut penumpang.
    “Sudah ada kesepakatan tambahan biaya lansir Rp 20 ribu disepakati masyarakat, para kepala desa di Enggano, kepolisian, TNI, mengenai biaya tambahan ini,” jelasnya.
    Radmiadi berharap
    pendangkalan Pelabuhan
    Pulau Baai segera ditangani agar kapal bisa kembali bersandar langsung, sehingga tidak membebani warga dan awak kapal.
    “Kami berharap semoga
    pendangkalan pelabuhan
    secepatnya berlalu. Kasihan warga, ABK, dan banyak pihak,” ujarnya.
    Sementara itu, Camat Enggano Susanto membenarkan adanya tambahan biaya pelansiran sebesar Rp 20.000 yang telah disepakati bersama.
    “Ada kesepakatan bersama penumpang menambah uang Rp 20.000 untuk biaya lansir,” kata Susanto.
    Dengan kembali beroperasinya KMP Pulo Tello, diharapkan arus penumpang dan distribusi hasil bumi dari Pulau Enggano dapat kembali normal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Pengakuan Pembunuh Ibu dan Anak di Rejang Lebong, Ungkap Motif Hingga Jual Motor Korban Untuk Kabur – Halaman all

    Pengakuan Pembunuh Ibu dan Anak di Rejang Lebong, Ungkap Motif Hingga Jual Motor Korban Untuk Kabur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – GU (44) ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu.

    GU membunuh Euis Setia (42) dan Gaidah Marwa Wijaya (14).

    Pelaku merupakan suami siri korban Euis sekaligus ayah tiri dari korban Gaidah.

    Jasad korban diketahui ditemukan pada Jumat (2/5/2025) dan peristiwa pembunuhan terjadi Rabu (30/4/2025).

    GU ditangkap polisi saat dalam pelarian di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (7/5/2025) pagi.

    Pelaku Mengaku Bunuh Korban Karena Kesal

    GU membunuh istrinya Euis Setia dan anak tirinya Gaidah Marwa Wijaya karena kesal.

    Sebelum membunuh keduanya, GU sempat terlibat keributan atau cekcok dengan istrinya pada Rabu (30/4/2025) pagi.

    Karena saat pertengkaran yang terjadi saat itu, ada perkataan korban yang memicu emosi pelaku meledak. 

    “Kesal pak,” ucap pelaku. 

    Setelah keributan itu, GU pergi sambil mengunci pintu rumah.

    Itulah terakhir kalinya GU terlihat, sebelum akhirnya menghilang.

    Diketahui GU membunuh istri dan anak tirinya menggunakan senjata tajam jenis parang.

    Senjata tersebut pun ditemukan di lokasi kejadian dan kini disita polisi.

    Dugaan tersebut seiring dengan sejumlah luka pada tubuh kedua korban.

    Euis mengalami luka sayatan di tangan kanan bagian dalam dan luka di leher, sementara Gaida Marwa Wijaya menderita luka senjata tajam di lehernya.

    Jual Motor Korban Untuk Modal Kabur

    Pelaku saat pergi meninggalkan lokasi kejadian, membawa sepeda motor milik korban.

    Pelaku mengaku telah menjual sepeda motor milik korban di sebuah tempat di wilayah Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

    Namun, belum diketahui pasti berapa harga sepeda motor tersebut saat dijual.

    “Motor dijual, Pak, di daerah Rupit,” ucap GU.

    Hasil penjualan sepeda motor itulah yang kemudian digunakan pelaku sebagai modal untuk melarikan diri.

    Saat pergi meninggalkan rumah kontrakan usai membunuh kedua korban, GU diketahui tetangganya membawa sepeda motor milik korban.

    Polres Rejang Lebong saat ini telah menetapkan Gu sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap istri siri dan anak tirinya.

    “Iya (tersangka), sudah ada pengakuannya juga,” ujar Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir kepada TribunBengkulu.com, Kamis (8/5/2025).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah Gu mengakui perbuatannya. 

    Setelah melakukan aksi keji tersebut, Gu melarikan diri dan kabur hingga ke Karawang, Jawa Barat.

