Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya Regional 5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya Regional 5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi kepada warga Provinsi Bengkulu. Sapi-sapi tersebut disalurkan secara merata ke sembilan kabupaten dan satu kota di Bengkulu.
    Penyerahan dilakukan pada Kamis (5/6/2025), salah satunya bertempat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu.
    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan
    menerima langsung sapi bantuan tersebut.
    Salah satu sapi yang diserahkan merupakan jenis Limousin dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi tersebut dibeli dengan harga Rp 99,45 juta dari Sigit Budiyono, peternak di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
    Gubernur Helmi menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Alhamdulillah, sudah kita terima sapi kurban dari Bapak Presiden. Ini akan kita bagikan kepada masyarakat pada hari Sabtu. Kuponnya akan dibagikan oleh panitia. Memang tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya, tetapi Insya Allah berkahnya bisa dirasakan bersama,” kata Helmi, Kamis (5/6/2025).
    Selain sapi dari Presiden, panitia kurban Masjid Raya Baitul Izzah juga menerima satu ekor sapi dari Gubernur Bengkulu.
    Helmi turut mengajak masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Izzah.
    “Untuk salat Id besok, saya sudah tanya panitia, pelaksanaannya dimulai pukul 06.45 WIB. Jadi jangan telat ya, Adik-Sanak,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong Regional 5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong Regional 5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu menggelar unjuk rasa di Simpang Lima, Kota Bengkulu, Kamis (5/6/2025). Mereka menyoroti kondisi terisolasinya masyarakat adat Enggano akibat lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sejak tiga bulan terakhir.
    Agus Setiawan, masyarakat adat dari Kabupaten Kaur, menegaskan bahwa
    Pulau Enggano
    bukanlah pulau kosong dan mempertanyakan lambannya respons pemerintah terhadap kondisi warga yang terisolasi.
    “Pulau Enggano bukan pulau kosong, kenapa negara, pemerintah sangat lamban dalam merespon jeritan masyarakat adat di Enggano yang telah terisolasi sejak tiga bulan ini,” ujar Agus.
    Dia menjelaskan bahwa lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sangat berdampak pada kehidupan masyarakat adat Enggano. Warga sakit sulit dirujuk ke fasilitas kesehatan, hasil bumi tidak dapat dijual, dan perekonomian semakin memburuk sementara perhatian pemerintah tidak terlihat.
    “Lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi. Warga sakit tak dapat dirujuk, hasil bumi tak terjual, perekonomian semakin memburuk sementara negara dan pemerintah seperti tak melihat,” kata Agus.
    Deftri, peserta aksi lainnya, menambahkan bahwa pelayanan publik di Pulau Enggano terhambat akibat putusnya jalur transportasi. Ia menilai pemerintah abai terhadap masyarakat adat di sana.
    “Negara abai di Enggano akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi,” ujarnya.
    Dalam orasinya, Deftri menuntut tiga kebijakan penting. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat tahun ini.
    “Belasan tahun ribuan masyarakat adat menunggu disahkannya RUU MA. Namun tidak pernah disahkan, kondisi Enggano merupakan dampak buruk dari tidak adanya UU untuk masyarakat adat,” tegas Deftri.
    Kedua, Deftri meminta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membentuk mitigasi dan kebijakan yang mengakui, melindungi, serta memberdayakan masyarakat adat di Bengkulu agar peristiwa terisolasinya Enggano tidak terulang.
    Ketiga, mereka meminta Pemerintah Daerah Bengkulu Utara menetapkan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Enggano.
    “Belasan tahun masyarakat adat menemui pemerintah tapi tak satupun yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam hal undang-undang,” ujarnya.
    Ali Akbar, peserta lain, menilai bahwa contoh pengelolaan pemerintahan di Enggano menunjukkan ketidakbecusan bupati dan gubernur. Ia menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik negara dan semestinya dilayani, bukan dibiarkan mengemis belas kasihan.
    “Ini satu contoh tidak becusnya mereka. Rakyat pemilik negara ini, mereka harus melayani rakyat. Bukan kita yang mengemis seperti warga Enggano yang memohon belas kasihan,” ucap Ali Akbar.
    Dia juga menyoroti ketimpangan antara kewajiban rakyat membayar pajak dengan pelayanan negara saat masyarakat mengalami kesulitan.
    “Isolasi sama dengan memenjarakan. Selanjutnya masyarakat minta tolong pada pemerintah, padahal sejatinya rakyat dilayani. Masa rakyat harus minta tolong. Tugas rakyat ini minta dilayani. Apapun kita punya dipungutin pajak, sawah, kendaraan, semua dipungutin. Setelah dipungutin, saat Enggano terisolasi lalu kita minta tolong. Ini cara bernegara yang sesat,” pekiknya dalam orasi.
    Selain berorasi, ratusan masyarakat adat bersama mahasiswa menggelar ritual adat dengan memakan nasi kuning dan gulai ayam panggang sebagai bentuk doa agar warga Enggano tetap sabar dan tabah.
    “Ritual adat merupakan bentuk doa agar warga Enggano dalam keadaan sabar dan tabah,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Kopdes Merah Putih solusi keadilan ekonomi di Papua

