Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah Paling Terdampak

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah Paling Terdampak

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan dinamika atmosfer yang saat ini cukup kompleks berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, longsor, hingga gelombang tinggi.

    “Potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan angin kencang perlu diantisipasi masyarakat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, maupun gelombang tinggi,” ujar Dwikorita dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).

    Faktor Pemicu Cuaca Ekstrem

    BMKG menjelaskan, sejumlah faktor atmosfer memicu kondisi ini, antara lain Dipole Mode Index (DMI) negatif, anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR), aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, Rossby ekuator, serta gelombang atmosfer frekuensi rendah.

    Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Bengkulu serta pola siklonik di Kalimantan Utara memperbesar potensi terbentuknya hujan lebat.

    BMKG memprakirakan pada periode 12 hingga 14 September, hujan lebat berpotensi terjadi di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Sementara angin kencang berpeluang terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    Adapun pada 15 hingga 18 September, hujan deras diprediksi melanda Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Potensi angin kencang masih mengintai Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    Banjir Besar di Bali Jadi ‘Warning’

    Cuaca ekstrem sebelumnya sudah memicu banjir dan longsor di Bali pada 9 hingga 10 September 2025. BNPB mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.

    Denpasar menjadi wilayah terparah dengan 81 titik genangan, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, serta Karangasem, Jembrana, dan Klungkung masing-masing 4 titik.

    BMKG melaporkan curah hujan harian ekstrem menjadi pemicu utama. Di Jembrana, intensitas hujan mencapai 385,5 mm per hari, disusul Tampak Siring 373,8 mm, Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm. Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah masuk kategori ekstrem.

    Menurut Dwikorita, fenomena itu diperparah kondisi atmosfer yang labil serta faktor lingkungan, mulai dari sistem drainase yang tidak memadai hingga alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap tanah.

    Dwikorita menegaskan, peringatan dini sudah dikeluarkan BMKG sejak 5 September melalui prospek cuaca sepekan, peringatan tiga harian, hingga pembaruan jam-jaman lewat sistem nowcasting. Pada periode 9-10 September saja, BMKG menerbitkan 11 kali pembaruan peringatan dini untuk Bali.

    Ia mengimbau masyarakat rutin memantau informasi resmi BMKG melalui aplikasi, media sosial, dan siaran televisi. Selain itu, langkah mitigasi seperti menjaga kebersihan drainase serta tidak membuang sampah sembarangan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak genangan.

    “Dengan kesiapsiagaan dan mitigasi yang baik, kita bisa meminimalkan risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung beberapa hari ke depan,” kata Dwikorita.

    (naf/naf)

  • Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono, Inisial D dan S Disebut Calon Kuat Kapolri

    Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono, Inisial D dan S Disebut Calon Kuat Kapolri

    GELORA.CO – Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono.

    Komjen Dedi Praseyo adalah Wakapolri. Syahardiantono, Kabareskrim.

    Keduanya masuk dalam bursa calon Kapolri.

    Kini beredar dua nama calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Inisial yang beredar di threads adalah D dan S. Calon Kapolri pangkat Komjen atau jenderal bintang 3.

    Threads adalah platform media sosial dibuat oleh Meta (perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp).

    Threads dirancang sebagai aplikasi percakapan berbasis teks yang sangat mirip dengan Twitter (sekarang dikenal sebagai X).

    Pangkat tertinggi di kepolisian adalah Jenderal atau bintang 4.

    Selangkah lagi, perwira polisi pangkat bintang 3 bisa jadi bintang 4.

    Bintang 4 hanya dipegang Kapolri.

    Sebuah kabar menyampaikan Presiden Prabowo bakal mengganti Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikabarkan dicopot dari jabatan Kapolri. 

    Presiden Prabowo telah mengirim surat ke DPR  RI.

    Pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri memang terus digaungkan mulai dari pengamat hingga mahasiswa. 

    Suara ini makin keras setelah pengemudi Ojol tewas dilindas mobil rantis Brimob pada kahir Agustus kemarin.     

    Oleh para “penuntutnya”, Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

    Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

    Sejauh ini Tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait Supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons.

    Namun, info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

    Komjen Dedi Praseyo

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

    Upacara pelantikan digelar di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/8/2025).

    Sebelumnya, Kapolri telah melakukan mutasi dan rotasi sejumlah Perwira Tinggi (Polri).

    Hal itu tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar.

    Dalam mutasi kali ini, Kapolri mengganti sebanyak delapan pejabat di lingkungan Mabes Polri.