    (Tribunbengkulu.com/ Rizki Wahyudi)

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul Modus Pelarian Gu Setelah Habisi Istri Siri dan Anak Tiri di RL Bengkulu, Bawa Motor Korban ke Rupit

  • 5 Fakta Kecelakaan Truk Dihantam Kereta Harina di Semarang: Truk Mendadak Berhenti, Satu Tewas – Halaman all

    5 Fakta Kecelakaan Truk Dihantam Kereta Harina di Semarang: Truk Mendadak Berhenti, Satu Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk bernomor polisi AB 8226 AS di perlintasan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi, (8/5/2025).

    Kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 04.40 WIB. Kala itu truk melaju dari arah Kecamatan Genuk dan melintasi perlintasan sebidang.

    Terdapat tiga orang di dalam truk yang sedang mengangkut kedelai itu. Salah satunya meninggal.

    Dikutip dari Tribun Jateng, berikut fakta-fakta kecelakaan yang melibatkan kereta api Harina dan sebuah truk.

    1. Truk dikemudikan oleh sopir pengganti

    Warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut mengatakan truk nahas itu dikemudian oleh seorang sopir pengganti.

    “Anaknya saat itu gantiin bapaknya nyetir Baru dievakuasi sekitar pukul 06.30,” kata Sanas, warga sekitar.

    Sanas mengatakan anak sopir truk tewas karena kecelakaan itu. Korban meninggal di tempat kejadian.

    Kata Sanusi, kereta tidak melaju terlalu kencang saat peristiwa terjadi. Namun, laju kereta itu cukup kuat untuk membuat truk rusak parah dan menewaskan satu orang di TKP.

    Sopir itu bernama M. Akbar (20), warga Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat. Jenazahnya dibawa ke RSUP Kariadi.

    TRUK DITABRAK KA – Truk muatan kedelai tertabrak kereta api saat menerobos palang pintu diperlintasan kereta api Kaligawe, Semarang, Kamis (8/5/2025). Sopir truk tewas di tempat. (TribunJateng.com/Rezanda Akbar D.)

    2. Satu korban luka

    Dalam kecelakaan itu ada satu korban luka, yakni Edi (40) yang menjadi penumpang truk. Edi adalah ayah M. Akbar.

    Kepala Edi mengalami cedera ringan. Saat ini dia dirawat di RS Samsoe Hidajat.

    Kaur Bin Opsnal Satlantas Polrestabes Semarang AKP Ida Liesmawati mengatakan ada satu lagi penumpang dalam truk itu, tetapi dia tidak terluka.

    “Di dalam truk ada 3 orang, 1 orang meninggal, 1 orang luka ringan dan 1 orang tidak mengalami luka,” kata Ida.

    Sementara itu, Kapolsek Gayamsari Kompol Hengky Prasetyo mengatakan M. Akbar terjepit di antara gerbong dan truk.

    Adapun ayahnya dan satu penumpang lainnya berhasil keluar untuk menyelamatkan diri.

    3. Truk terseret sekitar 50 meter

    Karena benturan kerasa dengan kereta, truk terseret hingga sekitar 50 meter.

    Satu ekskavator yang berada di TKP turut rusak parah karena tertabrak truk yang terseret itu.

    4. Truk mendadak berhenti

    Kompol Hengky Prasetyo mengatakan, berdasarkan keterangan petugas JPL Kaligawe, sirine telah dibunyikan dan palang pintu mulai menutup sebelum kecelakaan terjadi.

    Meski demikian, truk tetap berusaha melintas. Saat berada di atas rel, truk tiba-tiba herhenti.

    Sopir kesulitan mengganti ke gigi rendah karena terperosok di lubang rel.

    Beberapa saat kemudian truk itu itu ditabrak oleh kereta yang melaju dari arah barat.

    Menurut polisi, tidak ada indikasi kelalaian dari petugas palang pintu lantaran sistem peringatan sudah aktif sebelum peristiwa nahas itu terjadi.

    5.  Arus lalu lintas sempat terganggu

    Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dan perjalanan kereta api sempat terganggu. Arus normal kembali sekitar pukul 09.00 WIB.

    Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan selama proses evakuasi truk, sistem jalur tunggal kereta api diberlakukan secara bergantian karena satu jalur terdampak.

    Dia menyebut tim tanggap darurat KAI diterjukan ke TKP. Tim itu dibantu oleh personel TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Basarnas.

    “Pukul 07.05 WIB rangkaian KA Harina berhasil dievakuasi dan jalur sudah dapat dilalui kembali secara normal,” kata Franoto.