    Kopdes Merah Putih solusi keadilan ekonomi di Papua

    Mendes PDT Yandri Susanto saat memberi arahan dalam Peluncuran dan Monitoring Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Provinsi Papua, di Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Senin (2/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

    Mendes: Kopdes Merah Putih solusi keadilan ekonomi di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih solusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia, seperti Papua.

    Menurut Yandri, keadilan ekonomi itu dapat diwujudkan, antara lain melalui kehadiran Kopdes Merah Putih yang dapat menyederhanakan atau mengurangi jumlah pihak terlibat dalam proses produksi dan distribusi suatu produk atau layanan.

    “Petani kita itu rata-rata korban terlalu panjangnya rentang kendali distribusi sehingga tengkulak yang untung. Kadang-kadang, panen padi rugi, panen cabai rugi. Maka dengan Kopdes ini, akan memotong rantai panjang tadi bapak ibu,” kata dia dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan dalam Peluncuran dan Monitoring Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Provinsi Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (2/6).

    Ia mengatakan kondisi perekonomian yang stabil, berkeadilan, dan merata salah satu tujuan pokok kebijakan ekonomi Kopdes Merah Putih. Strategi penting yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut yakni stabilisasi harga bahan pangan di tingkat desa.

    Namun, ia mengakui bahwa menciptakan harga pangan yang stabil bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, mengendalikan harga pangan di desa dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan mendirikan Kopdes Merah Putih.

    “Mudah-mudahan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Papua ini, bisa mengendalikan harga yang selama ini disparitasnya sangat tinggi khususnya di tanah Papua,” ujar dia.

    Menteri kelahiran Bengkulu itu, menyampaikan pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

    Kopdes Merah Putih, kata dia, menjadi harapan dan garda terdepan dalam memangkas dominasi tengkulak serta rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

    “Maka, jangan sampai rentenir atau pihak yang terlalu banyak ruang untuk melakukan eksploitasi kepada anak bangsa melalui bunga yang besar, bunga harian, yang sifatnya sesungguhnya tidak menolong,” ujar Mendes Yandri.