    Salah satu posisi yang mendapat perhatian yakni Wakapolri yang sejak Juli 2025 tidak diisi setelah Komjen Pol Ahmad Dofiri pensiun.

    Wakapolri sendiri bertugas membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya.

    Selain itu Wakapolri juga dapat mewakili Kapolri saat berhalangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lantas, bagaimana sepak terjang hingga harta kekayaan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelum menjabat Wakapolri?

    Profil dan rekam jejak

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Wakapolri pada 16 Agustus 2025.

    Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 26 Juli 1968 itu menggantikan posisi Komjen Pol Ahmad Dofiri yang telah pensiun.

    Dedi Prasetyo saat ini menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi.

    Komisaris Jenderal Polisi adalah pangkat perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia, setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada Kepangkatan Militer Indonesia.

    Tanda kepangkatan yang dipakai adalah tiga bintang.

    Dalam lingkungan Polri, Komjen Pol menduduki jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum, Astamaops, Astamarena, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan.

    Mengenai pendidikan, Komjen Pol Dedi Prasetyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

    Selain itu, ia tercatat pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1999 dan SESPIM tahun 2005.

    Jejak karier Dedi Prasetyo

    Sebelum menjabat Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengemban tugas sebagai Irwasum Polri sejak November 2024 hingga Agustus 2025.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada 2020.

    Berikut riwayat perjalanan karier Dedi Prasetyo:

    – Pama Polda Jawa Timur (1991)

    – Kaur Binops Serse Polres Lamongan (1991)

    – Kapolsek Deket (1992)

    – Kasat Serse Polres Lamongan (1993)

    – Dantontar Akpol (1993—1995)

    – Dankitar Akpol (1996)

    – Pama Polda Metro Jaya (1996)

    – Kapolsek Serpong (1997)

    – Pama PTIK (1997—1999)

    – Kapuskodalops Polres Marabahan (1999)

    – Kapuskodalops Polres Banjar (2000)

    – Pama PPITK PTIK (2000—2002)

    – Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri (2002)

    – Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri (2003)

    – Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri (2004)

    – Sespri Wakapolri (2004—2005)

    – Pamen Sespim Polri (2005)

    – Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur (2005)

    – Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jawa Timur (2006—2007)

    – Kasat Serse Polwiltabes Surabaya (2007)

    – Kapolres Kediri Kota (2008)

    – Kapolres Lumajang (2009)

    – Kasubbagmin Set Rodalpers SDE SDM Polri (2010)

    – Kasubag Jakprodiklat Bag Jakdiklat Rojiantra SDE SDM Polri (2010—2011)

    – Karo SDM Polda Maluku Utara (2011)

    – Karo SDM Polda Kalimantan Tengah (2012)

    – Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri (2014)

    – Kabagrenmin SSDM Polri

    – Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri (2016)

    – Wakapolda Kalimantan Tengah (2017)

    – Karopenmas Divhumas Polri (2018)

    – Karobinkar SSDM Polri (2019)

    – Kapolda Kalimantan Tengah (2020)

    – Kadiv Humas Polri (2021—2023)

    – Asisten SDM Kapolri (2023—2024)

    – Irwasum Polri (2024—2025)

    – Wakapolri (2025—Sekarang)

    – Guru Besar STIK/PTIK Lemdiklat Polri (2023—2024).

    Sosok Komjen Wahyu Widada

    Komjen Syahardiantono resmi menjabat Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

     Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Agustus 2025.

    Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.

    “Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Salah satunya adalah Komjen Syahardiantono yang ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

    Siapa Komjen Syahardiantono? Berikut profil Kabareskrim baru Polri

    Profil Komjen Syahardiantono

    Syahardiantono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

    Syahar juga teman seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2010, Syahar pernah menjadi Kapolres Pasuruan.

    Satu tahun kemudian, dia diangkat menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jawa Timur.

    Kemudian pada 2012, Syahar sempat ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim.

    Pada 2014, Syahar ditunjuk menjadi Dirreskrimsus Polda Kepulauan Riau.

    Selanjutnya, Syahar menduduki posisi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri pada 2016.

    Dua tahun setelahnya, Syahardiantono ditunjuk sebagai juru bicara Polri.

    Syahar mendapat posisi Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri.

    Pada tahun 2019, Syahar menjadi jenderal bintang 1 atau Brigjen.

    Syahar ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri.

    Kemudian pada 2020, Syahardiantono menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim.

    Pada 2022, ia ditunjuk menjadi Kadiv Propam Polri untuk menggantikan Ferdy Sambo.