    Menurut dia, tidak ada korban dari pihak KAI maupun penumpang kereta.

    (Tribunnews/Febri/Tribun Jateng/Rezanda Akbar D)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Ayah dan Anak Jadi Korban Kecelakaan Kereta di Kaligawe, Akbar Tewas Saat Gantikan Edi Nyetir Truk

  • Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Jakarta –

    India menyatakan telah meluncurkan serangan rudal ke sembilan lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India.

    Warga di Muzaffarabad, Kashmir, yang dikuasai Pakistan, terbangun oleh ledakan besar pada Rabu (07/05) pagi.

    Pakistan melaporkan tiga lokasi menjadi sasaran serangan dan delapan orang tewas.

    Sementara India mengeklaim tiga warga sipil tewas akibat penembakan oleh Pakistan di sisi perbatasan Kashmir yang dikuasai India.

    Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India, termasuk tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhary, dalam sebuah video yang dibagikan oleh kantor berita Reuters, mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh lima pesawat India, yaitu tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Ketegangan antara kedua negara yang memiliki nuklir ini meningkat tajam setelah serangan mematikan terhadap wisatawan India oleh kelompok milisi di Pahalgam bulan lalu.

    India berkukuh memiliki “bukti yang mengarah pada keterlibatan teroris yang berbasis di Pakistan ” dalam serangan tersebut. Namun Pakistan membantah keterkaitan apa pun.

    ‘Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran’

    Beberapa saksi mata memberikan kesaksian mengenai serangan India terhadap sasaran-sasaran di wilayah Pakistan.

    Muhammad Waheed, yang tinggal dekat Masjid Bilal di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, menceritakan kepada BBC, “Saya sedang tertidur lelap ketika ledakan pertama mengguncang rumah saya.”

    “Saya langsung lari ke jalan, orang-orang sudah berkumpul. Belum sempat kami menyadari apa yang terjadi, tiga rudal lagi ditembakkan, menyebabkan kepanikan dan kekacauan yang meluas.”

    Waheed mengatakan puluhan orang, termasuk perempuan, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran,” kata Waheed.

    “Ini adalah masjid lingkungan biasa tempat kami beribadah lima kali sehari. Kami tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitarnya.

    “Orang-orang sekarang mengungsi dari rumah mereka dan rasa ketidakpastian sangat tinggi.”

    Pemandangan Masjid Bilal di Kashmir yang dikuasai Pakistan yang hancur setelah serangan India. (Getty Images)

    Buava Singh, seorang warga distrik Poonch, menceritakan sebuah peluru mortir menghantam rumah keponakannya, Ruby Kaur, larut malam.

    “Dia baru saja bangun untuk membuatkan teh bagi suaminya yang sedang sakit. Pecahan peluru mengenai kepalanya, menyebabkan pendarahan hebat.

    Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi dia dinyatakan meninggal dunia,” kata Singh. Putri Ruby Kaur juga mengalami luka parah.

    Singh mengatakan bahwa tidak ada bunker komunal di daerah tersebut, memaksa warga untuk berlindung di rumah mereka.

    “Sejauh ini, kami belum pernah melihat penembakan sehebat ini,” tambahnya.

    Setelah serangan, tentara paramiliter Pakistan terlihat memeriksa bangunan yang roboh di sebuah kompleks di Muridke. (Getty Images)

    Muhammad Younis Shah, warga Muridke di Provinsi Punjab, Pakistan, menceritakan kepada BBC bahwa empat rudal yang ditembakkan India jatuh di sebuah kompleks pendidikan di sana.

    Menurutnya, tiga rudal pertama mendarat berurutan dengan cepat, sementara rudal keempat datang selang lima hingga tujuh menit kemudian.

    Kompleks tersebut, yang terdiri dari sekolah dan perguruan tinggi, asrama, kompleks medis, serta masjid, mengalami kerusakan sebagian.

    Shah mengatakan kompleks itu juga memiliki area perumahan yang ditempati sejumlah keluarga.

    Ia menambahkan bahwa tim SAR, pemadam kebakaran, dan polisi hadir di area yang dilanda ketakutan dan kepanikan.

    “Semua orang sudah pindah dari sini ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

    Asap mengepul setelah sebuah peluru artileri mendarat di kota utama distrik Poonch di wilayah Jammu, India, pada 7 Mei 2025. (Getty Images)

    Pakistan kecam ‘agresi terang-terangan India’

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, menyatakan bahwa delapan warga sipil tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan India.