    Sumber : Antara

  • Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib Regional 2 Juni 2025

    Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib Regional 2 Juni 2025

    Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Seorang warga Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,
    Bengkulu
    , bernama Marimin (57), ditemukan dalam kondisi bersimbah darah oleh warga, Senin (2/5/2025) pukul 11.00 WIB.
    Korban ditemukan di Jalan Talang Bedeng, kawasan perkebunan kopi di Dusun II, Desa Sinar Gunung.
    Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir melalui Kasi Humas AKP Sinar Simanjuntak, didampingi Kasat Reskrim Iptu Reno Wijaya, membenarkan dugaan aksi pembegalan tersebut.
    “Korban menjemput anaknya pulang sekolah. Di tengah jalan diadang seorang pria membawa kayu, lalu kayu dipukul ke kepala korban dan anaknya,” jelas AKP Sinar Simanjuntak saat dihubungi melalui telepon, Senin (2/5/2025).
    Akibat pukulan tersebut, Marimin dan anaknya terjatuh dari motor. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban.
    “Korban ditemukan warga yang melintas dengan kondisi luka-luka. Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit di Lubuk Linggau,” ungkapnya.
    Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku adalah Honda Revo senilai sekitar Rp 18 juta.
    Meski korban belum melapor secara resmi, pihak kepolisian mengaku telah bergerak untuk mencari pelaku.
    “Meskipun korban belum melapor secara resmi namun polisi telah bergerak melakukan pencarian pelaku,” demikian Kasi Humas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU pada pertengahan dan akhir Mei lalu.

    Pada laman resmi MK yang diunduh hari Senin menyebutkan MK menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik untuk gugatan yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Lampung, Nomor Urut 1 Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb.

    “Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK),” demikian akta dimaksud dari laman resmi MK.

    Supriyanto dan Suriansyah merupakan satu dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran yang mengikuti PSU pada Sabtu (24/5). Adapun PSU digelar sebagai tindak lanjut putusan MK sebelumnya yang mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra.

    Pada Senin (24/2) lalu, MK mendiskualifikasi Aries Sandi, peraih suara terbanyak Pilkada Pesawaran tanggal 27 November 2024, karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Aries Sandi yang ketika itu berpasangan dengan Supriyanto dinyatakan terbukti tidak memiliki ijazah SLTA.

    Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali serta pasangan calon pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung Aries Sandi sebelumnya.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil PSU, KPU Kabupaten Pesawaran menyatakan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali unggul dengan 128.715 suara. Sementara itu, Supriyanto dengan pasangan barunya, Suriansyah, meraih 88.482 suara.

    Hasil rekapitulasi PSU tersebut kini digugat oleh Supriyanto dan Suriansyah. MK tengah memeriksa kelengkapan permohonan. Jika lengkap, Mahkamah akan meregistrasi gugatan itu untuk kemudian disidangkan.

    Sebelumnya, MK telah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU Pilkada 2024.

    Sidang putusan akhir gelombang pertama diucapkan pada Rabu (14/5). MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang, serta menolak gugatan PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Selain Barito Utara dan Kepulauan Talaud, MK juga menyidangkan sengketa hasil PSU dari lima daerah lainnya pada gelombang pertama itu, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, dan Banggai. Namun, kelimanya dinyatakan gugur dalam sidang dismissal, Senin (5/5).

    Untuk gelombang kedua pun rampung pada Senin (26/5). Dalam sidang dismissal itu, MK menyatakan tidak dapat menerima tujuh perkara dari lima daerah, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tasikmalaya (masing-masing dua perkara) serta Kabupaten Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, dan Empat Lawang (masing-masing satu perkara).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan karena pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya di Kempinski Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp 12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Rangga Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Harga (LPG) 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Risky di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabung termasuk ongkos pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000, bisa diantar,” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Risky, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal pada Senin pagi (2/6/2025) saat awal pekan.

    Kemudian pada siang hari, tepatnya pukul 13.00 WIB, wilayah Jakarta akan kembali berawan tebal. Cuaca tersebut akan bertahan sampai dengan malam hari pukul 19.00 WIB.

    Adapun suhu udara berkisar antara 24 derajat Celsius sampai dengan 32 derajat Celsius dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 16 kilometer per jam, melansir Antara, Senin (2/6/2025).

    Sementara itu, BMKG memprakirakan terjadi potensi hujan ringan pada Senin di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jayapura.

    Dalam keterangan tertulis, Prakirawan Cuaca BMKG Zen Putri menuturkan beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Medan berpotensi hujan sedang, Jakarta berpotensi berawan tebal, Bandung berpotensi berawan tebal, Surabaya berpotensi udara kabur, dan Makassar berpotensi hujan sedang.

    “Di Pulau Sumatra terdapat potensi berawan di Banda Aceh, Pekanbaru dan Tanjungpinang, serta potensi berawan tebal di Padang, dan hujan sedang di Medan,” ucap Zen Putri.

    Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi awan tebal di Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung, serta potensi hujan ringan di Pangkal Pinang.

    Untuk Pulau Jawa, menurut Zen Putri, secara umum terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat potensi udara kabur di Surabaya, dan hujan ringan di Semarang.

    “Adapun di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi awan tebal di Mataram serta potensi hujan ringan di Denpasar dan Kupang,” kata dia.

     

    Cuaca mendung disertai ekor angin puting beliung terpantau dari area Waduk Cipancuh, Indramayu. Penampakan tersebut terjadi pada Rabu (6/3/2024) sore hari

  • Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

    Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

    “Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

    Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

    Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

    Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

    “Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

    Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

    Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
    Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
    Riau: 1 Sekolah Rakyat
    Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
    Jambi: 1 Sekolah Rakyat
    Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
    Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
    DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
    Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
    Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
    DIY: 2 Sekolah Rakyat
    Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
    Bali: 1 Sekolah Rakyat
    NTB: 1 Sekolah Rakyat
    NTT: 1 Sekolah Rakyat
    Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
    Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
    Papua:  1 Sekolah Rakyat

  • Pertamina Patra Niaga Terus Pastikan Penyaluran BBM di Bengkulu

    Pertamina Patra Niaga Terus Pastikan Penyaluran BBM di Bengkulu

    Bengkulu: Dalam upaya memastikan kelancaran distribusi dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga melalui Sales Area Retail Bengkulu melakukan kegiatan monitoring langsung ke sejumlah lembaga penyalur BBM di wilayah Bengkulu.
     
    Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM berjalan dengan lancar, sesuai prosedur, dan tidak terjadi penumpukan kendaraan saat pembelian BBM di SPBU. Monitoring dilakukan terhadap ketersediaan stok, kelancaran pengiriman, serta kesiapan layanan SPBU dalam melayani kebutuhan masyarakat.
     
    Sales Area Manager Retail Bengkulu, Mochammad Farid Akbar, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat wilayah Bengkulu saat ini menghadapi tantangan logistik akibat pendangkalan alur laut di Pelabuhan Pulau Baai. Dalam kondisi tersebut, pengawasan terhadap kelancaran dan efektivitas distribusi menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terdampak kekurangan suplai BBM.

    “Kami terus memantau kondisi lapangan guna memastikan proses distribusi berjalan optimal dan tidak ada kendala berarti, terutama dalam menjaga agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di lembaga penyalur,” ujarnya.
     
    Pada kesempatan yang sama, PJ.Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan bahwa kondisi di SPBU saat ini antrian sudah kondusif dan normal lancar.
     
    “Satgas ini juga akan mengawasi mulai dari pengiriman hingga distribusinya kepada masyarakat,” ungkapnya.
     
    Pertamina memonitoring beberapa SPBU diantaranya SPBU km 6,5 24.382.20, SPBU Padang Jati 24.382.02, SPBU Panorama 24.382.05, SPBU KM 8 24.382.04, dan SPBU Pagar Dewa 24.382.19.
     
    Dari hasil pantauan, SPBU masih dalam kondisi melayani masyarakat meski terjadi antrean di waktu-waktu tertentu, terutama pada jam sibuk. Pengelola SPBU juga menyampaikan bahwa pasokan BBM tetap masuk secara bertahap melalui jalur darat dari Fuel Terminal terdekat.
     
    Salah satu konsumen, Dedi, yang berprofesi sebagai ojek online, mengapresiasi upaya Pertamina yang telah dilakukan. 
     
    “Alhamdulillah, saat ini antrean sudah mulai terurai tidak seperti sebelumnya. Kami paham kondisinya sedang tidak baik, tapi Pertamina terus berusaha agar kami tetap bisa kerja. Semoga distribusinya makin lancar dan permasalahan pendangkalan ini cepat teratasi,” ujarnya.
     
    Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kesabaran dan pengertian yang ditunjukkan dalam menghadapi kondisi ini. Seluruh upaya percepatan distribusi tengah dilakukan. Pertamina juga berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)