    Setelah itu, ia menempati posisi Kabaintelkam Polri pada 2024.

    Kini lewat keputusan mutasi Agustus 2025, Komjen Syahardiantono ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

    Berikut riwayat jabatan Komjen Syahardiantono sebelum ditunjuk menjadi Kabareskrim Polri:

    -Kasat II Ditreskrim Polda Jatim (2005)

    -Kapolres Kota Pasuruan Polwil Malang Polda Jatim (2008)

    -Kapolres Pasuruan (2010)

    -Wadirreskrimsus Polda Jatim (2011)

    -Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri (2012)

    -Dirreskrimsus Polda Kepri (2014)

    -Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2016)

    -Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2017)

    -Kabagpenum Divhumas Polri (2018)

    -Karo PID Divhumas Polri (2019)

    -Dirtipidter Bareskrim Polri (2020)

    -Wakabareskrim Polri (2021)

    -Kadiv Propam Polri (2022)

    -Kabaintelkam Polri (2024). (*)

  • Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi Megapolitan 12 September 2025

    Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi Megapolitan 12 September 2025

    Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com –
     Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, tahun anggaran 2024.
    Penetapan tersebut dilakukan Kejari Kabupaten Bekasi pada Kamis (11/9/2025).
    Empat tersangka tersebut adalah SH, selaku Pj Kepala Desa Sumberjaya periode 2023–2024, SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya tahun 2024, GR, Kaur Keuangan Desa sekaligus operator Siskeudes, dan MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.
    Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Ronal Thomas Mendrofa, menyampaikan bahwa SH diduga mengelola keuangan desa untuk perbaikan infrastruktur tahun 2024, namun banyak pekerjaan yang tidak sesuai aturan.
    “Konstruksinya itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ada yang fiktif, ada yang tidak dilakukan dan ada yang dilakukan tapi sudah dipotong,” ucap Ronal, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Ronal, sebelum pengerjaan konstruksi dimulai, para tersangka telah melakukan potongan sebesar 5–15 persen dari dana proyek.
    Dana hasil potongan itu ditampung di perusahaan CV SH, lalu dibagi-bagikan.
    “Dari hasil pemeriksaan ahli konstruksi, beberapa bangunan memang tidak sesuai spesifikasi dan RAB yang ada,” terangnya.
    Dalam kasus ini, penyidik menyita 142 barang bukti, yang penyitaannya telah disahkan Pengadilan Negeri Cikarang.
    Berdasarkan hasil audit, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 miliar.
    Namun, baru Rp 256 juta yang berhasil dikembalikan ke rekening penampungan barang bukti Kejari Kabupaten Bekasi.
    “Total pengembalian yang sudah kami terima Rp 256 juta, sementara kerugian dalam LHP PKKN lebih dari Rp 2,5 miliar,” jelas Ronal.
    Ia menambahkan, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
    “Untuk sementara, penyidikan mengarah pada empat tersangka ini. Pengembangan tetap berjalan karena uang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing,” ujarnya.
    Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh.
    “Tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan 29 saksi, empat orang ahli, dokumen, serta barang bukti yang diperoleh,” jelas Eddy.
    Menurut Eddy, masing-masing tersangka memiliki peran dalam dugaan korupsi tersebut.
    SH diduga menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan pribadi.
    SJ tidak menjalankan tugasnya memeriksa bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran, bahkan ikut menerima uang desa.
    GR selaku Kaur Keuangan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban seolah-olah benar sesuai RAB APBDes, padahal anggaran dipakai untuk kepentingan pribadi.
    MSA bertindak sebagai penampung dana desa dan menyalurkannya kepada SH, SJ, dan GR.
    Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah Nasional 12 September 2025

    Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah Nasional 12 September 2025

    Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan risiko banjir dan tanah longsor di tengah potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia selama sepekan ke depan.
    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dinamika atmosfer saat ini cukup kompleks dan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
    “Dinamika atmosfer saat ini memicu potensi hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang yang perlu diwaspadai masyarakat maupun pemerintah daerah. Cuaca ekstrem ini dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, maupun gelombang tinggi,” ujar Dwikorita, dalam keterangan pers, Jumat (12/9/2025).
    Dwikorita menuturkan, terdapat sejumlah faktor atmosfer yang memicu kondisi ini.
    Fase Dipole Mode Index (DMI) negatif (-1,27) dan anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) bernilai negatif yang mendukung pembentukan awan hujan.
    “Keadaan ini diperkuat oleh aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, Rossby ekuator, serta gelombang atmosfer frekuensi rendah yang sedang aktif,” ucap dia.
    Tak hanya itu, bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Bengkulu juga menciptakan konvergensi dan konfluensi angin, sementara pola siklonik di Kalimantan Utara turun memperbesar peluang hujan.
    Banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 memperlihatkan dampak hidrometeorologi basah yang luar biasa.
    Laporan BNPB mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.
    Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, mencapai 81, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan.
    “Curah hujan harian ekstrem yang menjadi pemicu utama banjir besar tersebut. Di Jembrana, curah hujan tercatat mencapai 385,5 mm dalam satu hari, disusul Tampak Siring 373,8 mm,” tutur dia.
    Kemudian Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm.
    Bahkan, beberapa titik lain seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai juga mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari.
    Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah dikategorikan ekstrem.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu Bayi Syifa Ditangkap Polisi di Bengkulu Selatan

    Ibu Bayi Syifa Ditangkap Polisi di Bengkulu Selatan

    Sumenep (beritajatim.com) – Pengejaran terhadap ST Kholila Oktavia (Ila), ibu kandung bayi Syifa (11bulan) berakhir. Ila ditangkap di wilayah Bengkulu Selatan. Informasinya, Ila ditangkap bersama seorang pria yang belum diungkap identitasnya.

    Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Agus Rudianto membenarkan penangkapan terhadap ST Kholila Oktavia. Namun ia belum bisa berkomentar lebih panjang karena masih berada di Polda Jawa Timur.

    “Iya, ibunya Syifa sudah ditangkap. Maaf ya, aku masih di Polda,” kata Agus, Kamis (11/09/2025).

    Sementara Moh. Sirri (28), ayah Syifa mengaku juga telah mendengar kabar tertangkapnya Ila di Bengkulu Selatan.

    “Tadi malam saya dikabari kalau ibunya Syifa sudah tertangkap. Lalu saya tanyakan ke kepolisian kebenaran kabar itu. Ternyata memang benar katanya,” ujar Sirri.

    Menurutnya, seorang pria yang ditangkap bersama Ila dipastikan bukan warga Pulau Kangean. Diduga pria itu merupakan warga Bengkulu.

    “Kalau gak salah kenalnya lewat media sosial. Saya menduga memang mereka berdua sudah ada komunikasi intens,” ungkapnya.

    Sebelumnya, pada Sabtu (01/09/2025), warga Desa/ Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi di dalam sebuah tas. Bayi itu diketahui bernama Asyifa Lailatul Aulia (11 bulan).

    Tas berwarna putih kombinasi hitam itu ada di dalam lemari di sebuah kamar kos yang ditinggali ST. Kholila Oktavia, di Desa Arjasa. Mayat bayi di dalam tas itu ditemukan sudah membusuk. Ibu si bayi, yakni ST Kholila ditemukan sudah tidak ada di dalam kamar kos. Menurut keterangan pemilik kos, ST Kholila sudah beberapa hari tidak terlihat berada di dalam kos-kosan.

    Tim forensik Polres Sumenep pun berangkat ke Pulau Kangean untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Syifa. Hasil otopsi yang dilakukan tim Polres Sumenep menunjukkan bahwa kematian bayi tersebut diduga kuat akibat penganiayaan.

    Ada luka lebam di tubuh bayi akibat tindak kekerasan. Bekas penganiayaan itu terlihat di bagian kepala, diduga akibat benturan benda tumpul. Benturan itu menyebabkan perdarahan di otak, hingga akhirnya korban meninggal. [tem/aje]

  • DPD RI apresiasi susunan RAPBN 2026

    DPD RI apresiasi susunan RAPBN 2026

    “DPD RI melalui Komite IV telah mengkaji Nota APBN 2026 secara saksama dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi anggaran. Kami percaya pemerintah melalui Kementerian keuangan t

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026 yang disusun oleh pemerintah dan menyebut RAPBN 2026 disusun secara proporsional.

    “DPD RI melalui Komite IV telah mengkaji Nota APBN 2026 secara saksama dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi anggaran. Kami percaya pemerintah melalui Kementerian keuangan telah menyusun RAPBN 2026 secara proporsional,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    DPD RI telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Luar Biasa dan sudah menyerahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang APBN tahun 2026 kepada DPR dan Pemerintah.

    Meski demikian, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa lembaganya menerima masukan, permintaan dan aspirasi dari hampir semua daerah yang menyoal pengurangan alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) dalam nota APBN 2026.

    DPD RI sangat memahami pemerintah telah berpikir keras dalam mengatur alokasi dan anggaran APBN di tengah sempitnya ruang Fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

    “Sehingga dalam Sidang Paripurna Luar Biasa kami memberikan pertimbangan terhadap RAPBN 2026 kepada DPR Dan terutama Pemerintah dengan catatan agar perlunya mengembalikan porsi alokasi Dana TKD yang terkoreksi dalam RAPBN 2026 sebelum disahkan pada tanggal 23 September nanti. Setidaknya sama dengan porsi TKD 2025 atau jika memungkinkan perlu dinaikkan” ujarnya.

    Menurutnya, pemangkasan alokasi TKD berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai UU Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

    Ia juga menambahkan, tanpa alokasi TKD yang memadai dikhawatirkan para Kepala Daerah akan mengambil kebijakan beresiko dengan mencari alternatif pemasukan daerah yang justru menimbulkan eskalasi sosial ekonomi di daerah.

    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa DPD RI secara kelembagaan sangat menghargai dan mendukung kebijakan fiskal pemerintah yang tercermin dalam RAPBN 2026. Namun sebagai representasi daerah, kami tetap berharap dan sangat optimis bahwa Saudara Menteri Keuangan akan meninjau ulang alokasi TKD dalam Rancangan APBN 2026,” kata Sultan.

    Diketahui, dalam nota Pertimbangannya DPD RI menegaskan bahwa RAPBN TA 2026 menunjukkan arah konsolidasi fiskal yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

    DPD RI mendukung RAPBN TA 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung target pembangunan nasional.

    DPD RI memandang kebijakan penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN TA 2026 sebesar -29,34 persen akan berdampak ke daerah khususnya akan mengurangi kemampuan daerah dalam layanan dasar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoegeng Corner Hadir Lagi, As SDM Kapolri Harap Jadi Motivasi Anggota Polri

    Hoegeng Corner Hadir Lagi, As SDM Kapolri Harap Jadi Motivasi Anggota Polri

    Jakarta –

    Hoegeng Corner kembali hadir pada tahun ini. Asisten SDM Kapolri, Irjen Anwar, berharap Hoegeng Corner dapat menjadi ajang untuk memotivasi anggota Polri bekerja lebih baik lagi.

    “Harapan saya gini ya, ini mewakili organisasi ya, bahwa kita ini menjaring Polri-Polri yang betul-betul mempunyai dedikasi, loyalitas, dan lain sebagainya itu dalam melayani masyarakat,” kata Irjen Anwar dalam wawancara yang ditayangkan di detikSore, Kamis (11/9/2025).

    Irjen Anwar menjelaskan masih banyak polisi yang berprestasi dan bekerja penuh pengabdian kepada masyarakat. Dia ingin mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat itu diberikan penghargaan sehingga hal itu bisa menjadi motivasi bagi polisi lain.

    “Rupanya setelah kita lihat ada, ada karena dia berprestasi mempunyai prestasi yang lebih di antara yang lainnya, kita berikan reward. Tujuannya apa? Biar memotivasi yang lain. Biar dia menularkan kepada yang lain gitu,” ujar Irjen Anwar.

    Mantan Kapolda Bengkulu itu menjelaskan Hoegeng Corner merupakan program untuk menjaring polisi-polisi teladan di seluruh daerah di Indonesia. Bedanya dengan Hoegeng Awards yang berbasis usulan masyarakat, Hoegeng Corner ini merupakan usulan dari internal Polri.

    “Jadi dari internal diajukan. Kemudian diseleksi dengan kerja sama dengan detikcom terutama ya. Kita hanya menyampaikan saja bahwa. Anggota saya ini bagus. Orangnya pintar misalnya kan gitu ya. Orangnya ini sangat sosial dan sebagainya. Silahkan diuji benar atau enggak. Sehingga kalau yang menilai polisi bisa saja itu tidak adil. Atau kurang fair. Tapi kalau yang menilai dari tim. Dari segala aspek. Saya pikir itu lebih ideal,” kata Irjen Anwar.

    Irjen Anwar menjelaskan Hoegeng Corner ini akan melengkapi kegiatan Hoegeng Awards. Nantinya mereka yang masuk dalam kandidat Hoegeng Corner dan mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat juga akan ikut dibawa ke dalam seleksi Hoegeng Awards tahun selanjutnya.

    “Kalau dari Hoegeng Awards. Itu beda lagi kan. Itu yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini apabila kita gabung. Akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Dari kacamata internal polisi itu. Mendapatkan reward. Kemudian dari masyarakat juga mendapatkan legalitas. Ini lebih baik,” ujar dia.

    Tentang Hoegeng Corner

    Hoegeng Corner merupakan program kerja sama Staf SSDM Polri dengan detikcom untuk menjaring polisi-polisi teladan dari seluruh penjuru negeri.

    Figur polisi teladan dan berprestasi yang diangkat di Hoegeng Corner berasal dari usulan satwil/satker Polri. Ada lima kategori dalam Hoegeng Corner 2025, yaitu Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas.

    Proses seleksi kandidat Hoegeng Corner 2025 akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, Biro SDM Polda maupun penanggung jawab fungsi SDM di masing-masing Satker Mabes Polri akan melakukan penjaringan internal.

    Selanjutnya setiap Satker dan Satwil mengirimkan anggota-anggota teladannya yang terpilih ke form pengusulan detikcom. Usulan para polisi teladan ini sesuai dengan lima kategori yang ada di Hoegeng Corner 2025.

    Setelah itu, para kandidat yang terpilih akan dihubungi dan diwawancara oleh tim detikcom. Mereka juga akan tampil untuk diwawancara di program detikPagi.

    Selanjutnya, para kandidat Hoegeng Corner yang sudah diberitakan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat akan dibawa ke seleksi Hoegeng Awards 2025. Meski Hoegeng Corner berasal dari usulan internal kepolisian, prinsip-prinsip yang menjadi nafas Hoegeng Awards yakni keterlibatan publik, tetap diterapkan di dalamnya. Hanya kandidat yang diakui kiprahnya oleh masyarakat sekitar, yang dibawa ke ajang Hoegeng Awards.

    (knv/fjp)

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium Regional 11 September 2025

    Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium Regional 11 September 2025

    Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Sejumlah tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, pukul 09.15 WIB, Kamis (11/9/2025).
    Penggeledahan digelar menyusul naiknya status penyelidikan ke penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Laboratorium UPTD Dinkes Kota Bengkulu.
    Tim penyidik dipimpin Kasi Intel Kejari Bengkulu, Fri Wisdom Sumbayak.
    Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan barang bukti serta memperkuat alat bukti pembangunan gedung laboratorium dengan anggaran miliaran rupiah pada tahun 2023.
    “Sudah ada puluhan saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Untuk kerugian negara belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses melengkapi keterangan dan bukti,” ujar Fri Wisdom saat diwawancarai wartawan.
    Saat ditanya mengenai keterlibatan pihak Dinkes, ia menegaskan pemeriksaan masih berjalan.
    “Siapa pun yang terkait akan diperiksa, termasuk pihak dinas,” imbuh Kasi Intel.
    Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek pembangunan laboratorium tersebut.
    Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dilimpahkan ke Kejari Bengkulu untuk penyidikan lebih lanjut.
    Kejaksaan Negeri Bengkulu lalu menaikkan status penyidikan dalam dugaan perkara pembangunan laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan anggaran Rp 5 miliar.
    Hal ini dikatakan Kasi Intel Kejari Bengkulu, Fri Wisdom Sumbayak, didampingi Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Ahmad Fariansyah, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali Diguncang Gempa Magnitudo 4,0 Pagi Ini

    Bali Diguncang Gempa Magnitudo 4,0 Pagi Ini

    Bisnis.com, BALI – Gempa Magnitudo 4,0, mengguncang kawasan Karangasem Bali hari ini, Kamis 11 September 2025 pukul 04:50:43 WIB.

    Menurut data BMKG gempa itu berlokasi di titik 8.33LS, 115.50BT (3 km BaratLaut KARANGASEM-BALI).

    Adapun kedalaman gempa berkisar 215 Km.

    Selain di Bali berikut deretan gempa di Indonesia hari ini

    Gempa Mag:2.9, 11-Sep-2025 04:26:49WIB, Lok:4.28LS, 102.35BT (33 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU), Kedlmn:32 Km

    Gempa Mag:3.2, 11-Sep-2025 04:01:12WIB, Lok:2.49LU, 126.85BT (150 km BaratLaut

    Gempa Mag:2.8, 11-Sep-2025 03:42:05WIB, Lok:9.48LS, 117.12BT (85 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn:20 Km

    Gempa Mag:4.3, 11-Sep-2025 03:22:08WIB, Lok:5.87LS, 131.30BT (160 km BaratDaya MALUKUTENGGARA), Kedlmn:104 Km