    Beliau menambahkan bahwa jumlah korban tertinggi dilaporkan terjadi di kota Ahmedpur Timur.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa Islamabad telah memberitahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai “agresi terang-terangan oleh India dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional”.

    Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menambahkan bahwa “DK PBB telah diberitahu bahwa Pakistan memiliki hak untuk merespons agresi ini secara tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan hak membela diri yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Getty ImagesPerempuan Kashmir di Wuyan, dekat kota utama Srinagar di Kashmir yang dikuasai India, setelah suara ledakan keras terdengar pada 7 Mei 2025.

    Partai Rakyat Pakistan (PPP) mengecam “agresi India terhadap Pakistan dengan menargetkan penduduk sipil di seberang perbatasan.”

    PPP, salah satu dari tiga partai politik utama di Pakistan, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari, putra presiden negara itu, Asif Ali Zardari, menyatakan melalui unggahan di X bahwa serangan “tanpa provokasi” India melanggar “hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan Pakistan.”

    “Provokasi India akan dilawan dengan kekuatan penuh dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan,” tambahnya.

    India menyatakan bahwa mereka meluncurkan “serangan terarah pada sembilan lokasi infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, dan tidak ada fasilitas militer, sipil, atau ekonomi yang menjadi sasaran.

    Mereka juga menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok milisi pada April di Pahalgam yang mengakibatkan 26 orang tewas.

    ‘Seluruh dunia tidak boleh menoleransi terorisme’

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar, melalui unggahan di X, menyatakan bahwa dunia “harus menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap terorisme.”

    Ia juga menyertakan sebuah gambar dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’nama yang digunakan India untuk menggambarkan serangan pada Rabu (07/05) terhadap Pakistan.

    Gambar tersebut memiliki latar belakang hitam dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’ berwarna putih.

    Salah satu huruf O dalam Sindoor digambarkan sebagai pot bundar berisi bubuk vermilion yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang sudah menikah di belahan rambut mereka.

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar (Getty Images)

    Penggambaran ini dibaca sebagai referensi terhadap para perempuan yang menjadi janda setelah suami mereka ditembak mati oleh milisi di Pahalgam bulan lalu.

    Sebanyak 26 orang yang tewas dalam serangan itu adalah laki-laki.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, memuji angkatan bersenjata negara itu dalam sebuah unggahan di X, menyatakan bahwa ia bangga terhadap mereka.

    Operasi Sindoor, nama yang digunakan India untuk serangan-serangannya terhadap Pakistan adalah respons negara itu terhadap “pembunuhan brutal saudara-saudara tak bersalah kita di Pahalgam,” tulisnya.

    “Pemerintahan Modi bertekad untuk memberikan respons yang setimpal terhadap setiap serangan terhadap India dan rakyatnya. Bharat [nama India dalam bahasa Hindi] tetap berkomitmen kuat untuk memberantas terorisme dari akarnya,” tambahnya.

    ‘Ini adalah momen yang tepat untuk mediasi’

    Pengamat Asia Selatan di Washington, Michael Kugelman, berpendapat bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan mediasi antara India dan Pakistan.

    Menurutnya, dengan India yang telah menyerang dan Pakistan yang memperingatkan serangan balasan, risiko peningkatan konflik saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Mengingat ketegangan mereka kian memanas, kata Kugelman, kemungkinan terjadinya permusuhan lebih lanjut sangat besar.

    “Komunitas internasional tampaknya sepakat bahwa serangan di Pahalgam bulan lalu harus dikutuk keras, tetapi de-eskalasi sangat penting.”

    “Tidak ada yang menginginkan perang di tengah kondisi dunia yang sudah tegang, terutama perang antara dua negara rival bersenjata nuklir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kugelman bilang ini adalah saatnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan India dan Pakistan, seperti AS dan negara-negara Teluk Arab, untuk melakukan diplomasi dan mendesak kedua negara untuk mencari jalan keluar sebelum risiko eskalasi nuklir terjadi.

    Berita ini akan terus diperbaiki secara berkala

    Lihat juga Video: Masjid dan Sekolah di Pakistan Dirudal India, 3 Orang Tewas

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini